Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif
Fumio Kishida
Mantan Perdana Menteri Jepang ke-100 Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Remove ads
Fumio Kishida (岸田 文雄, Kishida Fumio, lahir 29 Juli 1957 ) adalah seorang politisi Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) dari tahun 2021 sampai 2024. Ia telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Diet (Parlemen Nasional Jepang) sejak tahun 1993. Kishida sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang pada tahun 2012 sampai 2017 serta sebagai penjabat Menteri Pertahanan pada tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai 2020, ia juga menjadi ketua Konsil Riset Kebijakan LDP.
.jpg)
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
Lahir dari keluarga politik, Kishida menghabiskan sebagian masa kecilnya di Amerika Serikat, dan bersekolah dasar di Kota New York. Setelah memulai karirnya di dunia finansial, Kishida masuk ke dalam dunia politik dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari LDP pada pemilihan umum tahun 1993. Kishida ditunjuk sebagai Menteri Negara untuk Urusan Khusus dalam kabinet Shinzo Abe dan Yasuo Fukuda dari 2007 sampai 2008. Kishida ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Jepang pada 2012 setelah Abe memperoleh kembali jabatan sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum tahun 2012; dia menjabat selama lima tahun dan menjadi Menteri Luar Negeri Jepang terlama dalam sejarah Jepang. Kishida mengundurkan diri dari kabinet Abe pada 2017 untuk memimpin Konsil Riset Kebijakan LDP. Kishida juga mulai memimpin faksi dalam LDP yang lebih moderat, Kōchikai, pada tahun 2012 setelah mundurnya pemimpin faksi Makoto Koga, posisi ini dia jabat sampai pengunduran dirinya pada tahun 2023. Sejak lama digadang sebagai calon potensial perdana menteri, Kishida akhirnya mengikuti pemilihan calon presiden LDP 2020, tapi kalah dari Yoshihide Suga. Dia kembali mengikuti pemilihan ketua partai di tahun 2021, dan kali ini menang terhadap lawannya, Taro Kono, di ronde kedua pemilihan. Kishida diresmikan sebagai perdana menteri oleh Diet empat hari kemudian pada 4 Oktober 2021.
Setelah disahkan sebagai perdana menteri, Kishida menyatakan bahwa periode pemerintahannya akan mengejar "model baru kapitalisme" dengan mengimplementasikan kebijakan redistributif baru yang ditujukan untuk menaikkan upah dan memperbanyak kelas menengah. Di masa jabatannya, terjadi pembalikkan kebijakan ekonomi deflasioner yang telah berlangsung berdekade-dekade lamanya, dengan Jepang mengalami kenaikan upah tertingginya dalam 30 tahun, didorong oleh kenaikan catatan upah yang dicapai melalui negosiasi upah tahunan. Dia membawa LDP meraih kemenangan pada pemilihan umum 2021 dan pemilihan anggota Dewan Penasihat, meskipun dengan sedikit penurunan suara mayoritas. Dia mengawasi pembubaran Gereja Unifikasi (UC) di Jepang setelah pembunuhan mantan perdana menteri Shinzo Abe pada 2022 dan pembubaran faksinya Kōchikai, serta Seiwakai dan Shisuikai setelah kasus korupsi suap besar di partainya. Di masa jabatannya juga terjadi pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik pada tahun 2023. Ia merombak kabinetnya dua kali, pada Agustus 2022 untuk mengeluarkan anggota kabinet yang terafiliasi dengan UC dan pada September 2023 untuk mengeluarkan anggota kabinet yang terkait dengan skandal uang suap.
Dalam hal kebijakan asing, dirinya melanjutkan memperkuat Dialog Keamanan Kuadrilateral dan kerja sama yang erat dengan NATO untuk mencapai strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka, menandatangani pakta trilateral Amerika-Jepang-Korea pada tahun 2023, membentuk pakta keamanan dengan Inggris, Australia, dan Filipina, dan mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan. Pada tahun 2022 dia memerintahkan kabinet untuk meningkatkan anggaran militer Jepang sebesar 65% pada tahun 2027, peningkatan anggaran pertahanan paling signifikan dalam dekade-dekade terakhir. Kishida merespon invasi Rusia ke Ukraina dengan menjadi negara Asia pertama yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan Belarusia dan mengizinkan pemberian bantuan sipil kepada Ukraina. Ia selamat dari percobaan pembunuhan pada 15 April 2023 ketika sedang menyampaikan pidato kampanye.
Akhir masa jabatan Kishida ditandai oleh kesulitan untuk bangkit kembali dari angka kepuasan terendah sebagai akibat skandal uang suap LDP. Pada 14 Agustus 2024, Kishida mengumumkan bahwa ia akan turun dari jabatannya sebagai ketua partai LDP, dan tidak mencalonkan diri kembali di bulan September. Pada pemilihan pemimpin LDP, Kishida awalnya mendukung Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, kemudian di ronde kedua dia mengarahkan suaranya untuk Shigeru Ishiba yang mengalahkan Sanae Takaichi untuk menjadi pemimpin partai dan perdana menteri selanjutnya.
Remove ads
Kehidupan awal dan pendidikan
Ringkasan
Perspektif
Kishida lahir dari keluarga politikus di Shibuya, Tokyo pada 29 Juli 1957.[1][2][3] Ayahnya, Fumitake Kishida (岸田文武) adalah pejabat pemerintahan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri serta direktur dari Agensi Perusahaan Kecil dan Menengah.[4] Karena keluarga Kishida berasal dari Hiroshima, setiap musim panas keluarganya kembali berkunjung ke sana. Banyak anggota keluarga Kishida yang tewas akibat bom atom, dan Fumio pun bertumbuh dengan mendengarkan banyak cerita dari para korban-korban bom atom yang selamat.[5] Ayahnya, Fumitake, dan kakeknya, Masaki Kishida, adalah mantan politisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[3] Mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Yoichi Miyazawa adalah saudara sepupunya,[6][7] dan mantan perdana menteri Jepang Kiichi Miyazawa, adalah saudara jauhnya.[3]
Kishida pertama kali menjalani sekolah dasar di P.S. 020 John Bowne di Flushing Queens dan kemudian di P.S. 013 Clement C. Moore di Elmhurst Queens, New York, karena ayahnya menjalani penempatan kerja di AS saat itu.[8] Ia juga bersekolah di Sekolah Dasar Kōjimachi dan Sekolah Menengah Pertama Kōjimachi. Kishida lulus dari Akademi Kaisei, di mana ia bermain dalam tim baseball.[9]
Setelah mengalami penolakan beberapa kali dari Universitas Tokyo, Kishida mempelajari ilmu hukum di Universitas Waseda dan lulus pada tahun 1982.[2][9] Di Waseda, ia berteman dengan politisi di masa depan, Takeshi Iwaya.[10][11]
Remove ads
Karier politik
Ringkasan
Perspektif
Setelah bekerja di Bank Kredit Jangka Panjang Jepang (saat ini telah tutup) dan kemudian sebagai sekretaris terhadap Fumitake Kishida, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 1987,[12] Kishida terpilih untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum tahun 1993, mewakili distrik Hiroshima ke-1.[13]
Pada November 2000, ketika popularitas mantan Perdana Menteri Yoshirō Mori sedang menurun akibat berbagai blunder yang terjadi, Ketua Kōchikai, Koichi Kato, dan Ketua Kinmirai Seiji Kenkyūkai, Taku Yamasaki, mencoba untuk melawan Kabinet atau meloloskan mosi in absentia melalui mosi tidak percaya dalam Kabinet yang diajukan oleh partai oposisi; yang dikenal sebagai Pemberontakan Kato (加藤の乱). Saat itu, Kishida menandatangani petisi dukungan terhadap Kato dan absen selama pengambilan suara. Namun, setelah Pemberontakan Kato gagal, ia bergabung dengan faksi anti-Kato, Horiuchi (新財政研究会).[14]
Pada tahun 2001, Kishida menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan, Kultur, Olahraga, Sains dan Teknologi dalam Kabinet Koizumi pertama. Dalam Kabinet Reformasi Abe pertama, dia menjabat sebagai Menteri Negara untuk Misi Khusus (内閣府特命担当大臣, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, kehidupan nasional, peresmian ulang, kebijakan sains dan teknologi, dan reformasi peraturan wilayah Okinawa dan Utara).[15][16] Dalam Kabinet Yasuo Fukuda, dia tetap menjabat sebagai Menteri Negara untuk Misi Khusus (bertanggung jawab untuk perlindungan, kehidupan nasional, kebijakan sains dan teknologi, dan reformasi peraturan Okinawa dan Wilayah Utara).[17][18]
Kishida menjabat sebagai Menteri Urusan Okinawa dari 2007 sampai 2008, pertama di Kabinet Abe dan kemudian di kabinet Fukuda.[19] Dia ditunjuk sebagai menteri negara yang bertanggung jawab untuk urusan konsumer dan keamanan pangan dalam kabinet mantan perdana menteri Yasuo Fukuda pada 2008.[3] Kishida juga menjadi menteri negara yang bertanggung jawab terhadap sains dan teknologi di kabinet Fukuda.[19]
Kishida dekat dengan Makoto Koga, pemimpin faksi Kōchikai, salah satu faksi tertua di dalam LDP, dan dia memperoleh kontrol terhadap faksi ini pada Oktober 2012 setelah Makoto Koga mengumumkan dirinya pensiun dari dunia politik.[3]
Pemerintahan Abe
Menyusul kemenangan Partai Demokratik Liberal pada pemilihan umum 2012, Kishida diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang pada Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe pada 26 Desember 2012.[13][20] Dirinya menjadi menteri luar negeri terlama pasca perang, melebihi Shintaro Abe, ayah dari Perdana Menteri Shinzo Abe.[21] Sebagai menteri luar negeri, dirinya membantu mengatur kunjungan bersejarah Presiden AS Barack Obama ke Hiroshima pada Mei 2016, dan dia menjadi pusat perhatian pada 2017 ketika dia tampil bersama komedian Piko Taro untuk mempromosikan program Perserikatan Bangsa-Bangsa.[10]
Dirinya tidak menyukai penunjukan Toshihiro Nikai sebagai sekretaris jenderal oleh Abe di tahun 2016 yang berlawanan dengan keinginan dari faksi Kishida, yang dilihat sebagai sebuah percobaan dalam menghambat perubahan generasi dalam LDP.[22]
Pada 2017, Kishida mundur dari kabinet untuk mengambil alih kursi kepemimpinan Konsil Riset Kebijakan LDP, sebuah posisi yang secara tradisional dilihat sebagai sebuah batu pijakan untuk mencapai posisi kepemimpinan partai.[23][24] Dirinya mengambil posisi ini guna meningkatkan kesempatan yang ia miliki untuk menggantikan Abe, karena posisi sebagai menteri luar negeri memiliki pengaruh yang relatif kecil dalam partai.[21] Pada 28 Juli 2017, setelah pengunduran diri Tomomi Inada, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jepang dalam waktu singkat.[25]
Kishida mempertimbangkan untuk maju dalam pemilihan presidensial LDP 2018, tapi ia dibujuk oleh Abe untuk tidak maju dalam pemilihan, dengan sebuah pesan bahwa di kemudian hari, Abe akan mendukung Kishida sebagai pengganti dirinya.[26] Pada pertengahan tahun 2020, beberapa perumus hukum LDP senior telah memindahkan dukungan mereka dari Kishida ke Ketua Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga. Deputi Perdana Menteri Tarō Asō juga populer akibat pemberian pembayaran stimulus ke rumah tangga-rumah tangga selama pandemi COVID-19.[27] Kishida maju dalam pemilihan presidensial LDP 2020 tapi kalah dari Suga, yang menjadi perdana menteri;[28] Kishida tidak ditawari jabatan dalam kabinet Suga, walaupun faksinya memperoleh dua kursi kabinet.[29]
Remove ads
Perdana Menteri Jepang (2021–2024)
Ringkasan
Perspektif
.jpg)
Setelah pengumuman dari Yoshihide Suga pada 3 September 2021 bahwa ia akan mengundurkan diri, menyusul rendahnya nilai persetujuan akan pemerintahannya (dalam satu titik di bawah 30%), dan gelombang baru infeksi COVID-19, Kishida dan Tarō Kōno dari faksi Shikōkai berada dalam urutan teratas untuk menggantikan dirinya.[30] Keputusan Suga untuk tidak mengikuti pemilihan ulang sebagai ketua LDP memicu pemilihan pemimpin lainnya pada September, hanya setahun lebih sedikit setelah pemilihan sebelumnya di tahun 2020. Sepanjang proses pemilihan, Kono sangat dijagokan untuk memenangi pemilihan karena ia selalu menduduki peringkat pertama sepanjang berbagai survei suara LDP, dan ia menerima dukungan dari Suga dan pihak-pihak lain.[31]
Pada 29 September 2021, Kishida mengalahkan Tarō Kōno dalam pemilihan lanjutan untuk menjadi pemimpin dari partai penguasa Partai Demokrat Liberal (LDP) dan menggantikan pemimpin partai saat itu Yoshihide Suga. Ia menerima total suara 257 (60,19%), dari 249 anggota parlemen dan delapan anggota partai, untuk menjadi Perdana Menteri Jepang selanjutnya.[32]
Pemilihan umum 2021 dan Kabinet Kedua
Kabinet Pertama Kishida mulai menjabat pada 4 Oktober 2021 dan tersusun dari 21 anggota, meliputi 13 anggota yang bergabung dengan Kabinet untuk pertama kalinya serta 2 orang veteran, Toshimitsu Motegi dan Nobuo Kishi, yang mempertahankan posisi mereka masing-masing di kabinet sebelumnya di bawah kepemimpinan Suga;[33] ia juga menjadi perdana menteri LDP pertama dari Kōchikai dalam hampir tiga dekade, sejak pengunduran diri Kiichi Miyazawa pada 1993.[34][35] Di hari yang sama, Kishida mengumumkan ia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 31 Oktober 2021.[36] Kishida memberikan pidato pertamanya sebagai perdana menteri pada 8 Oktober 2021, di mana ia berjanji akan memerangi dan mengakhiri pandemi COVID-19 di Jepang serta mengumumkan langkah-langkah untuk melawan ancaman-ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.[37]
Pada pemilihan umum Jepang 2021, Kishida berhasil mempertahankan posisi perdana menteri, walaupun LDP kehilangan 25 kursi.[38][39] Ia membentuk Kabinet Kishida Kedua, mengganti Toshimitsu Motegi dengan Yoshimasa Hayashi sebagai Menteri Luar Negeri; Motegi menjadi Sekretaris Jenderal partai.[40]
Kebijakan domestik
Ekonomi
Masa jabatan Kishida diwarnai dengan pembalikan kebijakan ekonomi deflasioner yang sudah berlangsung berdekade-dekade lamanya, dengan Jepang mengalami pertumbuhan upah tertingginya dalam 30 tahun terakhir, yang didorong oleh peningkatan upah yang dicapai melalui negosiasi upah tahunan.[41][42]
Pada Desember 2022, Kishida menginstruksikan pemerintahannya untuk meningkatkan "pengeluaran nasional terkait keamanan" ke 2 persen dari GDP Jepang, sambil meningkatkan dana pertahanan dari 5,4 triliun yen ($40 milyar) di tahun 2022 menjadi 8,9 triliun yen ($66 milyar) di tahun 2027, naik sebesar 65%. Hal ini akan menyebabkan total pengeluaran menjadi sekitar 43 triliun yen ($321 milyar) antara 2023 dan 2027, naik sebesar 56% dari 2019 ke 2023.[43]
Di tengah relaksasi kebijakan COVD-19 di musim semi 2022, Kishida melanjutkan penerimaan pekerja asing ke dalam Jepang, namun tidak sampai mereformasi kebijakan imigrasi negara.[44]
Target upah minimum pemerintah sebesar ¥1.500 pada pertengahan tahun 2030-an dipertanyakan oleh para ekonom, yang berpendapat bahwa faktor-faktor makroekonomi tertentu yang dapat menghambat tercapainya target ini.[45]
Kishida menunjuk Kazuo Ueda sebagai Gubernur Bank Jepang pada April 2023, yang menyatakan bahwa ia berencana untuk melanjutkan kebijakan moneter ultra mudah yang diperkenalkan oleh gubernur sebelumnya, Haruhiko Kuroda.[46] Beberapa minggu sebelum perombakan kabinet ia selanjutnya, Kishida menyatakan bahwa ia ingin menaikkan upah minimum per jam di Jepang menjadi sekitar ¥1.500 ($10,29) pada tahun 2030.[47]
Pada tahun 2023, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi bahwa Jerman akan menggeser Jepang sebagai negara dengan ekonomi terkuat nomor 3 di dunia. [48]
Perawatan anak
Kishida menetapkan perawatan anak sebagai prioritas kepemimpinannya untuk tahun 2023. Dirinya menekankan potensi konsekuensi dari kemiskinan anak dan penurunan angka kelahiran, dan menyatakan bahwa pemerintahnya akan meningkatkan manfaat moneter anak yang diberikan kepada para orang tua.[49] Kishida mengumumkan sebuah rencana untuk menggandakan dana negara terkait anak pada Juni 2023, dan memerintahkan para menteri pemerintahan untuk membuat rencana-rencana perawatan anak pada akhir Maret 2023.[50][51]
Kishida mendirikan Agensi Anak dan Keluarga pada 1 April 2023 untuk menjadi badan administratif di dalam Kantor Kabinet untuk mengatasi masalah-masalah terkait kesejahteraan anak.[52] Hal ini meliputi akses terhadap penitipan anak, pemberian tunjangan anak, perlawanan terhadap kemiskinan anak, pencegahan penyiksaan anak dan bunuh diri anak, perundungan siber, dan dukungan untuk anak-anak dengan disabilitas, di mana semua ini dipegang oleh agensi pemerintah yang berbeda-beda. Pada 1 Juni, pemerintah Jepang mengalokasikan dana sebesar ¥3,5 trilyun per tahunnya untuk perawatan anak.[53]
Angka kemiskinan anak Jepang turun menjadi 11,5 persen pada 2022. UNICEF menempatkan Jepang di urutan kedelapan di antara 39 negara-negara maju (OECD) dalam mengatasi masalah kemiskinan anak pada 2023.[54] Respon media terhadap kebijakan perawatan anak Kishida beragam, jurnalis The Guardian, Justin McCurry, mengkritik kebijakan-kebijakan ini sebagai kebijakan yang tidak efektif untuk meningkatkan angka kelahiran Jepang.[55]
Respon terhadap COVID-19 varian Omicron
Dari 30 November 2021 sampai 7 Mei 2023, Jepang mengonfirmasi kasus pertama infeksi COVID-19 varian Omicron, yang ditemukan di Afrika Selatan. Kasus-kasus awal Omicron utamanya berasal dari kedatangan-kedatangan dari luar negeri sampai akhirnya terjadi transmisi.[butuh rujukan]
.jpg)
Pada Desember 2021 di tengah-tengah penyebaran varian Omicron variant di seluruh dunia, Perdana Menteri Jepang Kishida mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pengetatan restriksi terhadap para pelancong internasional, dengan beberapa pemerintah memberlakukan larangan berpergian sepenuhnya untuk menghambat transmisi penyakit. Pada Januari 2022, Kishida mengimbau warga Jepang untuk memperoleh vaksinasi sebanyak tiga atau empat kali di tengah-tengah masuknya negara Jepang ke dalam gelombang pertama infeksi virus COVID-19 pre-dominan Omicron, walaupun pemberlakuan status darurat dan larangan-larangan yang baru cenderung tidak memungkinkan untuk mengatasi rekor kenaikan infeksi COVID-19 untuk saat ini.[butuh rujukan]
Pada 21 Agustus 2022 di tengah-tengah kenaikan infeksi Omicron kedua, dilaporkan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida mendapatkan hasil pemeriksaan positif terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan dirinya mengalami gejala-gejala "yang sangat ringan". Pada 22 Agustus, dalam wawancara daring dengan kantor berita, Perdana Menteri Kishida akan melaksanakan tugas-tugas resminya (saat berada dalam karantina) secara jarak jauh dari kediaman resmi Perdana Menteri. Namun, dirinya menekankan bahwa "Saya akan tetap bekerja jarak jauh sambil menjalani pengobatan medis. Saya juga akan menghadiri pertemuan-pertemuan kabinet secara daring. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan di politik nasional." Setelah menyelesaikan masa pemulihan dirinya dari infeksi varian Omicron pada 31 Agustus, Kishida memasuki Kantor Perdana Menteri dan kembali melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung.[butuh rujukan]
Pada September 2022, Perdana Menteri Jepang Kishida mengumumkan bahwa beberapa negara akan dibebaskan dari kewajiban visa sejak 11 Oktober, sebuah langkah untuk membuka kembali perjalanan internasional setelah restriksi batas negara akibat pandemi. Sebelum pandemi, Jepang tidak mewajibkan visa turis untuk 68 negara dan kawasan.[butuh rujukan]
Pada Januari 2023 di tengah-tengah infeksi Omicron ketiga, Perdana Menteri Jepang Kishida mengumumkan bahwa pemerintah berjanji untuk menurunkan status COVID-19 ke penyakit Kelas 5, setingkat dengan influenza musiman, sebuah langkah yang dapat membawa pergeseran besar dalam restriksi berpergian terkait pandemi yang telah diberlakukan selama sekitar tiga tahun. Namun, pada 13 Maret, pemerintahan Kishida mengakhiri himbauan kepada warga untuk menggunakan masker di kawasan publik, sebiah kebijakan yang diinisiasi untuk melawan penyebaran varian Omicorn dan subvarian turunannya.[56] Pada 27 April, Menteri Kesehatan Kabinet Kishida Katsunobu Katō mengumumkan bahwa pemerintah akan menurunkan klasifikasi COVID-19 menjadi setara dengan "flu musiman" pada pertengahan malam 8 Mei.[57] Terkait kebijakan-kebijakan COVID-19, Kato mengatakan pada konferensi pers bahwa varian Omicron dan subvariannya menyebabkan penyakit dan kematian yang lebih ringan (dalam periode 16 bulan pertama) dibandingkan dengan strain sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran mengenai peningkatan risiko kesehatan masyarakat. Sebagai akibatnya, pengumuman kasus-kasus Omicron COVID-19 harian akan resmi diakhiri, meskipun laporan kesehatan masyarakat akan disederhanakan menjadi pengumuman mingguan berdasarkan pada informasi-informasi dari institusi medis yang ditunjuk.
Respon media terhadap ambruknya sistem kesehatan Okinawa
Respon media terhadap kebijakan COVID Kishida beragam; Mainichi Shimbun mengingatkan bahwa penurunan klasifikasi COVID dapat menyebabkan "ambruknya" sistem kesehatan Okinawa selama masa meningkatnya kasus di Juni 2023.[58]
Pelepasan air radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima
Pada April 2021, pemerintahan Yoshihide Suga, perdana menteri sebelum Kishida, mengumumkan bahwa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) akan mulai melepaskan air simpanan yang telah diberi perlakuan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima yang telah dibongkar ke laut, sebuah proses yang akan membutuhkan waktu selama 30 tahun.[59] Pemerintahan Kishida mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap melanjutkan pelepasan air ini pada Agustus 2023.[60] Melanjutkan proses pelepasan air, pemerintahan Kishida mencapai kesepakatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) terkait kadar tritium dalam air yang tersimpan yang akan dilepaskan, dan menerima laporan komprehensif yang memastikan keamanan dari operasi ini dari Rafael Grossi, Sekretaris Jenderal IAEA, pada Juli 2023.[61] Selanjutnya pada bulan Agustus, Grossi mengemukakan bahwa kadar tritium dalam air yang akan dilepaskan berada jauh di bawah standar keamanan yang direkomendasikan IAEA, dan mengonfirmasi bahwa air tersebut tidak mengandung racun.[62] Sebelum pembuangan air, Kementerian Lingkungan Hidup mengonfirmasi bahwa standar IAEA telah diikuti, dan kadar tritium radioaktif dalam air akan tetap berada di bawah kadar regulasi dilusi IAEA.[63] TEPCO mengumumkan bahwa proses pembuangan telah dimulai pada 24 Agustus 2023, memulai proses pelepasan air. Tidak ada kekeliruan yang dilaporkan saat proses pelepasan.[64]
Setelah pengumuman pelepasan air, terdapat umpan balik positif dan negatif baik dari dalam Jepang sendiri maupun internasional. Organisasi-organisasi domestik, seperti National Federation of Fisheries Cooperative Associations, menentang rencana ini.[60] Kritikan paling tajam dari luar negeri datang dari Tiongkok, yang menentang rencana pembuangan air ini. Pemerintah pusat Tiongkok segera mengeluarkan larangan terhadap seluruh produk ikan asal Jepang, di mana Tiongkok merupakan pasar ekspor ikan terbesar Jepang.[65] Tiongkok sangat dikritik atas keputusannya menjatuhkan larangan, dan juga dituduh sebagai hipokrit dan menyebarkan infromasi palsu, karena sebelumnya mereka pernah melepaskan air buangan reaktor nuklir yang mengandung tritium dalam kadar yang jauh lebih tinggi.[66] Dalam beberapa hari setelah pelepasan air, banyak telepon terkait pelepasan air datang dari para pengguna bahasa Tiongkok yang sifatnya melecehkan orang-orang, perusahaan-perusahaan, dan agensi-agensi pemerintah di Jepang.[67] Kishida mengatakan bahwa telepon-telepon tersebut "sangatlah tidak terpuji", dan meminta Tiongkok agar pemerintahannya memerintahkan masyarakatnya untuk menghentikan telepon-telepon yang sifatnya melecehkan.[68] Telepon-telepon ini datang seiring dengan protes yang terjadi di Tiongkok serta Korea Sealtan dan Jepang.[69] Kementerian Luar Negeri mengeluarkan himbauan berpergian yang meminta para masyarakat Jepang untuk berhati-hati selama di Tiongkok, mengutip terjadinya eskalasi pelecehan dan protes yang kasar. Sanae Takaichi, Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi, mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia sebagai respon terhadap larangan impor yang diberlakukan oleh Tiongkok.[70] Amerika Serikat menekankan dukungannya kepada pelepasan air; Duta Besar Amerika Rahm Emanuel bahkan melakukan kunjungan ke Fukushima dan memakan makanan laut untuk menunjukkan dukungannya.[71] Di Korea Selatan, terjadi berbagai protes menentang keputusan pelepasan air. Walaupun begitu, pemerintah Korea Selatan sendiri tidak menentang rencana ini, dan Presiden Yoon juga memakan makanan laut dari Fukushima untuk meyakinkan pihak lain bahwa makanan dari laut ini aman.[72]
Selama tahap awal pelepasan air, Kementerian Lingkungan melakukan sejumlah tes untuk menguji kadar tritium dalam air serta ikan, dan menyatakan bahwa kadar tritium yang ditemukan tetap rendah.[73] Efek dari pelepasan air terhadap pasar ikan diperkirakan berat, dan Kishida berjanji untuk mendukung pasar-pasar ikan lokal secara finansial.[74] Pada 30 Agustus, Kishida, bersama dengan tiga menteri kabinet, memakan sashimi ikan dari Fukushima di depan publik sebagai usaha untuk menghilangkan ketakutan akan kontaminasi radioaktif.[75] Dia menyebut makanan yang dimakannya sebagai "aman dan lezat".[76]
Kebijakan luar negeri
Dalam rangka sejalan dengan kebijakan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka, Kishida mengunjungi negara-negara Kuad seperti India dan Australia untuk memastikan status quo dalam region tetap tidak berubah.[77] Kishida juga mengunjungi negara-negara di Eropa, juga Kanada dan Amerika Serikat, dengan Jepang menjadi tuan rumah pertemuan G7 ke-49 pada Mei 2023.[78] Kishida mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, dan mengunjungi Kyiv dalam sebuah perjalanan bersejarah.[79] Pada November 2022, ia menuduh Tiongkok melanggar kekuasaan Jepang di Laut Cina Timur dan mengkritik persekusi terhadap Uighur di Tiongkok terhadap kaum minoritas Uighur di provinsi Xinjiang.[80] Kishida mendukung usaha Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar.[81] Kishida menghadiri pertemuan NATO 2022 dan 2023 di Spanyol dan Lithuania.[82]
Pada Oktober 2023, Kishida mengutuk aksi Hamas selama perang Gaza dan menunjukkan dukungannya kepada Israel dan hak Israel untuk membela negaranya.[83] Pada April 2024, ia juga mengutuk serangan Iran di Israel.[84]
Pertahanan dan G7
![Thumb](#/media/Berkas:20230521g7summit_session8_"Ukraine"_03.jpg)
Di awal masa jabatannya sebagai perdana menteri, Kishida dipandang memiliki kebijakan luar negeri yang menghindari konflik dan tidak antusias akan merevisi konstitusi pasifis Jepang.[85][86] Mengikuti filosofi politik faksi dirinya sendiri, Kishida menjanjikan sebuah "diplomasi humanis" berdasarkan pada Konstitusi Perdamaian, aliansi Jepang-AS, dan Tentara Bela Diri Jepang dan ia akan mengusahakan penguatan hubungan Jepang-AS dan mempromosikan strategi Indo-Pasifik bebas dan terbuka (FOIP) sambil menyeimbangkan kekuatan politik dan kehadiran militer Tiongkok dalam kawasan.[86] Terkait pengaruh Tiongkok terhadap Taiwan dan Hong Kong, Kishida menyatakan bahwa Selat Taiwan mungkin menjadi "masalah diplomatik besar berikutnya" setelah "supresi Tiongkok terhadap Hong Kong" dan Jepang harus mengusahakan kerjasama yang lebih besar dengan Taiwan.[87][88]
Pada Mei 2022, Kishida berjanji untuk meningkatkan pengeluaran militer Jepang dengan target mencapai tingkat target NATO yaitu 2% dari PDB.[89] Setelah pengumuman resolusi ini oleh kabinet, Kishida memulai tur anggota Grup Tujuh pada Januari 2023. Kishida pertama bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 9 Januari 2023.[90] Sehari setelahnya, ia bertemu dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan menyetujui sebuah "kerjasama strategis".[91] Pada 11 Januari 2023, Kishida bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di London, di mana keduanya menandatangani pakta pertahanan bersama.[92] Keesokan harinya, Kishida bertemu dengan Perdana Menteri Justin Trudeau di Ottawa untuk berdiskusi soal perdagangan dan masalah-masalah lainnya.[93] Pada 13 Januari, Kishida mengunjungi Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington, D.C.;[94] sehari sebelumnya Menteri Urusan Luar Negeri Jepang dan Menteri Pertahanan Jepang bertemu dengan para menteri Amerika Serikat dari bidang yang sama dengan mereka, di mana mereka memastikan bahwa aliansi Jepang-Amerika Serikat tetaplah tidak berubah.[95]
Pada 2023, Jepang mengetuai Grup Tujuh, dengan pertemuan G7 ke-49 diselenggarakan di Prefektur Hiroshima pada bulan Mei tahun itu.[96] Sebagai tuan rumah, Kishida mengundang berbagai pemimpin dari "Global South", meliputi Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính dan Perdana Menteri India Narendra Modi, di antara yang lain.[97][98] Dengan latar belakang invasi Rusia ke Ukraina, Kishida juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.[99] Pada 19 Mei 2023, Kishida dan pemimpin-pemimpin G7 lainnya mengunjungi Taman Monumen Perdamaian Hiroshima, di mana mereka memberikan penghormatan mereka dan mengunjungi museum di sana.[100] Hari itu, para pemimpin juga mengeluarkan pernyataan gabungan akan Ukraina, dan menekankan dukungan mereka terhadap Ukraina dan penegakkan hukum.[101] Pertemuan ini ditutup pada 21 Mei, dan pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kesuksesan oleh Kishida.[102][103][104]
Pada April 2024 sebuah perubahan dalam kebijakan pertahanan didokumentasikan oleh Takeo Akiba dalam Washington Post sebagai sebuah "pergeseran epik dalam postur pertahanan Jepang". Penasihat keamanan nasional Kishida mengatakan bahwa Jepang "berada dalam lingkungan keamanan terburuknya sejak Perang Dunia II", dan sebagai akibatnya beberapa inisiatif besar telah diciptakan, seperti Strategi Keamanan Nasional Desember 2022. Kishida, yang mengunjungi Presiden Biden di Washington pada saat itu, telah memandang Maret 2024 "upaya yang diperlukan untuk menghabiskan 2 persen dari produk domestik bruto pada pertahanan, naik dari 1,2 persen" pada 2022.[105]
Kabinet Kishida telah "melonggarkan batasan militer tradisional dan memperkuat kemampuan pertahanannya," dan pada Juli 2024 mengumumkan pembentukan komando operasional gabungan AS-Jepang, dengan tujuan agar kedua militer dapat bekerja "secara mulus".[106] Kabinetnya telah melonggarkan restriski militer, dengan menyetujui penjualan senjata ke luar negeri, dan merevisi aturan transfer peralatan dan teknologi untuk memungkinkan senjata-senjata "dapat dijual ke negara-negara lain selain negara-negara partner".[107] Pada bulan Juli, Kishida menyatakan untuk memperkuat koordinasi dengan NATO, termasuk mengadakan latihan bersama Eropa-Atlantik.[108]
Pada Agustus 2024, Kishida menghimbau para pejabat LDP "untuk melanjutkan diskusi soal reformasi konstitusi," menyatakan bahwa peran JSDF adalah "hal paling penting untuk negara".[109]
Invasi Rusia terhadap Ukraina
Pada 24 Februari 2022, setelah dimulainya invasi Ukraina oleh Rusia, Kishida bergabung bersama dengan pemimpin-pemimpin negara G7 dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Russia. Sanksi yang diajukan Kishida sifatnya lebih keras dibandingkan dengan sanksi simbolik yang dijatuhkan oleh pemerintahan Shinzo Abe terhadap Rusia atas aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014. Pemimpin Partai Demokrat Liberal takut jika respon yang diberikan oleh Jepang terhadap invasi ini lemah akan berakibat pada kurangnya dukungan dan sekutu-sekutu Eropa berkaitan dengan potensi serangan Tiongkok terhadap Taiwan.[110] Pada Maret 2022, Kishida mengumumkan bahwa Jepang akan menerima pengungsi Ukraina.[111]
Pada Desember 2022, pemerintahan Kishida mengumumkan peningkatan pengeluaran militer sebesar $320 milyar, salah satunya akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.[112][113] Pada 14 Januari 2023, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev meminta Kishida untuk melakukan "seppuku" setelah dirinya dan Joe Biden memperingatkan Rusia soal penggunaan senjata nuklir di Ukraina.[114]
Pada Februari 2023, Kishida mengatakan Jepang akan memberikan bantuan kepada Ukraina sekitar $5,5 milyar selama invasi.[115] Kishida mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke dalam pertemuan virtual para pemimpin G7, yang dilakukan pada 24 Februari 2023, peringatan setahun pertama invasi Ukraina oleh Rusia. G7 mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan "tindakan ekonomi terkoordinasi baru" dalam usaha mendukung Ukraina.[116] Kishida merupakan pemeimpin G7 terakhir yang mengunjungi Kyiv selama invasi; tekanan terhadap dirinya untuk melakukan kunjungan meningkat setelah kunjungan Biden pada Februari 2023.[117] Pada 21 Maret 2023, Kishida mengunjungi Ukraina dan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.[118] Kishida juga mengunjungi Bucha di Oblast Kyiv, titik pembantaian massal yang dilakukan oleh Rusia.[119] Kishida memperoleh pujian atas kunjungan ini, dan berkata bahwa ia "sangat marah atas kejahatan yang terjadi".[120] Pada Mei 2023, Jepang mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan 100 kendaraan militer kepada militer Ukraina.[121] Kishida memimpin para pemimpin G7 dalam mengumumkan deklarasi bersama dukungan kepada Ukraina, selama pertemuan Vilinius 2023 untuk NATO.[122]
Indonesia
Pada 27 Juli 2022, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada hari Rabu ia dan Presiden Joko Widodo telah setuju dalam pembicaraan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk energi dan keamanan maritim. Reuters melaporkan bahwa Jepang juga setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 43,6 milyar yen ($318,25 juta) kepada Indonesia untuk digunakan dalam proyek infrastruktur dan pencegahan bencana. Pada awal pertemuan di Tokyo, Kishida memberitahu Jokowi bahwa Jepang berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk merealisasikan kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka, sebuah visi yang Jepang kejar di tengah-tengah kebangkitan Tiongkok. Sementara itu, Jokowi menyampaikan rasa dukacitanya atas kematian mantan Perdana Menteri Shinzo Abe di awal bulan ini, mengatakan bahwa mantan perdana menteri tersebut membantu mengembangkan hubungan bilateral ke kerja sama strategis.[123]
Pada 14 November 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pujiannya atas dukungan Jepang untuk kepemimpinan Indonesia di G20 serta proyek-proyek konkret lainnya yang telah dibentuk. PM Kishida juga memuji Jokowi atas sambutannya ke pertemuan sisi sebelum implementasi Pertemuan G20 yang akan diselenggarakan 15–16 November. Terkait peringatan ke-65 tahun hubungan antara Jepang dan Indonesia di tahun 2023, Kishida percaya bahwa kerja sama antara kedua negara akan terus menguat.[124]
Remove ads
Penghargaan
Belanda :
Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau (29 Oktober 2014)[125]
Spanyol :
Knight Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic (31 Maret 2017)[126]
Paraguay :
Grand Cross of the National Order of Merit (3 Mei 2024)[127]
Ukraina :
1st Class of the Order of Prince Yaroslav the Wise (23 Agustus 2024)[128]
Referensi
Pranala luar
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads