Perdana Menteri Korea Selatan

Perdana Menteri Korea Selatan (bahasa Korea: 국무총리, Gungmuchongni) adalah salah satu pejabat tinggi dalam pemerintahan Korea Selatan yang berfungsi sebagai kepala administratif dan asisten utama Presiden dalam menjalankan tugas eksekutif. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Posisi ini adalah jabatan tertinggi kedua dalam hierarki eksekutif Korea Selatan setelah Presiden, meskipun kekuasaan eksekutif secara konstitusional terpusat pada Presiden.

Perdana Menteri Republik Korea
Perdana Menteri Standar
Perdana Menteri Emblem
Petahana Kim Min-seok sejak 3 Juli 2025
Masa jabatan	ditunjuk oleh Presiden Korea Selatan dengan Nasional Majelis persetujuan
Pejabat perdana	Lee Beom-seok
Dibentuk	1948
Situs web	Versi Inggris Versi Korea

Korea Selatan
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Korea
Konstitusi
Pemerintahan Presiden (daftar) Yoon Suk-yeol Perdana Menteri (daftar) Han Duck-soo Wakil Perdana Menteri (daftar) Dewan Negara Sekretariat Kepresidenan
Majelis Nasional Ketua Chung Sye-kyun Daftar anggota
Yudisial Mahkamah Konstitusi Presiden: Kim Yi-Su Mahkamah Agung Ketua MA: Kim Myeong-soo
Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nasional Pemilihan umum terakhir Presiden: 2007 2012 2017 Legislatif: 2008 2012 2016 Lokal: 2006 2010 2014 2018 Pemilihan umum sela: 2011 Partai politik Saenuri Minjoo Rakyat Keadilan
Topik terkait Reunifikasi Korea Kebijakan Matahari Terbit Pembagian Administratif Hak Asasi Manusia Hubungan Luar Negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

Sejarah

Jabatan Perdana Menteri Korea Selatan dibentuk pada 31 Juli 1948, tidak lama setelah pembentukan Republik Korea. Perdana Menteri pertama, Lee Beom-seok, diangkat oleh Presiden pertama Korea Selatan, Syngman Rhee. Fungsi utama Perdana Menteri adalah mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan, mengawasi kementerian, dan menangani urusan administrasi negara.

Selama sejarah Korea Selatan, posisi Perdana Menteri sering kali digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik. Dalam beberapa kasus, Perdana Menteri bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden, seperti yang terjadi selama proses pemakzulan Presiden Roh Moo-hyun pada 2004 dan Park Geun-hye pada 2016-2017.

Tugas dan Wewenang

Perdana Menteri memiliki tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Konstitusi Korea Selatan:

1. Membantu Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Merekomendasikan dan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian pejabat tinggi negara kepada Presiden.
4. Menyampaikan kebijakan pemerintah kepada Majelis Nasional.
5. Mengelola dan mengawasi kementerian serta lembaga negara lainnya.
6. Bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Proses Pengangkatan

Perdana Menteri Korea Selatan diangkat melalui proses berikut:

1. Pencalonan oleh Presiden: Presiden mengajukan nama calon Perdana Menteri.
2. Persetujuan Majelis Nasional: Calon Perdana Menteri harus disetujui oleh mayoritas anggota Majelis Nasional.
3. Pengangkatan resmi oleh Presiden: Setelah mendapat persetujuan Majelis Nasional, Presiden secara resmi melantik Perdana Menteri.

Jika Majelis Nasional menolak calon yang diajukan Presiden, Presiden harus mencalonkan kandidat lain.

Perdana Menteri dalam Sistem Politik

Korea Selatan menggunakan sistem presidensial dengan beberapa elemen parlementer. Meskipun Perdana Menteri memiliki tanggung jawab administratif yang signifikan, kekuasaan eksekutif utama tetap berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, Perdana Menteri sering dianggap sebagai "asisten utama Presiden" daripada kepala pemerintahan independen.

Namun, dalam situasi tertentu, seperti selama masa pemakzulan Presiden, Perdana Menteri dapat memainkan peran penting sebagai pemimpin pemerintahan sementara.

Daftar perdana menteri

Artikel utama: Daftar Perdana Menteri Korea Selatan