Supermayoritas

Supermayoritas disebut juga mayoritas super atau mayoritas kualifikasi adalah persyaratan bagi suatu usulan untuk memperoleh tingkat dukungan tertentu yang lebih besar dari ambang batas setengah yang digunakan untuk mayoritas sederhana. Aturan mayoritas super dalam demokrasi dapat membantu mencegah mayoritas mengikis hak-hak dasar minoritas, tetapi juga dapat menghambat upaya untuk menanggapi masalah dan mendorong kompromi yang korup pada saat tindakan diambil. Perubahan pada konstitusi, terutama yang memiliki klausul yang mengakar, umumnya memerlukan dukungan mayoritas super dalam badan legislatif. Dalam demokrasi konsensus, aturan mayoritas super diterapkan dalam sebagian besar kasus.

Sejarah

Penggunaan pertama yang diketahui dari aturan mayoritas super adalah dalam juri pada tahun 100 SM di Romawi Kuno.^{[1][butuh klarifikasi]}

Paus Aleksander III memperkenalkan penggunaan aturan mayoritas super untuk pemilihan paus pada Konsili Lateran Ketiga pada tahun 1179.^[2]

Di Partai Demokrat Amerika Serikat, aturan yang mengharuskan penentuan calon presiden berdasarkan suara dua pertiga delegasi Konvensi Nasional Demokrat diadopsi pada konvensi pencalonan presiden pertama partai tersebut pada tahun 1832.^[3] Aturan dua pertiga memberikan hak veto de facto kepada Demokrat selatan atas calon presiden mana pun setelah perang saudara, yang berlangsung hingga aturan tersebut dihapuskan pada tahun 1936.^[4]

Dalam Federalist Papers, Alexander Hamilton dan James Madison mengkritik persyaratan mayoritas super. Dalam Federalist 22, Hamilton menulis bahwa meskipun mencegah undang-undang yang merugikan disahkan, persyaratan tersebut juga mencegah undang-undang yang bermanfaat disahkan, dan "operasi sebenarnya adalah untuk mempermalukan administrasi, menghancurkan energi pemerintahan, dan mengganti kesenangan, keinginan, atau tipu daya dari junto yang tidak penting, bergolak, atau korup, dengan pertimbangan dan keputusan reguler dari mayoritas yang terhormat." Hamilton juga menulis bahwa persyaratan tersebut akan mendorong "kompromi yang hina terhadap kebaikan publik".^[5] Dalam Federalist 58, Madison menulis bahwa persyaratan mayoritas super dapat membantu menghalangi pengesahan "tindakan yang tergesa-gesa dan parsial", tetapi "[d]alam semua kasus di mana keadilan atau kebaikan umum mungkin mengharuskan undang-undang baru disahkan, atau tindakan aktif untuk dikejar, prinsip dasar pemerintahan bebas akan terbalik. Bukan lagi mayoritas yang akan memerintah; kekuasaan akan dialihkan ke minoritas." Madison juga menulis bahwa persyaratan tersebut akan mendorong pemisahan diri.^[6]

Penggunaan dalam prosedur parlementer

Prosedur parlementer mengharuskan bahwa setiap tindakan yang dapat mengubah hak-hak minoritas harus memiliki persyaratan mayoritas super. Robert's Rules of Order menyatakan:^[7]

Sebagai kompromi antara hak individu dan hak majelis, telah ditetapkan asas bahwa diperlukan suara dua pertiga untuk mengadopsi usulan yang: (a) menangguhkan atau mengubah aturan tata tertib yang telah diadopsi sebelumnya; (b) mencegah diajukannya pertanyaan untuk dipertimbangkan; (c) menutup, membatasi, atau memperpanjang batas perdebatan; (d) menutup pencalonan atau pemungutan suara, atau dengan cara lain membatasi kebebasan pencalonan atau pemungutan suara; atau (e) mencabut keanggotaan.

Perjanjian internasional

Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional mengharuskan mayoritas tujuh per delapan negara peserta untuk diamandemen.

Lihat pula

• Musyawarah
• Mayoritas ganda
• Pengambilan keputusan kelompok
• Minoritarianisme
• Kebulatan suara
• Pemungutan suara di Dewan Uni Eropa – menjelaskan persyaratan “suara mayoritas yang memenuhi syarat” di badan tersebut