Daftar Ketua Umum Partai Golongan Karya

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Partai Golongan Karya, khususnya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.

Ketua Umum Partai Golongan Karya
Petahana Bahlil Lahadalia sejak 21 Agustus 2024
Kantor	Kantor DPP Partai Golongan Karya Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11 A, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta 11480
Pendahulu	Ketua Umum Golongan Karya
Dibentuk	20 Oktober 1964 (1964-10-20)
Pejabat pertama	Djuhartono

Daftar

No.	Potret	Ketua Umum[1][2]	Usia saat terpilih	Menjabat	Masa jabatan	Pemilihan	Sekretaris Jenderal	Ref.
1		Djuhartono (1964–1987)	38 tahun, 340 hari	20 Oktober 1964 – 7 November 1967	3 tahun, 18 hari	Rapat Organisasi Profesi Fungsional (Jakarta, 1964)	Amino Gondohutomo (1964–1969)
2		Suprapto Sukowati (1922–1972)	44 tahun, 360 hari	7 November 1967 – 9 Agustus 1972	4 tahun, 276 hari
							Sapardjo (1969–tidak diketahui)
3		Amir Murtono (1924–2021)	48 tahun, 33 hari	9 Agustus 1972 – 10 September 1973	1 tahun, 32 hari
			49 tahun, 65 hari	10 September 1973 – Oktober 1978		Munas I (Surabaya, 1973)
				Oktober 1978 – 25 Oktober 1983		Munas II (Bali, 1978)
4		Sudharmono (1927–2006)	56 tahun, 227 hari	25 Oktober 1983 – 25 Oktober 1988	5 tahun, 0 hari	Munas III (Jakarta, 1983)	Sarwono Kusumaatmadja (1983–1988)	[3]
5		Wahono (1925–2004)	63 tahun, 214 hari	25 Oktober 1988 – 25 Oktober 1993	5 tahun, 0 hari	Munas IV (Jakarta, 1988)	Rahmat Witular (1988–1993)
6		Harmoko (1939–2021)	54 tahun, 260 hari	25 Oktober 1993 – 11 Juli 1998	4 tahun, 259 hari	Munas V (Jakarta, 1993)	Ary Mardjono (1993–1998)	[4]
7		Janji Akbar Zahiruddin Tanjung (lahir 1945)	52 tahun, 331 hari	11 Juli 1998 – 19 Desember 2004	6 tahun, 161 hari	Munas VI	Tuswandi (1998–2004)
8		Muhammad Jusuf Kalla (lahir 1942)	62 tahun, 218 hari	19 Desember 2004 – 8 Oktober 2009	4 tahun, 293 hari	Munas VII (Bali, 2004) 323 / 482	Sumarsono (2004–2009)	[5]
9		Aburizal Bakrie (lahir 1946)	62 tahun, 328 hari	8 Oktober 2009 – 3 Desember 2014	5 tahun, 55 hari	Munas VIII (Pekanbaru, 2009) 296 / 538	Idrus Marham (2009–2017)	[6]
			68 tahun, 18 hari	3 Desember 2014[a] – 17 Mei 2016	1 tahun, 166 hari	Munas IX (Bali, 2014) Aklamasi		[8]
10		Setya Novanto (lahir 1955)	60 tahun, 187 hari	17 Mei 2016 – 13 Desember 2017[b]	1 tahun, 210 hari	Munaslub (Bali, 2016) 277 / 554		[10][11]
11		Airlangga Hartarto (lahir 1962)	55 tahun, 73 hari	20 Desember 2017[c] – 4 Desember 2019	1 tahun, 356 hari	Munaslub (Jakarta, 2017) Aklamasi	Lodewijk Freidrich Paulus (2017–2024)	[12][13]
			57 tahun, 64 hari	4 Desember 2019 – 10 Agustus 2024[d]	4 tahun, 250 hari	Munas X (Jakarta, 2019) Aklamasi		[15]
		Agus Gumiwang Kartasasmita (Pelaksana Tugas) (lahir 1969)	55 tahun, 223 hari	13 Agustus 2024 – 21 Agustus 2024	8 hari	Rapat Pleno (Jakarta, 2024) Aklamasi	Lowong	[16]
12		Bahlil Lahadalia (lahir 1976)	48 tahun, 14 hari	21 Agustus 2024 – sekarang	356 hari	Munas XI (Jakarta, 2024) Aklamasi	Muhammad Sarmuji (2024–sekarang)	[17][18]

Catatan

1. Posisi Aburizal sebagai ketua umum awalnya diterima oleh mayoritas peserta musyawarah nasional. Namun, posisinya terancam setelah munculnya musyawarah nasional lainnya yang mendapuk Agung Laksono sebagai ketua umum sejak 8 Desember 2014. Mereka menggelar musyawarah nasionalnya di Jakarta, sedangkan Aburizal di Bali sehingga pucuk pimpinan pada masa ini terjadi dualisme di kalangan internal partai.^[7] Pertentangan antara dua kubu ini berakhir setelah Partai Golongan Karya (Golkar) melaksanakan musyawarah luar biasa pada 17 Mei 2016 untuk memilih ketua umum baru sisa masa jabatan 2016 hingga 2019.
2. Setya Novanto meletakkan jabatan sebagai ketua umum sebelum masa jabatannya berakhir pada musyawarah nasional berikutnya pada 2019. Ia mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik.^[9]
3. Airlangga menduduki jabatan ketua umum sejak 13 Desember 2017 menggantikan pendahulunya, Setya Novanto melalui rapat pleno yang diadakan di hari yang sama.
4. Airlangga Hartarto meletakkan jabatan sebagai ketua umum sebelum masa jabatannya berakhir pada musyawarah nasional berikutnya pada 2024.^[14]