Top Qs
Timeline
Obrolan
Perspektif
Pemuda Pancasila
organisasi masyarakat di Indonesia Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Remove ads
Pemuda Pancasila atau disingkat PP adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959.[2][3] Sejak tahun 1981,[4] organisasi ini dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia.
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Suharto pada tahun 1965: mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa-Indonesia di seluruh Provinsi Sumatera Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal yang dirilis pada tahun 2012. Dalam film dokumenter tersebut, dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki tiga juta anggota. Perkiraan keanggotaan nasional dari akhir 1990-an berkisar 4-10.000.000 orang.[4]

Remove ads
Sejarah
Ringkasan
Perspektif
Pendirian
Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini awalnya bernama Pemuda Patriotik dan merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang bertujuan untuk menangkal pengaruh komunisme dan menegakkan ideologi Pancasila.[5]
IPKI sendiri didirikan oleh tiga perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Seiring perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berganti nama menjadi Pemuda Pancasila. Bersamaan dengan itu, lahirlah sejumlah sayap organisasi lain seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila, yang berperan dalam menghadapi organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, dan Gerwani.[5]
Masa Orde Baru
Pada awal Orde Baru, IPKI berkembang menjadi partai politik dan turut serta dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara Pemuda Pancasila memilih berafiliasi dengan Golkar, partai dominan pada masa pemerintahan Soeharto.[6][7]
Tahun 1981, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Cibubur, Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila. Japto, seorang bangsawan Mangkunegaran berdarah Yahudi, menjadi figur sentral organisasi ini dan terus memimpinnya hingga kini.[6]
Pemuda Pancasila dikenal luas karena perannya pada peristiwa 1965, yang berujung pada penggulingan Presiden Soekarno. Organisasi ini disebut-sebut terlibat sebagai pasukan pendukung militer dalam pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Dokumenter The Act of Killing (2012) menampilkan keterlibatan organisasi ini dalam tragedi tersebut.[6]
Pada masa Orde Baru, PP dikenal sebagai kekuatan sipil yang berfungsi sebagai tangan ketiga dalam menjaga ketertiban, setelah ABRI dan Polri. Menurut penulis buku "Politik Jatah Preman," Ian Douglas Wilson, Pemuda Pancasila memiliki fungsi politik dan keamanan tersendiri yang membuatnya menjadi bagian dari struktur kekuasaan informal di Indonesia.[7]
Sejak tahun 1980-an, PP dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno, seorang tokoh yang kemudian menjadi figur sentral organisasi ini.[7]
Masa Reformasi
Pada Musyawarah Besar X (Mubes X) Pemuda Pancasila tahun 2019, Japto kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Dalam acara tersebut, ia menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kehormatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Presiden Joko Widodo.[7]
Dalam struktur PP saat ini, terdapat sejumlah pejabat negara yang aktif, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Kader Pemuda Pancasila disebut tersebar di berbagai lembaga tinggi negara dan partai politik, dari kalangan akar rumput hingga elite pemerintahan.[7]
Meski mengakui adanya unsur premanisme dalam tubuh organisasi, para pemimpin PP menolak cap sebagai organisasi preman. Ketua MPR kala itu, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa PP bukan lagi organisasi preman biasa, melainkan kini mengedepankan intelektualitas dan kecerdasan.[7]
Remove ads
Tokoh-tokoh terkenal
Lihat pula
Referensi
Bacaan terkait
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads