Kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara. Hubungan tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia, di mana kepala negara adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara (yaitu Presiden) juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.

Definisi Kebijakan Luar Negeri

Berikut adalah beberapa definisi dan pengertian kebijakan luar negeri menurut para ahli.

1. Kombinasi beberapa tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk kelangsungan pertahanan dan kemakmurannya.^[1]
2. Politik luar negeri merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk eksistensinya.^[2]
3. Politik luar negeri merupakan hasil dari politik domestik suatu negara yang kemudian dinegosiasikan dalam politik internasional.^[3]