Pemisahan agama dan negara

Pemisahan agama dan negara adalah konsep dalam filsafat dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa ada jarak politis antara organisasi keagamaan dan negara. Dalam konsepnya, istilah ini mengacu pada pembentukan negara sekuler (dengan atau tanpa undang-undang pemisahan agama–negara) dan perubahan hubungan resmi antara institusi keagamaan dan pemerintah negara.^[1] Frasa tersebut pertama kali dituliskan oleh Thomas Jefferson melalui surat kepada asosiasi Gereja Baptis di Danbury, Connecticut, yang menyatakan adanya "dinding yang memisahkan agama dengan negara" ("wall of separation between church and state").^[2] Meski demikian, konsep tersebut sudah lama dipahami dan dipromosikan oleh tokoh-tokoh abad pencerahan seperti John Locke dan Roger Williams.^[3][4]

Kebebasan Beragama
Konsep Laisisme Diskriminasi agama Sensor agama Kebebasan beragama Pluralisme agama Sekularisme Pemisahan agama dan negara] Antirohaniwan Doa sekolah Imam Katolik di jawatan publik Konfesionalisme Teokrasi Agama negara Negara sekuler Negara agama Negara Ateis
Status menurut negara Afrika Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Tanjung Verde Republik Afrika Tengah Chad Komoro RD Kongo Mesir Mauritania Afrika Selatan Sudan Amerika Brasil Kanada Kolombia Ekuador Panama Paraguay Amerika Serikat Asia Afganistan Armenia Azerbaijan Bangladesh Bhutan Brunei Kamboja Tiongkok Siprus Siprus Utara Georgia India Indonesia Jepang Kazakhstan Laos Malaysia Maladewa Mongolia Myanmar Nepal Korea Utara Pakistan Filipina Rusia Singapura Korea Selatan Sri Lanka Taiwan Tajikistan Thailand Turki Turkmenistan Uzbekistan Vietnam Eropa Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgia Bulgaria Kroasia Siprus Siprus Utara Prancis Georgia Jerman Italia Rusia Turki Britania Raya Timur Tengah Bahrain Mesir Iran Irak Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah UEA Yaman
Aniaya terhadap umat beragama Agama tradisional Afrika Ateisme Bahá'í Buddha Kristen Kristofobia Pasca Perang Dingin Anti-Katolik Anti-Mormon Anti-Saksi Yehuwa Sentimen anti-Ortodoks Timur Kristen Ortodoks Oriental Anti-Protestantisme Falun Gong Hindu (Hindufobia) Islam Sunni Syiah Ahmadiyah Alawisme Sufi Islamofobia Yahudi Antisemitisme agama Antisemitisme Anti-Yahudi Aliran agama baru Aliran kontrakultus Kristen Neopaganisme Rastafari Mazdayasna
Portal agama
l b s

Pemisahan agama dengan negara

Dalam suatu masyarakat, tingkatan pemisahan politik antara agama dan negara ditentukan oleh struktur hukum dan pandangan hukum dominan yang menetapkan hubungan layak antara agama terorganisasi dan negara. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mengusulkan hubungan antara dua badan politik yang bebas dari kewenangan satu sama lain. Prinsip sekuler yang ketat seperti laïcité (sekularitas), diterapkan di Prancis, sementara negara-negara sekuler lainnya, seperti Denmark dan Britania Raya, memiliki undang-undang dasar yang mengakui agama negara resmi.^[5]

Dasar pemikiran pemisahan agama dan negara sipil sejalan dengan paham sekularisme, disestablismentarianisme, kebebasan beragama, dan pluralisme agama. Atas dasar tersebut, negara-negara Eropa menjalankan sebagian peran sosial milik gereja, negara kesejahteraan, perubahan sosial yang menciptakan masyarakat dan lingkup publik berbudaya sekuler.^[6] Dalam praktiknya, pemisahan agama–negara memiliki tingkatan, mulai dari pemisahan total yang diwajibkan oleh undang-undang dasar negara seperti di India dan Singapura, sampai bergabungnya agama dalam kenegaraan seperti yang ada di Maladewa.

Lihat pula

• Portal Agama

• Kulturkampf
• Undang-Undang Pemisahan Agama dan Negara Prancis 1905
• Antidisestablismentarianisme
• Baptis dalam sejarah pemisahan agama dan negara
• Caesaropapisme
• Rekonstruksionisme Kristen
• East Waynesville Baptist Church
• Kebebasan beragama menurut negara
• Republik Islam
• Human-Etisk Forbund
• Jarak berprinsip
• Agama negara
• Teokrasi