Pemakzulan Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal sebagai Gus Dur, dimakzulkan dan diberhentikan sebagai presiden keempat Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001, setelah ia mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan membekukan Partai Golkar.

Megawati mendapat ucapan selamat karena memenangkan sidang istimewa MPR pada tahun 2001, setelah pemakzulan Wahid

Menanggapi tindakan Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat untuk memberhentikan Wahid dari jabatannya dan Megawati menjabat sebagai presiden yang baru.

Latar belakang dan pemakzulan

Informasi lebih lanjut: Maklumat Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001

Sidang Istimewa 2001 digelar dengan agenda pemberhentian Abdurrahman Wahid setelah berbagai konflik dengan parlemen. Diduga peristiwa ini juga didalangi oleh Presiden ke 5 yakni Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR yaitu Amien Rais.^[1][2] Tindakan ini didahului dengan dikeluarkannya memorandum pertama pada 1 Februari 2001. Kemudian disusul memorandum kedua pada 30 April 2001, disertai permintaan DPR kepada MPR agar diadakan sidang istimewa.^[3]

Upaya ini ditanggapi oleh Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan ketetapan yang menyatakan pembubaran MPR/DPR, penyelenggaraan pemilu dalam setahun, dan penangguhan Partai Golkar. Namun pada akhirnya ia tidak mendapatkan dukungan apapun dan MPR menyetujui pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. ^[a][4]

Pemakzulan

Pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat, MPR menggelar rapat paripurna untuk pemungutan suara pemakzulan Wahid, ada fraksi dari F-KB dan F-PDKB yang hadir dalam rapat tersebut. Hasil pemungutan suara adalah 591 suara mendukung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid serta mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pengganti.^[5]

Akibat

Lihat pula: Pelantikan Megawati Soekarnoputri

Pemilihan wakil presiden Indonesia tahun 2001
1999 2004 26 Juli 2001
610 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 306 suara untuk menang
Kehadiran pemilih	95.25% ( 2.61)
Kandidat
Calon Hamzah Haz Akbar Tanjung Partai PPP Golkar Suara elektoral 340 237 Persentase 58.93% 41.07%
Peta persebaran suara Hasil Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat   Hamzah Haz: 340 suara   Akbar Tandjung: 237 suara   Suara tidak sah: 4   Abstain: 29
Wakil Presiden petahana Lowong Wakil Presiden terpilih Hamzah Haz PPP

Pada tanggal 23 Juli 2001, sebagai tanggapan atas Ketetapan Gus Dur, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sidang khusus untuk memakzulkan Wahid dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru.^[6] Megawati adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Presiden Indonesia.

Sidang Istimewa MPR juga menjadwalkan pemilihan wakil presiden yang lowong akibat kenaikan Megawati menjadi Presiden. Ada lima calon, yaitu Agum Gumelar yang diusulkan oleh F-PDU, Susilo Bambang Yudhoyono yang diusulkan oleh F-KKI dan 80 anggota MPR, Akbar Tandjung oleh F-PG, Hamzah Haz yang diusulkan oleh F-PPP dan Fraksi Reformasi, dan Siswono Yudo Husodo, diusulkan oleh 79 Anggota MPR. Pemilihan tersebut berlangsung pada sidang paripurna ke-5 MPR pada Rabu, 25 Juli 2001.^[7]

Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden setelah meraih 340 suara dari total 610 suara. Sementara itu, Akbar Tandjung memperoleh 237 suara, hanya menyisakan 4 suara tidak sah dan 29 suara abstain.^[8][9]

Calon		Partai	Suara	%
	Hamzah Haz	Partai Persatuan Pembangunan	340	58.93
	Akbar Tandjung	Partai Golongan Karya	237	41.07
Jumlah			577	100.00
Suara sah			577	99.31
Suara tidak sah/kosong			4	0.69
Jumlah suara			581	100.00
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi			610	95.25

Kontroversi

Pada hari Minggu, 22 Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, membuat pernyataan tentang pemakzulan Abdurrahman Wahid. Dalam pernyataan Mahfud, yang dia sampaikan di saluran YouTube NU, menyatakan bahwa pemakzulan Wahid adalah inkonstitusional dan tindakan yang melanggar hukum.^[10] Mahfud MD mengatakan bahwa pemakzulan Gus Dur pada tahun 2001 tidak sesuai dengan Ketetapan MPR No. III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan-Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.^[11][12] Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemakzulan Gus Dur oleh Sidang Istimewa MPR memiliki kasus yang berbeda antara memorandum I, II, dan III.^[13]