Konvensi Simla

Konvensi Simla, atau Konvensi Antara Britania Raya, Tiongkok, dan Tibet [di] Simla,^[1] adalah sebuah perjanjian internasional mengenai status Tibet yang dirundingkan oleh perwakilan dari Republik Tiongkok, Tibet, dan Britania Raya di Simla pada tahun 1913 dan 1914.

Konvensi ini menetapkan bahwa Tibet akan dibagi menjadi "Tibet Luar" dan "Tibet Dalam". Tibet bagian luar, yang kira-kira bersesuaian dengan Ü-Tsang dan Kham bagian barat, akan "tetap dalam penguasaan Pemerintah Tibet di Lhasa di bawah suzerenitas Tiongkok", tetapi Tiongkok tidak akan ikut campur dalam administrasi pemerintahannya. "Tibet Dalam", kira-kira sama dengan Amdo dan Kham bagian timur, berada di bawah yurisdiksi pemerintah Tiongkok. Konvensi tersebut bersama dengan tambahan-tambahannya juga menetapkan batas antara Tibet dengan Tiongkok sebenarnya dan antara Tibet dengan Kemaharajaan Britania (yang disebutkan terakhir kemudian dikenal sebagai Garis McMahon).^[1][2][a]

Tiongkok menolak Konvensi ini dan wakil berkuasa penuh mereka, Ivan Chen, menarik diri pada 3 Juli 1914. Wakil berkuasa penuh Britania dan Tibet kemudian melampirkan sebuah catatan yang menyangkal hak istimewa Tiongkok menurut Konvensi ini dan mengesahkannya sebagai perjanjian bilateral pada hari yang sama.^[3][b][4] Catatan Britania menunjukkan bahwa terdapat syarat-syarat bagi pemerintah Tibet untuk menerima perbatasan baru pada tahun 1914, syaratnya adalah bahwa Tiongkok harus menerima Konvensi Simla, karena Britania tidak dapat memperoleh bentuk penerimaan dari Tiongkok, pemerintah Tibet menganggap bahwa Garis MacMahon tidak sah.^[5]

Hasil kerja McMahon pada awalnya ditolak oleh pemerintah Britania karena tidak sesuai dengan Konvensi Inggris-Rusia tahun 1907. Konvensi ini dibatalkan pada tahun 1921. Britania mulai menggunakan Garis McMahon di peta Survei India pada tahun 1937, dan Konvensi Simla dipublikasikan secara resmi pada tahun 1938.^[c]

Latar belakang

Upaya awal Britania untuk menciptakan sebuah perbatasan bagi India utara-timur dipicu oleh penemuan mereka pada pertengahan abad ke-19 bahwa Tawang, sebuah kota perdagangan yang penting, adalah wilayah Tibet.^[6] Britania telah menandatangani traktat dengan Qing Tiongkok mengenai batas-batas Tibet dengan Burma^[7] dan Sikkim.^[8] Namun, Tibet menolak mengakui perbatasan dengan Sikkim yang dibuat melalui traktat tersebut.^[9] Pasukan Britania yang dipimpin oleh Sir Francis Younghusband memasuki Tibet pada tahun 1904 dan membuat sebuah traktat dengan pemerintah Tibet.^[10] Pada tahun 1907, Britania dan Rusia mengakui "suzerenitas" Tiongkok atas Tibet.^[11]

Kepentingan Britania di daerah perbatasan diperbarui ketika pemerintah Qing mengirim pasukan militer untuk membentuk administrasi pemerintahan Tiongkok di Tibet (1910-1912). Sebuah ekspedisi militer Britania dikirim ke tempat yang sekarang adalah Arunachal Pradesh dan Badan Perbatasan Utara-Timur dibentuk untuk mengurus daerah tersebut (1912). Pada 1912-1913, badan ini mencapai kesepakatan dengan para pemimpin suku yang menguasai sebagian besar wilayah tersebut.^[12] Setelah jatuhnya Dinasti Qing di Tiongkok, pemerintah Tibet di Lhasa mengusir seluruh pasukan Tiongkok dan menyatakan kemerdekaannya sendiri (1913),^[13][14] namun, kemerdekaan ini tidak diterima oleh Republik Tiongkok yang baru berdiri.^[15]

Lihat juga

• Perjanjian tidak adil
• Traktat Kyakhta (1915)
• Imperialisme di Asia