Daftar negara dengan pengakuan terbatas

Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geo-politik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.

Negara non-anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun   Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB   Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB   Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain

Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.

Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan status dari negara berdaulat. Teori deklaratif seperti yang dikodifikasi Konvensi Montevideo tahun 1933, mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki kriteria:

• memiliki wilayah yang terdefinisi
• populasi yang permanen
• memiliki pemerintahan
• berkapasitas untuk memiliki hubungan luar negeri dengan negara lain

Sehingga menurut teori deklaratif, status kenegaraan sebuah entitas tidak bergantung dari pengakuan dari negara lain. Sebaliknya berdasarkan teori konstitutif mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki pengakuan dari negara lain yang sudah menjadi anggota komunitas internasional.^[1][2]

Lihat daftar historis negara yang tidak diakui untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu. Lihat daftar pemerintahan dalam pengasingan untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya. Selain itu untuk daftar gerakan separatis untuk membentuk negara berdaulat baru bisa dilihat di daftar gerakan otonomi dan separatis aktif.

Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional, tetapi tidak menjadi anggota PBB (berstatus sebagai negara pengamat).^[3]

Daftar kriteria

Kriteria dalam daftar ini dibatasi untuk entitas politik yang mengklaim kedaulatan, mereka yang tidak memiliki pengakuan dari setidaknya satu negara anggota PBB, dan memenuhi salah satu kriteria:

• Teori deklaratif negara berdaulat
• diakui keberadaannya oleh salah satu negara anggota PBB

Entitas geo-politik saat ini menurut tingkat pengakuan

Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Artsakh	1991	Kemerdekaan Artsakh diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan.	Hubungan luar negeri Artsakh
Transnistria	1990	Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Artsakh. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova.	Hubungan luar negeri Transnistria	[4]
Somaliland	1991	Diakui oleh Republik Tiongkok, dimana Kementrian luar negeri Taiwan menyebut Somaliland sebagai negara pada tahun 2023, keduanya juga saling memiliki kantor perwakilan.	Hubungan luar negeri Somaliland	[5][6]

Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Abkhazia	1992	Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh 6 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu) dan 3 negara non-anggota PBB (Ossetia Selatan, Artsakh dan Transnistria).[7] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia.	Hubungan luar negeri Abkhazia	[8][9]
Arab Sahrawi	1976	Kemerdekaan Arab Sahrawi diakui oleh 84 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Arab Sahrawi diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab.	Hubungan luar negeri Arab Sahrawi	[10]
Kosovo	2008	Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 108 negara anggota PBB, Taiwan dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. Berdasarkan Resolusi Keamanan PBB, Kosovo tetap merupakan bagian dari Serbia dan menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya.[11]	Hubungan luar negeri Kosovo	[12]
Ossetia Selatan	1991	Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh 5 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Tuvalu dan Nauru) dan 3 negara non-anggota PBB (Abkhazia, Artsakh dan Transnistria).[7] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia.	Hubungan luar negeri Ossetia Selatan	[9][13]
Palestina	1988	Kemerdekaan Palestina diakui oleh 132 negara anggota PBB,[14] Israel tidak mengakui negara Palestina. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat.	Hubungan luar negeri Palestina	[15]
Siprus Utara	1983	Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara.	Hubungan luar negeri Siprus Utara	[16]
Republik Tiongkok	1949	Republik Tiongkok tidak diakui oleh hampir semua negara anggota PBB di dunia, termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Republik Rakyat Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan masih menjadi provinsi otonom setara provinsi lainnya.[17][18] dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan Satu Tiongkok. 12 negara yang mengakui Republik Tiongkok (per 26 Maret 2023) tidak mengakui Republik Rakyat Tiongkok[19][20][21]	Status politik Taiwan Hubungan luar negeri Taiwan	[22]

Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Armenia	2006	Armenia saat ini tidak diakui oleh 1 anggota PBB, Pakistan, karena Pakistan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.	Hubungan luar negeri Armenia	[23][24]
Israel	1948	Israel tidak diakui oleh 33 negara anggota PBB, termasuk Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran,[25] Irak,[26] Korea Utara, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libya,[27] Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman serta satu negara non-anggota PBB, Arab Sahrawi. Israel diakui oleh Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel.	Hubungan luar negeri Israel	[28][29]
Korea Selatan	1948	Korea Selatan tidak diakui oleh Korea Utara.	Hubungan luar negeri Korea Selatan	[30][31]
Korea Utara	1948	Korea Utara tidak diakui oleh Jepang dan Korea Selatan.[32]	Hubungan luar negeri Korea Utara	[32][33][34]
Siprus	1974	Siprus tidak diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki dan 1 negara non-anggota PBB, Siprus Utara.	Hubungan luar negeri Siprus	[35][36][37]
Tiongkok	1949	Republik Rakyat Tiongkok saat ini tidak diakui oleh 12 negara dan Vatikan yang hanya mengakui Republik Tiongkok (per 12 Maret 2023). Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok saling tidak mengakui satu sama lain sebagai negara Tiongkok. Bhutan adalah satu-satunya negara PBB yang tidak pernah secara eksplisit menyatakan pengakuannya terhadap salah satu dari Dua Tiongkok ini.	Hubungan luar negeri Tiongkok

Lihat pula

• Negara mikro
• Daftar historis negara yang tidak diakui
• Daftar gerakan otonomi dan separatis aktif
• Daftar historis gerakan otonomi dan separatis
• Pemerintahan dalam pengasingan
• Daftar persengkataan wilayah
• Unrepresented Nations and Peoples Organization
• Daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri
• Bendera negara yang tidak diakui