Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri

Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ditandatangani di Paris, Prancis pada 20 Maret 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual.

Perjanjian ini juga menegakkan hak prioritas konvensi atau hak prioritas Konvensi Paris (hak prioritas Uni) yang menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama (di salah satu negara peserta) sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga menjadi peserta, asalkan pemohon mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan (untuk desain industri dan merek dagang) atau 12 bulan (untuk paten dan model utilitas) dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan.

Sejarah

Setelah konferensi yang dilakukan di Paris pada tahun 1880, Konvensi Paris ditandatangani pada tahun 1883 oleh 11 negara: Belgia, Brasil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss.

Perjanjian ini direvisi di Brussel, Belgia, pada 14 Desember 1900, di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada 6 November 1925, di London pada 2 Juni 1934, di Lisboa, Portugal pada 31 Oktober 1958, dan di Stockholm Swedia pada 14 Juli 1967, serta kemudian diamendemen pada 28 September 1979.

Negara peserta

Konvensi Paris hingga kini ditandatangani oleh 173 negara peserta,^[1] setelah Thailand menandatangani konvensi ini pada 2 Agustus 2008.^[2] Taiwan dan Kuwait tidak ikut dalam konvensi ini. Namun sesuai Pasal 27 Undang-Undang Paten Taiwan, Taiwan mengakui klaim prioritas dari negara-negara peserta Konvensi Paris.

Negara-negara peserta Konvensi Paris: Republik Afrika Tengah, Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Amerika Serikat, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belanda, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Republik Ceko, Chad, Chili, Tiongkok, Denmark, Jibuti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Filipina, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Khatulistiwa, Guinea-Bissau, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungaria, India, Indonesia, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Jordania, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Britania Raya, Kirgizstan, Kolombia, Komoro, Republik Demokrasi Kongo, Kongo, Republik Korea, Republik Rakyat Korea, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Republik Makedonia,^[3] Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Monako, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Qatar, Federasi Rusia, Rumania, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino, Sao Tome dan Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Siprus, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Republik Arab Suriah, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Tahta Suci, Tajikistan, Republik , erikat Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yaman, Yunani, Zambia, Zimbabwe

Mantan negara peserta: Negara Bebas Oranye 1899-31 Mei 1902 ^{[butuh rujukan]}

Administrasi

Konvensi Paris dikelola oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO)^[4] yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.^[5]

Lihat pula

• Perjanjian tentang Aspek-aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)
• Perjanjian Budapest