Neo-Ottomanisme

Neo-Ottomanisme (Turki: Yeni Osmanlıcılık) adalah sebuah ideologi politik Turki imperialis dalam pengertian luas, mempromosikan jalinan politik lebih besar dari Republik Turki pada wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, negara pendahulu yang meliputi wilayah Turki modern dan lainnya.^[1]

Perluasan Kekaisaran Utsmaniyah pada 1566, setelah kematian Suleiman yang Luar Biasa

Istilah tersebut kini dikaitkan dengan iridentis, intervensionis dan ekspansionis Turki di negara-negara tetangga seperti Siprus, Yunani, Irak dan Suriah.^[2][3][4][5] Meski demikian, istilah tersebut telah ditolak oleh Pemerintahan Erdoğan, seperti mantan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu dan Ketua Parlemen Mustafa Şentop.^[6]

Ikhtisar

Istilah Neo-Ottomanisme pertama kali digunakan di dalam makalah Chatham House oleh David Barchard pada tahun 1985,^[7] ketika Barchard menyarankan bahwa "opsi Neo-Ottoman" dapat menjadi jalan yang memungkinkan untuk pengembangan Turki di masa depan. Selain itu, istilah tersebut tampaknya juga telah digunakan oleh orang Yunani beberapa saat setelah invasi Turki ke Siprus pada tahun 1974.^[8]

Pada abad ke-21, istilah Neo-Ottomanisme muncul untuk menandakan tren politik domestik Turki, ketika terjadi kebangkitan tren tradisi dan budaya Utsmaniyah yang diiringi berkuasanya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada tahun 2002. Penggunaan ideologi oleh Partai Keadilan dan Pembangunan ini mendukung pengaruh budaya Utsmaniyah yang lebih dalam pada kebijakan sosial domestik. Hal ini menyebabkan masalah dengan kredensial sekuler dan republik Turki modern.^[9][10]

AKP telah menggunakan slogan-slogan seperti Osmanlı torunu atau keturunan Utsmaniyah, untuk menyebut para pendukungnya sekaligus kepada pemimpin mereka Recep Tayyip Erdogan selama kampanye pemilihan umum. Cita-cita domestik ini juga telah melihat kebangkitan Neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri AKP. Selain menjadi batas demarkasi antara pendukung setia antara para pendukung AKP dengan pendukung setia Kemalisme, Neo-Ottomanisme juga telah menjadi alat bagi upaya mereka untuk mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial, mendukung kepemimpinan terpusat yang kuat serupa dengan parlemen Turki di masa Kesultanan Utsmaniyah. Oleh karena itu, para kritikus juga menyebut bahwa Erdogan bertindak seperti layaknya "Sultan Utsmaniyah".^[11][12][13]