Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif

Fadli Zon

Politikus Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

Fadli Zon
Remove ads

Fadli Zon gelar Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang[2] (lahir 1 Juni 1971 ) adalah seorang politikus, sejarawan dan mantan aktivis Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019.[3] Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia.[1][4][5][6] Setelah ia diangkat menjadi menteri, posisinya sebagai Anggota DPR digantikan oleh Mulyadi.[7]

Fakta Singkat Menteri Kebudayaan Indonesia ke-4, Presiden ...
Remove ads

Latar belakang dan keluarga

Fadli Zon lahir di Jakarta, dan merupakan putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim.[8] Kedua orangtuanya berdarah Minangkabau yang berasal dari daerah Payakumbuh, Sumatera Barat.[8] Fadli Zon dikaruniai dua anak, Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli.[8]

Pendidikan

Ringkasan
Perspektif
Thumb
Fadli Zon pada acara Forum Parlemen Asia Pasifik 2015.

Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di desa Cisarua, Bogor. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Cibereum 3, Cisarua, Bogor dan melanjutkan di SMPN 1 Cisarua, di Gadog, Bogor, kemudian pindah ke SMP Fajar Jakarta. Kemudian ia pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 31 Jakarta. Fadli belajar selama dua tahun di SMA Negeri 31, Jakarta Timur, sebelum akhirnya mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat summa cum laude.[8]

Fadli kemudian melanjutkan studinya di program studi Sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (kini FIB UI).[9] Semasa kuliah, Fadli aktif di berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994). Ia aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an. Selain itu, ia juga bergabung dengan Teater Sastra UI. Di luar kampus, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.[8]

Pada tahun 1994, Fadli Zon terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.[10]

Pada tahun 2002, ia mengenyam pendidikan di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Ia meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.

Pada tahun 2016, setelah menyelesaikan disertasi berjudul "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926-1959" di bawah bimbingan Sejarawan dan mantan Direktur Sejarah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2006), Prof. Susanto Zuhdi.[11] Ia meraih gelar doktor ilmu sejarah dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia.[12]

Riwayat Pendidikan

Remove ads

Politik

Ringkasan
Perspektif

Anggota MPR RI (1997–1999)

Karier politk Fadli Zon mulai terlihat pada pada 1997-1999, ia menjadi anggota MPR RI dari golongan pemuda dan aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Adhoc I yang membuat GBHN. Untuk mendukung intelektualitasnya, Fadil Zon juga mendirikan lembaga kajian publik dengan nama Institute for Policy Studies (IPS).[13]

Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

Thumb
Potret resmi Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.

Fadli Zon diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada 2 Oktober 2014.[14] Pemilihan ketua dan 5 wakil ketua DPR sendiri dilakukan pascapelantikan dan sumpah jabatan 555 Anggota DPR periode 2014-2019 di ruang paripurna Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, MPR RI.[14] Sistem yang digunakan untuk pemilihan mengacu pada UU MD3, yang mewajibkan Ketua DPR dan wakilnya diajukan dalam satu paket oleh fraksi-fraksi di DPR.[14] Fadli Zon masuk dalam paket yang diajukan oleh lima fraksi dalam Koalisi Merah Putih yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan PAN, dengan pimpinan Setya Novanto.[14] Meski sempat diwarnai kericuhan, paket ketua dan wakil ketua dari Koalisi Merah Putih ini akhirnya terpilih secara aklamasi dan tanpa paket saingan, dan dilantik oleh ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pada hari yang sama malam harinya.[15]

President GOPAC (2015–2019)

Fadli Zon terpilih menjadi ketua GOPAC (Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption) untuk periode 2015-2017. Ia sebelumnya merupakan kandidat tunggal yang dicalonkan oleh SEAPAC (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption) dan bersaing dengan kandidat regional lainnya yaitu John Hyde, politikus senior Australia dan Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana. Fadli Zon telah dua periode memimpin Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi tersebut, yakni tahun 2015 – 2017 dan Periode Tahun 2017-2019.[16] GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dunia berbasis di Kanada dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi. GOPAC hingga saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan salah satu bagian dari GOPAC di level internasional.

Waketum Gerindra (2008–sekarang)

Pada tahun 2008, bersama Prabowo Subianto, Fadli Zon mendirikan Partai Gerindra. Fadli Zon menjadi Wakil Ketua Umum sejak tahun 2008-sekarang.

Ketua BKSAP DPR RI (2019–2024)

Fadli Zon terpilih sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024. Dalam rapat penetapan pimpinan BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, disepakati Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Dalam rapat penetapan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019), Anggota DPR RI dari F-Gerindra Fadli Zon terpilih sebagai Ketua BKSAP. Sementara empat wakil ketua yang disepakati adalah Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Mardani (F-PKS), dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).[17]

Wakil Presiden Liga Parlemen Untuk Palestina (The League of Parliamentarians for Al Quds)

Fadli Zon ditunjuk menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Penunjukan dibuat dalam Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) ketiga yang digelar di Malaysia pada 8-9 Februari 2020. Fadli mengaku penunjukan itu merupakan amanah berat dan kehormatan. Indonesia dipercaya oleh parlemen 40 negara peserta untuk mengoordinasikan kegiatan parlemen dunia terkait isu Palestina. Indonesia akan berdiri bersama akal sehat dan kemanusiaan, berjuang membela Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan.[18]

Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)

Fadli Zon dipercaya untuk memimpin Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) yaitu organisasi regional antikorupsi Asia Tenggara. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pertemuan parlemen regional SEAPAC pada The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption. Fadli Zon dipilih secara aklamasi dan menerima kepercayaan dari negara-negara Asia Tenggara untuk memimpin SEAPAC terutama atas dukungan dari parlemen Malaysia dan Kamboja.[19]

Remove ads

Organisasi

Ringkasan
Perspektif

Selain aktif dibidang politik, Fadli Zon juga aktif dalam organisasi dan kebudayaan. Fadli Zon adalah penggiat kebudayaan sejak masih remaja. Ia mendirikan Fadli Zon Library di Jakarta Pusat, Pendiri Rumah Kreatif Fadli Zon, Cimangggis, Depok, Rumah Budaya di Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Dewan Pembina Rumah Puisi Taufiq Ismail di Aia Angek. Fadli Zon Library (FZL) yang didirikan pada tahun 2008 merupakan oase intelektual Fadli Zon. Fadli Zon Library sering menggelar acara diskusi secara reguler tentang berbagai tema, dari mulai sejarah, budaya, politik, ekonomi, maupun tema-tema lainnya yang aktual, serta menjadi tempat persinggahan tokoh-tokoh intelektual Indonesia dari dalam dan luar negeri.[butuh rujukan]

Fadli Zon tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), 2019-2024. Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), 2017-2019, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2015-2020, dan periode berikutnya 2020-2025. Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), 2016-2021, dan Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI), 2017-2022.[butuh rujukan]

Selain aktif di organisasi dan kebudayaan, Fadli Zon juga aktif menulis. Pengalaman jurnalistik Fadli Zon dimulai dengan menulis sejumlah artikel di majalah remaja seperti Nona dan Hai (1989-1990). Kemudian menjadi wartawan di majalah Suara Hidayatullah dan Harian Terbit (1990-1991). Semasa kuliah mengasuh majalah Gema (1992-1994) milik DHN Angkatan 45, Redaktur dan Dewan Redaksi majalah sastra Horison (sejak 1993), redaktur majalah Tajuk (1995-1996) dan lain-lain. Pemimpin Redaksi Jurnal VISI (sejak 1997), Dewan Redaksi Majalah Tani Merdeka (sejak 2007), dan juga pemimpin redaksi Tabloid Gema Indonesia Raya (sejak 2011). Tulisan-tulisan Fadli Zon juga banyak dimuat di sejumlah buku, bunga rampai, jurnal dan media massa nasional.[20]

Remove ads

Forum internasional

Ringkasan
Perspektif

Fadli Zon juga aktif dalam beberapa forum internasional antara lain menjadi anggota Delegasi RI dalam Konferensi tingkat Menteri VI, World Trade Organization (WTO), Hongkong (13-18 Desember 2005). Kunjungan kerja Delegasi HKTI ke Vietnam (2006-2007); mengikuti konferensi ketahanan pangan di Jepang (2006), dan lain-lain. Ia pernah menjadi anggota Dewan Gula (2005-2009), Wakil Ketua Tim Pengawas Pengadaan Beras Bulog (2007), Anggota Oversight Committee Impor Beras (2005 – 2007) dan Wakil Ketua ADIPBI (Asosiasi Distributor dan Pengecer Barang Bersubsidi Indonesia) (2006 – 2009).[butuh rujukan]

Fadli Zon juga menginiasi Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP)[21] yang melibatkan 16 negara pasifik. Konferensi IPPP dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di hotel Grand Hayatt, Jakarta. Konferensi IPPP diikuti oleh 16 negara Anggota Pacific Island Forum (PIF) seperti: Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu,Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru, dan Vanaatu.

Di tahun 2018, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR berkomitmen untuk mendukung dan menginisasi Open Parliament.[22] DPR RI bersama Westminster Foundantion for Democracy (WFD) sepakat mendukung semangat dan praktik Keterbukaan Parlemen atau Open Parliament. Pelaksanaan keterbukaan parlemen bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. Inisiatif Open Parliament adalah kesinambungan dari Open Government Partnership (OGP), di mana Indonesia memegang andil penting sebagai salah satu pendiri OGP. Sedikitnya sembilan parlemen yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen, yakni Chile, Perancis, Georgia, Ukraina, Kostarika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo.[23]

Sejak tahun 2017, dalam sidang Asean Inter- Parliamentary Assembly (AIPA)[24] Fadli Zon konsisten mengajak AIPA untuk satu suara menyikapi situasi Rohingya. Pada gelaran AIPA General Assembly ke-41 yang berlangsung di Vietnam, dalam sidang Komisi Politik AIPA, Fadli Zon mengajukan dua paragraf yang terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para Pemimpin ASEAN. Perlu adanya penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine.[25]

Remove ads

Penghargaan

  • Datuk Bijo Dirajo Nan Kuning, penghulu adat Nagari Tigo Batur, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.[26]
  • Tuanku Muda Pujangga Diraja, dari Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Minangkabau, 2009.
  • Kanjeng Pangeran Kusumohadiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat, Juni 2011.
  • Kanjeng Pangeran Aryo Kusumoyudho, dari Keraton Surakarta Hadiningrat, Februari 2012.
  • Bhakti Karya Nusantara 2016, dari Penglisir Djelantik, Bali, 5 Maret 2016.
  • Penghargaan Budaya dari Puri Agung Singaraja, Buleleng, Bali, 30 Maret 2018.
  • Penghargaan AIPA Distinguished Service Award dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)[27]
  • Penghargaan Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network Against Corruption (APNAC), 2019.[19]

Tanda kehormatan

Remove ads

Filateli

Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (2017-2022) terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres IX Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI), yang dilaksanakan pada 8-9 Agustus 2017, di Bandung.[31] Tema kongres tersebut adalah 'Dengan Peningkatan Kegiatan Filateli Kita Bina Persatuan dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila'. Sebelum menjadi Ketua Umum, Fadli adalah anggota Dewan Pembina PFI. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi filateli tingkat regional dan dunia. PFI sendiri merupakan organisasi yang didirikan sejak zaman Hindia Belanda pada 29 Maret 1922.

Remove ads

Pandangan terhadap Etnis Tionghoa

Selama Krisis Ekonomi Asia (1997-1998) Fadli Zon merupakan salah satu politisi yang dianggap menyalahkan kaum Etnis Tionghoa. Fadli Zon mengutarakan pandangannya melalui majalah Far Eastern Economic Review agar pihak-pihak pemerintahan Indonesia seperti kemiliteran mengambil alih perekonomian untuk ras "pribumi".[32] Kerusuhan Mei 1998 terjadi pemerkosaan dan pembunuhan massal terhadap Etnis Tionghoa.[33] Fadli Zon menolak adanya pemerkosaan terhadap Etnis Tionghoa dan menyatakan dalam wawancara IDN Times;

"Ada pemerkosaan massal? Betul enggak, ada pemerkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,"[34]

Remove ads

Revisi ulang sejarah Indonesia

Ringkasan
Perspektif

Sebagai Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon mengurus proyek Kementrian Kebudayaan Republik Indonesia dalam menulis ulang sejarah resmi Indonesia. Proyek tersebut dimulai pada Januari 2025 untuk diresmikan di hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.[35]

Pernyataan-pernyataan Fadli Zon selama proyek menuai kontroversi dengan pernyataannya menyanggah terjadinya pemerkosaan massal pada 1998.[36] Pernyataan tersebut dikecam oleh tokoh Tim Relawan Kemanusiaan yang menelusuri kejadian pemerkosaan Ita Fatia Nadia dalam wawancara dengan Tempo dan Kompas.[37] [38]

Fadli Zon membalas dengan klarifikasi bahwa pernyataan-pernyataan tersebut hanya sekadar pendapat pribadi yang tidak terkait dengan proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia.[39] Fadli Zon juga disoroti karena kedekatannya dengan anggota-anggota ABRI yang komplisit dalam topik kekerasan di sejarah Indonesia, terutama dengan Prabowo Subianto yang mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam proyek penulisan ulang sejarah.[40]

Penulisan ulang buku sejarah Indonesia melibatkan lebih dari seratus sejarawan dari berbagai institusi dan universitas di Indonesia yang berasal dari Aceh hingga Papua[41] dan menyentuh aspek sejarah awal Indonesia hingga sejarah kontemporer[42] dan berjumlah sepuluh jilid.[43] Jilid pertama buku ini juga menimbulkan kontroversi mengenai penggunaan istilah Sejarah Awal menggantikan istilah Prasejarah[44] sehingga Harry Truman Simanjuntak, Guru Besar Arkeologi di Indonesia memilih mundur dari proyek penulisan ini.[45]

Karya-karya

Buku

  • Politik Huru-Hara Mei 1998 (2004)[46]
  • Politik Standar Ganda Amerika Serikat terhadap Bosnia.[47]
  • Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet.[48]
  • The IMF Game: The Role of the IMF in Bringing Down The Soeharto Regime.[49]
  • The Politics of The May 1998 Riots.[50]
  • Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948.
  • Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara: Kumpulan Puisi (1983-1991)[51]
  • Hari Terakhir Kartosoewirjo. 81 Foto Eksekusi Imam DI/TII (2012) [51]
  • Idris Sardi. Perjalanan Maestro Biola Indonesia (2012) [52]
  • Dreams I Keep. A Collection of Poems 1983 – 1991 (2013)[53]
  • Mini Profil Fadli Zon: Dari Cisarua Menjelajahi Dunia.[54]
  • Air Mata Buaya. Kumpulan Puisi. (2015)[55]
  • Keris Minangkabau (2016)[56]
  • Pangan dan Pertanian di Era Neoliberal.[57]
  • Menyusuri Lorong Waktu (2016)
  • Asmujiono: Pengibar Merah Putih di Puncak Everest (2019)[58]
  • Ada Genderuwo Di Istana. Puisi Pilihan Fadli Zon (2019) [59]
  • Kata Fadli. Catatan-Catatan Kritis Dari Senayan (2019)[60]
  • Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy (2019)[61]
  • Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta : Jalan Politik Kemakmuran Indonesia (2016)[62]
  • Orkes Gumarang: Kisah Syaiful Nawas (2017)[63]
  • Memeluk Waktu : 8 Puisi Fadli Zon dalam 8 Bahasa (2017)[64]
  • Soul, Ekspresi Hidup Yoes Rizal (2017) [65]
  • Passing Through the Hall of Time (2018) [66]
  • Kujang Pasundan (2018)[67]
  • Keris Lombok (2018)[68]
  • Berpihak Pada Rakyat, Buku I, II, dan III. (2018)[69]
  • Kata Fadli : Catatan-Catatan Kritis Dari Senayan (2019)
  • Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy (2019)
  • Parliamentary Diplomacy in Times of Crisis (2023)
  • Pesona Wayang Indonesia (2024)
  • Hear the Unheard, Speak the Unspoken - Bilatera; Parliamentary Dialogues (2024)

Film

  • Sang Patriot, Produser, Fadli Zon, 2013.

Album Musik

Remove ads

Lihat pula

Catatan

  1. Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Referensi

Daftar pustaka

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads
Remove ads