Periode prasejarah

Kepulauan Indonesia terbentuk melalui berbagai aktivitas tektonis yang sangat kompleks sejak awal masa Senozoikum (sekitar 66 juta tahun lalu) dan mulai mencapai bentuknya yang sekarang ketika memasuki kala Pleistosen (sekitar 2,58 juta tahun lalu).^[27] Pada kala tersebut, permukaan laut global saat itu rata-rata lebih rendah 130 meter daripada permukaan laut global sekarang,^[28] sehingga muncul Daratan Sunda (Sundaland) yang terhubung dengan daratan utama Asia dan saat ini mencakup Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan lautan-lautan di antaranya,^[29]^[30] serta Benua Sahul yang saat ini mencakup Pulau Papua, Australia, dan Laut Arafura.^[31]^[32] Kedua daratan tersebut diantarai oleh Kepulauan Wallacea yang saat ini mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.^[33] Sekitar 74.000 tahun yang lalu, letusan dahsyat berskala VEI-8 terjadi pada Gunung Toba (sekarang menjadi Danau Toba). Letusan tersebut konon menjadi letusan gunung berapi terbesar yang berhasil diteliti. Perubahan iklim yang ditimbulkannya diperkirakan menjadi penyebab populasi manusia modern dunia hampir seluruhnya musnah dan pergerakan migrasi manusia sempat terhenti pada subkala Pleistosen Akhir.^[34]^[35] Lalu pada akhir periode glasial terakhir (sekitar 12.000 tahun lalu), permukaan laut naik setinggi 60 meter hanya dalam kurun waktu lima milenium.^[36] Akibatnya, daratan yang lebih rendah terendam dan membentuk perairan dangkal, sementara daratan yang lebih tinggi terpisah-pisah menjadi pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk kepulauan Indonesia seperti sekarang ini.^[37]

Dari kumpulan fosil manusia purba Homo erectus (atau manusia Jawa) dan Homo floresiensis ("manusia Flores") yang pernah menetap di Indonesia, kuat dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah dihuni oleh manusia purba tersebut sekurang-kurangnya antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Manusia purba tersebut kemudian berangsur-angsur punah seiring dengan kedatangan manusia modern (Homo sapiens) di kepulauan Indonesia.^[38]^[39]

Gelombang migrasi manusia modern pertama kali sampai di kepulauan Indonesia melalui jalur darat sekitar 60.000 tahun yang lalu. Gelombang pertama ini menjadi nenek moyang dari bangsa Melanesia.^[40]^[41] Kemudian sekitar 3.500–1.500 SM, bangsa Austronesia yang berasal dari Taiwan tiba melalui jalur laut dan menetap di kepulauan Indonesia. Sebagian bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu terdesak ke wilayah-wilayah timur jauh, sementara sebagian lagi berasimilasi dengan pendatang tersebut.^[40]^[42]^[43] Manusia yang menetap tersebut kemudian mengembangkan budaya bercocok tanam dan melaut.^[44]

Periode monarki

Kerajaan Hindu-Buddha

Kandis diduga merupakan kerajaan tertua di Nusantara (kepulauan Indonesia) yang berdiri pada abad ke-1 SM dan terletak di daerah yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Riau, tetapi keberadaannya masih sering diperdebatkan oleh para sejarawan, karena tidak adanya bukti yang jelas atas kerajaan ini.^[45] Keberadaan Salakanagara yang berdiri pada abad ke-1 Masehi di daerah sekitar Cianjur, Jawa Barat juga masih menjadi perdebatan oleh para ahli karena kurangnya bukti-bukti sejarah, meskipun kerajaan ini merupakan cikal bakal Tarumanagara.^[45]

Dua kerajaan tertua Nusantara yang memiliki bukti-bukti sejarah adalah Kutai Martapura di wilayah Kalimantan Selatan saat ini dan Tarumanagara di wilayah barat Pulau Jawa, yang sama-sama berdiri pada abad ke-4 Masehi.^[46] Kedua kerajaan tersebut dibuktikan memiliki corak Hindu-Buddha, sehingga dapat dipastikan bahwa Agama Hindu dan Agama Buddha telah berkembang di Nusantara sekurang-kurangnya dari abad ke-4 M.^[47] Banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya yang kemudian terbentuk setelah itu.

Sriwijaya, yang berbentuk kedatuan dan bercorak Buddha, berdiri di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang menjadi salah satu kemaharajaan terbesar di Nusantara, serta negara monarki dengan masa berdiri terlama di Asia Tenggara.^[48] Pada masa kejayaannya, Sriwijaya melingkupi Sumatra, Malaya, Kra, Jawa, Kalimantan, Kamboja, dan Vietnam,^[49]^[50] serta berkuasa dalam mengendalikan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran penting di dunia. Banyak budaya asing yang mempengaruhi dan berasimilasi dengan budaya-budaya lokal.^[51] Sejak diperintah oleh Balaputradewa pada pertengahan abad ke-9, Sriwijaya juga berada di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra.^[52] Nama Sriwijaya diperkirakan mulai meredup dan runtuh pada awal abad ke-11 dan digantikan oleh Dharmasraya, lalu oleh Pagaruyung pada abad ke-14.^[53]

Medang, yang diperintah oleh Wangsa Sailendra, berdiri di wilayah Jawa Tengah saat ini pada abad ke-8.^[54]^[55] Pada abad ke-10, pusat pemerintahannya dipindahkan ke Jawa Timur dan para penguasa setelah kepindahan tersebut dikelompokkan dalam Wangsa Isyana.^[56] Pada tahun 1016, Medang runtuh akibat pemberontakan yang menewaskan raja terakhir beserta banyak kerabatnya.^[57] Airlangga, menantu raja tersebut, membangun ulang kerajaan dan mendirikan negara Kahuripan pada tahun 1019,^[58] yang kemudian terpecah menjadi Kadiri dan Janggala pada tahun 1042. Janggala lalu ditaklukkan oleh Kadiri pada tahun 1135. Ken Arok dari Wangsa Rajasa kemudian menaklukkan Kadiri dan mendirikan Singasari pada tahun 1222. Singasari runtuh pada tahun 1292 akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang (sisa Wangsa Isyana), tetapi berhasil ditumpas setahun kemudian oleh Raden Wijaya.^[55]^[56]

Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa mendirikan Majapahit yang bercorak Syiwa-Buddha pada tahun 1293, yang kemudian berkembang menjadi kemaharajaan terbesar di Nusantara dan juga di Asia Tenggara, serta menjadi negara agraris dan jalur perdagangan dunia.^[59] Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa kejayaannya pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya, Gajah Mada (terkenal dengan sunpahnya yang bernama Sumpah Palapa),^[59] dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatra, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.^[56] Majapahit mengalami kemunduran seiring menguatnya pengaruh Islam di Nusantara, lalu akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527.

Pengaruh Hindu-Buddha semakin berkurang seiring dengan masuknya Islam di Nusantara. Namun, beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha masih bertahan bahkan hingga kolonialisme masuk di Nusantara, seperti Blambangan di Pulau Jawa,^[60] serta kerajaan-kerajaan Bali bekas Gelgel, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Mengwi, dan Jembrana.^[61]

Kesultanan Islam

Islam mulai dibawa masuk ke Nusantara oleh para pedagang dan para ulama berkebangsaan Arab, Persia, Gujarat, dan Tionghoa pada abad ke-7 Masehi.^[62]^[63] Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara,^[64] serta menjadi lokasi negara kesultanan pertama yang pernah berdiri di Nusantara, yaitu negara Jeumpa yang berdiri pada abad ke-7 dan menguasai wilayah Kabupaten Bieruen saat ini.^[65] Setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-11, Islam mulai menyebar ke berbagai daerah di Sumatra dan membuat beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatra beralih menjadi kesultanan Islam. Aceh (berdiri pada tahun 1496) menjadi kesultanan terbesar di Pulau Sumatra yang mencapai masa kejayaannya di bawah perintah Iskandar Muda (1607–1636).^[66]

Islam mulai diperkenalkan dan menyebar secara luas di kepulauan Indonesia lainnya pada abad ke-15.^[67] Setelah keruntuhan Majapahit, kesultanan-kesultanan Islam Nusantara mulai berdiri dan berkembang pesat. Lumajang (berdiri pada akhir abad ke-13) diperkirakan merupakan kesultanan Islam yang paling tua meskipun belum ada bukti-bukti pendukung yang cukup.^[68] Kesultanan pertama di Pulau Jawa yang dapat dibuktikan oleh para sejarawan adalah Demak dan Cirebon, yang sama-sama berdiri pada abad ke-15 dan menjadi salah satu negara terbesar di Jawa.^[69]^[70] Mataram, yang didirikan pada tahun 1586 oleh Wangsa Mataram, juga menjadi salah satu negara berpengaruh di Jawa, sebelum akhirnya terpecah melalui Perjanjian Giyanti.^[71]^[72]

Beberapa kesultanan baru mulai berdiri di Kalimantan sejak abad ke-14 seiring dengan meningkatnya pengaruh Islam, bahkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha beralih menjadi kesultanan. Brunei berhasil mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 setelah menguasai seluruh pesisir Kalimantan.^[73] Banjar (berdiri pada tahun 1520) berkembang menjadi salah satu negara terbesar di Pulau Kalimantan setelah menguasai pesisir selatan Kalimantan,^[74] sebelum akhirnya merosot pada abad ke-18 dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1905.^[75]

Islam diperkirakan berkembang di Sulawesi sejak abad ke-16 dan beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha atau berkepercayaan tradisional berubah menjadi kesultanan.^[76] Kesultanan terbesar di Pulau Sulawesi adalah persekutuan negara Gowa–Tallo, yang disebut Makassar oleh para ahli, yang ketika masa kejayaannya mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, hingga Australia.

Dua kesultanan dengan pengaruh besar di Kepulauan Maluku adalah Ternate dan Tidore, yang berpusat di wilayah Maluku Utara saat ini.^[77] Kedua kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah, tetapi kemudian mengalami kemunduran semenjak diadu domba oleh bangsa asing dan akhirnya runtuh di tangan VOC.^[78]

Kesultanan-kesultanan Islam mulai merosot ketika bangsa-bangsa asing masuk dan menguasai tanah Nusantara. Belanda yang membentuk Hindia Belanda bahkan membubarkan hampir seluruh monarki di wilayah kolonialnya.^[79]

Kerajaan Kristen

Kekristenan umumnya dibawa oleh para misionaris Barat yang menumpang pada kapal pemerintah kolonial. Katolik awalnya dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis, sebelum akhirnya sempat dilarang penyebarannya oleh Pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Setelah Napoleon sempat menguasai Belanda, penyebaran Katolik menjadi lebih leluasa dan misionaris Katolik Belanda melanjutkan misi di Hindia Belanda.^[80] Sementara itu, Protestantisme dibawa oleh misionaris Protestan yang juga berasal dari Belanda.^[81]

Beberapa kerajaan bercorak Kristen muncul sewaktu para misionaris menyebarkan Kekristenan pada rakyat dan keluarga kerajaan di kawasan tertentu.^[82] Kerajaan-kerajaan Kristen yang terbentuk di Nusantara adalah Bolaang Mongondow, Manganitu, Manado, Moro, Siau, Soya, dan Tagulandang, serta Amanatun, Larantuka, dan Sikka yang bercorak Katolik.^[83]^[84]

Periode kolonial

Upaya kolonisasi oleh Portugal

Demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangannya terputus akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453,^[85] armada Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque melakukan ekspedisi ke timur Eropa hingga sampai di negara Melaka dan memulai sejarah kolonialisme di Nusantara dengan menyerang dan menduduki negara itu.^[86]^[87] Demak yang merasa terancam lalu mengirim armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi usahanya gagal.^[87] Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Kepulauan Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala^[88] Bayanullah (sultan Ternate saat itu) mengizinkan armada Portugis untuk membangun Benteng Kastela dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer, karena Ternate pada saat itu sedang bermusuhan dengan Tidore.^[87]

Armada Spanyol yang melakukan ekspedisi ke barat Eropa melanjutkan ekspedisi di bawah kepemimpinan Juan Sebastián Elcano setelah kehilangan banyak pasukan di Filipina dan akhirnya tiba di Kepulauan Maluku pada tanggal 8 November 1521, tetapi kedatangannya ditentang oleh armada Portugis yang terlebih dahulu ada di sana dan menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan Portugal.^[89] Persaingan kubu Ternate–Portugal vs. Tidore–Spanyol berujung pada meletusnya perang antarkubu, yang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan kembali ke Filipina.^[90]

Sementara itu, armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa (raja Sunda saat itu) pada tahun 1522, yang mengizinkan pendirian benteng di Banten dan Sunda Kelapa bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut tidak pernah terlaksana, karena armada yang dikirim untuk melaksanakan perjanjian itu terseret dalam badai topan di Teluk Benggala dan beberapa pasukan yang tiba di Sunda dengan selamat diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya meninggalkan Selat Sunda.^[88]

Setelah kepergian Spanyol, bangsa Portugis mulai mencoba untuk memperbesar pengaruh mereka, sementara Ternate mulai menyadari bahwa Portugal sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara, terutama atas suksesi takhta. Tewasnya Khairun Jamil (sultan Ternate) oleh pasukan Portugis memantik kemarahan rakyat Ternate dan memicu Perang Ternate–Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan mengusir sebagian besar pasukan Portugis yang lari menuju Nusa Tenggara.^[90] Pengaruh bangsa Portugis di Nusantara semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk ke Nusantara dan akhirnya hanya tersisa di wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa.^[91]

Monopoli VOC

Thumb — Lambang VOC, suatu serikat dagang Belanda yang memonopoli perdagangan rempah di Nusantara.

Berbekal rute pelayaran armada Portugis sebelumnya, armada kapal Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman memulai ekspedisi pertamanya untuk mencari rempah-rempah di Timur, hingga akhirnya sampai di Banten pada tanggal 27 Juni 1596, serta berhasil menyusuri pesisir utara Jawa hingga ke Bali dalam kurun waktu setahun. Tabiat buruk Houtman dan anak buahnya membuat mereka sering berseteru dengan penduduk lokal di sepanjang perjalanan, meskipun mereka akhirnya sukses membawa serta peti-peti berisi rempah dalam jumlah banyak kembali Belanda.^[92] Pada tahun 1598–1600, para pedangang Belanda membentuk rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Neck agar dapat mengulang kesuksesan tersebut. Mereka berusaha menarik hati para penduduk dan penguasa lokal untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan armada Portugis dan rombongan Houtman. Setelah itu, berbagai kapal milik para pedagang Belanda lainnya menyusul untuk memperoleh dan menguasai rempah-rempah di Nusantara.^[92]

Dewan Negara Belanda membentuk suatu serikat dagang pada tanggal 20 Maret 1602bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) untuk mengurangi persaingan di antara para pedagang rempah Belanda. Dalam piagam "oktroi" (octrooi), VOC diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan penguasa-penguasa lokal di kawasan Nusantara.^[93] Pada tahun 1603, VOC mulai membangun pos-pos perdagangan di Banten, Ambon, Jayakarta, dan lain-lain. Sejak tahun 1604, VOC bersaing ketat dengan armada Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) yang juga tiba di Nusantara demi tujuan yang sama.^[94] Pada tanggal 19 Desember 1610, Pieter Both ditunjuk sebagai gubernur jenderal pertama di Nusantara, yang kemudian menetapkan Ambon sebagai pusat pemerintahan.^[93] Pada tanggal 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Coen (gubernur jenderal yang baru) memerintahkan armada kapal VOC untuk menyerang Jayapura dan Banten, serta mendirikan Batavia yang kelak menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 1620, VOC dan EIC membuat perjanjian perdagangan rempah-rempah, tetapi hubungan tersebut putus sejak armada Inggris berangsur-angsur meninggalkan wilayah Nusantara setelah terjadinya Pembantaian Amboina terhadap beberapa orang Inggris pada tahun 1623.^[95] Istilah "Hindia Belanda" (Nederlandsch-Indië) mulai digunakan di dalam dokumen resmi VOC sejak awal tahun 1620-an.^[96] VOC menjadi badan usaha swasta yang sangat sukses selama abad ke-17 dan bahkan menjadi perusahaan terkaya di dunia pada tahun 1669. VOC lihai dalam melakukan politik adu domba antarkerajaan kecil dan memaksa para penguasa lokal untuk menandatangani perjanjian damai (misalnya Perjanjian Painan). VOC saat itu menguasai Pulau Jawa, Painan, Makassar, Manado, Pulau Seram, dan Pulau Buru.^[97]

Pasukan Mataram pernah merencanakan penyerbuan ke markas VOC di Batavia sebanyak dua kali pada tahun 1628 dan 1629, tetapi akhirnya gagal karena kekurangan perbekalan.^[98] Sebagai gantinya, VOC beberapa kali mencampuri urusan kerajaan di Mataram berkali-kali, seperti membantu dalam perang takhta melawan pasukan Amangkurat III pada tahun 1704–1708, membantu dalam perang takhta melawan kerabat raja yang memberontak pada tahun 1719–1723, serta ikut campur dalam rangkaian konflik antaranggota keluarga kerajaan Mataram pada tahun 1749–1757. Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) yang ditandatangani bersama pihak VOC membuat negara Mataram terpecah menjadi beberapa negara baru, yaitu Mangkunagaran, Yogyakarta, dan Surakarta.^[99]

Mulai tahun 1730, kejayaan VOC mulai merosot akibat korupsi di tubuh VOC, ketidaksiapan dalam memenuhi permintaan pasar yang berubah, serta pergolakan yang terus-menerus terjadi di Eropa dan di Nusantara.^[100] Pergolakan di Nusantara, misalnya, yaitu pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 yang dikenal dengan peristiwa Geger Pacinan, yang kemudian memicu Perang Jawa (1741–1743) dan Perang Kuning (1750).^[101] Lalu pada tahun 1771–1772, Perang Bayu pecah di Blambangan dan memakan korban jiwa yang sangat besar dari penduduk lokal dan pasukan VOC.^[102] Setelah perang melawan Inggris (1780-1784) berakhir, VOC mengalami krisis finansial yang sangat buruk yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. VOC diambil alih oleh Bataaf (penerus Belanda) sejak tanggal 1 Maret 1796 untuk mengatasi krisis tersebut, tetapi akhirnya gagal. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi berhenti beroperasi, sementara aset-asetnya (termasuk koloni VOC) diambil oleh Pemerintah Bataaf,^[103] sebelum akhirnya jatuh ke tangan Prancis enam tahun kemudian.

Koloni Belanda dalam kendali Prancis

Napoleon Bonaparte yang menguasai Prancis pada saat itu membubarkan Bataaf (negara pengekor dari Prancis) dan mendirikan negara boneka Hollandia pada bulan Maret 1806, lalu menunjuk Louis (adiknya) sebagai raja pada tanggal 5 Juni. Louis mengirimkan Herman Willem Daendels berkebangsaan Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808.^[104]^[105] Daendels kemudian menerapkan aturan yang sangat keras dan kebijakan bertangan besi di Hindia Belanda sebagai persiapan menghadapi ancaman Britania Raya. Daendels membangun banyak fasilitas dan benteng pertahanan, seperti Jalan Raya Pos Anyar–Panarukan yang memakan banyak korban dari pekerja Heerendiensten,^[106] Benteng Lodewijk di Surabaya, dan Paleis van Daendels (sekarang Gedung AA Maramis) di Batavia. Daendels juga keras terhadap para penguasa lokal dan keluarganya, serta menjadi penyebab jatuhnya negara Banten.^[107] Gaya kepemimpinan tersebut tentu saja menimbulkan kesengsaraan pada penduduk lokal, sehingga pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III akhirnya pecah di Pulau Jawa pada tanggal 20 November – 17 Desember 1810, tetapi cepat diredam oleh pasukan Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta.^[108] Daendels turun dari jabatannya pada tanggal 15 Mei 1811. Tidak lama kemudian, Britania Raya menyerbu Pulau Jawa dan mengambil alih Hindia Belanda.^[109]

Kolonisasi singkat Britania Raya

Armada gabungan Britania Raya dan EIC berangkat menuju Hindia Belanda pada tahun 1809 untuk merebut wilayah tersebut dari Prancis dan aknirnya berhasil menguasai Kepulauan Maluku setahun setelahnya.^[110] Pada bulan Agustus 1811, armada Britania mulai menyerbu Pulau Jawa dan menduduki satu per satu pos milik Prancis dan Belanda di Jawa, hingga pasukan Jan Willem Janssens (Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu) yang lari dari Batavia akhirnya takluk di Salatiga. Pada tanggal 18 September, pihak Belanda menyerahkan kekuasaan atas Hindia Belanda secara resmi kepada armada Britania melalui Perjanjian Tuntang.^[111]^[112]

Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa oleh pihak Britania Raya.^[113] Raffles merombak aturan Belanda yang memberatkan penduduk lokal, seperti Heerendiensten dan perbudakan, tetapi sebagai gantinya menerapkan sistem land tenure (pajak sewa tanah yang dibayarkan oleh penduduk lokal kepada pemerintah kolonial sebagai "tuan tanah") serta menaikkan pajak perorangan. Raffles membentuk pemerintahan yang lebih terpusat dengan tetap mempertahankan para pegawai negeri asal Belanda di tubuh pemerintahannya. Raffles juga berusaha bernegosiasi dengan para penguasa lokal sembari mengurangi hak-hak khusus mereka, serta melancarkan operasi militer kepada penguasa yang membangkang, seperti dalam peristiwa Geger Sepehi di Keraton Yogyakarta.^[114]^[115] Raffles dikenal sebagai peminat sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa yang berhasil menyingkap banyak situs kuno yang telah terkubur dan dilupakan pada saat itu, seperti Candi Prambanan (Sleman dan Klaten), Candi Borobudur (Magelang), dan situs-situs Trowulan,^[116]^[117] yang kemudian ditulisnya dalam buku berjudul The History of Java yang terbit pada tahun 1817.^[118]^[119] Selama pemerintahannya, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus dengan dahsyat mulai pada tanggal 5 April 1815 dan mencapai puncak erupsi pada tanggal 10–11 April dengan perkiraan skala VEI-7, kemudian berangsur-angsur mereda hingga tanggal 17 April.^[120]^[121] Erupsi ini menyebabkan 71 ribu korban jiwa,^[120] serta mungkin menjadi penyebab tahun tanpa musim panas (1816) yang memakan korban belasan ribu jiwa.^[122]

Belanda yang keluar dari Kekaisaran Prancis menyetujui suatu perjanjian bersama pihak Britania pada tahun 1814, yang membuat Britania Raya harus mengembalikan koloni milik Belanda sebelum tahun 1803. Perjanjian itu berlaku efektif pada tahun 1815 dan diikuti oleh penurunan jabatan Raffles setahun setelahnya. Koloni di Nusantara sejak tahun 1803 tetap milik Britania Raya, termasuk Bencoolen (Bengkulu), sehingga Raffles dikirim kembali ke Nusantara sebagai Letnan Gubernur Bencoolen pada tahun 1818 dan melakukan eksplorasi ke wilayah Sumatra, Semenanjung Malaya, dan Pulau Ujong (Singapura), meskipun ia dan pasukannya sering kali berseteru dengan pasukan Belanda yang juga ingin memperluas koloninya.^[123]

Perluasan wilayah Hindia Belanda

Pada tanggal 28 Agustus 1814, Belanda membentuk angkatan militer Hindia Belanda yang bernama Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).^[124] Setelah lepas dari pengaruh Prancis, Belanda mulai mengklaim koloninya kembali satu per satu dan akhirnya berhasil mengambil alih koloni milik Belanda seperti sedia kala pada tahun 1816. Komisariat Jenderal Hindia Belanda yang dibentuk untuk menata ulang pemerintahan Hindia Belanda kemudian membentuk suatu regeringsreglement (peraturan pemerintah) yang mengatur struktur pemerintahan selama beberapa dekade ke depan serta menyiratkan pandangan politik Pax Nederlandica, yaitu cita-cita Belanda untuk mengolonisasi seluruh Nusantara dan melemahkan kekuasaan penguasa lokal.^[125]^[126] Demi mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah kolonial mulai mengerahkan KNIL ke seluruh kawasan Nusantara demi memperluas wilayah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch (Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu) mengakali pengeluaran berlebih yang ditimbulkan oleh ekspedisi KNIL dengan mengeluarkan aturan Cultuurstelsel, yang memaksa pribumi (inlander) menyediakan 20% tanah pertanian untuk tanaman komoditas ekspor Belanda atau bekerja di tanah pertanian milik pemerintah selama 60 hari per tahun.^[127] Kebijakan ini terbukti menyelamatkan kas milik pemerintah kolonial, tetapi membuat penduduk lokal semakin sengsara, yang ditambah dengan munculnya bencana kelaparan hebat dan wabah penyakit pada tahun 1840-an.^[128]

Ekspansi Belanda mendapat perlawanan baik dengan pihak luar, yaitu dengan armada Britania yang juga sedang mengklaim koloni di Nusantara pada saat itu, maupun pihak dalam, yaitu para penduduk setempat yang mendiami wilayah Nusantara.^[129]

Belanda dan Britania Raya menandatangani perjanjian di London pada tanggal 17 Maret 1824, yang membuat Belanda menyerahkan seluruh koloni di Semenanjung Malaka, Singapura, dan Anak Benua India kepada Britania Raya, sementara Britania Raya menyerahkan koloni di Pulau Sumatra, Riau-Lingga (sekarang Kepulauan Riau), dan Banka-Biliton (sekarang Kepulauan Bangka Belitung) kepada Belanda.^[125] Perjanjian tersebut secara praktis membagi wilayah Nusantara menjadi Malaya Britania Raya (sekarang Malaysia dan Singapura) dan Hindia Belanda (sekarang Indonesia).^[125] Perjanjian Siak, yang menyetujui pengintegrasian wilayah Siak Sri Inderapura ke dalam Hindia Belanda, disepakati oleh pihak Belanda dan Britania pada tanggal 8 September 1870.^[130] Pada tanggal 2 November 1871, Perjanjian Siak diganti dengan Perjanjian Sumatra yang menambahkan seluruh Pulau Sumatra, termasuk Aceh, ke dalam wilayah Hindia Belanda.^[131]^[132]

Pemberontakan oleh rakyat Maluku di bawah komando Pattimura pecah pada bulan Mei 1817 dan berakhir dengan penangkapan dan penjatuhan hukuman gantung terhadap Pattimura dan beberapa tokoh pejuang lainnya.^[133]

Pasukan KNIL melakukan penyerangan untuk menguasai Palembang pada tahun 1819 dan dikalahkan oleh yang pasukan pimpinan Mahmud Badaruddin II (Sultan Palembang saat itu), lalu kembali melakukan penyerangan tiba-tiba ke Palembang dua tahun kemudian dan akhirnya berhasil melumpuhkan negara tersebut dan mengasingkan Badaruddin dan keluarganya ke Ternate.^[134] Lalu, Hindia Belanda mengirimkan tentara KNIL untuk menaklukkan sisa-sisa pengikut negara bekas Palembang pada tahun 1851–1859.^[135] Pada tahun 1864–1868, pasukan KNIL menaklukkan suku Basemah yang meneror Palembang dan Benkoelen (Bengkulu).^[136]

Thumb — Lukisan pertempuran Perang Padri.

Pada tahun 1821, pemerintah kolonial membantu kaum Adat (pendukung tradisi murni Minangkabau) dalam Perang Padri melawan kaum Padri (pendukung syariat Islam) yang terjadi sejak tahun 1803 di Pagaruyung, tetapi akhirnya kalah karena kekurangan pasukan dan menyepakati gencatan senjata dengan kaum Padri pada tahun 1825.^[137] Belanda kembali melanjutkan Perang Padri pada tahun 1831, awalnya melawan kaum Padri tetapi kemudian juga melawan kaum Adat yang membelot,^[138] hingga akhirnya berhasil memenangkan perang pada tanggal 28 Desember 1838 dengan merebut benteng-benteng kaum Padri dan meruntuhkan negara Pagaruyung.^[139] Pada tahun 1841, penduduk Batipuh dan akhirnya beberapa daerah di Pesisir Barat Sumatra melakukan pemberontakan, tetapi berhasil diredam oleh tentara KNIL.^[140]

Pada tahun 1823, pemberontakan di Kalimantan bagian barat terjadi karena selisih paham antara pemerintah kolonial dengan orang-orang Tionghoa, tetapi akhirnya berhasil diredam oleh KNIL.^[141] Pasukan KNIL kembali menaklukkan pemberontakan orang-orang Tionghoa di Kalimantan yang menolak membayar pajak dan melawan pemerintah kolonial pada tahun 1850–1854.^[135]

Pada tahun 1824, Bone membatalkan kerja sama dengan Belanda, sehingga pasukan KNIL dikerahkan untuk menduduki Sulawesi, tetapi kemudian kalah karena kekurangan pasukan, meskipun pemerintah kolonial lalu mengirim pasukan besar beserta artileri pada tahun 1925 untuk melakukan serangan balasan kepada keluarga sultan Bone,^[142] hingga akhirnya berhasil menundukkan Bone pada tahun 1838.^[143] Pasukan KNIL kembali dikerahkan pada tahun 1859 untuk menumpas pemberontakan Bone.^[135]

Akibat pembangunan jalan yang melintasi makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo dan juga penindasan terhadap rakyat, Diponegoro besera beberapa bangsawan memimpin rakyat Jawa untuk memberontak melawan Belanda dan Yogyakarta sejak tahun 1825,^[144] meskipun akhirnya pasukan KNIL berhasil menumpas pasukan Jawa dan membuat Diponegoro menyerah pada tanggal 28 Maret 1830 dan diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar.^[144] Pertempuran antara KNIL dan para penduduk Bali telah berlangsung beberapa kali melalui perang tahun 1846 di Buleleng, perang tahun 1848 di Buleleng, perang tahun 1849 di Bali utara,^[145] pemberontakan tahun 1858 di Buleleng,^[146] serta perang dengan orang-orang Sasak pada tahun 1894 di Bali dan Lombok.^[147]

Belanda melakukan penyerangan ke Aceh pada tahun 1831,^[148]^[149] kemudian melakukan serangkaian penyerangan panjang demi perluasan wilayah selama tahun 1873–1914 di tanah Aceh melawan berbagai pasukan rakyat Aceh yang dipimpin oleh beberapa tokoh pejuang, seperti Mahmud Syah, Muhammad Daud Syah, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Teungku Chik di Tiro.^[150]^[151]

Penduduk Banjar juga secara terpisah melakukan perlawanan terhadap pasukan KNIL pada tahun 1859–1862 di bawah pimpinan Hidayatullah II, lalu digantikan oleh Antasari.^[152] Lalu pada tahun 1855–1864, Belanda melancarkan beberapa penyerbuan ke Pulau Nias untuk menaklukkan daerah tersebut.^[135] Tentara KNIL juga dikerahkan untuk menaklukkan tanah Batak dan mendapat perlawanan dari rakyat Batak di bawah komando Sisingamangaraja XII pada tahun 1878–1907.^[153]

Pada tahun 1883, dimulai dengan Puncak Perbuwatan yang mulai mengeluarkan asap pada tanggal 20 Mei, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat selama berbulan-bulan hingga mencapai puncaknya pada tanggal 27 Agustus dan baru dinyatakan selesai pada bulan Oktober.^[154] Letusan ini menyebabkan bencana hujan abu vulkanik, gempa bumi, tsunami, dan suara bising yang dahsyat, serta mengakibatkan rusaknya vegetasi di sekitar Selat Sunda dan jatuhnya korban jiwa akibat bencana yang berjumlah sekitar 36 ribu jiwa, serta diperkirakan menjadi penyebab musim dingin vulkanis global dalam kurun waktu empat tahun.^[155]^[156]

Pada tahun 1885, penduduk Jambi melakukan pemberontakan terhadap Belanda, tetapi berhasil diredam tidak lama kemudian oleh armada kapal KNIL.^[157] Lalu pada tahun 1888, para petani Banten yang sengsara akibat bencana dan wabah penyakit memberontak dengan melakukan kerusuhan, tetapi dengan cepat diredam oleh pasukan KNIL dalam waktu beberapa hari.

Memasuki abad ke-20, Belanda berhasil melakukan ekspedisi untuk menguasai wilayah di daerah Kerinci (September 1903) serta menduduki dan membubarkan negara Gowa dan Bone (1905).^[158]

Pada bulan September 1906, Belanda mengirimkan armada KNIL untuk menduduki kerajaan-kerajaan Bali yang masih bertahan dari pengaruh Belanda.^[159] Raja dan para pemangku kerajaan Badung dan Tabanan yang kalah perang melakukan puputan,^[160] sementara Dewa Agung Jambe II dari Klungkung awalnya menyerahkan diri dan bersedia menyetujui perjanjian dengan Belanda, tetapi kemudian melakukan pemberontakan bersama pasukannya pada bulan April 1908 yang lalu berhasil ditundukkan oleh armada KNIL.^[159]^[161]

Pada tanggal 15 Juni 1908, pemberontakan di Pesisir Barat Sumatra dimulai oleh penduduk Kamang dan kemudian meluas ke daerah-daerah sekitar akibat penerapan belasting (pajak) yang menyengsarakan, tetapi akhirnya berhasil diredam dalam waktu sehari oleh korps marsose KNIL.^[162]

Pada tahun 1920-an, wilayah barat Pulau Papua dimasukkan ke dalam koloni Belanda dan sejak saat itu Hindia Belanda mencakup seluruh wilayah yang saat ini menjadi negara Republik Indonesia.^[163]

Pergerakan nasional

Pada tanggal 17 September 1901, Wilhelmina, Ratu Belanda pada saat itu, mengemukakan Politik Etis, yang menyebutkan bahwa Kerajaan Belanda memiliki utang budi (eerschuld) terhadap kaum pribumi Hindia Belanda, dan oleh karenanya mengumumkan program kebijakan Trias van Deventer demi membalas budi kaum pribumi, salah satunya adalah meningkatkan taraf pendidikan pribumi dengan membuka sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut memberi sumbangsih terhadap kemunculan gerakan-gerakan kebangsa di tanah Hindia Belanda.^[164]

Pada tanggal 20 Mei 1908, beberapa pelajar dari School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) mendirikan Boedi Oetomo, yang menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional Indonesia di Hindia Belanda.^[165]^[166] Pada akhirnya, Boedi Oetomo bergabung dengan beberapa kelompok kedaerahan lain dan membentuk Partij Indonesia Raja.^[167]

Pada tanggal 5 April 1909, serikat dagang bernama Sarekat Dagang Islam mulai beroperasi dengan membuka cabang di Batavia (sekarang Jakarta) dan Buitenzorg (sekarang Bogor).^[168] Namanya diubah pada tahun 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto menjadi Sarekat Islam (SI).^[169] Pada bulan Oktober 1921, SI menyatakan bahwa anggotanya tidak boleh merangkap keanggotaan pada organisasi lain, menyebabkan anggota-anggota yang menolak melepaskan keanggotaan lainnya terpaksa keluar dari organisasi.^[170] Pada tahun 1929, namanya diubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia.^[171]

Pada tanggal 25 Desember 1912, "Tiga Serangkai" yang terdiri dari Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (yang mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara di kemudian hari)^[172] mendirikan Indische Partij dengan tujuan memperjuangkan hak-hak kaum Indo dan pribumi melalui jalur politik, meskipun akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.^[173]^[174] Setelahnya, Tiga Serangkai masih tetap memperjuangkan pandangan mereka dengan menulis kritik-kritik kepada pemerintah kolonial melalui koran-koran, tetapi akibatnya mereka ditangkap dan diasingkan ke Belanda oleh pemerintah.^[175]^[176] Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa, yang dimulai pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dan lalu menyebar ke seluruh Jawa dan bahkan ke luar pulau.^[177]^[178]

Pada tanggal 23 Mei 1914, Henk Sneevliet membentuk serikat pekerja bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging dengan tujuan menyebarkan paham komunisme dan menentang pemerintah kolonial.^[179] Pada bulan Mei 1920, ISDV berganti nama menjadi Persarekatan Kommunist India, kemudian mengganti namanya lagi menjadi Partij Kommunist Indonesia (PKI) pada tahun 1924.^[180] Paham komunisme kemudian menyebar ke organisasi-organisasi lain, termasuk Sarekat Islam.^[181] PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial, yang dimulai di Labuan pada tanggal 12 November 1926 dengan menyerang para pegawai pemerintah di kediaman masing-masing. Pemberontakan meluas di wilayah Jawa dan Sumatra, hingga akhirnya berhasil diredam seluruhnya oleh pasukan militer KNIL pada tanggal 28 Februari 1927.^[182]^[183] Sejak itu, PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Hindia Belanda.

Pada tahun 1908, Indische Vereeniging dibentuk oleh Soetan Kasajangan Soripada dan Noto Soeroto sebagai wadah pemersatu para pelajar Hindia di perantauan Belanda, yang kemudian menjadi wadah pelajar tersebut untuk menyuarakan pandangan politik.^[184] Pada bulan September 1922, perkumpulan ini mengganti namanya menjadi Indonesische Vereeniging, menjadikannya sebagai organisasi pertama yang menggunakan nama "Indonesia". Organisasi ini kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI) dengan menggunakan versi bahasa Melayu sebagai nama resmi.^[185] Selama Mohammad Hatta menjabat sebagai Ketua PI, beliau beserta beberapa tokoh lainnya pernah ditangkap oleh Pemerintah Belanda karena dituduh berkomplot dengan PKI, meskipun akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti.^[186]^[187]

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Sartono, dan Iskaq Tjokrohadisoerjo, mendirikan Persarekatan National Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Partij National Indonesia (PNI) pada bulan Mei 1928, dengan tujuan memperjuangkan kebebasan ekonomi dan kemerdekaan politik atas wilayah Hindia Belanda tanpa kerja sama dengan rezim kolonial Belanda.^[188] Kepopuleran Soekarno dan PNI membuat pemerintah kolonial merasa terancam, sehingga Soekarno dan beberapa petinggi partai ditangkap pada bulan Desember 1929 dan diadili dengan dalih mengganggu ketertiban umum dan bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah kolonial.^[189]^[190] Mereka dijatuhi pidana penjara pada sidang vonis tanggal 22 Desember 1930.^[191] PNI lalu terpecah menjadi organisasi Pendidikan National Indonesia (PNI "Baru") dan Partij Indonesia (Partindo). Soekarno yang dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember 1931 kemudian memilih masuk ke Partindo dan kemudian menjadi ketua organisasi tersebut pada tanggal 28 Juli 1932.^[192] Hatta yang pulang ke Hindia Belanda pada bulan Juli menjadi anggota PNI Baru dan akhirnya diangkat sebagai ketua pada bulan Agustus 1932.^[193] Oleh karena tulisan-tulisan mereka yang mendukung dan mendorong kemerdekaan, Soekarno kembali ditangkap dan ditahan pada bulan Agustus 1933, diikuti oleh Hatta dan Sjahrir pada awal tahun 1934, lalu masing-masing diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda.^[194]

Beberapa organisasi para pemuda menurut kelompok etnik atau identitas tertentu juga terbentuk, seperti Jong Bataksbond, Jong Sumatranenbond, Jong Java, Sekar Roekoen, Jong Islamietenbond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.^[195] Selain itu, organisasi-organisasi kepanduan (pramuka) juga berdiri sebagai sarana menyalurkan semangat meraih kebebasan dan kemerdekaan, seperti Nederlandsch Indische Padvinders Vereeniging (NIPV), Nationale Padvinderij, Persaoedaraan Antar Pandoe Indonesia, dan Kepandoean Bangsa Indonesia.^[196]

Thumb — Museum Sumpah Pemuda (dahulu *Indonesische Clubhuis*) merupakan lokasi rapat terakhir Kongres Pemuda II sekaligus menjadi tempat lahirnya Sumpah Pemuda.

Beberapa gerakan kepemudaan mengadakan Kongres Pemuda I yang dipimpin oleh Mohammad Tabrani dan terdiri dari tiga pertemuan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Dalam rapat terakhir, Mohammad Jamin dari Jong Sumatranenbond mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, kemudian Mohammad Tabrani Soerjowitjirto dari Jong Java mengusulkan penggunaan istilah "bahasa Indonesia" alih-alih bahasa Melayu.^[197] Dua tahun kemudian, Kongres Pemuda II yang terdiri dari tiga rapat dan diketuai oleh Soegondo Djojopoespito diadakan pada tanggal 27–28 Oktober dan diikuti oleh beberapa perhimpunan kepemudaan, gerakan nasionalisme dan agama, serta kelompok belajar dari sekolah-sekolah tertentu.^[198] Di sela-sela rapat terakhir, lagu "Indonesia Raja" diperdengarkan di hadapan hadirin, awalnya berupa instrumental biola oleh sang penggubah Wage Rudolf Soepratman dan diulang dengan iringan nyanyian Dolly Salim, putri sulung Agoes Salim.^[199] Pada akhir kongres, suatu naskah resolusi yang dibuat oleh Jamin dibacakan oleh Soegondo di depan hadirin dan menjadi ikrar bagi seluruh peserta kongres. Ikrar tersebut kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.^[200]

Selain perjuangan politik, beberapa tokoh wanita menginspirasi berdirinya sekolah khusus perempuan demi memperjuangkan emansipasi kaum wanita. Kartinischool yang dibuka sejak tahun 1912 oleh Conrad van Deventer dan Elisabeth Maas terinspirasi dari surat-surat yang ditulis oleh Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang kritis akan masalah-masalah sosial di sekitarnya, termasuk masalah ketimpangan gender.^[201] Sakola Istri, yang lalu berganti menjadi Sakola Kaoetamaan Isteri, didirikan oleh seorang wanita priayi Sunda bernama Dewi Sartika demi mencerdaskan kehidupan wanita di Tanah Sunda.^[202]

Menyadari maraknya gerakan-gerakan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial mulai melarang dan menutup beberapa organisasi serta menangkap sejumlah tokoh pergerakan.^[203]

Periode pendudukan

Pendudukan Jepang

Pecahnya Perang Dunia II benar-benar melemahkan kekuatan pertahanan Belanda, terutama ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tanggal 14 Mei 1940.^[204] Pada bulan Januari 1942, Jepang menggunakan kesempatan tersebut dengan mulai memasuki teritori Hindia Belanda dan melancarkan operasi militer melawan pasukan gabungan ABDACOM (Komando Amerika Serikat–Britania Raya–Belanda–Australia) yang menjaga kawasan tersebut, terutama di area Kalimantan bagian barat, Tarakan, Manado, Balikpapan, Kendari, Samarinda, Banjarmasin, Ambon, Selat Makassar, Pulau Sumatra (terutama Palembang), Selat Badung, Pulau Timor, Laut Jawa, Selat Sunda, serta beberapa titik di Pulau Jawa, seperti di Kalijati, Leuwiliang, dan Ciater.^[205] Strategi militer Jepang berhasil memojokkan lawannya, hingga seluruh pasukan ABDACOM berhasil dilumpuhkan pada Pertempuran Laut Jawa terakhir tanggal 1 Maret.^[206] Setelah memegang kendali, Jepang memecah Hindia Belanda menjadi daerah Sumatra (dan awalnya Malaya) di bawah komando Angkatan Darat XXV yang berpusat di Bukittinggi (sebelumnya di Singapura), daerah Jawa dan Madura di bawah komando Angkatan Darat XVI yang berpusat di Batavia (kemudian menjadi Jakarta), serta wilayah Hindia lainnya di bawah Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpusat di Makassar.^[207]

Berbekal propaganda Gerakan 3A, Jepang awalnya diterima sangat baik oleh sebagian besar penduduk lokal Hindia Belanda yang mengalami kekerasan oleh pemerintah kolonial.^[208] Namun kenyataannya, Jepang merekrut paksa banyak penduduk lokal untuk dijadikan pekerja paksa (rōmusha) dan wanita penghibur (ianfu) untuk menyokong pasukan mereka yang sedang berperang melawan Blok Sekutu, menyebabkan banyaknya penderitaan dan kematian akibat kekerasan, kecelakaan kerja, bencana kelaparan, dan penyakit kelamin.^[209]^[210] Beberapa pemberontakan melawan pendudukan Jepang dilancarkan oleh penduduk setempat, tetapi dapat diredam dengan cepat oleh pasukan Jepang,^[211] misalnya dua pemberontakan Tjirebon (Cirebon) dan satu pemberontakan Sukamanah yang dapat diredam oleh pasukan Jepang, insiden Peristiwa Mandor dan rangkaian Perang Dayak Desa,^[212]^[213] serta pemberontakan rakyat Aceh melawan pasukan Jepang dan Sekutu sekaligus.^[214]

Sejak tahun 1944, gempuran yang tiada habisnya dari Blok Sekutu makin melemahkan pertahanan pasukan Jepang. Pasukan gabungan Belanda dan Britania Raya, yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Australia, mulai melancarkan serangkaian operasi militer untuk merebut kembali wilayah koloni mereka dari Jepang di Pulau Papua bagian barat sejak tanggal 22 April 1944 dan Pulau Kalimantan (terutama di Tarakan dan Balikpapan) sejak tanggal 1 Mei 1945.^[215]^[216] Rangkaian operasi tersebut berakhir ketika Jepang menyerah dan Perang Pasifik berakhir.

Persiapan kemerdekaan

Demi menggalang dukungan dari penduduk lokal, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada tokoh-tokoh pergerakan. Pemerintah militer AD XVI mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April dengan anggota berjumlah 67 orang dan ketua Radjiman Wedyodiningrat.^[217] Sidang pertama pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni di Gedung Tyuuoo Sangi-in (sekarang Gedung Pancasila) mendiskusikan tentang ideologi negara. Pada hari terakhir, Soekarno berpidato mengenai lima dasar negara merdeka yang dinamakan "Pancasila".^[218] Oleh karena sidang ini belum memberikan kata mufakat, Panitia Kecil dibentuk untuk merumuskan dasar negara, tetapi dirombak menjadi Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni,^[219] dan akhirnya menghasilkan rumusan yang bernama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni.^[220] Sidang kedua pada tanggal 10–17 Juli membahas segala permasalahan mendasar suatu negara, hingga mencapai kata mufakat akan bentuk negara kesatuan republik, wilayah Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara.^[221] Di Sumatra, BPUPK serupa juga dibentuk oleh pemerintah AD XXV pada tanggal 25 Juli, tetapi tidak pernah sempat mengadakan sidang.^[222]

Deklarasi kemerdekaan Indonesia

Reka ulang oleh Soekarno pada tahun 1950 atau 1951.

Bermasalah memainkan berkas ini? Lihat bantuan media.

Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus.^[223] Jepang menyerah kepada Blok Sekutu pada tanggal 15 Agustus, tetapi berita itu tidak diumumkan secara resmi di Hindia Belanda, meskipun akhirnya diketahui oleh para pemuda Menteng 31 melalui siaran BBC Radio, yang kemudian berpendapat bahwa kemerdekaan harus dideklarasikan sesegera mungkin dan tanpa melibatkan PPKI yang dianggap sebagai "boneka" Jepang.^[224] Pada tanggal 16 Agustus dini hari, Soekarno dan Hatta yang tidak setuju akan pendapat itu diculik dan dibawa ke Rengasdengklok.^[225] Setelah perundingan yang alot, Soekarno dan Hatta yang akhirnya setuju lalu kembali ke Jakarta, kemudian berkumpul bersama beberapa tokoh lain pada besok dini hari di kediaman Tadashi Maeda (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi) untuk merumuskan deklarasi kemerdekaan. Naskah deklarasi ditik oleh Sajuti Melik sesuai rancangan yang telah disepakati, serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.^[226] Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno (sekarang menjadi Taman Proklamasi) pada tanggal 17 Agustus 2605 tahun Jepang, sekitar pukul 10.00 waktu Jepang.^{[lower-alpha 2]}^[227] Setelah pidato proklamasi Soekarno, upacara pengibaran Sang Merah Putih pertama (kelak menjadi Bendera Pusaka) dilaksanakan di halaman rumah dan diiringi nyanyian Indonesia Raya oleh hadirin.^[228]

Periode republik

Revolusi nasional

Thumb — Suasana sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama di gedung bekas Dewan Hindia (sekarang Gedung BP7) dan memutuskan pengesahan UUD 1945 serta pengangkatan Soekarno dan Hatta sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.^[229] Sidang kedua keesokan harinya menghasilkan pembentukan provinsi dan pengangkatan menteri.^[230] Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang terakhir dan memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).^[231] PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus.^[232]

Selama sebulan, berita mengenai deklarasi kemerdekaan Indonesia tersebar luas hingga ke luar Pulau Jawa, sehingga banyak penduduk "pro Republik" yang mulai menyerang orang-orang asing dan orang-orang "pro Belanda" demi merebut segala aset mereka.^[233] Pada bulan September 1945, militer Britania Raya datang terlebih dahulu ke Indonesia, terutama ke Jawa, untuk mengamankan wilayah dengan dibantu oleh beberapa pasukan Jepang. Perang antara militer Britania melawan pasukan pro Republik pun pecah di berbagai tempat, seperti dalam peristiwa Penyerbuan Kotabaru, Pertempuran Bojongkokosan, Pertempuran Lima Hari di Semarang, dan Palagan Ambarawa.^[234] Sementara itu, militer Belanda di bawah Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) secara bertahap masuk untuk menempati kembali pos-pos Belanda di Indonesia. Pada tanggal 10 November (sekarang menjadi Hari Pahlawan), tentara Britania Raya memulai Pertempuran Surabaya yang berlangsung selama bebeberapa hari dan menyebabkan belasan ribu korban jiwa berjatuhan.^[235] Pertempuran tersebut menyadarkan pihak Britania Raya dan Belanda bahwa pemerintahan Republik didukung secara luas oleh rakyat setempat.^[236] Britania Raya mulai mengambil sikap netral setelahnya, tetapi NICA dan para pendukung Belanda tetap melancarkan serangan terhadap pasukan pro republik pada akhir tahun 1945, seperti pada Pertempuran Medan Area, Peristiwa 19 November di Kolaka, Perang Cumbok di Pidie, Perang Dayak Desa, dan Pertempuran Kumai.

Thumb — Pembagian wilayah yang disepakati dalam Perjanjian Linggarjati.

Akibat situasi Jakarta yang semakin tidak kondusif, Soekarno dan Hatta beserta beberapa menteri dan staf, dengan keluarga masing-masing, pindah ke Yogyakarta pada tanggal 3–4 Januari 1946 untuk mendirikan ibu kota di sana,^[237] tetapi Sutan Sjahrir (Perdana Menteri pada saat itu) dan beberapa petinggi tetap tinggal di Jakarta untuk mengadakan negosiasi dengan pihak Belanda.^[238] Sepanjang tahun 1946, para pendukung Republik tetap melakukan berbagai penyerangan dan pertahanan melawan militer Belanda dan pasukan pendukungnya, terutama di luar Pulau Jawa yang memiliki sentimen dukungan yang lebih rendah, seperti dalam peristiwa Pertempuran Lengkong, Bandung Lautan Api, Revolusi Sosial di Sumatera Timur, dan Pertempuran Selat Bali.^[239] Pada tanggal 15 November 1946 di kediaman keluarga Kwee (sekarang Gedung Perundingan Linggarjati), pihak Republik (dipimpin oleh Sjahrir) dan pihak Belanda (dipimpin oleh Willem Schermerhorn) menyepakati Perjanjian Linggarjati yang mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Sumatra, Jawa, dan Madura sebagai negara konstituen di dalam negara federasi yang akan dibentuk, yang kemudian diratifikasi oleh Belanda pada tanggal 19 Desember dan oleh Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947.^[240]^[241] Ketidakpuasan yang muncul akibat perjanjian ini menyebabkan beberapa insiden pun terjadi, seperti dalam peristiwa Puputan Margarana, Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan, Peristiwa Tiga Maret di Sumatera Barat, Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga.

Pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Operatie Product (Operasi Produk) atau Agresi Militer Belanda I demi merebut area-area produktif yang dikuasai oleh Republik, tetapi berdalih sedang melakukan politionele actie ("aksi polisionil") demi memulihkan keamanan dan ketertiban yang kacau, seperti pada Tragedi Mergosono.^[242] Belanda nyatanya berhasil merebut sebagian besar daerah tersebut, tetapi operasi tersebut mendapat kecaman dari dunia internasional.^[243] Resolusi 27 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata bagi pihak Belanda dan pihak Indonesia menyebabkan Belanda terpaksa menyanggupinya.^[244] Mulai pada tanggal 8 Desember di geladak kapal USS Renville, pihak Indonesia (dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin) dan pihak Belanda (dipimpin oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo) melakukan perundingan ulang. Meskipun beberapa insiden terjadi selama perundingan (seperti pada Pembantaian Rawagede), kedua pihak berhasil menyepakati dan meratifikasi Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, yang berisi pengakuan atas garis demarkasi yang dijuluki Status Quo Lijn (Garis Status Quo) atau "Garis van Mook", yang membagi sepertiga wilayah Jawa dan sebagian besar Sumatra yang dikuasai oleh Republik Indonesia dengan wilayah lain yang dikuasai oleh Belanda.^[245]^[246]

Para tokoh oposisi Front Demokrasi Rakyat (FDR) mulai melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dan sebagian besar dari mereka berhasil ditangkap dan dieksekusi dalam waktu tiga bulan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).^[247] Namun, kejadian tersebut menjadi peluang bagi Belanda untuk melancarkan Operatie Kraai (Operasi Gagak) atau Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember demi membubarkan Republik.^[248] Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai Yogyakarta serta membuang Soekarno, Hatta, dan beberapa petinggi lain ke Bangka, sementara pasukan TNI yang tersisa melancarkan pertempuran gerilya di bawah komando Soedirman selama beberapa bulan. Syafruddin Prawiranegara yang mendengar berita tersebut ketika di Bukittinggi segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI),^[249] sementara dunia internasional sekali lagi mengecam tindakan Belanda, hingga DK PBB mengeluarkan Resolusi 63 yang menyerukan penghentian pertikaian dan menuntut pembebasan tawanan perang.^[250] Demi menampik tuduhan bahwa Indonesia telah bubar, pasukan TNI melancarkan serangan umum terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dan nyatanya berhasil menguasai kota tersebut selama enam jam.^[251] Pada tanggal 7 Mei, pihak Indonesia (dipimpin oleh Mohamad Roem) dan pihak Belanda (dipimpin oleh Jan Herman van Roijen) menyepakati Perjanjian Roem–van Roijen, yang pada intinya menyetujui pengembalian status quo sebelum Agresi II dan kesediaan Indonesia untuk ikut dalam konferensi pembentukan federasi.^[252] Pasukan TNI kembali melakukan serangan umum terhadap tentara Belanda di Surakarta pada tanggal 7 Agustus dan berhasil menduduki kota tersebut hingga tanggal 10 Agustus.^[253]

Para petinggi yang telah dilepaskan dari pengasingan tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli, kemudian menyetujui Perjanjian Roem–van Roijen dan sekaligus mengambil kembali mandat pemerintahan dari PDRI pada tanggal 13 Juli. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang sejak awal menolak Republik Indonesia akhirnya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan membentuk milisi Darul Islam (DI) pada tanggal 7 Agustus.^[254] Pada tanggal 23 Agustus, pihak Belanda, pihak Republik, dan utusan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO, beranggotakan negara-negara boneka bentukan Belanda) memulai Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 2 November, semua pihak menandatangani Perjanjian Meja Bundar, yang menyetujui pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan konstitusinya serta menjanjikan penyerahan kedaulatan tanpa syarat dari Belanda kepada RIS.^[255] Perjanjian tersebut diratifikasi oleh KNIP pada tanggal 14 Desember dan Dewan Negara Belanda pada tanggal 21 Desember.^[256] Akhirnya pada tanggal 27 Desember, Juliana (Ratu Belanda) dari pihak Belanda bersama Mohammad Hatta dari pihak Indonesia menandatangani Akta Penyerahan Kedaulatan (Akte van Soevereiniteitsoverdracht) di Istana Kerajaan Amsterdam, Belanda.^[257] Upacara serupa diadakan pada hari yang sama di Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara), dengan Antonius Lovink (Komisaris Tinggi Hindia Belanda) dari pihak Belanda dan Hamengkubuwana IX dari pihak Indonesia.^[258]

Demokrasi federal

Sebagai akibat dari Perjanjian Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949, dengan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu negara bagian RIS. Namun akibat anggapan bahwa konsep negara federal merupakan bentuk lain dari kolonialisme dan kurang mumpuni dalam menyatukan rakyat Indonesia yang sangat majemuk, negara RIS tidak dapat bertahan lama.^[259] Pada tanggal 22–23 Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Raymond Westerling (yang juga berperan dalam Pembantaian Westerling) menyerang pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Bandung dan Jakarta demi menggulingkan Pemerintahan RIS, meskipun akhirnya gagal.^[260] Darul Islam (DI) juga bekerja sama dengan APRA dalam pemberontakan itu.^[254] Pada bulan Maret–April 1950, hampir seluruh entitas konstituen dalam RIS membubarkan diri secara sukarela, hingga tersisa RI, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur.^[261] Pada tanggal 19 Mei, Pemerintah RIS mengumumkan piagam persetujuan yang berisi kesepakatan bersama ketiga negara bagian untuk "membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945".^[262]^[263] Setelah dilakukan sejumlah persiapan, Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan melanjutkan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).^[264]

Demokrasi liberal

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia.

Demokrasi terpimpin

Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),^[265] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus peristiwa G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.

Transisi

Orde baru

Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.

Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".^[266] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.

Reformasi

Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia^[267] yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode. Pada tahun 2014, Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, terpilih sebagai presiden ke-7.

Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI, terutama Papua.^{[butuh rujukan]} Timor Timur secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.