Sudarsono Hardjosoekarto

Sudarsono Hardjosoekarto (lahir 25 November 1957 ) merupakan guru besar sosiologi dan birokrat dari Indonesia. Sudarsono merupakan dosen sosiologi di Universitas Indonesia dan sempat memegang beberapa jabatan penting di Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negeri.

Sudarsono Hardjosoekarto
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Masa jabatan 18 November 2013 – 9 November 2018
Pendahulu Siti Nurbaya Bakar Djamhur Hidayat (Plt.) Pengganti Reydonnyzar Moenek
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Masa jabatan 12 Mei 2005 – 31 Desember 2008
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Muhanto A. Q. Pengganti Tanribali Lamo
Penjabat Gubernur Jambi
Masa jabatan 5 Januari 2005 – 3 Agustus 2005
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Zulkifli Nurdin Pengganti Zulkifli Nurdin
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Pelaksana Tugas)
Masa jabatan 2004–2005
Pendahulu I Nyoman Sumaryadi (Plh.) Pengganti Diah Anggraeni (Plt.)
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri
Masa jabatan 2002–2005
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Masa jabatan 14 Februari 2001 – 2002
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Masa jabatan 3 Maret 2000 – 14 Februari 2001
Informasi pribadi
Lahir	25 Oktober 1957 (umur 67) Tanon, Sragen, Indonesia
Suami/istri	Evy Adiningrum
Pendidikan	Institut Pertanian Bogor (Ir., 1981) University of Tokyo (MA & Dr., 1992) Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM (S.H., 2003) Universitas Indonesia (Prof., 2015)
Sunting kotak info • L • B

Riwayat Hidup

Pendidikan

Sudarsono lahir di Sragen, pada tanggal 25 November 1957.^[1] Ia menamatkan pendidikan sarjananya dalam bidang pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981.^[2][3] Ia kemudian menyelesaikan pendidikan pascasarjana serta doktoral di Universitas Tokyo pada tahun 1992^[2][3] dengan tesis berjudul "Politik Ekonomi dari KUD di Indonesia: Studi tentang Biaya Transaksi dan Perubahan Kelembagaan dengan Model Perbandingan Nokyo Jepang".^[4] Sudarsono juga mengenyam pendidikan ilmu hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Militer dan lulus pada tahun 2003.^[5][6]

Karier dalam bidang akademik

Sudarsono memulai kariernya sebagai dosen sosiologi di Universitas Indonesia setelah lulus dari IPB. Ia juga mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas), dan STIA Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pengajaran di Sespanas dan staf ahli di STIA-LAN.^[1] Ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan bidang kepemimpinan di Sespanas pada tahun 1996 dan menjabat selama empat tahun.^[3][7]

Setelah bertugas di lingkungan birokrasi, ia kembali mengajar di Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan menjadi Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI. Ia mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua departemen seiring dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.^[3]

Pada tanggal 25 Februari 2015, Sudarsono dikukuhkan menjadi guru besar sosiologi Universitas Indonesia. Pidato ilmiahnya yang berjudul "“Produksi Pengetahuan Berbasis Pengalaman untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Berbasis Pengetahuan: Sebuah Reflexivity Aplikasi SSM dan Peran Policy Sociology”, menjelaskan tentang produksi pengetahuan berbasis pengalaman untuk mendukung kebijakan pemerintah berbasis pengetahuan. Ia menekankan pentingnya pengaplikasian Soft System Methodology (SSM) sebagai alat produksi pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan positivisme. Dalam pidatonya, ia juga mengajak para ilmuwan untuk terlibat dalam proses legislasi di parlemen.^[8][9]

Karier birokrasi

Sudarsono memulai kariernya dalam birokrasi sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Daerah pada tanggal 3 Maret 2000.^[10] Di tengah masa jabatannya, Sudarsono sempat dicalonkan untuk menggantikan Soerjadi Soedirdja sebagai Menteri Dalam Negeri, namun usulan tersebut gagal.^[11] Pada bulan Agustus tahun tersebut, Kementerian Negara Otonomi Daerah yang sebelumnya berdiri sendiri kembali bergabung ke dalam Departemen Dalam Negeri. Untuk mengakomodir perubahan tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah didirikan di dalam departemen tersebut. Sudarsono kemudian ditunjuk sebagai direktur jenderal pertamanya pada tanggal 14 Februari 2001.^[12]

Usai menjabat sebagai direktur jenderal, Sudarsono dipindahkan ke jabatan akademis di Departemen Dalam Negeri sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Di tengah masa jabatannya, Sudarsono diangkat menjadi pelaksana tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam proses transisi institusi tersebut dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).^[3] Selama menjabat sebagai rektor, Sudarsono mengeluarkan dua orang mahasiswa IPDN akibat kasus perpeloncoan.^[13]

Pada tanggal 5 Januari 2005, Sudarsono dilantik menjadi penjabat sementara Gubernur Jambi, menggantikan Zulkifli Nurdin yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur.^[14] Ia menjabat sebagai gubernur hingga tanggal 3 Agustus 2005. Selama menjabat sebagai gubernur, Sudarsono menandatangani perjanjian kerjasama dengan Menteri Kesehatan terkait dengan peningkatan jumlah dokter spesialis di Jambi.^[15] Beberapa tahun setelah masa jabatannya berakhir, Sudarsono diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan water boom senilai 6,5 miliar rupiah.^[16]

Pada tanggal 12 Mei 2005, Sudarsono dilantik menjadi Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol).^[17] Selama menjabat sebagai Kesbangpol, Sudarsono menghadapi sejumlah masalah kedaerahan di Indonesia, seperti UU Otonomi Khusus Papua yang ditolak pengembaliannya^[18] dan aksi teror di Kabupaten Poso yang mendorong Depdagri untuk melakukan pengkajian ulang data kependudukan.^[19] Sudarsono digantikan sebagai direktur jenderal pada tanggal 31 Desember 2008 oleh Tanribali Lamo.^[20]