Kerajaan Gianyar

Kerajaan Gianyar adalah salah satu kerajaan di Pulau Bali yang secara resmi berdiri pada tanggal 19 April 1771 oleh Ida I Dewa Manggis Api atau Ida I Dewa Manggis Sakti Jorog setelah beliau dipilih menjadi penerus dari Kerajaan Sukawati dan mewarisi semua wilayah Sukawati. Dinasti yang memerintah kerajaan ini adalah Wangsa Manggis Kuning yang didirikan oleh Ida I Dewa Manggis Kuning, anak dari pasangan Sri Dalem Segening dan Ni Desak Ayu Gedong Artha, wangsa ini adalah turunan dari Sub Dinasti Sri Aji Kresna Kepakisan. Pada periode awal, kerajaan ini berada dalam perlindungan Raja Klungkung dan kerap berselisih paham dengan Kerajaan Bangli mengenai perbatasan. Pada akhir abad ke 19 sebuah pemberontakan terjadi yang mengakibatkan intervensi dari kerajaan-kerajaan Bali lainnya, kerajaan ini sempat berada diambang kehancuran dan kemudian secara formal meminta agar diakui menjadi bagian dari Hindia Belanda pada 1893 kepada Residen Bali-Lombok di Singaraja.^[1][2][3]

Pendirian

Pendiri Wangsa Gianyar adalah Ida I Dewa Manggis Kuning, anak dari raja Sri Dalem Seganing yang bertahta di Kerajaan Gelgel pada tahun 1583 - 1633 dan ibunya bernama Ni Desak Ayu Gedong Artha.

Pada awalnya I Dewa Manggis Kuning diminta untuk menjadi seorang penguasa di wilayah Nambangan (Badung) oleh Adipati Nambangan saat itu tetapi kemudian ia memilih berpindah dan berkuasa di Alas-Bun setelah menikahi I Gusti Ayu Pahang. Setelah itu ia menetap di desa Bengkel dan membuat istananya di bekas kediaman seorang pendeta sehingga dinamakan Gria Anyar (Kediaman Baru) lalu Gianyar.

Keturunannya kemudian mengabdi kepada Raja Sukawati dari Kerajaan Sukawati (1710 - 1771), tetapi setelah beberapa dekade karena sebuah konflik internal kerajaan ini tidak berlangsung lama, Raja Terakhir Sukawati kemudian mewariskan tahta dan wilayah kerajaannya kepada Ida I Dewa Manggis Api atau dikenal juga dengan nama Ida I Dewa Manggis Sakti Jorog dan secara resmi mendirikan Kerajaan Gianyar pada 19 April 1771 sebagai pewaris dari Kerajaan Sukawati, sementara itu anak-anak dari Raja Sukawati Terakhir kemudian mengabdi kepada Para Raja Gianyar.^[3]

Politik

Selama dekade pertama dan pertengahan Kerajaan Gianyar secara politik masih mengakui kekuasaan Kerajaan Klungkung sebagai yang Susuhunan Bali dan sebagian besar menuruti kehendak Para Raja Klungkung terutama pada politik luar negeri kerajaan. Kerajaan Gianyar sepanjang tahun kemudian sering terlibat konflik dengan Kerajaan Bangli mengenai batas wilayah kekuasaan.

Pada akhir abad ke-19 sebuah pemberontakan terjadi di Gianyar yang menyebabkan Raja Gianyar memutuskan untuk mengungsi ke Kerajaan Klungkung, melihat situasi politik Gianyar yang kurang stabil dan kekhawatiran Raja Klungkung akan datangnya intervensi Belanda maka Gianyar dianeksasi secara sepihak yang menyebabkan para penguasa lokal di Gianyar yang masih setia dengan Raja Gianyar melakukan pemberontakan balasan, keadaan semakin rumit setelah hadirnya pasukan dari Kerajaan Bangli pada konflik politik ini, secara panjang lebar peristiwa ini disebutkan dalam Lontar Uwug Gianyar.

Raja Gianyar kemudian meninggal dalam pengungsiannya di Satria, Klungkung. Sedangkan anaknya kemudian berhasil di pulangkan ke Gianyar untuk kembali menjadi penguasa disana dan dengan cepat berhasil dipengaruhi oleh para penguasa lokal di Kerajaan Gianyar untuk mendeklarasikan kembali kemerdekaan Kerajaan Gianyar tetapi keadaan mulai terhimpit setelah Kerajaan Badung dan Kerajaan Tababan memasuki theater konflik dengan mendukung junjungan mereka Dewa Agung Klungkung. Raja Gianyar kemudian menyurati Residen Bali-Lombok di Singaraja pada tahun 1893 untuk memasukan wilayah Gianyar kedalam Hindia Belanda yang terus dihalang-halangi oleh Kerajaan Klungkung.

Tahun 1903, Gianyar secara resmi diakui oleh Hindia Belanda menjadi bagian dari wilayah kekuasannya yang kedudukannya sejajar dengan Buleleng dan Jembrana dengan gelar Regent atau Bupati. Pada tahun 1929 seiring dengan kebijakan politik Baliseering Belanda kekuasaan dan gelar para raja Bali kemudian direstorasi dan diberikan memerintah wilayahnya secara Zelfbestuur (mandiri). Tahun 1950, Kerajaan Gianyar masuk ke dalam Republik Indonesia.^[3]

Daftar raja Gianyar

Artikel utama: Daftar Raja Bali

Daftar raja di Kerajaan Gianyar sebagai berikut:

• Ida I Dewa Manggis I Kuning (kepala desa Pahang)
• Ida I Dewa Manggis II Pahang (kepala desa Pahang) [anak Dewa Manggis Kuning]
• Ida I Dewa Manggis III Bengkel (kepala desa Bengkel) [anak Dewa Manggis Pahang]
• Ida I Dewa Manggis IV Jorog (Raja Gianyar c. 1771-1788) [anak Dewa Manggis Bengkel]
• Ida I Dewa Manggis V di Madya (c. 1788-1820) [anak Dewa Manggis Jorog]
• Ida I Dewa Manggis VI di Rangki (c. 1820-1847) [anak Dewa Manggis di Madya]
• Ida I Dewa Manggis VII di Satria (1847–1884; wafat 1891) [anak Dewa Manggis di Rangki]

Di bawah kekuasaan Klungkung 1884-1891

• Ida I Dewa Pahang | Ida Anake Agung Ring Gianyar (1891–1896) [anak Dewa Manggis di Satria]
• Ida I Dewa Manggis VIII (Dewa Gede Raka s.d. 1908) (1896–1912) [saudara Dewa Pahang]

Di bawah kekuasaan Hindia Belanda

• Ide Anak Agung Ngurah Agung (1913-1943) [anak Dewa Manggis VIII]
• Ide Anak Agung Gede Agung (1943–1946; wafat 1999) [anak IAA Ngurah Agung]
• Ide Anak Agung Gede Oka (1946–1950) [saudara IAA Gede Agung]

Gianyar bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950