Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, umumnya disingkat Menko PM adalah kepala dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat saat ini dijabat oleh Muhaimin Iskandar sejak 21 Oktober 2024.^[1]

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
Logo Kementerian
Petahana Muhaimin Iskandar sejak 21 Oktober 2024
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Muhaimin Iskandar
Dibentuk	21 Oktober 2024; 9 bulan lalu (2024-10-21)

Sejarah

Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, terdapat pembagian beberapa kementerian yang dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.^[2] Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia perdana dijabat sejak 21 Oktober 2024 oleh Muhaimin Iskandar.^[3]

Koordinator

Berdasarkan Pasal 29 Perpres Nomor 139 Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:^[4]

1. Kementerian Sosial
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Kementerian Koperasi
5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Pejabat

Partai politik:   PKB (1)
No.	Foto	Nama (Lahir–Wafat)	Partai		Kabinet	Masa Jabatan			Ket.
						Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Lama Menjabat
1.		Muhaimin Iskandar (lahir 1966)		PKB	Merah Putih	21 Oktober 2024	Petahana	291 hari	[A]

Nama jabatan

1. Bernama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia

Gaji dan Tunjangan

Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.^[5]

Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.^[6]

Lihat juga

• Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia