Pretor

Untuk ibu kota Afrika Selatan, lihat Pretoria.

Pretor (bahasa Latin: praetor, jamak: praetores) adalah jabatan penting dalam pemerintahan Romawi Kuno. Jabatan ini awalnya diciptakan pada tahun 367 SM sebagai bagian dari reformasi Lex Licinia Sextia, yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan konsuler dan mendistribusikan tanggung jawab administrasi. Pada puncaknya, jabatan ini memiliki peran yudisial, administratif, dan militer, serta menjadi batu loncatan menuju konsul, jabatan tertinggi dalam hierarki Romawi.

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Sejarah dan Evolusi

Pendirian dan Perkembangan Awal

Jabatan pretor pertama kali diperkenalkan pada tahun 367 SM oleh Lex Licinia Sextia. Undang-undang ini mengatur bahwa salah satu dari dua konsul harus berasal dari kalangan plebeian, sedangkan jabatan pretor, yang sebelumnya berada di bawah konsul, diberikan kepada seorang patrician. Pretor pada periode awal ini memiliki kewenangan yudisial dalam menangani perselisihan antara warga negara Romawi (ius civile).

Perkembangan di Masa Republik

Seiring waktu, jumlah pretor meningkat seiring dengan perluasan wilayah Romawi. Pada abad ke-3 SM, jumlah pretor bertambah menjadi dua, dengan seorang pretor urbanus yang mengurus hukum di dalam kota Roma, dan pretor peregrinus yang mengurus kasus yang melibatkan orang asing (non-Romawi). Selanjutnya, jumlah pretor terus bertambah seiring dengan ekspansi Romawi, mencapai delapan pretor pada akhir Republik Romawi, dengan masing-masing bertanggung jawab atas provinsi atau tugas administratif tertentu.

Masa Kekaisaran

Pada masa Kekaisaran Romawi, fungsi pretor mengalami perubahan. Pretor menjadi lebih terfokus pada peran yudisial dan administratif di bawah pengawasan langsung kaisar. Meski jumlahnya terus bertambah, kekuasaan pretor semakin dibatasi oleh pejabat kekaisaran lainnya, seperti prefek dan prokonsul. Pretor juga memainkan peran penting dalam penyelenggaraan permainan gladiator dan acara publik lainnya.

Tugas dan Fungsi

Fungsi Yudisial

Sebagai magistrat dengan imperium, pretor memiliki kekuasaan yudisial yang luas. Pretor bertanggung jawab atas penerapan dan interpretasi hukum, serta penyelenggaraan pengadilan. Dalam hal ini, mereka mengeluarkan edik (edictum praetoris), yang merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan kasus. Edik pretor sering kali berisi inovasi hukum yang kemudian menjadi bagian dari hukum Romawi.

Fungsi Militer

Selain fungsi yudisial, pretor juga memiliki fungsi militer. Dalam beberapa kasus, pretor dapat memimpin pasukan Romawi di medan perang, terutama jika konsul sedang tidak berada di tempat. Pretor yang berhasil dalam tugas militer sering kali dianugerahi dengan kemenangan atau bahkan diberi kesempatan untuk merayakan triumphus, sebuah kehormatan tinggi di Romawi.

Fungsi Administratif

Pretor juga memiliki tanggung jawab administratif, termasuk pengawasan terhadap provinsi Romawi. Pretor yang bertugas di provinsi dikenal sebagai propraetor, yang mengurus masalah sipil dan militer di provinsi tersebut. Pretor juga berperan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan pelaksanaan undang-undang di Roma.

Pretor dalam Hierarki Romawi

Dalam sistem magistrat Romawi, pretor menempati posisi kedua setelah konsul. Pretor memiliki imperium, yaitu kekuasaan untuk memimpin pasukan dan menyelenggarakan hukum, meskipun dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan dengan konsul. Masa jabatan pretor biasanya berlangsung selama satu tahun, dan setelah itu mereka sering kali diberi tugas sebagai gubernur provinsi dengan gelar propraetor.

Edik Pretor

Edik pretor, atau edictum praetoris, merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pretor saat memulai masa jabatannya. Edik ini berisi pedoman hukum yang akan diikuti selama masa jabatan pretor tersebut. Edik pretor menjadi dasar bagi perkembangan hukum perdata Romawi, terutama karena banyaknya inovasi hukum yang dimasukkan dalam edik ini. Beberapa elemen dari edik pretor kemudian diadopsi dalam Corpus Juris Civilis, kompilasi hukum yang disusun pada masa Kaisar Yustinianus.

Pretor Terkenal

Beberapa pretor dalam sejarah Romawi yang terkenal antara lain:

• Publius Cornelius Scipio (dikenal sebagai Scipio Africanus), yang menjabat sebagai pretor sebelum memenangkan Perang Punisia Kedua.
• Gaius Verres, yang terkenal karena kasus korupsi saat menjabat sebagai pretor di Sisilia, yang diungkap oleh Cicero.
• Julius Caesar, yang menjabat sebagai pretor pada tahun 62 SM, sebelum akhirnya menjadi salah satu pemimpin terkemuka dalam sejarah Romawi.

Akhir dari Jabatan Pretor

Pada masa Kekaisaran Romawi akhir, jabatan pretor mengalami kemunduran. Perubahan dalam struktur pemerintahan dan meningkatnya kekuasaan kaisar mengurangi pentingnya jabatan pretor. Pada abad ke-4 M, di bawah pemerintahan Konstantinus Agung, jabatan ini semakin kehilangan fungsinya dan akhirnya menghilang dalam reformasi pemerintahan kekaisaran.