Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI adalah salah satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan DPR bertugas untuk:^[1]

1. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja pimpinan;
3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
4. menjadi juru bicara DPR;
5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
6. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
7. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
8. mewakili DPR di pengadilan;
9. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lambang
Petahana Puan Maharani sejak 1 Oktober 2019
Masa jabatan	5 tahun
Dibentuk	1949; 76 tahun lalu (1949)
Pejabat pertama	Sartono
Situs web	www.dpr.go.id

Setelah pemilu tahun 1971 dan terbentuk lembaga kenegaraan MPR/DPR, mulai dikenal seorang ketua dan beberapa wakil ketua MPR/DPR. Jadi, ketua MPR juga merangkap sebagai ketua DPR. Tetapi, semenjak pemilu 1999, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan. Jadi sejak 1999, MPR dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, serta DPR juga dipimpin oleh seorang ketua dengan beberapa wakil ketua.

Daftar Ketua

No	Foto		Nama (Lahir-Wafat)	Dari	Sampai	Periode	Partai Politik	Keterangan
1			Sartono (1900–1968)	22 Februari 1950	16 Agustus 1950	1	PNI	[catatan 1] [2][3][4]
				16 Agustus 1950	26 Maret 1956	2
				26 Maret 1956	22 Juli 1959	3
2			Zainul Arifin (1909–1963)	26 Juni 1960	13 Januari 1963	4	NU	[catatan 2] [5][6][7]
3			Arudji Kartawinata (1905–1970)	13 Januari 1963	24 Februari 1966		PSII	[2][8][9]
4			I Gusti Gde Subamia (1921–1986)	24 Februari 1966	2 Mei 1966	5	PNI
—			Achmad Sjaichu (1923–1995)	2 Mei 1966	17 Mei 1966		NU
			Mursalin Daeng Mamangung (1922–2006)				ABRI–Angkatan Laut
			Syarief Thayeb (1920–1989)				ABRI–Angkatan Darat
5			Achmad Sjaichu (1923–1995)	17 Mei 1966	28 Oktober 1971	6	NU	[10][11][12]
6			Idham Chalid (1921–2010)	28 Oktober 1971	30 September 1977	7	NU	[catatan 3] [13][14][15]
7			Adam Malik (1917–1984)	1 Oktober 1977	23 Maret 1978	8	Golkar	[6][16][17]
8			Daryatmo (1925–1992)	23 Maret 1978	30 September 1982		Golkar	[18][19][20]
9			Amir Machmud (1923–1995)	1 Oktober 1982	30 September 1987	9	Golkar	[21][22]
10			Kharis Suhud (1925–2012)	1 Oktober 1987	30 September 1992	10	Golkar
11			Wahono (1925–2004)	1 Oktober 1992	30 September 1997	11	Golkar	[23][24][25]
12			Harmoko (1939–2021)	1 Oktober 1997	30 September 1999	12	Golkar
13			Akbar Tandjung (1945–)	1 Oktober 1999	30 September 2004	13	Partai Golkar	[catatan 4]
14			Agung Laksono (1949–)	2 Oktober 2004	30 September 2009	14	Partai Golkar
15			Marzuki Alie (1955–)	1 Oktober 2009	30 September 2014	15	Partai Demokrat
16			Setya Novanto (1954–)	2 Oktober 2014	16 Desember 2015	16	Partai Golkar	[catatan 5] [26][27]
—			Fadli Zon (1971–) (Pelaksana Tugas)	18 Desember 2015	11 Januari 2016		Partai Gerindra	[catatan 6] [28][29]
17			Ade Komarudin (1965–)	11 Januari 2016	30 November 2016		Partai Golkar	[30][31]
(16)			Setya Novanto (1954–)	30 November 2016	11 Desember 2017		Partai Golkar	[32][33]
—			Fadli Zon (1971–) (Pelaksana Tugas)	11 Desember 2017	15 Januari 2018		Partai Gerindra
18			Bambang Soesatyo (1962–)	15 Januari 2018	30 September 2019		Partai Golkar	[34][35]
19			Puan Maharani (1973–)	1 Oktober 2019	30 September 2024	17	PDI-P
				1 Oktober 2024	Petahana	18

  Non-partisan / Penugasan Pemerintah

  Partai Nasional Indonesia (PNI)

  Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

  ABRI

  Nahdlatul Ulama (NU)

  Golongan Karya (Golkar) / Partai Golkar

  Partai Demokrat

  Partai Gerakan Indonesia Raya

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Catatan

1. Pada tahun 1949 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat maka posisi ini berubah nama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat (DPRS); setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, namanya berubah kembali menjadi Ketua DPR
2. Pada tahun 1960, setelah Dekrit Presiden 1959 dicanangkan maka posisi ini berubah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat Gotong Royong (DPR-GR). Ketua DPR-GR pada masa ini tidak menjadi lembaga legislatif, akan tetapi berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia
3. Digabungkan dengan Ketua MPR
4. Dipisahkan dengan Ketua MPR
5. Setya Novanto mengundurkan diri setelah divonis dalam kasus permintaan saham PT. Freeport Indonesia. Kasus ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’roef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.
6. Fadli Zon ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR dalam rapat pimpinan tertutup setelah pengunduran diri Novanto. Penunjukan Fadli Zon sebagai ketua sementara ini diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan "salah seorang di antara pimpinan [...] melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif".

Lihat pula

• DPR RI
• Wakil Ketua DPR RI
• Ketua MPR RI
• Ketua DPD RI
• Ketua KNIP (1945–1949)