Barisan Nasional (diakronimkan menjadi BN, bahasa Inggris: National Front) adalah koalisi yang dibentuk oleh beberapa partai politik yang mewakili masing-masing etnis Melayu, Tionghoa, India, Bumiputera, dan lainnya di Malaysia. Sekelompok partai politik ini menyepakati perjanjian politik atas pembentukan koalisi baru menggantikan Perikatan pada 1973.[3] Koalisi BN diasaskan oleh Abdul Razak Hussein selaku Presiden Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) petahana yang juga pemimpin Perikatan. Pada masanya, BN menjadi koalisi propemerintah setelah secara berturut-turut memenangkan pemilihan umum meneruskan jejak politik Perikatan. Popularitas BN sebagai koalisi terbesar di Malaysia mulai menurun sejak pemilihan umum 2008, manakala koalisi oposisi, Pakatan Rakyat menjadi pemenang pemilihan umum di beberapa negara bagian. Hingga akhirnya, BN mengalami penurunan kursi parlemen dan menyaksikan kemenangan Pakatan Harapan pada 2018.[4]
Setelah enam dekade berkuasa, BN pada akhirnya duduk sebagai koalisi prooposisi di masa pemerintahan Mahathir Mohamad. Mahathir sendiri telah diangkat sebagai Perdana Menteri di periode pertamanya ketika duduk sebagai pemimpin Barisan Nasional. Pada 2018, Mahathir diusung sebagai Perdana Menteri dari Pakatan Harapan dan berhasil mengalahkan Barisan Nasional pimpinan Najib Razak. Dengan demikian, BN menjadi koalisi partai politik paling lama dalam berkuasa dan memerintah di Malaysia.[5] Bahkan, seusai pemilihan umum tahun 2022, BN untuk pertama kalinya menjalin kerja sama politik dengan rivalnya sejak kemerdekaan, DAP.
Sejarah
Pembentukan
Barisan Nasional adalah sebuah koalisi ekspansi dari koalisi sebelumnya, Partai Perikatan yang dibentuk oleh Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu, Persatuan Tionghoa Malaysia, dan Kongres India Malaysia. BN didirikan setelah pemilihan umum federal Malaysia 1969 dan Insiden 13 Mei. Partai Perikatan mulai kehilangan kursi, termasuk dari dua partai yang baru saja terbentuk yakni GERAKAN dan DAP, dan juga dari PAS. Walaupun Perikatan berhasil menang dengan kursi terbanyak, mereka hanya mendapatkan hampir setengah suara populer, dan tensi antar etnis mengakibatkan kerusuhan 13 Mei dan dideklarasikannya keadaan darurat.[6] Setelah Dewan Rakyat Malaysia kembali bersidang pada tahun 1971, Perikatan mulai melakukan negosiasi dengan partai oposisi untuk membentuk pemerintahan persatuan dan beberapa partai setuju untuk bergabung. Diantaranya ada GERAKAN dan Partai Progresif Rakyat yang bergabung pada 1972 dan kemudian diikuti oleh PAS pada 1973.
BN juga mengundang beberapa partai di Sabah dan Sarawak (Partai Perikatan Sabah, Partai Pesaka Bumiputera Bersatu dan Partai Persatuan Rakyat Sarawak) dan koalisi ini disahkan pada 1974 sebagai koalisi 9 partai.[7] Koalisi ini mengikuti pemilihan umum 1974 sebagai koalisi besar dibawah kepemimpinan Abdul Razak Hussein yang menang secara signifikan.[8]
Keanggotaan
.svg){kind=small}
Mantan anggota koalisi
- Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) (1973–2018)
- Partai Islam Se-Malaysia (PAS) (1973–1978)
- Partai Perikatan Sabah (ALLIANCE) (1973–1975)*
- Organisasi Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) (1973–1975 dibawah Partai Perikatan Sabah, 1976–1984, 1986–1993)*
- Persatuan Tionghoa Sabah (SCA) (1973–1975 dibawah Partai Perikatan Sabah)*
- Partai Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) (1973–2018)
- Partai Persatuan Rakyat Sarawak (SUPP) (1973–2018)
- Partai Kebangsaan Sarawak (SNAP) (1976–2004)*
- Barisan Bersatu Rakyat Sabah (BERJAYA) (1976–1986)*
- Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia (BERJASA) (1978–1983)
- Partai Hizbul Muslimin Malaysia (HAMIM) (1983–1989)*
- Partai Bersatu Sabah (PBS) (1986–1990, 2002–2018)
- Angkatan Keadilan Rakyat (AKAR) (1991–2001)*
- Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu (UPKO) (1999–2018)
- Partai Rakyat Sarawak (PRS) (2004–2018)
Pimpinan
Ketua Umum
Secara turun temurun, Ketua Umum Barisan Nasional selalu dijabat oleh seseorang yang merangkap jabatan sebagai Presiden Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Namun, ketika UMNO menjadi partai politik terlarang, Ling Liong Sik selaku Presiden Persatuan Tionghoa Malaysia memegang sementara jabatan Ketua Umum Barisan Nasional pada 1988. Berikut merupakan daftar Ketua Umum Barisan Nasional (bahasa Melayu: Pengerusi Barisan Nasional).
_(cropped).jpg)
.jpg)
Sekretaris Jenderal
Berikut merupakan Sekretaris Jenderal Barisan Nasional.
Struktur Kepemimpinan
Dewan Tertinggi Barisan Nasional:[10]
- Ketua Dewan Penasehat:
- Mohd Najib Abdul Razak (UMNO) (nonaktif)
- Ketua Umum:
- Ahmad Zahid Hamidi (UMNO)
- Deputi Ketua Umum:
- Mohamad Hasan (UMNO)
- Wakil Ketua Umum
- Wee Ka Siong (MCA)
- Vigneswaran Sanasee (MIC)
- Arthur Joseph Kurup (PBRS)
- Sekretaris Jenderal:
- Zambry Abdul Kadir (UMNO)
- Bendahara Umum:
- Johari Abdul Ghani (UMNO)
- Ketua Wanita:
- Dr. Noraini Ahmad (UMNO)
- Ketua Pemuda:
- Muhammad Akmal Saleh (UMNO)
- Ketua Pemudi:
- Nurul Amal Mohd Fauzi (UMNO)
- Sekretaris Eksekutif:
- Ahmad Masrizal Muhammad (UMNO)
- Anggota Dewan Tertinggi:
- Wan Rosdy Wan Ismail (UMNO)
- Mohamed Khaled Nordin (UMNO)
- Mah Hang Soon (MCA)
- Ti Lian Ker (MCA)
- Lim Ban Hong (MCA)
- Yew Teong Look (MCA)
- Saravanan Murugan (MIC)
- Sivarraajh Chandran (MIC)
- Thinalan T. Rajagopalu (MIC)
- Kamalanathan Panchanathan (MIC)
- Richard Mosinal Kastum (PBRS)
- Zainon Hj. Kayum (PBRS)
- Edwin Laimin (PBRS)
- Freddy Sua (PBRS)
- Ketua di negara bagian:
- Johor: Mohamed Khaled Nordin (UMNO)
- Kedah: Mahdzir Khalid (UMNO)
- Kelantan: Ahmad Jazlan Yaakub (UMNO)
- Melaka: Ab Rauf Yusoh (UMNO)
- Negeri Sembilan: Jalaluddin Alias (UMNO)
- Pahang: Wan Rosdy Wan Ismail (UMNO)
- Perak: Saarani Mohammad (UMNO)
- Pulau Pinang: Musa Sheikh Fadzir (UMNO)
- Perlis: Rozabil Abdul Rahman (UMNO)
- Sabah: Bung Moktar Radin (UMNO)
- Selangor: Megat Zulkarnain Omardin (UMNO)
- Terengganu: Ahmad Said (UMNO)
- Wilayah Federal: Johari Abdul Ghani (UMNO)
Hasil pemilu umum
Hasil pemilu negara bagian
Referensi
Pranala luar
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.