Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan

Perjanjian Perdagangan Anti-Pemalsuan (bahasa Inggris: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, disingkat ACTA) adalah usulan perjanjian plurilateral dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional tentang penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual.^[3] Perjanjian ini akan menciptakan kerangka hukum internasional bagi negara-negara yang bergabung secara sukarela,^[4] dan akan menciptakan organisasi di luar lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) maupun Perserikatan Bangsa Bangsa.^[3][5] Negara-negara yang ikut bernegosiasi menggambarkan perjanjian ini sebagai tanggapan "atas meningkatnya perdagangan global barang-barang palsu dan barang-barang bajakan dari karya yang dilindungi hak cipta."^[4] Ruang lingkup ACTA termasuk barang-barang palsu, obat-obatan generik dan pelanggaran hak cipta di Internet.^[6] Kelompok seperti Electronic Frontier Foundation (EFF) menentang ACTA,^[7] menyatakan bahwa kelompok masyarakat sipil dan negara-negara berkembang dikeluarkan dari diskusi selama pengembangan ACTA dalam pencucian kebijakan.^[8]

ACTA

Nama panjang: Anti-Counterfeiting Trade Agreement
Ungu: Penandatangan; Jingga: Penandatangan yang juga disertakan saat EU menandatangani; Hijau: Bukan penandatangan yang juga disertakan saat EU menandatangani; Biru: Negara lain yang terlibat dalam perancangan.
Jenis	Perjanjian plurilateral
Dirancang	15 November 2010 (revisi final)[1] 15 April 2011 (publikasi formal).[2]
Ditandatangani	1 Oktober 2011
Lokasi	Tokyo
Efektif	Tidak diterapkan
Syarat	Ratifikasi oleh enam negara bagian
Penanda tangan	Amerika Serikat, Uni Eropa dan 22 Negara Anggota, Australia, Kanada, Jepang, Moroko, Selandia Baru, Singapura, dan Korea Selatan
Ratifikasi	Tidak ada
Penyimpan	Pemerintah Jepang
Bahasa	Inggris, Prancis, dan Spanyol
Anti-Counterfeiting Trade Agreement di Wikisource

Lihat pula

• Stop Online Piracy Act
• PROTECT IP Act
• Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia