Pemerintah Prancis

Pemerintah Prancis (French: Gouvernement français, pelafalan [ɡuvɛʁnəmɑ̃ fʁɑ̃sɛ]) dengan nama resmi Pemerintah Republik Prancis, adalah pelaksana kewenangan eksekutif di Prancis. Pemerintah Prancis terdiri dari Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan di Prancis, para menteri senior dan menteri junior.

Pemerintah Republik Prancis

Gouvernement de la République française
Berkas:Government of France logo.svg
Informasi
Negara	Republik Prancis
Pemimpin	Perdana Menteri Prancis
Ditetapkan oleh	Presiden Prancis
Badan utama	Dewan Menteri
Bertanggung jawab untuk	Majelis Nasional
Anggaran tahunan	€299.7 Milyar[1]
Kantor pusat	Hôtel Matignon, Paris
Situs web	gouvernement.fr (dalam bahasa Prancis)

Prancis
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Prancis
Undang-Undang Dasar Republik Kelima Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Eksekutif Presiden (daftar) Emmanuel Macron (LREM) Perdana Menteri (daftar) Michel Barnier (LR) Pemerintah Kabinet Barnier
Legislatif Majelis Nasional: Keanggotaan Presiden: Richard Ferrand Senat Presiden: Gérard Larcher Kongres Parlemen Prancis
Yudikatif Dewan Konstitusi Dewan Negara Mahkamah Kasasi Mahkamah Audit Cour de Justice de la République
Pembagian administratif Region Region metropolitan Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Region seberang laut Guyana Prancis Guadeloupe Martinique Mayotte Réunion Negara seberang laut Polinesia Prancis Departemen
Pemilihan umum Referendum Presiden Legislatif Senat Kota Partai politik
Hubungan luar negeri Afrika Amerika Asia Prancis dan PBB Aliansi luar negeri Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Politik Uni Eropa
Topik terkait Hak asasi manusia Skandal politik
Portal Prancis Negara lainnya Atlas
l b s

Dewan Menteri yang merupakan organ eksekutif utama pemerintah dibentuk berdasarkan Konstitusi tahun 1958. Anggota Dewan Menteri bertemu seminggu sekali di Istana Élysée. Pertemuan Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden Prancis selaku kepala negara, meskipun ia bukan anggota dari pemerintah.

Para Menteri Senior dikenal sebagai Menteri Negara (Ministres d'État) diikuti dengan para menteri (Ministres), menteri delegasi (ministres délégués), sedangkan para menteri junior dikenal sebagai Sekretaris Negara (Secrétaires d'État). Semua anggota pemerintahan diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri, yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, majelis rendah dari Parlemen Prancis.

Struktur

Semua anggota Pemerintah Prancis diangkat oleh Presiden Prancis atas usul dari Perdana Menteri Prancis.^[2] Para anggota pemerintahan diurutkan berdasarkan tingkat jabatan yang dibentuk pada saat terbentuknya pemerintahan. Sehingga berdasarkan hirarki, Perdana Menteri Prancis adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden. Sementara presiden secara konstitusional bebas untuk menunjuk siapapun untuk menjadi perdana menteri, meskipun dalam pelaksanaannya harus ada pencalonan seorang kandidat yang mencerminkan keinginan mayoritas Majelis Nasional, karena pemerintah bergantung pada kepercayaan Parlemen Prancis.^[3] Setelah dicalonkan untuk memimpin pemerintahan, calon perdana menteri harus mengusulkan daftar menteri-menteri kepada presiden. Presiden berhak menyetujui atau menolak usulan tersebut.

Berdasarkan urutan, hirarki menteri-menteri dalam pemerintahan di Prancis terbagi menjadi tiga:

• Menteri Negara (bahasa Prancis: ministres d'État) adalah menteri senior dan anggota Dewan Menteri. Menteri Negara merupakan gelar khormatan yang diberikan kepada sejumlah menteri sebagai tanda kewibawaan.
• Menteri (bahasa Prancis: Ministres) adalah menteri yang memimpin kementerian sekaligus merupakan anggota Dewan Menteri.
• Sekretaris Negara (bahasa Prancis: secrétaires d'État) adalah menteri junior. Sekretaris Negara bekerja dibawah arahan seorang menteri atau kadangkala dibawah arahan langsung perdana menteri. Sekretaris negara bukan anggota Dewan Menteri, meskipun dalam beberapa kesempatan mereka boleh menghadiri rapat Dewan Menteri jika portofolio yang mereka jabat sedang dipanggil dalam pembahasan di rapat Dewan Menteri.