Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif
Muhammad Taufik Zoelkifli
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Remove ads
Muhammad Taufik Zoelkifli (dikenal sebagai MTZ, lahir 10 November 1964 ) adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 | Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
Saat ini menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029[1] dengan meraih 28.531[2] suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jakarta Timur (meliputi Pulogadung, Cakung, dan Matraman), menjadikannya peraih suara terbanyak pertama di Dapil-4 dan ke-7[3] tertinggi se-DKI Jakarta.
Ini adalah kali kedua MTZ terpilih kembali dimana periode sebelumnya (2019-2024) mendapatkan suara sebanyak 26.562 dari warga Dapil yang sama.
Remove ads
Kehidupan Awal
MTZ lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 1964. Ayahnya, Radjo Zoelkifli Zoro, berasal dari kota Painan, daerah pesisir Sumatera Barat. R Zoelkifli Zoro almarhum adalah seorang tentara dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Angkatan Darat. Ibunya, Maryam Umar Zoelkifli, wanita keturunan Jawa Tengah yang lahir di Langsa, Aceh Timur.
Ibu Maryam adalah seorang pegawai negeri sipil, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Walaupun seorang sarjana hukum akan tetapi aktivitas beliau di masa hidupnya adalah di dunia pendidikan yaitu menjadi guru Bahasa Inggris dan sempat menjadi Kepala Sekolah di sebuah sekolah kejuruan.
MTZ menghabiskan masa kecilnya di Jakarta, sampai ia lulus dari SMA Negeri 8 Jakarta pada tahun 1983 dan langsung diterima menjadi mahasiswa Univesitas Indonesia melalui Proyek Perintis II, sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)
Remove ads
Kehidupan Pribadi
M Taufik Zoelkifli (MTZ) menikah dengan drg. Cheria Zainudin dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu: 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, serta telah memiliki 2 cucu laki-laki.
Karier Politik
Ringkasan
Perspektif
Ketika menjadi mahasiswa UI, MTZ cukup giat ikut kegiatan kemahasiswaan. Ia tercatat pernah menjadi Ketua Komisariat Senat Mahasiswa jurusan Fisika UI dan Ketua Bidang Kerohanian Islam Senat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI.
Di akhir masa Orde Baru, MTZ diketahui banyak ikut kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Arief Rahman Hakim, UI, Jalan Salemba Raya, Jakarta. Pada saat demo-demo mahasiswa di masa reformasi 1997-1998, MTZ ikut berpartisipasi di barisan pendemo.
Setelah Partai Keadilan (PK) dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998, MTZ langsung bergabung menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PK sebagai Sekretaris Departemen Pendidikan. Setelah PK berganti wujud menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), MTZ memilih untuk membina karier politiknya dari bawah yaitu di territorial. Ia tercatat sebagai anggota DPRa (Dewan Pengurus Ranting) PKS Kelurahan Kayu Putih, kemudian Kepala Divisi Kesejahateraan Rakyat (Kesra) di DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKS Kecamatan Pulogadung sehingga akhirnya masuk menjadi pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah) PKS Jakarta Timur.
Di Jakarta Timur, MTZ menjadi Sekretaris Umum DPD PKS Jaktim dari tahun 2006 sd 2010, kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Jaktim tahun 2011 sd 2015, dan akhirnya menjadi pucuk pimpinan PKS Jakarta Timur, yaitu Ketua DPD PKS Jakarta Timur, pada periode 2016 sd 2020.
Posisinya sebagai Ketua DPD PKS Jakarta Timur membantunya untuk meraih kursi anggota DPRD DKI Jakarta di tahun 2019 dengan jumlah perolehan suara yang signifikan. Saat itu suara PKS di Jakarta adalah nomor tiga dengan 16 kursi di bawah PDI-Perjuangan (25 kursi) dan Partai Gerindra (19 kursi).
Setelah menjadi legislator PKS di Jakarta, jabatan MTZ di PKS naik ke Tingkat Wilayah yaitu menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta.[4]
Adapun di Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, pada tahun 2019 sd 2021 (di masa Covid-19), MTZ menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS mendampingi Ustadz Mohammad Arifin yang menjadi Ketua Fraksi PKS Jakarta.
Pada tanggal 10 Agustus 2021, M Arifin meninggal dunia. Ustadz Achmad Yani diangkat menjadi Ketua Fraksi PKS yang baru dan MTZ berganti posisi menjadi Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
MTZ kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di periode 2024-2029 dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) nya, meliputi kecamatan Cakung, Pulogadung, Matraman di Jakarta Timur. Pada periode baru ini MTZ tetap dipercaya menjadi Sekretaris Fraksi PKS Jakarta mendampingi Ketua Fraksi PKS yang baru, Ismail, SPd. M.H.
Remove ads
Amanah di DPRD DKI Jakarta
Kebijakan Politik
Ringkasan
Perspektif
- Fokus pada Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta (bidang ekonomi, transportasi, ketahanan pangan, dan energi) di periode 2019–2024, MTZ dikenal vokal dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja dan dunia usaha. Pada Desember 2024, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025[8] yang seimbang antara tuntutan pekerja dan keberatan pengusaha. Ia menekankan pentingnya gubernur berada di posisi tengah untuk mengakomodasi kedua belah pihak, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan PPN menjadi 12%, iuran Tapera, dan potensi penghapusan subsidi BBM. MTZ berharap kebijakan UMP tidak hanya mengejar kenaikan nominal, tetapi juga diimbangi dengan langkah lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Dukungan terhadap Transisi Jakarta sebagai Kota Global
MTZ menyatakan kesiapannya mendukung transisi Jakarta menuju kota bisnis berskala global pada periode 2024–2029.[9] Ia menyadari tantangan yang lebih berat pasca-Jakarta kehilangan status Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada 2024, dan menganggap peran DPRD krusial dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, ia mendukung penguatan ekonomi lokal agar Jakarta tetap kompetitif di kancah internasional.
- Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Selama periode sebelumnya, MTZ sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Sikap kritis ini konsisten dengan garis PKS yang kerap menyoroti isu-isu sosial dan ekonomi. Misalnya, ia menyinggung dampak kebijakan pusat seperti kenaikan pajak[10] dan iuran yang membebani masyarakat, menunjukkan pendekatan politiknya yang berorientasi pada perlindungan warga Jakarta dari tekanan ekonomi.
- Pendekatan Berbasis Konstituen
MTZ dikenal dekat dengan konstituennya di Dapil IV Jakarta Timur (Pulogadung, Cakung, Matraman). Ia memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat,[11] yang kemudian menjadi dasar usulan kebijakan di DPRD. Pendekatan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan legislasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil warga.
- Latar Belakang dan Nilai Keagamaan
Sebagai politikus dari PKS, MTZ membawa nilai-nilai keadilan sosial yang selaras dengan ideologi partainya. Latar belakangnya sebagai pendiri pesantren tahfidz dan bimbingan belajar Nurul Fikri juga mencerminkan perhatiannya pada pendidikan dan penguatan moral masyarakat, yang kemungkinan memengaruhi pandangan politiknya dalam mendukung kebijakan berbasis pemberdayaan komunitas.[12][13][14]
Remove ads
Sejarah Elektoral
Referensi
Pranala Luar
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads