Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja.^[1]

Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP
Gambaran umum
Singkatan	BNSP
Dasar hukum pendirian	- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sifat	Badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Syamsi Hari
Wakil Ketua	Ulfah Masfufah
Anggota	Amilin
Anggota	Miftahul Azis
Anggota	Adi Mahfudz Wuhadji
Anggota	Nurwijoyo Satrio Aji Martono
Anggota	Muhammad Nur Hayid
Kantor pusat
Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta 12780
Situs web
https://www.bnsp.go.id
Sunting kotak info • L • B Bantuan penggunaan templat ini

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melantik 7 anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028 15 November 2023. Adapun 7 anggota BNSP yang dilantik, yaitu Syamsi Hari (ketua merangkap anggota), Ulfah Masfufah (wakil ketua merangkap anggota), Amilin (anggota), Miftahul Azis (anggota), Adi Mahfudz Wuhadji (anggota), Nurwijoyo Satrio Aji Martono (anggota), dan Muhammad Nur Hayid (anggota).

Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi BNSP sebagai otoritas sertifikasi personel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, utamanya pasal 4 Ayat 1): Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ayat 2): Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

Kemitraan

Dalam kerangka kerja tata kelola pemerintahan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kemitraan kelembagaan dengan Komisi IX DPR RI yang memiliki yurisdiksi dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan. Kemitraan ini menjadikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran terkait sistem sertifikasi profesi berada di bawah pengawasan dan pembahasan legislatif komisi tersebut.