Sistem semipresidensial

Sistem Semipresidensial adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, terdapat seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum langsung atau tidak langsung oleh rakyat, serta seorang Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden namun harus mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Presiden biasanya memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, termasuk dalam hal urusan luar negeri dan pertahanan, sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan antara Presiden dan Perdana Menteri dapat bervariasi tergantung pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi secara umum, Presiden dan Perdana Menteri harus bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

Informasi lebih lanjut Politik ...

Sistem semipresidensial sering ditemukan di negara-negara yang ingin menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan fleksibilitas dalam pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi tetap memungkinkan adanya pengawasan timbal balik antara keduanya. Beberapa negara yang menerapkan sistem semipresidensial adalah Prancis, Rusia, dan Portugal. Dalam praktiknya, sistem semipresidensial dapat menghasilkan berbagai dinamika politik, termasuk potensi konflik antara Presiden dan Perdana Menteri jika mereka berasal dari partai politik yang berbeda, suatu keadaan yang dikenal sebagai "cohabitation".

Pendalaman teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
Pendalaman teori	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer		Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu			seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu	Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden	ditentukan jangka waktu (4-6 tahun)			–
Masa pemilihan umum legislatif	tepat waktu		berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan	Eksekutif		Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden		Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden		Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden		Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya			tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional		Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif		merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak		ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu			hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden		Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan			Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara			dianggap bangsawan/feodal

Sistem semipresidensial

Ciri-ciri

Negara dengan sistem pemerintahan semi-parlementer

Lihat pula

Wikiwand - on

Politik
Bagian dari seri tentang

Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Badan pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s