Bendera Aceh

Bendera provinsi Aceh, juga dikenal sebagai Alam Acèh (Jawoë :علم اچيه; pelafalan [alam atʃɛh]; Bendera Aceh), diadopsi pada tanggal 10 Desember 2007,^[1] berupa sebuah lambang provinsi di tengah bidang berwarna hijau, Lambangnya berupa sebuah segi lima yang berbentuk seperti kopiah, di dalamnya terdapat timbangan di tengah yang di atasnya terdapat dua buah rencong, di bawahnya terdapat setangkai padi dan kapas yang menyerupai kubah masjid, dan juga dua cerobong pabrik di bawahnya, di antaranya terdapat sebuah pena kalam yang menunjuk ke sebuah buku, dengan semboyan daerah di bawahnya dalam bahasa Sansekerta, yang berbunyi: Pancacita ('Lima Cita-Cita') ^[2]

Provinsi Aceh

Nama	Alam Acèh
Pemakaian	Bendera non-sipil
Dipakai	10 Desember 2007
Rancangan	Lambang provinsi di tengah bidang berwarna hijau

Topik mengenai pengajuan bendera baru untuk Aceh telah menjadi sebuah isu yang tabu dan kontroversial. Pengajuan bendera unik untuk Aceh sering dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka, sebuah organisasi yang bertuju untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Dinyatakan oleh hukum, Lambang atau bendera provinsi yang pada pokoknya atau keseluruhannya mempunyai persamaan terhadap desain simbol organisasi terlarang itu dilarang.^[3]

Makna bendera

Lambang tersebut memiliki semboyan Pancacita ('Lima Cita-Cita') dibawahnya, yang berupa: Keadilan, kepahlawanan, kesejahteraan, kerukunan, dan kesejahteraan. Simbolisme semboyan Pancacita juga dapat ditemukan pada simbol-simbol yang ada di dalam lambang tersebut:^[4]

• Timbangan melambangkan keadilan
• Rencong melambangkan kepahlawanan
• Beras, kapas, dan cerobong pabrik melambangkan kesejahteraan
• Kubah masjid melambangkan kerukunan
• Buku dan pena kalam melambangkan kesejahteraan

Kubah masjid, buku, dan pena kalam juga melambangkan ilmu pengetahuan dan juga spiritualitas dan keagamaan Aceh, khususnya Islam.^[5] Warna dari lambang tersebut juga memiliki arti sebagai berikut:

• Putih melambangkan kemurnian
• Kuning melambangkan kemakmuran
• Hijau melambangkan kesejahteraan

Sejarah

Alam Peudeuëng (abad ke-15/16 – 1904)

Alam Peudeuëng (Jawoë :علم ڤدڠ pelafalan [alam pɯdɯəŋ]; Bendera Pedang) adalah bendera Kesultanan Aceh. Ia terdiri dari bulan sabit dan bintang berwarna putih di tengah di atas pedang putih yang menunjuk ke kanan pada bidang berwarna merah. ^[6]

Sebelum adanya Alam Peudeuëng, Kesultanan Aceh sebelumnya menggunakan bendera Kesultanan Utsmaniyah.^[7] Seiring berjalannya waktu, Aceh mengembangkan bendera tersendiri untuk membedakannya dari Utsmaniyah. Ia mengambil pengaruh dari motif Utsmaniyah, khususnya motif bulan sabit dan bintang, yang kemudian berkembang menjadi Alam Peudeuëng. Alam Peudeuëng ini telah digunakan sejak abad ke-16, ada juga yang mengatakan bahwa penggunaannya dimulai pada tahun 1412 dengan penyatuan beberapa negeri-negeri di wilayah Aceh. Ia juga digunakan secara luas oleh masyarakat Aceh.^[8] Bendera ini menjadi bendera resmi Kesultanan Aceh sampai aneksasinya ke dalam Hindia Belanda sehabis usainya Perang Aceh.^[9]

• 
  Bendera Kesultanan Utsmaniyah, Inspirasi utama untuk bendera-bendera Aceh
• 
  Bendera bintang-bulan sabit yang digunakan oleh Kesultanan Aceh, dengan bintang berujung delapan
• 
  Bendera Pedang

Bintang Buleuën (1976–2005, 2013–2016)

Bendera Bintang Buleuën

Nama	"Pusaka Nanggroë"
Dipakai	1976 (oleh GAM) 25 Maret 2013 (Qanun Aceh No. 3, 2013)
Dilepas	12 Mei 2016
Rancangan	Sebuah bintang dan bulan sabit berwarna putih di tengah, diantara dua garis horizontal putih-hitam-putih yang beda tebal di bidang berwarna berah.

Alam Bintang Buleuën (Jawoë: علم بينتڠ بولن pelafalan [alam bintaŋ bulɯən]; Bendera Bintang Bulan), juga dikenal sebagai Pusaka Nanggroë (Jawoë: ڤوساک نڠڬرو pelafalan [pusaka naŋɡrɔə]; Pusaka Negara) adalah bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah organisasi yang berupaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Ia terdiri dari bulan sabit dan bintang putih di tengahnya, di antara enam garis horizontal, berselang-seling antara dua garis tipis putih dan satu garis tebal hitam, di atas bidang berwarna merah.

Bendera Bintang Buleuën digunakan sebagai bendera resmi Gerakan Aceh Merdeka sampai pembubarannya dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di kota Helsinki pada tahun 2005.

Pada tahun 2013, bendera Bintang Buleuën dengan lambang GAM secara resmi ditetapkan sebagai lambang baru provinsi Aceh, yang dinyatakan dalam hukum bahwa lambang tersebut sudah lepas dari separatisme, dinyatakan sebagai lambang budaya dan pemersatu Aceh yang tidak berkaitan dengan separatisme.^[10][11]

Arif Fadillah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, dan Bukhari Raden, memegang bendera Bintang Buleuën di depan gedung Altiero Spinelli pada tahun 2014

Dengan pengesahannya bendera sebagai bendera Aceh, instruksi resmi bendera juga dikeluarkan. Pembuatan bendera adalah sebagai berikut:^[12]

1. Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah. Satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam;
2. Satu garis hitam di bagian atas dan satu garis hitam di bagian bawah, besarnya dua kali dari ukuran garis putih yang mengapitnya.
3. Dua buah garis lurus warna putih pada bagian atas dan dua buah garis lurus warna putih pada bagian bawah berukuran sama yang besarnya setengah dari garis warna hitam.
4. Satu garis warna hitam pada bagian atas dan satu garis warna hitam pada bagian bawah berukuran dua kali lebih besar dari garis warna putih.
5. