Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (disingkat Setjen KYRI atau Setjen KY) adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.^[2]

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	13 Agustus 2004
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012
Susunan organisasi
Sekretaris Jenderal	Dr .Ir .Tubagus Rismunandar, MT. ME[1]
Kepala Biro / Pusat
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Arie Sudihar, S.H., M.Hum.[1]
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Plt. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.[1]
Biro Investigasi	Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.[1]
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	Jumain, SE[1]
Biro Umum	Ir. Supriatna, MMSI.[1]
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.[1]
Kantor pusat
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Situs web
http://komisiyudisial.go.id

Tugas dan Fungsi

Tugas

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.^[2]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
3. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
4. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri dari:^[1]

• Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
• Biro Pengawasan Perilaku Hakim
• Biro Investigasi
• Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
• Biro Umum
• Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Lihat Pula

• Komisi Yudisial Republik Indonesia