Negara Indonesia Timur

Negara Indonesia Timur adalah negara bagian RIS yang meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali & Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku, ibu kota Makassar. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Raya, tetapi kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946.^[1]

Negara Indonesia Timur
Negara bagian RIS
1946–1950
Panji daerah Coat of arms
Wilayah N.I.T ditunjukkan pada warna merah
Ibu kota	Makassar
Luas
• 1946	349.088 km2 (134.784 sq mi)
Populasi
• 1946	10.290.000
Sejarah
Pemerintahan
• Jenis	Negara bagian
Presiden
• 1946–1950	Tjokorda Gde Raka Soekawati
Perdana Menteri
• 1947	Nadjamuddin Daeng Malewa
• 1947	Semuel Jusof Warouw
• 1947–1949	Ida Anak Agung Gde Agung
• 1949–1950	J.E. Tatengkeng
• 1950	D.P. Diapari
• 1950	Martinus Putuhena
Legislatur	Parlemen Indonesia Timur
Era sejarah	Perang Dingin
• Didirikan	24 Desember 1946
• Dibubarkan	17 Agustus 1950
Didahului oleh Digantikan oleh Hindia Belanda Indonesia

Pendirian

Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pembagian wilayah

Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi:

1. Daerah Sulawesi Selatan
2. Daerah Minahassa
3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Daerah Sulawesi Utara
5. Daerah Sulawesi Tengah
6. Daerah Bali
7. Daerah Lombok
8. Daerah Sumbawa
9. Daerah Flores
10. Daerah Sumba
11. Daerah Timor dan kepulauan
12. Daerah Maluku Selatan
13. Daerah Maluku Utara

Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari daerah keresidan yang tercantum dalam Staatsblad 1938 Nomor 68 jo Staatsblad Nomor 264 kecuali daerah irian barat yang akan ditetapkan kemudian hari.^[2]

1. Keresidenan Sulawesi Selatan
2. Keresidenan Sulawesi Utara
3. Keresidenan Bali
4. Keresidenan Lombok
5. Keresidenan Maluku

Pembubaran

Negara Indonesia Timur dibubarkan pada tanggal 19 Mei 1950.^[3] Semua wilayah Negara Indonesia Timur melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Presiden

Presiden Soekawati dari Negara Indonesia Timur bersama istri (orang Prancis) dalam kunjungan ke Minahasa (1948)

Presiden	Periode
	Dari	Sampai
Tjokorda Gde Raka Soekawati	24 Desember 1946	17 Agustus 1950

Perdana Menteri dan Kabinet

No	Perdana Menteri	Kabinet	Periode
			Dari	Sampai
1	Nadjamuddin Daeng Malewa	Kabinet Malewa I	13 Januari 1947	2 Juni 1947
		Kabinet Malewa II	2 Juni 1947	11 Oktober 1947
2	Semuel Jusof Warouw	Kabinet Warouw	11 Oktober 1947	15 Desember 1947
3	Ida Anak Agung Gde Agung	Kabinet Gde Agung I	15 Desember 1947	12 Januari 1949
		Kabinet Gde Agung II	12 Januari 1949	27 Desember 1949
4	J.E. Tatengkeng	Kabinet Tatengkeng	27 Desember 1949	14 Maret 1950
5	D.P. Diapari	Kabinet Diapari	14 Maret 1950	10 Mei 1950
6	Martinus Putuhena	Kabinet Putuhena	10 Mei 1950	17 Agustus 1950

Peristiwa

Tanggal	Peristiwa[4]
27 Mei 1947	Pengunduran diri ketua DPRS Tadjoeddin Noer
3 Desember 1947	DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta
30 Desember 1947	Pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makassar, dipimpin oleh A. Mononutu
22 Januari 1948	RI mengakui NIT sebagai negara bagian dari RIS yang akan dibentuk
18 Februari 1948	Misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta
Oktober 1948	RI mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mr. Sartono
Desember 1948	Kabinet NIT memprotes keras Agresi Militer II ke wilayah RI
6 Februari 1949	PM Ide Anak Agung Gde Agung selaku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka

Orang-orang terkenal

• Tjokorda Gde Raka Soekawati, presiden
• Nadjamuddin Daeng Malewa, perdana menteri pertama
• Semuel Jusof Warouw, perdana menteri kedua
• Ide Anak Agung Gde Agung, perdana menteri ketiga
• Jan Engelbert Tatengkeng, perdana menteri keempat
• Patuan Doli Diapari, perdana menteri kelima
• Martinus Putuhena, perdana menteri keenam
• Eliza Urbanus Pupella, perwakilan dari Maluku Selatan
• Muhammad Kaharuddin III anggota Senat USI
• Tadjuddin Noor ketua Badan Legislatif NIT, kemudian menjadi anggota Senat
• Melkias Agustinus Pellaupessy, Ketua Senat
• Arnold Mononutu, anggota parlemen sementara
• Julius Tahija, perwakilan Indonesia Serikat di Batavia.
• Gabriel Manek, anggota parlemen sementara