Pusat Tenaga Rakyat

Artikel ini berisi tentang organisasi zaman Jepang. Untuk anak laki-laki, lihat Putra. Untuk anak raja yang laki-laki, lihat Putra mahkota.

Pusat Tenaga Rakyat (Putera) adalah organisasi propaganda yang didirikan oleh Kekaisaran Jepang pada masa pendudukan mereka di Hindia Belanda. Organisasi ini didirikan pada bulan Maret 1943, sebagai pengganti gerakan 3A yang dianggap gagal memenuhi tujuannya.^[1] Putera menyatukan semua organisasi nasional, baik organisasi politik maupun non-politik untuk bekerja sama membentuk pemerintahan sendiri. Meskipun di tangan kaum nasionalis sekuler.^[2] Putera tidak mewakili kelompok tertentu dan hanya terdiri dari individu-individu. Selain itu, Putera bukanlah gerakan massa, tetapi hanya sekelompok komite yang berada di pusat kota.^[3] Hal ini berada di bawah pengawasan ketat dari Jepang tetapi menunjuk empat tokoh besar Indonesia sebagai pemimpin, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Mas Mansoer.^[4] Keempat tokoh ini dikenal dengan sebutan Empat Serangkai.^[5] Putera juga memiliki beberapa penasihat dari pihak Jepang. Mereka adalah S Miyoshi, G Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak didanai oleh pemerintah Jepang. Namun, para pemimpin bangsa ini diizinkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio.^[6] Pendirian Putera bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang melawan Sekutu. Mereka mendesak rakyat Indonesia untuk mendukung pendudukan Jepang karena telah membantu membebaskan Indonesia dari penjajahan yang berkepanjangan.^[7]

Pemberhentian

Namun organisasi ini juga hanya mendapat sedikit dukungan, seperti halnya Gerakan 3A, sebagian karena Jepang tidak mendukung gerakan pemuda.^[8] Putera tidak diizinkan bekerja di kota-kota kecil atau pedesaan. Sementara itu, situasi di pedesaan semakin memburuk, sebagian karena agen-agen tentara Jepang yang bekerja melalui pegawai negeri Indonesia untuk meminta beras dari para petani untuk mengendalikan harga yang rendah, dan yang lebih buruk lagi adalah untuk merekrut apa yang disebut sebagai rōmusha (secara harfiah berarti “pekerja paksa”). Ribuan pekerja paksa ini dikirim dari Jawa ke daerah-daerah terpencil di wilayah pendudukan Jepang, dan banyak yang tewas dalam perang. Ekspor bahan makanan dari satu karesidenan ke karesidenan lain juga dilarang.^[9] Jepang menyadari bahwa Putera lebih menguntungkan bagi pergerakan nasional Indonesia daripada kepentingan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putera.^[10]