Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia (disingkat PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik nasionalis di Indonesia dari tahun 1927 hingga 1973. PNI pertama didirikan oleh Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Partai ini dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun-tahun setelah reformasi di akhir tahun 1990-an, sejumlah partai yang mengklaim diri sebagai kelanjutan dari PNI ikut serta dalam pemilihan umum, namun hanya memperoleh sedikit kursi.

Partai Nasional Indonesia
Pendiri asli	Soekarno
Dibentuk	4 Juli 1927 (inkarnasi pertama) 21 Agustus 1945 (inkarnasi kedua) 29 Januari 1946 (inkarnasi ketiga)
Dibubarkan	25 April 1931 (inkarnasi pertama) 31 Agustus 1945 (inkarnasi kedua) 10 Januari 1973 (inkarnasi ketiga)
Digabungkan dari	Serindo anggota partai-partai kecil
Digabungkan dengan	PDI
Diteruskan oleh	Diklaim: PNIM PNI-MM PNI-FM Partindo
Kantor pusat	Jakarta
Sayap pelajar	Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia
Sayap pemuda	Pemuda Demokrasi Indonesia, Gerakan Pemuda Marhaenis
Sayap wanita	Perempuan Demokratik Indonesia
Keanggotaan	10.000 (1929) 1.466.783 (1950)
Ideologi	Nasionalisme Indonesia Nasionalisme revolusioner Nasionalisme sayap kiri Anti-kolonialisme Anti-imperialisme Soekarnoisme Marhaenisme Nasakom Pancasila
Posisi politik	Sayap kiri
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Masa Hindia Belanda

Pembentukan Perserikatan Nasional Indonesia

Propaganda PNI pada tahun 1920-an

Foto para pendiri PNI yang merupakan arsip dari gedung Museum Sumpah Pemuda.

Pada tanggal tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Para tokoh pendirinya ialah para tokoh nasional seperti Tjipto Mangunkusumo, Sartono, Iskaq Tjokrohadisuryo dan Sunaryo.^[1] Selain itu, anggota Algemeene Studie Club (ASC) turut bergabung dengan perserikatan ini melalui pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno setelah deklarasi pendirian.^[2] Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia.

Penangkapan para tokoh pentingnya

Pemerintah Hindia Belanda memiliki kekhawatiran atas ideologi nasionalisme oleh PNI yang berpengaruh dan bersifat ekstrem.^[3] Ideologi PNI diyakini menyebarkan ajaran-ajaran mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja

Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung.^[4] Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.

Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931.^[4] Sebagian anggota PNI menolak keputusan pembubaran PNI oleh Sartono. Mereka kemudian mendirikan partai lain yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PNI Baru. Moh. Hatta ditetapkan sebagai pemimpin PNI Baru ketika ia kembali ke Indonesia.^[5] Di sisi lain, Soekarno bergabung dengan Partindo. ^{[note 1]} Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933 sampai dengan 1942. Lalu pada tahun 1934, Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.

Masa Indonesia

PNI ikut serta dalam Pemilihan Umum legislatif Indonesia 1955 yang diadakan dalam dua tahap pada bulan September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti sebanyak 29 partai politik. Hasil pemilihan ini memenangkan PNI sebagai lima besar yang disusul oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.^[6]

Lalu pada tahun 1973, PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia^{[note 2]} PNI didirikan kembali pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia.^{[butuh rujukan]}PNI menjadi salah satu partai politik peserta pemilu 1999, tetapi menjadi salah satu dari 27 partai politik yang menolak hasil pemilu dengan alasan bahwa pemilihan belum menerapkan prinsip jujur dan adil.^[7]

PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme pada tahun 2002 dan diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri, anak dari Soekarno.^{[butuh rujukan]}

Tokoh

• Dr. Tjipto Mangunkusumo
• Mr. Sartono
• Mr Iskaq Tjokrohadisuryo
• Mr Sunaryo
• Ir. Soekarno
• Moh. Hatta
• Gatot Mangkoepradja
• Soepriadinata
• Maskun Sumadiredja
• Amir Sjarifuddin
• Wilopo
• Hardi
• Suwiryo
• Ali Sastroamidjojo
• Djuanda Kartawidjaja
• Mohammad Isnaeni
• Supeni
• Sanusi Hardjadinata
• Sarmidi Mangunsarkoro
• Soeka Ginting Suka

Partai Penerus

• Partindo
• PNI Baru

terdaftar dalam Daftar Organisasi di Masa Pergerakan Nasional

• PNI Marhaenisme
• PNI Supeni
• PNI Massa Marhaen
• Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
• PNI Front Marhaenis
• Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
• Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
• Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)

Lihat pula

Algemeene Studie Club (ASC), (1926). Marhaenisme, (1926-1927). Perserikatan Nasional Indonesia, 4 Juli (1927). Indonesia Menggugat, (1930) Fikiran Ra'jat, (1932). Pancasila, (1945). Nasonalisme, Agama, Komunisme, (1956) Manifesto politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol-Usdek), (1959). Games of the New Emerging Forces (Ganefo), (1962). Sarinah, (1963)

Unifikasi Indonesia Raya, 1920-1950-an. Unifikasi Mafilindo (Malaya, Filipina dan Indonesia), 1963. Vivere pericoloso, (1964). Trisakti, (1964). Berdikari, (1965). Conference of The New Emerging Forces (Conefo), 7 Januari (1965) Gerakan 30 September, 1 Oktober (1965) Nawa Aksara, 22 Juni (1966). Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, 17 Agustus (1966). Surat Perintah Sebelas Maret, 11 Maret (1966) De-Soekarnoisasi, (1967-1998).

Pranala luar

• (Indonesia) PNI-Supeni
• (Indonesia) PNI-Massa Marhaen

Catatan

1. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-Lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalan kan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-Lama, di antaranya Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dan PNI-baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.
2. Salah satu cara rezim Orde Baru mengkontrol partai politik dalam pluralitas demokrasi melalui penyederhanaan seluruh golongan sosial politik menjadi tiga partai di Indonesia. Hal ini kemudian dilegitimasi melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.