Program Legislasi Nasional 2015–2019

Program Legislasi Nasional 2015-2019 (disingkat Prolegnas 2015-2019) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.^[1] Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.^[2] Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR ^[3][4]

Prolegnas Umum

Terdapat 160 RUU yang masuk dalam daftar RUU Umum Prolegnas 2015-2019.^[3][5] Di Prolegnas tahun 2015 terdapat 26 RUU usulan DPR, 10 usulan pemerintah dan satu usulan dari DPD.^[6] Berikut daftar lengkap RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019:

No.	Judul	Tahun	Pengusul	Bidang Penugasan	Ditetapkan menjadi UU Nomor	Keterangan
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	-	DPR/Pemerintah	Komisi I
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	-	DPR/Pemerintah	Komisi I
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	2015	DPR/Pemerintah	Komisi I
4	RUU tentang Persandian	-	DPR/Pemerintah	Komisi I
5	RUU tentang Rahasia Negara	-	DPR/Pemerintah	Komisi I
6	RUU tentang Keamanan Nasional	-	DPR/Pemerintah	Komisi I
7	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	2015	DPR/Pemerintah	Komisi I
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	2015	DPR/Pemerintah	Komisi I
9	RUU tentang Konvergensi Telematika	-	DPR/Pemerintah/DPD	Komisi I
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	-	Pemerintah	Komisi I
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	-	Pemerintah	Komisi I
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	-	DPR	Komisi I
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	-	Pemerintah	Komisi I
14	RUU tentang Wawasan Nusantara	2015	DPD	Komisi I
15	RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	-	Pemerintah	Komisi I
16	RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	-	DPR/DPD	Komisi II
17	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	2015	Pemerintah	Komisi II
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang	2015	DPR	Komisi II	UU Nomor 1 Tahun 2015
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2015	DPR	Komisi II	UU Nomor 9 Tahun 2015
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	-	DPR/Pemerintah	Komisi II
21	RUU tentang Pertanahan	2015	DPR	Komisi II
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	-	DPR/Pemerintah/DPD
23	RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	-	DPR/Pemerintah/DPD
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	-	DPR/DPD
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	-	DPR/Pemerintah
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	-
27	RUU tentang Provinsi Bali	-		Komisi II
28	RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	-
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	-
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	-
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	-
32	RUU tentang Perkumpulan	-
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	2015		Komisi III
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana	-		Komisi III
35	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	-		Komisi III
36	RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	-		Komisi III
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-		Komisi III
38	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	-		Komisi III
39	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	-		Komisi III
40	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	-		Komisi III
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata	-		Komisi III
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	-
43	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	-
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	-		Komisi III
45	RUU tentang Mahkamah Agung	-		Komisi III
46	RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis	2015			UU Nomor 20 Tahun 2016
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	-
48	RUU tentang Ekstradisi	-				mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
49	RUU tentang Paten	2015			UU Nomor 13 Tahun 2016
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	-
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	-
52	RUU tentang Jabatan Hakim	-
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	-
54	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	-
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	-
56	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	-
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	2015
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	-
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	-
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	-
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	-
62	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	-
63	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	-
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	-
66	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	-
67	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	-
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	-
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	2015			UU Nomor 7 Tahun 2016
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	-
71	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	-
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	-
74	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	-
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan	2015
76	RUU tentang Jalan	-
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	2015			UU Nomor 4 Tahun 2016
78	RUU tentang Jasa Konstruksi	2015
79	RUU tentang Arsitek	2015
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	-
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	-
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	-
83	RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	2015
84	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	-
85	RUU tentang Perkoperasian	-
86	RUU tentang Pertembakauan	2015
87	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2015
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	2015
89	RUU tentang Bahan Kimia	-
90	RUU tentang Metrologi Legal	-
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	-
92	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	-
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif	-
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	2015
95	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	2015
96	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	2015
97	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	-
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	-
99	RUU tentang Geologi	-
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	-
101	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	-
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	-
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	-
104	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	2015
105	RUU Tentang Penyandang Disabilitas	2015			UU Nomor 8 Tahun 2016	Menggantikan UU no. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
106	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	-
107	RUU tentang Kepalangmerahan	-
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	-
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan	-
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga	-
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	-
112	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	-
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	2015
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	-
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	-
116	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2015
117	RUU tentang Kebidanan	-
118	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	2015			UU Nomor 6 Tahun 2018	Disahkan dalam Rapat Paripurna 10 Juli 2018[7]
119	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	-
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian	-
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	-
122	RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	-
123	RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	-
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	-
125	RUU tentang Sistem Pengupahan	-
126	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	-
127	RUU tentang Kebudayaan	-
128	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	-
129	RUU tentang Sistem Perbukuan	2015
130	RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	-
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	-
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	2015
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	2015
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	-
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2015
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	-
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	2015			UU Nomor 9 Tahun 2016
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	-
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	2015
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	-
141	RUU tentang Pajak Penghasilan	-
142	RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	-
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undnag No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	-
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	-
146	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	-
147	RUU tentang Lelang	-
148	RUU tentang Penjaminan	2015			UU Nomor 1 Tahun 2016
149	RUU tentang Penjaminan Polis	-
150	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	-
151	RUU tentang Penilai	-
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	-
153	RUU tentang Perekonomian Nasional	-
154	RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	-
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	-
156	RUU tentang Bea Materai	-
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	-
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	-
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2015
160	RUU tentang Tabungan Haji	-

Prolegnas Kumulatif Terbuka

Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum.^[8] Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,^[9] RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah disahkan oleh DPR periode 2014-2019:

  tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  akibat Putusan MK
  tentang APBN
  tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
  tentang penetapan/pencabutan Perppu

Nomor	Judul	Tanggal		Hasil
		Pengesahan melalui Rapat Paripurna	Pengundangan
1	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang	20 Januari 2015[10]	2 Februari 2015	UU Nomor 1 Tahun 2015
2	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang	20 Januari 2015[10]	2 Februari 2015	UU Nomor 2 Tahun 2015
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	13 Februari 2015[11]	6 Maret 2015	UU Nomor 3 Tahun 2015
4	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Democratic Republic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in the Field of Defence)	9 Februari 2015[12]	10 Maret 2015	UU Nomor 4 Tahun 2015
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam)	9 Februari 2015[12]	10 Maret 2015	UU Nomor 5 Tahun 2015
6	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea)	9 Februari 2015[12]	10 Maret 2015	UU Nomor 6 Tahun 2015
7	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence)	9 Februari 2015[12]	10 Maret 2015	UU Nomor 7 Tahun 2015
8	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang	24 April 2015[13]	18 Mei 2015	UU Nomor 10 Tahun 2015
9	RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	7 Juli 2015[14]	6 Agustus 2015	UU Nomor 11 Tahun 2015
10	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014	1 September 2015[15]	1 Oktober 2015	UU Nomor 12 Tahun 2015
11	Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam)	20 Oktober 2015[16]	18 November 2015	UU Nomor 13 Tahun 2015
12	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	30 Oktober 2015[17]	25 November 2015	UU Nomor 14 Tahun 2015
13	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland Concerning Co-operation in the Field of Defence)	17 Desember 2015[18]	19 Januari 2016	UU Nomor 2 Tahun 2016
14	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities)	17 Desember 2015[18]	19 Januari 2016	UU Nomor 3 Tahun 2016
15	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding (Mou) Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence)	1 Maret 2016[19]	30 Maret 2016	UU Nomor 5 Tahun 2016
16	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence)	1 Maret 2016[19]	30 Maret 2016	UU Nomor 6 Tahun 2016
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	28 Juni 2016[20]	27 Juli 2016	UU Nomor 12 Tahun 2016
18	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	30 Agustus 2016[21]	28 September 2016	UU Nomor 14 Tahun 2016
19	RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)	8 September 2016[22]	6 Oktober 2016	UU Nomor 15 Tahun 2016
20	RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)	19 Oktober 2016[23]	25 Oktober 2016	UU Nomor 16 Tahun 2016
21	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	12 Oktober 2016[24]	9 November 2016	UU Nomor 17 Tahun 2016
22	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	26 Oktober 2016[25]	18 November 2016	UU Nomor 18 Tahun 2016
23	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014)	15 Desember 2016[26]	12 Januari 2017	UU Nomor 1 Tahun 2017
24	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)	27 April 2017[27]	29 Mei 2017	UU Nomor 4 Tahun 2017
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	27 Juli 2017[28]	21 Agustus 2017	UU Nomor 8 Tahun 2017
26	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	27 Juli 2017[28]	23 Agustus 2017	UU Nomor 9 Tahun 2017
27	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	27 Juli 2017[28]	23 Agustus 2017	UU Nomor 10 Tahun 2017
28	RUU tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)	13 September 2017[29]	20 September 2017	UU Nomor 11 Tahun 2017
29	RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	17 Oktober 2017[30]	13 November 2017	UU Nomor 12 Tahun 2017
30	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition)	17 Oktober 2017[31]	13 November 2017	UU Nomor 13 Tahun 2017
31	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities in the Field of Defence)	17 Oktober 2017[32]	13 November 2017	UU Nomor 14 Tahun 2017
32	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	25 Oktober 2017[33]	22 November 2017	UU Nomor 15 Tahun 2017
33	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	24 Oktober 2017[34]	22 November 2017	UU Nomor 16 Tahun 2017
34	RUU tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)	24 Oktober 2017[35]	22 November 2017	UU Nomor 17 Tahun 2017
35	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence)	10 April 2018[36]	9 Mei 2018	UU Nomor 3 Tahun 2018
36	RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)	26 April 2018[37]	25 Mei 2018	UU Nomor 4 Tahun 2018
37	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government Of the Republic of Korea On Cooperation In The Field Of Defense)	10 Juli 2018[7]	8 Agustus 2018	UU Nomor 7 Tahun 2018
38	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	26 Juli 2018[38]	23 Agustus 2018	UU Nomor 8 Tahun 2018
39	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia)	2 Oktober 2018[39]	31 Oktober 2018	UU Nomor 10 Tahun 2018
40	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation)	2 Oktober 2018[40]	31 Oktober 2018	UU Nomor 11 Tahun 2018
41	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019	31 Oktober 2018[41]	23 November 2018	UU Nomor 12 Tahun 2018
42	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)	13 Desember 2018	10 Januari 2019	UU Nomor 1 Tahun 2019
43	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)	13 Desember 2018	10 Januari 2019	UU Nomor 2 Tahun 2019
44	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)	13 Desember 2018	10 Januari 2019	UU Nomor 3 Tahun 2019
45	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)	13 Februari 2019	15 Maret 2019	UU Nomor 5 Tahun 2019
46	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)	13 Februari 2019	15 Maret 2019	UU Nomor 6 Tahun 2019
47	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence)	28 Maret 2019	26 April 2019	UU Nomor 7 Tahun 2019
48	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)	4 Juli 2019	1 Agustus 2019	UU Nomor 9 Tahun 2019
49	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)	4 Juli 2019	1 Agustus 2019	UU Nomor 10 Tahun 2019
50	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	20 Agustus 2019	18 September 2019	UU Nomor 12 Tahun 2019
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[a]	16 September 2019	15 Oktober 2019	UU Nomor 16 Tahun 2019
52	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	16 September 2019	17 Oktober 2019	UU Nomor 19 Tahun 2019
53	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	24 September 2019	18 Oktober 2019	UU Nomor 20 Tahun 2019

Lihat pula

• Program Legislasi Nasional
• Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Dewan Perwakilan Rakyat
• Dewan Perwakilan Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019

Keterangan

1. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa "usia 16 tahun" pada pasal 7 ayat 1 undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta memerintahkan kekuasaan legislatif untuk melakukan perubahan pada ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dalam undang-undang tersebut paling lama 3 tahun setelah terbitnya Putusan MK.