Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif
Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ke-19 Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Remove ads
Bahlil Lahadalia (lahir 7 Agustus 1976 ) adalah pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan ketua umum Partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024.Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilantik pada 23 Oktober 2019 yang berganti nama pada 28 April 2021 menjadi Kementerian Investasi sehingga ia dilantik sebagai Menteri Investasi pada hari yang sama. Selain itu, Bahlil adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019 dan menjadi Anggota sejak 2003.[1]
Remove ads
Karier awal dan pendidikan
Ia memulai pendidikan di SD Negeri 1 Seram Timur dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seram Timur.[2] Dia pindah ke Fakfak dan melanjukan sekolah SMA YAPIS Fakfak.[3] Dia berjualan kue saat ia masih SD, kondektur angkot saat SMP dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA.[4]
Setelah lulus, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura[5] dan lulus pada umur 26 tahun karena kerusuhan Mei 1998.[6] Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2001-2003.[7]Dia sempat bekerja di Sucofindo setelah lulus sarjana.[8]Setelah dia berhenti bekerja, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses.[9]
Kemudian ia menempuh pendidikan di Universitas Cenderawasih dan mendapatkan gelar Magister Sains di bidang Ekonomi.[10] Pada tahun 2024,Bahlil memperoleh gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.[11]Namun, gelar ini ditangguhkan oleh UI.[12]
Remove ads
Karier politik
Ringkasan
Perspektif
Selama pemilihan umum presiden Indonesia 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Ia menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye pasangan Joko bersama Ma'ruf Amin.[13] Setelah itu, dia diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 29 Oktober 2019.[14] Ia dilantik sebagai menteri investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi.[15]
Pada 4 Februari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif tiba-tiba diganti dengan Bahlil sebagai menteri ad interim karena alasan masalah kesehatan yang dirahasiakan. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai 3 Februari 2022.[16][17] Pada akhirnya, alasan sebenarnya karena Tasrif terinfeksi Covid-19.[18] Pada 19 Agustus 2024, Bahlil dilantik oleh Joko Widodo menggantikan Tasrif dan dilantik di Istana Negara.[19]
Meskipun ia pernah keluar pada tahun 2009 dari Partai Golkar,[20] pada tanggal 21 Agustus 2024, Bahlil resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada 9 Agustus 2024. Penunjukan ini merupakan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional ke XXI Partai Golkar di Jakarta.[21]
Remove ads
Kontroversi
Ringkasan
Perspektif
Kebijakan
Menteri Investasi
Tempo menduga Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) saat sebagai Menteri Investasi. Salah satunya adalah pada izin di tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang tidak ditutup meski tidak lagi beroperasi sejak 2010. Namun, izin usaha pertambangan (IUP) untuk perusahaan selain PT Meta Mineral Pradana dicabut. Pemilik saham utama dari perusahaan ini adalah PT Papua Bersama Unggul yang merupakan milik Bahlil.[22]
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Gas minyak cair
Pada tanggal 1 Februari 2025, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melarang pengecer menjual gas minyak cair berat 3 kilogram yang telah disubsidi. Masyarakat hanya bisa membeli elpiji jenis ini melalui pangkalan resmi milik Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.[23] Langkah ini diambil untuk memperbaiki distribusi dan mencegah penjualan gas subsidi melebihi (HET) yang telah ditetapkan.[24] Para pengecer yang ingin tetap berjualan harus terdaftar sebagai subpenyalur resmi Pertamina dengan cara mendaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)[25]
Kebijakan ini berakibat kepada kelangkaan dan menyebabkan antrean panjang di pangkalan resmi sehingga salah satu konsumen dari Tangerang Selatan yang berusia 62 tahun meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantre.[26] Namun, berdasarkan keterangan dari ketua rukun warga yang menjadi lokasi dari pemilik pangkalan yang menjadi lokasi pembelian, ia meninggal dunia akibat kelelahan setelah berjalan kaki sejauh 500 meter sambil membawa dua tabung gas elpiji 3 kilogram, meskipun sudah ditawarkan untuk diantar ke rumah. Selain itu, rekaman kamera pemantau juga menunjukkan bahwa beliau tidak terlihat sedang mengantre, melainkan hanya bersama satu pembeli lain meskipun ia bolak balik ke pangkalan karena lupa membawa kartu tanda penduduk. Ia akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Pamulang setelah pingsan di rumahnya.[27] Pada akhirnya, kebijakan ini dirubah saat Bahlil menyatakan bahwa pengecer Gas LPG bisa menjadi subpangkalan LPG 3 KG dengan mendaftar melalui aplikasi elektronik milik Pertamina[28]
Pertambangan Raja Ampat

Pada 3 Juni 2025, Greenpeace Indonesia melakukan protes di dalam Indonesia Critical Minerals Conference & Expo, konferensi pertambangan Internasional terkait pertambangan di Raja Ampat. Ada lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat., yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. Empat izin perusahaan tersebut dicabut dicabut, kecuali PT Gag Nikel[29]

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Pada 10 Juni 2025, Bahlil menyatakan bahwa penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh PT Gag Nikel berada di Pulau Gag berlokasi jauh dari Pulau Piaynemo yang menjadi lokasi konservasi.[30]Ia juga menekankan bahwa dari total bukaan lahan tambang PT Gag Nikel sekitar 263 hektar terlah direklamasi sekitar 131 hektar sudah direklamasi dan 59 hektar di antaranya dinilai berhasil dalam penilaian reklamasi.[31] Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang pertambangan di pulau kecil di bawah 2000 km persegi sehingga mengkategorikan Pulau Gag sebagai pulau kecil karena hanya 6 ribu hektare atau setara 60 km persegi[32]Bahlil tidak mencabut izin PT Gag Nikel karena dianggap tidak melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bahlil juga menambahkan bahwa perusahaan tersebut akan diawasi secara khusus agar tidak ada kerusakan lingkungan.[33]
Pernyataan kontroversial
Pada 6 Februari 2023, Bahlil menyatakan bahwa etos dan kualitas tenaga kerja Indonesia kurang bisa diandalkan untuk berkarier di perusahaan dengan modal perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan perusahaan multinasional saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat.[34] Nurul Arifin menanggap komunikasi Bahlil merupakan komunikasi yang dekat dengan akar rumput.[35]
Pada Agustus 2024, foto Bahlil tersebar bersama dengan Hibiki, sebuah merek wiski premium yang ditaksir dengan harga 38,5 juta rupiah. Roy Suryo menyatakan bahwa foto ini bukan hasil rekayasa[36]
Polemik disertasi dan gelar doktoral
Pada Juli 2024, Bahlil menerbitkan jurnal penelitiannya di Migration Letters dan Kurdish Studies yang ditelusuri telah tidak dilanjutkan pengindeksannya oleh Scopus sejak 2022 sehingga jurnal tersebut dianggap merupakan penerbit pemangsa yang tidak layak dijadikan syarat kelulusan. Meskipun, ia membantah bahwa pada tahun 2023, ia memastikan bahwa jurnal tersebut masih kredibel berdasarkan Scimago.[37] Ia juga diduga melakukan plagiarisme atas kesamaan disertasinya dengan sebuah skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Namun, Maila Dinia Husni Rahiem, guru besar universitas membantah tuduhan ini dan menyatakan ini merupakan kesalahan sistem.[38] Jaringan Advokasi Tambang, organisasi advokasi pertambangan menolak dijadikan informan atas data yang digunakan dalam disertasinya.[39] Universitas Indonesia kemudian menunda kelulusan Bahli dan memutuskan untuk menangguhkan kelulusannya[40] dan meminta revisi terhadap disertasi Bahlil serta memberikan sanksi kepada setiap orang terlibat dalam kelulusan Bahlil.[41]
Remove ads
Referensi
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads