Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif
Perikatan Nasional
partai politik di Malaysia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Remove ads
Perikatan Nasional (bahasa Indonesia: Koalisi Nasional, diakronimkan menjadi PN) adalah koalisi partai politik nasional di Malaysia. Pada awalnya, PN merupakan gabungan fraksi-fraksi partai politik untuk membentuk pemerintahan federal pada 24 Februari 2020. Namun, pada tanggal 14 September 2020, PN berhasil didaftarkan sebagai koalisi partai secara sah dengan meluncurkan benderanya yang terkenal menggunakan kata "Perikatan Nasional" sebagai simbol koalisi partai.[5][6] Koalisi PN memimpin pemerintahan hingga masa keruntuhannya setelah Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu menarik kembali dukungannya terhadap pemerintah.[7]
Komponen utama Perikatan Nasional, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) sempat berlabuh dalam Pakatan Harapan (PH), di mana partai tersebut mengusung Mahathir Mohamad dari Partai Bersatu untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia setelah kemenangan Koalisi PH pada pemilihan umum 2018. Semua itu berubah ketika Mahathir mulai mengalami kekurangan kepercayaan di parlemen yang melibatkan partainya sendiri. Akibatnya, krisis politik pun dimulai dengan munculnya "Langkah Sheraton". Setelahnya, Presiden Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin membentuk Perikatan Nasional sebagai sebuah koalisi pemerintahan baru yang terdiri dari Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, Partai Bersatu Sabah, Partai Solidaritas Tanah Air, dan Partai Bersatu Rakyat Sabah.[8][9]
Perikatan Nasional pertama kali menunjukkan pengaruhnya dalam politik semasa mengikuti pemilihan umum negara bagian Sabah tahun 2020 dan berkoalisi dengan Barisan Nasional. Oleh sebab itu, terbentuklah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dengan mendukung Hajiji Noor sebagai Ketua Menteri Sabah melawan Shafie Apdal dari WARISAN+. Koalisi GRS berhasil memperoleh kursi mayoritas. Pada 11 Februari 2021, Partai Gerakan Rakyat Malaysia secara resmi bergabung dengan Koalisi PN.[10]
Kesenjangan antara Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan Koalisi PN mulai tampak ketika UMNO menegaskan untuk menolak bekerja sama dengan Perikatan Nasional pada Perhimpunan Agung UMNO pada 28 Maret 2021. Pada akhirnya, UMNO menarik kembali dukungan mereka terhadap Muhyiddin sehari setelah Ismail Sabri Yaakob dari UMNO dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia.[11] Ketidakstabilan tersebut berujung pada pengunduran diri menteri-menteri kabinet dari UMNO, seperti Noraini Ahmad dan Shamsul Anuar Nasarah. Pada 16 Agustus 2021, Kabinet Muhyiddin resmi dibubarkan secara serta merta sekaligus mengakhiri pemerintahan Perikatan Nasional.[12] Kini, koalisi Perikatan Nasional (PN) mendokong sepenuhnya kerajaan Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Gabungan Partai Sarawak (GPS), Partai Sarawak Bersatu (PSB), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Remove ads
Komponen Partai
Partai politik terdahulu
- Partai Solidaritas Tanah Air (STAR) (2020–2022)
- Partai Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Sabah (BERSATU Sabah) (2020–2022) (kubu Hajiji Noor)
- (SAPP) (2020–2022)
Remove ads
Kerja sama politik
Dalam pemerintahan federal di Malaysia, Perikatan Nasional (PN) menjadi salah satu koalisi partai politik yang membentuk dan memimpin pemerintahan yang dikenal sebagai Pemerintahan Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional (BN), Gabungan Partai Sarawak (GPS), Partai Bersatu Sabah (PBS), dan anggota parlemen dari fraksi Independen. Tak hanya itu, PN juga membentuk koalisi pemerintahan di tingkat negara bagian, seperti Gabungan Rakyat Sabah (GRS). Muafakat Nasional (MN) yang beranggotakan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga bersekutu atau bekerja sama politik dengan PN.
Selain negara bagian Sabah, PN memimpin pemerintahan negara bagian Kedah, Kelantan, dan Terengganu. Sedangkan negara bagian Perlis, Perak, Melaka, Johor, dan Pahang justru dipimpin oleh koalisi BN yang didukung oleh PN.
Meski mengusai pemerintahan di negara bagian, PN bersama dengan BN justru menjadi koalisi oposisi di negara bagian Pulau Pinang dan Selangor. Namun, BN memimpin oposisi di Negeri Sembilan tanpa PN dikarenakan tidak ada perwakilan kursi di negara bagian tersebut.
Remove ads
Pimpinan & struktur kepengurusan
Ketua Umum
_(cropped).jpg)
Sekretaris Jenderal
Partai
- Ketua Umum:
- Muhyiddin Yassin (BERSATU)
- Wakil Ketua Umum:
- Abdul Hadi Awang (PAS)
- Yong Teck Lee (SAPP)
- Punithan Paramsiven (MIPP)
- Ahmad Faizal Azumu (BERSATU)
- Sekretaris Jenderal:
- Hamzah Zainuddin (BERSATU)
- Bendahara Umum:
- Ahmad Samsuri Mokhtar (PAS)
- Ketua Bidang Hubungan Masyarakat:
- Mohamed Azmin Ali (BERSATU)
- Asisten Sekretaris Jenderal:
- Takiyuddin Hassan (PAS)
- Ketua Wanita:
- Rina Harun (BERSATU)
- Ketua Pemuda:
- Ahmad Fadhli Shaari (PAS)
- Anggota Dewan Tertinggi:
- Ronald Kiandee (BERSATU)
- Oh Tong Keong (GERAKAN)
- Direktur Pemilihan Umum:
- Mohamed Azmin Ali (BERSATU)
- Wakil Direktur Pemilihan Umum:
- Takiyuddin Hassan (PAS)
- Sekretaris Eksekutif:
- Saiful Adli Mohd Arshad (BERSATU)
- Ketua di Negara Bagian:
- Johor: Sahruddin Jamal (BERSATU)
- Kedah: Muhammad Sanusi Md Nor (PAS)
- Kelantan: Ahmad Yakob (PAS)
- Melaka: Mohd Yadzil Yaakub (BERSATU)
- Negeri Sembilan: Ahmad Faizal Azumu (BERSATU)
- Pahang: Saifuddin Abdullah (BERSATU)
- Penang: Dominic Lau Hoe Chai (GERAKAN)
- Perak: Ahmad Faizal Azumu (BERSATU)
- Perlis: Shahidan Kassim (PAS)
- Sabah: Ronald Kiandee (BERSATU)
- Sarawak: Jaziri Alkaf Suffian (BERSATU)
- Selangor: Mohamed Azmin Ali (BERSATU)
- Terengganu: Ahmad Samsuri Mokhtar (PAS)
- Wilayah Federal: Mohd Radzi Md Jidin (BERSATU)
Pemilihan umum
Perolehan suara di tingkat nasional
Perolehan suara di negara bagian
Remove ads
Bacaan lebih lanjut
- James Chin (2020) Malaysia: the 2020 putsch for Malay Islam supremacy . The Round Table 109(3):288-297. DOI: 10.1080/00358533.2020.1760495
- James Chin (2020) The new ruling coalition Malaysia takes a turn to the right, and many of its people are worried, The Conversation, Maret 2020
Referensi
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads