Kesultanan Banjar
Kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Selatan, Indonesia / From Wikipedia, the free encyclopedia
Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin atau Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terkahir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi.[14][15][16][17][18][19][20][21][22] .
Kesultanan Banjar Darul-Ihsan كسلطانن بنجر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520–1905 (2010[1]-sekarang tanpa kekuasaan politik) | |||||||||
 Bendera
 Lambang
| |||||||||
 Wilayah terakhir Kesultanan Banjar pada masa Sultan Adam yang telah menyusut antara tahun 1826-1860 sebelum dibubarkan Hindia Belanda, karena wilayah sekelilingnya telah diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banjar. Wilayah Banjar yang lebih kuno terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru[5][6][7] | |||||||||
| Ibu kota |
| ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Banjar | ||||||||
| Agama | Islam Sunni (resmi)[12] Kaharingan Konghucu Kristen | ||||||||
| Pemerintahan | Monarki Kesultanan | ||||||||
| Sultan | |||||||||
• 1526-1550 | Sultan Suriansyah | ||||||||
• 1862-1905 | Sultan Muhammad Seman | ||||||||
• 24 Juni 2010-sekarang | Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
| 1520 | |||||||||
• berubah menjadi Kesultanan | 1526 | ||||||||
| 1826-1858[13] | |||||||||
• pemerintahan Darurat | 18..-1905 | ||||||||
• Di dirikan kembali (tanpa kekuasaan) | 2010[1]-sekarang tanpa kekuasaan politik) | ||||||||
• Akhir pemerintahan Darurat | 1905 (2010[1]-sekarang tanpa kekuasaan politik) | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari |  Republik Indonesia | ||||||||
kerajaan Banjar berdiri pada Tahun 1520 dan menjadi Kesultanan Banjar sejak 1526 Lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat/pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Namun sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah,[1] berlandaskan Permendagri No. 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Tugas melestarikan lembaga keraton, adat-istiadat, budaya, dan sejenisnya ini dibebankan kepada kepala daerah dan masyarakat.[23] Lewat wewenang tersebut, Sultan Khairul Saleh (Sultan Banjar sekarang) menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh raja dan sultan se-Nusantara melalui berbagai forum komunikasi kekerabatan guna melestarikan kebudayaan masing-masing daerah di Indonesia. Kegiatan ini tak hanya lingkup nasional bahkan bersifat Internasional.[24]
Wilayah terluas kerajaan ini pada masa kejayaannya disebut empire/kekaisaran Banjar membawahi beberapa negeri yang berbentuk kesultanan, kerajaan, kerajamudaan, kepengeranan, keadipatian dan daerah-daerah kecil yang dipimpin kepala-kepala suku Dayak.
Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di kota Negara, sekarang merupakan ibu kota kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.
Bendera Negara Banjar berwarna kuning di atas dan hitam dibawah dengan Posisi horizontal.[25]
Tradisi lebih lanjut menyatakan bahwa setelah kematian Ampoe Djatmaka (pendiri Negara Dipa), putranya, Limbong Mengkoerat, berhasil membawa keajaiban yang muncul dari aliran, Poetri Djoendjoeng Boeih, seorang putri keluarganya, menikahi seorang Pangeran Jawa dari Madjapahit., yang memerintah dengan nama Maharaja Soeria Nata dan dianggap sebagai pendiri kekaisaran dan leluhur para pangeran Bandjermasin. Peristiwa itu dan seringnya sentuhan yang ada di antara kedua wilayah itu mungkin merupakan alasan bahwa fondasi Bandjermasin dikaitkan dengan sebuah koloni Jawa. Agaknya Maharaja Soeria Nata tidak lain adalah Tjakra Nagara, putra pangeran Madjapahit, yang, menurut Kronik Jawa Raffles, dikirim ke Bandjermasin dengan banyak kapal dan pasukan sebagai penguasa sekitar tahun 1437, yang, kerajaan sebelumnya telah ditundukkan oleh jenderal Ratu Pengging (Andayaningrat).[26]
Kekaisaran sekarang menikmati kedamaian dan kemakmuran di antara serangkaian penguasa dari rumah suku asli, dan perbatasannya meluas dari Solok (Karasikan) ke Sambas di sepanjang pantai selatan dan timur Kalimantan. Situasi ini berlangsung hingga akhir abad ke-16, ketika pangeran Sakar Soengsang, yang melewati anak-anaknya sendiri, menunjuk Radhen Samudra, putra dari putrinya, sebagai penerus takhta, menciptakan perang sipil yang sengit. Radhen, yang belakangan menjadi pangeran Samudra, yang tidak mampu menang, meminta dan mendapatkan bantuan Sulthan dari Damak, dengan syarat bahwa ia dan rakyatnya akan memeluk doktrin Muslim dan membayar upeti kepada pangeran itu. Diperkuat oleh bantuan Jawa, Pangeran segera mengalahkan lawan-lawannya dan naik tahta dengan gelar Sulthan.[26]
Setelah mencapai tujuannya, sulthan baru (Hidayatullah 1) segera lupa untuk memenuhi perkiraan yang telah ditentukan; tetapi ancaman-ancaman berikutnya dari atasannya memiliki efek yang cukup untuk memaksa dia kembali ke Jawa untuk memuaskan sang pangeran. Di sana ia dipenjara karena ketidaksetiaannya dan hanya dibebaskan melalui mediasi putranya (Raden Senapati Sultan Mustain Billah), tentu saja tidak dengan pengorbanan besar. Dengan semakin melemahnya para pangeran Jawa, tampaknya tidak lama setelah itu supremasi mereka atas Banjarmasin, yang telah dipecah beberapa kali, tampaknya telah berakhir untuk selamanya, dan sebagai tindakan terakhir subordinasi kerajaan Jawa ini saya menemukan catatan mengirimkan kedutaan pada tahun 1642 kepada sulthan Agoeng raja Mataram.[26]