Loading AI tools
Tata pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Sistem Parlementer atau sistem keparlemenan adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet, bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang Perdana Menteri yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Sistem parlementer umumnya ditemukan di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, serta beberapa negara lain di dunia.[1]
 |
| Bagian dari seri tentang |
| Politik |
|---|
.svg) |
| Portal politik |
Ciri khas dari sistem parlementer adalah hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinetnya adalah anggota parlemen, dan mereka harus mempertahankan dukungan mayoritas dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya, yang jika disetujui, dapat menyebabkan jatuhnya pemerintah dan memicu pemilihan umum baru. Oleh karena itu, sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kooperatif antara eksekutif dan legislatif, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas.[2]
Selain itu, dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali adalah dua individu yang berbeda. Kepala negara bisa seorang Raja atau Presiden yang memiliki peran seremonial, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ini berbeda dengan sistem presidensial di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.[3]
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional | ||
|---|---|---|---|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer | |
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu | ||
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Sifat kepala negara | Populer | Seremonial | ||
| Sifat kepala pemerintahan | Populer | Seremonial | Populer | |
| Kekuasaan kepala negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
| Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu | seumur hidup | ||
| Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu | Tidak ditentukan jangka waktu | ||
| Masa pemilihan umum presiden | ditentukan jangka waktu (4-6 tahun) | – | ||
| Masa pemilihan umum legislatif | tepat waktu | berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri | ||
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
| Pemegang kekuasaan | Eksekutif | Legislatif | ||
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) | ||
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya | ||
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya | ||
| Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) | ||
| Hubungan legislatif dan eksekutif | harus lepas dari jabatan legislatif | merangkap sebagai jabatan legislatif | ||
| Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif | sejajar | legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif | ||
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya | ||
| Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) | dapat diubah melalui legislatif | ||
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak | ||
| Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak | ||
| Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu | ||
| Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak | ||
| Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU | ||
| Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | Dilucut haknya | ||
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya | ||
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi | ||
| Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal | ||
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
.JPG)
