Harda Kiswaya

Harda Kiswaya (lahir 26 Januari 1964 ) adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman yang mencalonkan diri sebagai Bupati Sleman pada Pemilihan umum Bupati Sleman 2024. Ia maju bersama politikus PDI Perjuangan, Danang Maharsa. Harda mendaftar sebagai bakal calon melalui Partai Golkar dan kemudian PDI Perjuangan, serta menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai lain.^{[1] [2] [3]} Ia terpilih sebagai Bupati Sleman untuk masa jabatan 2025–2030 bersama Danang Maharsa.

Harda Kiswaya
Harda Kiswaya pada 2025
Bupati Sleman ke‑15
Petahana
Mulai menjabat 20 Februari 2025
Presiden	Prabowo Subianto
Gubernur	Hamengkubuwana X
Wakil	Danang Maharsa
Pendahulu Kustini Sri Purnomo Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	26 Januari 1964 (umur 61) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Suami/istri	Parmilah
Almamater	Universitas Islam Indonesia (S.E.) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (M.Si.)
Pekerjaan	Politikus · Akuntan
Sunting kotak info • L • B

Kehidupan

Harda Kiswaya lahir di Sleman pada 26 Januari 1964. Ia menghabiskan masa kecilnya di Dusun Kowanan, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.

Pendidikan

Ia menempuh pendidikan tinggi di S1 Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan S2 Ilmu Ekonomi Universitas “Veteran” Yogyakarta (UPN).^[4]

Karier

Mayoritas karier Harda dijalani sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 1993, setelah sebelumnya bekerja di kantor akuntan publik. Ia memulai dinas di Dinas Pendapatan Daerah Sleman (kini BKAD), lembaga yang mengelola pendapatan dan aset daerah.^[5]

Ia kemudian menjabat sebagai Sekretaris dan Kepala BKAD sebelum menjadi Sekretaris Daerah Sleman. Dalam jabatan-jabatan tersebut, ia terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk alokasi belanja, hibah, proyek pengadaan, dan aset pemerintah.

Penghargaan

Pada tahun 2019, Harda Kiswaya menerima Satyalancana Karya Satya XX, tanda kehormatan dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama 20 tahun tanpa catatan pelanggaran berat.^{[6] [7]}

Kontroversi

Pelanggaran Etik ASN

Pada tahun 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan bahwa Harda Kiswaya melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara karena baliho pencalonannya sebagai bupati tersebar di berbagai titik saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.^[8] KASN memerintahkan pencopotan baliho tersebut dan pembinaan etik terhadap Harda Kiswaya oleh pejabat pembina kepegawaian.

Penanggung Jawab Hibah Pariwisata

Pada April 2025, Harda Kiswaya diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 senilai Rp49,7 miliar. Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Tim Penyaluran Hibah Pariwisata Kabupaten Sleman dan bertanggung jawab dalam proses verifikasi serta pencairan dana kepada para penerima.^[9]

Audit BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan indikasi penyaluran dana kepada penerima yang tidak memenuhi syarat, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10 miliar. Hingga Juli 2025, kejaksaan belum menetapkan tersangka, namun telah memeriksa lebih dari 362 saksi, termasuk Harda Kiswaya sebagai penanggung jawab administratif dalam penyaluran dana tersebut.^[10]

Kontroversi dengan Sultan HB X terkait Stadion Maguwoharjo

Pada Juli 2025, Harda Kiswaya menyatakan bahwa penggunaan Stadion Maguwoharjo oleh klub sepak bola PSIM Yogyakarta belum dapat diizinkan karena adanya sejarah konflik antara suporter PSIM dan PSS Sleman.^[11]

Pernyataan itu merupaka bantahan Harda atas kritik dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyebut pola pikir Harda “terlalu cupet”. Sultan menilai bahwa stadion yang dibangun dengan dana APBN seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak saja.^[12][13][14]

Kegeraman Sultan dipicu oleh fakta bahwa ia sebelumnya telah secara terbuka mendorong agar PSIM dapat menggunakan Stadion Maguwoharjo sebagai markas selama kompetisi Liga 1 2025/2026. Namun hingga akhir Juli 2025, Harda tak mengeluarkan izin. Padahal, klub dari luar DIY seperti PSBS Biak telah lebih dahulu mendapat persetujuan untuk menggunakan stadion tersebut.^[15][16]

Kekayaan

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Harda Kiswaya mengalami peningkatan signifikan selama menduduki jabatan.

Pada 31 Desember 2017, saat menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Harda melaporkan total kekayaan sebesar Rp1.001.000.000.^[17] Enam tahun kemudian, dalam LHKPN tertanggal 31 Desember 2023, saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sleman, kekayaannya tercatat sebesar Rp6.153.005.585.^[18]

Perbandingan Kekayaan Berdasarkan LHKPN

Tahun	Jabatan	Total Kekayaan (Rp)
2017	Kepala Bappeda Sleman	1.001.000.000
2023	Sekretaris Daerah Sleman	6.153.005.585

Kekayaan Harda meningkat sebesar lebih dari 514 persen atau setara dengan 6,15 kali lipat dalam 6 tahun. Hingga pertengahan 2025, laporan kekayaan untuk tahun 2024 belum tersedia di portal e-LHKPN KPK.