Daftar negara berdaulat

Untuk berbagai daftar negara menurut ciri-ciri tertentu, lihat Daftar negara.

Berikut ini merupakan daftar yang menampilkan ikhtisar mengenai negara-negara berdaulat di seluruh dunia, beserta informasi mengenai status dan pengakuan atas kedaulatan negara-negara tersebut.

Daftar tersebut memuat sejumlah 206 negara berdaulat yang dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

• 193 negara anggota PBB,^[1]
• dua negara pengamat nonanggota Majelis Umum PBB (MU-PBB),
• dua negara nonanggota PBB, tetapi memiliki keanggotaan dalam sekurang-kurangnya satu badan khusus PBB, dan
• delapan negara nonanggota PBB yang tidak memiliki keanggotaan dalam sistem PBB sama sekali.

Kolom sengketa kedaulatan memuat status kedaulatan tiap negara, yang dijabarkan sebagai berikut.

• Negara berkedaulatan tanpa sengketa, yang berjumlah 188 negara, terdiri atas:
  • 187 negara anggota PBB, dan
  • satu negara pengamat nonanggota MU-PBB.
• Negara yang kedaulatannya dipersoalkan, yang berjumlah 16 negara, terdiri atas:
  • 6 negara anggota PBB,
  • satu negara pengamat nonanggota MU-PBB, dan
  • delapan negara de facto yang tidak memiliki keanggotaan PBB.
• Negara berstatus politik khusus, yang berjumlah dua negara. Keduanya berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru.

Penyusunan daftar seperti demikian memiliki proses yang rumit dan kontroversial, karena tidak ada definisi mengenai syarat terbentuknya suatu negara yang mengikat bagi keseluruhan masyarakat dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan isi daftar di bawah ini, silakan lihat bagian "Kriteria" di bawah. Daftar ini memasukkan entitas-entitas yang secara de facto dianggap telah diakui statusnya sebagai negara berdaulat, dan daftar ini tidak boleh dipandang sebagai suatu bentuk persetujuan atas klaim suatu negara secara de jure.

Standar hukum kebiasaan internasional mengenai kenegaraan yang digunakan secara dominan di seluruh dunia ialah teori kenegaraan deklaratif, yang dikodifikasi melalui Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional jika negara tersebut "memenuhi beberapa kualifikasi berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain" sepanjang poin-poin tersebut tidak "diperoleh dengan kekerasan, baik berupa kekerasan senjata, melakukan ancaman terhadap perwakilan diplomatik, atau tindakan pemaksaan lainnya yang berlaku".^[2]

Pertanyaan mengenai sejauh mana pengakuan diplomatik harus dimasukkan dalam kriteria pembentukan negara ini telah menimbulkan perdebatan di antara banyak negara dan pakar-pakar kenegaraan di dunia. Teori kenegaraan deklaratif berpendapat bahwa status kenegaraan merupakan penilaian yang murni objektif, sehingga pengakuan suatu negara oleh negara lain dinilai tidak relevan. Di sisi lain, teori kenegaraan konstitutif (yang merupakan standar kenegaraan lainnya yang juga populer) mendefinisikan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum hukum internasional hanya jika negara tersebut diakui sebagai negara yang berdaulat oleh negara lain. Daftar berikut mencakup seluruh negara yang menganggap dirinya berdaulat (melalui proklamasi dan deklarasi kemerdekaan atau melalui cara lain) dan juga:

• sering dianggap memenuhi seluruh ketentuan dalam teori kenegaraan deklaratif, atau
• diakui sebagai negara yang berdaulat oleh setidaknya satu negara anggota PBB.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat mengenai cara penafsiran atas poin pertama masih dapat dijumpai, sementara bagaimana suatu entitas memenuhi poin tersebut pun masih dipersoalkan. Entitas politik unik yang gagal memenuhi syarat sebagai sebuah negara berdaulat disebut kuasinegara.^[3][4]

Berdasarkan kriteria di atas, daftar ini memuat 206 entitas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:^[a][b]

• 203 negara yang diakui oleh setidaknya satu negara anggota PBB.
• satu negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif dan hanya diakui oleh negara-negara nonanggota PBB.
• satu negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif tetapi tidak diakui oleh negara mana pun.

