Hubungan Georgia dengan Uni Eropa

Hubungan Georgia dengan Uni Eropa telah terjalin baik sejak lama. Georgia yang merupakan sebuah negara di Asia Barat telah menjadi mitra INOGATE sejak 1996.^[1] Sebuah kerja sama dibidang energi antara negara-negara pesisir Laut Hitam dan Laut Kaspia serta negara-negara tetangganya yang merupakan program bantuan pendanaan dari Uni Eropa.^[2] Hubungan Uni Eropa dengan Georgia juga terjalin selama negara itu mengalami krisis politik seperti Rovolusi Mawar yang terjadi Adjara pada 2004^[3] hingga sangketa tapal batas dengan Rusia di Ossetia Selatan sejak bubarnya Soviet dan kembali memanas pada 2006.^[4]

Hubungan Georgia - Uni Eropa

Uni Eropa	Georgia

Pada Januari 2021, Georgia mengumumkan diri untuk bergabung sebagai keanggotaan Uni Eropa. Negara itu menyampaikan akan meminang Uni Eropa pada 2024.^[5][6] Pada 3 Maret 2022, Georgia mengajukan permohonan keanggotaannya lebih cepat dari jadwal. Hal ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang kian menjadi.^[7] Pada Juni 2022, Komisi Eropa menetapkan kelayakan Georgia untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun menunda pemberian status kandidat resmi hingga kondisi tertentu terpenuhi.^[8] Belakangan bulan itu, Dewan Eropa menyatakan kesiapan untuk memberikan Georgia status calon setelah menyelesaikan serangkaian reformasi yang direkomendasikan oleh Komisi.^[9]

Krisis Adjara 2004

Pada 2003 terjadi gejolak di Adjara, sebuah wilayah administrasi politik Georgia yang dikenal sebagai Republik Otonomi Adjara. Krisis politik itu kemudian dikenal sebagai Revolusi Adjarian atau Revolusi Mawar Kedua. Aslan Abashidze yang ketika itu memimpin Adjara menolak mematuhi otoritas pusat setelah pemecatan Presiden Georgia, Eduard Shevardnadze. Ia juga menentang keras Revolusi Adjarian dan mengumumkan keadaan darurat pada 23 November 2003.^[3]

Krisis politik berlanjut hingga 2004. Pada 19 Januari, puluhan orang terluka akibat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di selatan Desa Adjarian Gonio. Para pengunjuk rasa saat itu menuntut pengunduran diri Aslan Abashidze.^[10] Setelah kunjungan Aslan Abashidze ke Moskow, Kementerian Luar Negeri Rusia (Russian Foreign Ministry) mengeluarkan pernyataan pada 20 Januari yang mendukung kebijakan Aslan Abashidze dan mengutuk Revolusi Adjarian sebagai "kekuatan ekstremis".^[11]

Aslan Abashidze akhirnya mengundurkan diri setelah berbicara dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia (Secretary of the Russian Security Council), Igor Ivanov di Batumi.^[12] Aslan Abashidze mengundurkan diri setelah konflik berkepanjangan terjadi dan cukup banyak memakan korban dan melarikan diri ke Moskow.^[13] Setelah pengunduran Aslan Abashidze, krisis masih terus terjadi hingga pemilihan pengganti Aslan Abashidze. Kepala CFSP UE Javier Solana mengindikasikan pada Februari 2007, Uni Eropa dapat mengirim pasukan ke Georgia bersama pasukan Rusia.^[14]

Krisis Ossetia Selatan 2006

Seorang pemantau EUMM berjalan di antara reruntuhan rumah di Ergneti dekat garis batas administrasi Ossetia Selatan.

Konflik berkepanjangan antara Rusia dengan Georgia membuat Uni Eropa cukup prihatin. Kedua negara pecahan Soviet^[15] ini bersitegang soal batas teritorial.^[4] Konflik ini sudah terjadi sejak Soviet menyatakan bubar pada 26 Desember 1991.^[15] Pada 2006, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan kekhawatirannya terkait perkembangan di zona Ossetia Selatan Resolusi Parlemen Georgia tentang Pasukan Penjaga Perdamaian yang Ditempatkan di zona konflik. Kekhawatirannya itu terutamanya soal penutupan satu-satunya jalur penyebrangan antara kedua negara. Utusan Uni Eropa di Kaukasus Selatan, Peter Semneby menyebut tindakan Rusia dalam rangkaian mata-mata Georgia telah merusak kredibilitas Uni Eropa sebagai penjaga perdamaian netral di lingkungan Laut Hitam.

Pada 21 Februari 2006, Uni Eropa menegaskan kembali dukungannya untuk resolusi damai atas konflik teritorial di Georgia, berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan dan teritorial integritas Georgia dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Uni Eropa menyambut inisiatif yang diambil untuk tujuan ini, sesuai dengan Keputusan Dewan Menteri OSCE di Ljubljana pada Desember 2005, dan siap untuk berkontribusi secara aktif dalam proses perdamaian kedua negara.^[4]

Perjanjian Asosiasi

Presiden Georgia, Salome Zourabichvili, Presiden Moldova, Maia Sandu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel saat Konferensi Internasional Batumi 2021. Pada tahun 2014, Uni Eropa menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan ketiga negara tersebut.

Uni Eropa dan Georgia mulai menegosiasikan Association Agreement (AA) atau Perjanjian Asosiasi dan Perjanjian Perdagangan Bebas yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mempererat hubungan kedua belah pihak.^[16] Pada 29 November 2013 perjanjian tersebut ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kemitraan Timur yang digelar di Vilnius, Lituania. Georgia saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Maia Panjikidze untuk pembubuhan tanda tangan perjanjian dan Uni Eropa oleh Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Catherine Ashton.^[17]

Ratifikasi

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Asosiasi , negara-negara Uni Eropa satu per satu mulai meratifikasi perjanjian tersebut. Negara pertama yang meratifikasinya adalah Romania pada 2 Juli 2014.^[18] Setelah itu, banyak negara yang menyusul, seperti Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, hingga Denmark. Berikut rincian negara-negara Uni Eropa yang meratifikasi Perjanjian Asosiasi tersebut:

Bendera Georgia di depan Dewan Eropa.

Poster Perjanjian Asosiasi Georgia-Uni Eropa di Tbilisi.

Negara-negara UE yang meratifikasi Perjanjian Asosiasi dengan Georgia.

Penanda tangan	Tanggal	Lembaga			AB	Disetor[19]	Referensi
Austria	8 Juli 2015	Dewan Nasional	Disetujui			28 Agustus 2015	[19]
	23 Juli 2015	Dewan Federal	Disetujui				[19]
		Persetujuan Presiden	Diberikan
Belgia
	23 April 2015	Dewan Perwakilan Rakyat	101	17	20	1 Februari 2016	[20][21]
		Persetujuan Kerajaan (hukum federal)
	1 Juli 2015	Parlemen Walon(daerah) (masyarakat)	63	2	4		[22]
			61	2	4		[22]
	22 Juni 2015	Komunitas berbahasa Jerman	16	2	1		[23]
	24 Juni 2015	Komunitas Prancis	71	0	8		[24]
	20 November 2015	Brussels Regional Parliament	69	3	3		[25][26]
	20 November 2015	Majelis Persatuan Brussel[27]	53	3	1		[28][29]
			14	0	2		[28][29]
	17 Juni 2015	Parlemen Flemish(daerah) (masyarakat)	82	18			[30]
			87	19			[30]
	24 Juni 2015	Majelis COCOF	71	0	8		[31]
Bulgaria	24 Juli 2014	Majelis Nasional	91	0	0	9 September 2014	[32]
	28 Juli 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[33]
Kroasia	12 Desember 2014	Parlemen	116	0	1	24 Maret 2015
	18 Desember 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[34]
Siprus	7 Mei 2015	Dewan Perwakilan Rakyat	Disetujui			18 Agustus 2015	[35]
	22 Mei 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[36]
Ceko	18 Maret 2015	Senat	56	0	6	12 Juni 2015	[37]
	29 April 2015	Kamar Deputi	116	1	51		[37][38]
	19 Mei 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[39]
Denmark	18 Desember 2014	Parlemen	101	7	0	18 Februari 2015	[40]
Estonia	4 November 2014	Perakitan	66	0	0	12 January 2015
	13 November 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan
Uni Eropadan EAEC	18 Desember 2014	Parlemen Eropa	490	76	57	19 April 2016 (EAEC) 23 Mei 2016 (EU)	-
		Dewan Uni Eropa
Finlandia	10 Maret 2015	Parlemen	Disetujui			6 Mei 2015	[41]
	24 April 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[42]
Prancis	29 Oktober 2015	Senat	Disetujui			15 Desember 2015	[43]
	25 Juni 2015	Majelis Nasional	Disetujui				[43]
	9 November 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[43]
Jerman	8 Mei 2015	Dewan Federal	Disetujui			22 Juli 2015	[44]
	26 Maret 2015	Bundestag	Disetujui				[45]
	27 Mei 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[46]
Georgia	18 Juli 2014	Parlemen	123	0	0	25 Juli 2014	[47]
		Persetujuan Presiden	Diberikan
Yunani	18 November 2015	Parlemen	Disetujui			14 Desember 2015	[48]
	24 November 2015	Pengumuman Presiden	Diberikan
Hungaria	25 November 2014	Majelis Nasional	127	6	0	7 April 2015
	5 Desember 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan
Irlandia	27 January 2015	parlemen Irlandia	58	19	0	17 April 2015
Italia	26 November 2015	Senat	202	37	10	3 Februari 2016	[49]
	29 Juli 2015	Dewan Perwakilan Rakyat	310	93	34		[49]
	7 Desember 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[50]
Latvia	14 Juli 2014	Parlemen	81	0	0	2 Oktober 2014	[51]
	18 Juli 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[52]
Lituania	8 Juli 2014	Parlemen	84	0	1	29 Juli 2014	[53]
	11 Juli 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[54]
Luksemburg	18 Maret 2015	Kamar Deputi	55	2	0	12 Mei 2015	[55]
	12 April 2015	Pengumuman Adipati Agung	Diberikan				[56]
Malta	21 Agustus 2014	Dewan Perwakilan Rakyat	Disetujui			29 Agustus 2014	[57][58][59]
Belanda	7 Juli 2015	Senat	Diadopsi			21 September 2015	[60]
	7 April 2015	Dewan Perwakilan Rakyat	119	31	0		[61]
	28 Juli 2015	Pengumuman Kerajaan	Diberikan				[60]
Polandia	5 Maret 2015	Senat	75	0	0	22 Mei 2015	[62]
	6 Februari 2015	Sejm	439	0	1		[63][64]
	26 Maret 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[65]
Portugal	2 April 2015	Majelis Nasional	Disetujui			8 Oktober 2015	[66]
	19 Mei 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[67]
Romania	2 Juli 2014	Kamar Deputi	298	0	0	14 Juli 2014	[18]
	3 Juli 2014	Senat	111	0	2		[68]
	9 Juli 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[69]
Slovakia	23 September 2014	Dewan Nasional	117	0	1	21 Oktober 2014	[70]
	16 Oktober 2014	Persetujuan Presiden	Diberikan				[71]
Slovenia	13 Mei 2015	Majelis Nasional	69	3	0	27 Juli 2015
	21 Mei 2015	Persetujuan Presiden	Diberikan				[72]
Spanyol	27 Mei 2015	Senat	Disetujui			28 Juli 2015	[73]
	30 April 2015	Kongres Deputi	303	0	1		[74]
		Persetujuan Kerajaan	Diberikan
Swedia	26 November 2014	Parlemen	249	44	0	Parlemen	[75]
Britania Raya	23 Februari 2015	Dewan Perwakilan	Disetujui			8 April 2015	[76]
	9 Maret 2015	rumah bangsawan	Disetujui				[77]
	19 Maret 2015	Persetujuan Kerajaan	Diberikan				[78]