Tabel tersebut juga menampikan poin-poin pada kolom paling kanan yang menyebutkan entitas-entitas yang bukan merupakan negara berdaulat atau yang memiliki asosiasi khusus dengan negara berdaulat lainnya. Poin-poin tersebut juga mencakup wilayah-wilayah subnasional yang berisikan bangsa-bangsa tituler, yang kedaulatannya dibatasi oleh perjanjian atau kesepakatan internasional. Secara keseluruhan, poin-poin tersebut adalah:

• Entitas yang berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan negara lain.
• Dua entitas di bawah kekuasaan Pakistan yang bukan merupakan negara berdaulat, wilayah dependensi, maupun wilayah yang menjadi milik beberapa negara sekaligus, yaitu Azad Kashmir dan Gilgit–Baltistan.
• Wilayah dependensi dari suatu negara, serta wilayah-wilayah yang memiliki ciri-ciri wilayah dependensi menurut definisinya meskipun tidak ditetapkan secara formal.
• Entitas subnasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.

Legenda kolom "Status keanggotaan PBB"   Negara anggota PBB   Negara pengamat Majelis Umum PBB   Negara yang masuk dalam setidaknya satu badan khusus PBB   Negara nonanggota PBB

Legenda kolom "Sengketa kedaulatan"   Kedaulatan tanpa sengketa   Kedaulatan yang dipersoalkan

Nama umum dan nama resmi dalam bahasa Indonesia	Nama resmi dalam bahasa resmi	Status keanggotaan PBB[c]	Sengketa kedaulatan[d]	Keterangan status dan pengakuan kedaulatan[f]
A
Abkhazia – Republik Abkhazia	Abkhaz: Аԥсны Аҳәынҭқарра (Apsny Ahwyntqarra) Rusia: Республика Абхазия (Respublika Abkhaziya)	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Georgia	Abkhazia diakui oleh Nauru, Nikaragua, Ossetia Selatan, Rusia, Suriah, Transnistria, dan Venezuela.[5] Georgia mengeklaim seluruh negara ini sebagai bagian wilayahnya yang bernama "Republik Otonom Abkhazia".
Afganistan – Republik Islam Afganistan	Pashtun: د افغانستان اسلامي جمهوریت (Da Afġānistān Islāmī Jumhoryat) Persia Afganistan: جمهوری اسلامی افغانستان (Jumhūrī-yi Islāmī-yi Afġānistān)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Pemerintahan de facto Keamiran Islam Afganistan masih belum diakui oleh negara mana pun. PBB masih mengakui  Republik Islam Afganistan sebagai pemerintahan yang sah atas Afganistan.[6][7]
Afrika Selatan – Republik Afrika Selatan	Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika Inggris: Republic of South Africa Ndebele Selatan: iRiphabliki yeSewula Afrika Sepedi: Repabliki ya Afrika-Borwa Sesotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa Swati: iRiphabhulikhi yaseNingizimu-Afrika Tsonga: Riphabliki ya Afrika Dzonga Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa Venda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe Xhosa: iRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika Zulu: iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika	Negara anggota PBB	Tidak ada
Afrika Tengah – Republik Afrika Tengah	Prancis: République centrafricaine Sango: Ködörösêse tî Bêafrîka	Negara anggota PBB	Tidak ada
Albania – Republik Albania	Albania: Republika e Shqipërisë	Negara anggota PBB	Tidak ada
Aljazair – Republik Demokratik Rakyat Aljazair	Arab: اَلْجُمهُورِيَّة اَلْجَزَائِرِيَّة اَلدِّيمُقرَاطِيَّة اَلشَّعبِيَّة (Al-Jumhūriyah al-Jazāʾiriyah ad-Dīmuqrāṭiyah ash‑Shaʿbiyah) Berber: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (Tagduda tamegdayt taɣerfant tazzayrit) Prancis: République algérienne démocratique et populaire	Negara anggota PBB	Tidak ada
Amerika Serikat	Inggris: United States of America	Negara anggota PBB	Tidak ada	Amerika Serikat merupakan negara federasi yang terdiri dari 50 negara bagian, satu distrik federal, dan satu wilayah tergabung. Selain itu, pemerintah federal Amerika Serikat memiliki kedaulatan atas 13 wilayah lepas. Lima di antaranya merupakan daerah berpenghuni, yaitu:  Guam  Kepulauan Mariana Utara  Kepulauan Virgin Amerika Serikat  Puerto Riko  Samoa Amerika Amerika Serikat juga memiliki kedaulatan atas beberapa wilayah tak berpenghuni berikut: Atol Johnston Atol Midway Karang Kingman Pulau Baker Pulau Howland Pulau Jarvis Pulau Navassa Pulau Wake Amerika Serikat juga memiliki kedaulatan yang diperdebatkan atas dua wilayah berikut: Tepi Bajo Nuevo Tepi Serranilla Tiga negara berdaulat berikut menjadi negara-negara asosiasi bagi Amerika Serikat melalui perjanjian Asosiasi Kerja Sama Bebas:  Marshall – Republik Kepulauan Marshall  Mikronesia – Negara Federasi Mikronesia  Palau – Republik Palau
Andorra – Kepangeranan Andorra	Katala: Principat d'Andorra	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bentuk negara Andorra ialah semacam "kepangeranan bersama", yang berarti bahwa jabatan "pangeran" (sebagai kepala negara) dipegang secara bersama-sama dan ex officio oleh Presiden Prancis dan Uskup Urgell[8] yang ditunjuk oleh Tahta Suci.
Angola – Republik Angola	Portugis: República de Angola	Negara anggota PBB	Tidak ada
Antigua dan Barbuda	Inggris: Antigua and Barbuda	Negara anggota PBB	Tidak ada	Antigua dan Barbuda merupakan alam Persemakmuran.[g] Antigua dan Barbuda memiliki sebuah daerah otonom, yakni Barbuda.[h][9]
Arab Sahrawi – Republik Demokratik Arab Sahrawi	Arab: الجُمهورية العَربية الصَحراوية الدِيمقرَاطية (Al-Jumhūrīyah al-ʿArabīyah aṣ-Ṣaḥrāwīyah ad-Dīmuqrāṭīyah) Spanyol: República Árabe Saharaui Democrática	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Maroko	Republik Demokratik Arab Sahrawi pernah diakui oleh hingga 84 negara anggota PBB, 38 di antaranya telah menarik atau membekukan pengakuannya. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Uni Afrika, serta salah satu anggota pencetus program Kemitraan Strategis Asia–Afrika yang dibentuk pada saat Konferensi Asia–Afrika tahun 2005. Wilayah di bawah kendali Arab Sahrawi, yang disebut Zona Bebas, diklaim seluruhnya oleh Maroko sebagai bagian dari wilayahnya yang bernama "Provinsi Selatan". Sebaliknya, Arab Sahrawi juga mengeklaim wilayah Sahara Barat di sebelah barat Tembok Maroko, yang dikuasai oleh pemerintah Maroko. Pemerintah Arab Sahrawi saat ini berada dalam pengasingan di Tindouf, Aljazair.
Arab Saudi – Kerajaan Arab Saudi	Arab: الْمَمْلَكَة العَرَبيَّة السُّعُودِيَّة (Al-Mamlakah al-ʿArabīyah as-Suʿūdīyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Argentina – Republik Argentina[i]	Spanyol: República Argentina	Negara anggota PBB	Tidak ada	Argentina merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 23 provinsi dan satu kota otonom.[j]
Armenia – Republik Armenia	Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastani Hanrapetut'yun)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh Pakistan.	Armenia tidak diakui oleh Pakistan dengan alasan yang menyangkut persengketaan atas wilayah Artsakh.[11][12][13]
Australia – Persemakmuran Australia	Inggris: Commonwealth of Australia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Australia merupakan alam Persemakmuran,[g] serta negara federasi yang terdiri atas enam negara bagian, tiga wilayah daratan, dan tujuh wilayah luar (termasuk satu wilayah caplokan di Antarktika). Wilayah-wilayah luar Australia tersebut meliputi:  Kepulauan Ashmore dan Cartier  Kepulauan Cocos (Keeling)  Kepulauan Laut Koral  Pulau Heard dan Kepulauan McDonald  Pulau Natal  Pulau Norfolk  Wilayah Antarktika Australia
Austria – Republik Austria	Jerman: Republik Österreich	Negara anggota PBB	Tidak ada	Austria merupakan anggota Uni Eropa,[e] serta negara federasi yang terdiri dari sembilan negara bagian.
Azerbaijan – Republik Azerbaijan	Azeri: Azərbaycan Respublikası	Negara anggota PBB	Tidak ada	Azerbaijan memiliki satu daerah otonom, yakni Nakhchivan.[h]
B
Bahama – Persemakmuran Bahama[14]	Inggris: Commonwealth of The Bahamas	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bahama merupakan alam Persemakmuran.[g]
Bahrain – Kerajaan Bahrain	Arab: مَملَكة البَحرَين (Mamlakat al-Baḥrayn)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bangladesh – Republik Rakyat Bangladesh	Bengali: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontrī Bangladesh)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Barbados	Inggris: Barbados	Negara anggota PBB	Tidak ada
Belanda – Kerajaan Belanda	Belanda: Koninkrijk der Nederlanden	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belanda merupakan anggota Uni Eropa.[e] Seluruh Kerajaan Belanda mencakup empat daerah berotonomi seluas-luasnya, yaitu:  Aruba  Curaçao  Belanda  Sint Maarten Keempat daerah tersebut menjadi negara-negara konstituen yang membentuk "Kerajaan". Tiga pulau di Laut Karibia, yakni Bonaire, Saba dan Sint Eustatius menjadi kotamadya khusus yang secara kolektif disebut Belanda Karibia dan berada di dalam administrasi Belanda metropolitan.[k] Kerajaan Belanda secara keseluruhan merupakan anggota dari Uni Eropa, tetapi hukum UE hanya berlaku sepenuhnya pada wilayah Belanda metropolitan.
Belarus – Republik Belarus	Belarus: Рэспубліка Беларусь (Respublika Bielarus) Rusia: Республика Беларусь (Respublika Belarus)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Banyak negara yang menghapuskan pengakuan mereka terhadap pemerintahan Presiden Aleksandr Lukashenko yang terpilih melalui pemilihan tahun 2020 yang bersengketa. Lituania saat ini mengakui Dewan Koordinasi yang dipimpin oleh Sviatlana Tsikhanouskaya sebagai perwakilan pemerintahan Belarus yang sah.[15]
Belgia – Kerajaan Belgia	Belanda: Koninkrijk België Jerman: Königreich Belgien Prancis: Royaume de Belgique	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belgia merupakan anggota Uni Eropa,[e] serta negara federasi yang terdiri atas tiga komunitas linguistik dan juga atas tiga daerah.
Belize	Inggris: Belize	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belize merupakan alam Persemakmuran.[g]
Benin – Republik Benin	Prancis: République du Bénin	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bhutan – Kerajaan Bhutan	Dzongkha: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ (Druk Gyal Khap)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bolivia – Negara Plurinasional Bolivia	Aymara: Wuliwya Walja Suyunakana Marka Guaraní: Tetã Blúrinasionál Volívia Quechua: Puliwya Achka Aylluska Mamallaqta Spanyol: Estado Plurinacional de Bolivia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bosnia dan Herzegovina	Bosnia, Kroasia, dan Serbia: Bosna i Hercegovina (Gaj), Босна и Херцеговина (Kiril)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua "entitas" konstituen:  Federasi Bosnia dan Herzegovina  Republika Srpska serta sebuah distrik administratif otonom, yakni Distrik Brčko.[16]
Botswana – Republik Botswana	Inggris: Republic of Botswana Tswana: Lefatshe la Botswana	Negara anggota PBB	Tidak ada
Brasil – Republik Federatif Brasil	Portugis: República Federativa do Brasil	Negara anggota PBB	Tidak ada	Brasil merupakan negara federasi yang terdiri atas 26 negara bagian dan satu distrik federal.
Britania Raya – Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara	Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Negara anggota PBB	Tidak ada	Britania Raya merupakan alam Persemakmuran.[g] Britania Raya terdiri dari empat negara konstituen, yakni Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Britania Raya memiliki 13 wilayah luar negeri dan satu wilayah dependensi Antarktika yang diklaim oleh Britania Raya, yaitu:  Akrotiri dan Dhekelia  Anguilla  Bermuda  Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan  Gibraltar  Kepulauan Cayman  Kepulauan Falkland  Kepulauan Pitcairn  Kepulauan Turks dan Caicos  Kepulauan Virgin Britania Raya  Montserrat  Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha  Teritori Antarktika Britania  Wilayah Samudra Hindia Britania Penguasa Britania Raya juga memiliki kedaulatan langsung atas tiga dependensi kerajaan yang otonom, yakni:  Guernsey  Jersey  Pulau Man
Brunei Darussalam	Melayu: Negara Brunei Darussalam (Jawi: نݢارا بروني دارالسلام)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bulgaria – Republik Bulgaria	Bulgaria: Република България (Republika Bŭlgariya)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bulgaria merupakan anggota Uni Eropa.[e]
Burkina Faso	Dyula: ߓߎߙߞߌߣߊ ߝߊߛߏ (Burkina Faso) Fula: 𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤊𞤢𞤧𞤮 (Burkina Faso) Mooré: Burkĩna Faso Prancis: Burkina Faso	Negara anggota PBB	Tidak ada
Burundi – Republik Burundi	Inggris: Republic of Burundi Kirundi: Repuburika y’Uburundi Prancis: République du Burundi	Negara anggota PBB	Tidak ada
C
Ceko – Republik Ceko	Ceko: Česká republika	Negara anggota PBB	Tidak ada	Ceko merupakan anggota Uni Eropa.[e]
Chad – Republik Chad	Arab: جمهورية تْشَاد (Jumhūriyyat Tšād) Prancis: République du Tchad	Negara anggota PBB	Tidak ada
Chili – Republik Chili	Spanyol: República de Chile	Negara anggota PBB	Tidak ada	Chili memiliki satu wilayah khusus, yakni Pulau Paskah.[l]
Cook – Kepulauan Cook	Inggris: Cook Islands Maori Cook: Kūki 'Āirani	Anggota dari delapan badan khusus PBB	Tidak ada (Lihat status politik)	Meskipun berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru, Kepulauan Cook memiliki hubungan diplomatik dengan 52 negara lainnya. Kepulauan Cook merupakan anggota dari beberapa badan khusus PBB dan memiliki hak penuh untuk membuat perjanjian dengan negara anggota PBB lainnya.[17] Negara ini berbagi kepala negara dan memiliki kewarganegaraan bersama dengan Selandia Baru.
D
Denmark – Kerajaan Denmark	Denmark: Kongeriget Danmark Faroe: Kongsríki Danmarkar Greenland: Kunngeqarfik Danmarki	Negara anggota PBB	Tidak ada	Denmark merupakan anggota Uni Eropa.[e] Kerajaan Denmark juga mencakup dua wilayah otonom, yaitu:  Greenland  Kepulauan Faroe Wilayah metropolitan Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland merupakan tiga negara konstituen yang membentuk "Kerajaan".[m] Kerajaan Denmark secara keseluruhan merupakan anggota dari Uni Eropa (UE), tetapi hukum UE (dalam kebanyakan kasus) tidak berlaku di Kepulauan Faroe dan Greenland.[18][19]
Dominika – Persemakmuran Dominika	Inggris: Commonwealth of Dominica	Negara anggota PBB	Tidak ada
Dominika – Republik Dominika	Spanyol: República Dominicana	Negara anggota PBB	Tidak ada
E
Ekuador – Republik Ekuador	Spanyol: República del Ecuador Kichwa: Ikwayur Ripuwlika Shuar: Ekuatur Nunka	Negara anggota PBB	Tidak ada
El Salvador – Republik El Salvador	Spanyol: República de El Salvador	Negara anggota PBB	Tidak ada
Eritrea – Negara Eritrea	Tigrinya: ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) Arab: دولة إريتريا (Dawlat Irītrīyā) Inggris: State of Eritrea	Negara anggota PBB	Tidak ada
Estonia – Republik Estonia	Esti: Eesti Vabariik	Negara anggota PBB	Tidak ada	Estonia merupakan anggota Uni Eropa.[e]
Eswatini – Kerajaan Eswatini[n]	Swati: Umbuso weSwatini Inggris: Kingdom of Eswatini	Negara anggota PBB	Tidak ada
Etiopia – Republik Demokratik Federal Etiopia	Afar: Ityoppiah Federalih Demokrasih Ummuno Amhar: የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (Ye-Ītyōṗṗyā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk) Oromo: Rippaablika Federaalawaa Dimookraatawaa Itiyoophiyaa Somali: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Tigrinya: ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ (Nay-Ítiyop'iya Fēdēralawī Dēmokirasīyawī Rīpebilīki)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Etiopia merupakan negara federasi yang terdiri dari sebelas daerah dan dua kota otonom khusus.
F
Fiji – Republik Fiji	Fiji: Matanitu Tugalala o Viti Hindi: फ़िजी गणराज्य (Fijī Gaṇarājya) Inggris: Republic of Fiji	Negara anggota PBB	Tidak ada	Fiji memiliki satu daerah otonom, yakni Rotuma.[h][20][21]
Filipina – Republik Filipina	Filipino: Republika ng Pilipinas Inggris: Republic of the Philippines	Negara anggota PBB	Tidak ada	Filipina memiliki satu daerah otonom, yakni Bangsamoro.[h]
Finlandia – Republik Finlandia	Suomi: Suomen tasavalta Swedia: Republiken Finland	Negara anggota PBB	Tidak ada	Finlandia merupakan anggota Uni Eropa.[e] Finlandia memiliki satu daerah otonom, yaitu:[h]  Åland, yang memiliki status khusus "netral dan terdemiliterisasi"[o]
G
Gabon – Republik Gabon	Prancis: République gabonaise	Negara anggota PBB	Tidak ada
Gambia – Republik Gambia[22]	Inggris: Republic of The Gambia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Georgia	Georgia: საქართველო (Sakartvelo)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Georgia memiliki dua republik otonom, yaitu Ajaria dan Abkhazia.[h] Negara de facto Abkhazia terbentuk dari wilayah Abkhazia tersebut, sementara negara de facto Ossetia Selatan terbentuk dari wilayah utara Georgia.
Ghana – Republik Ghana	Inggris: Republic of Ghana	Negara anggota PBB	Tidak ada
Grenada	Inggris: Grenada	Negara anggota PBB	Tidak ada	Grenada merupakan alam Persemakmuran.[g]
Guatemala – Republik Guatemala	Spanyol: República de Guatemala	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea – Republik Guinea[p]	Prancis: République de Guinée	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea Khatulistiwa – Republik Guinea Khatulistiwa	Portugis: República da Guiné Equatorial Prancis: République de Guinée équatoriale Spanyol: República de Guinea Ecuatorial	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea-Bissau – Republik Guinea-Bissau	Portugis: República da Guiné-Bissau	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guyana – Republik Kooperatif Guyana	Inggris: Co-operative Republic of Guyana	Negara anggota PBB	Tidak ada
H
Haiti – Republik Haiti	Kreol Haiti: Repiblik d Ayiti Prancis: République d'Haïti	Negara anggota PBB	Tidak ada
Honduras – Republik Honduras	Spanyol: República de Honduras	Negara anggota PBB	Tidak ada
Hungaria	Hungaria: Magyarország	Negara anggota PBB	Tidak ada	Hungaria merupakan anggota Uni Eropa.[e]
I
India – Republik India	Hindi: भारत गणराज्य (Bhārat Gaṇrājya) Inggris: Republic of India	Negara anggota PBB	Tidak ada	India merupakan negara federasi yang terdiri dari 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan.
Indonesia – Republik Indonesia	Indonesia: Republik Indonesia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Indonesia memiliki delapan provinsi otonom khusus, yakni Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Yogyakarta.[h]
Irak – Republik Irak	Arab: جُمْهُوريَّة العِرَاق (Jumhūriīyet al-ʿIrāq) Kurdi: کۆماری عێراق (Komarî Êraq)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Irak merupakan negara federasi[q][23] yang terdiri dari 19 kegubernuran, empat di antaranya membentuk Daerah Kurdistan yang berotonomi khusus.[h]
Iran – Republik Islam Iran	Persia: جمهوری اسلامی ایران (Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Irlandia[r]	Inggris: Ireland Irlandia: Éire	Negara anggota PBB	Tidak ada	Irlandia merupakan anggota Uni Eropa.[e]
Islandia[s]	Islandia: Ísland	Negara anggota PBB	Tidak ada
Israel – Negara Israel	Arab: دَوْلَة إِسْرَائِيل (Dawlat Isrāʾīl) Ibrani: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medīnat Yīsrāʾēl)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh sejumlah negara.	Israel memaksakan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang diklaim oleh Palestina. Pencaplokan wilayah Yerusalem Timur menjadi salah satu perbuatan Israel yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.[28][29] Israel juga menduduki Tepi Barat dengan tingkat kendali yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Sementara itu, Israel telah menarik warga dan pasukan militernya dari Jalur Gaza secara sepihak, meskipun tindakan penarikan tersebut masih dianggap sebagai tindakan "pendudukan" oleh hukum internasional.[30]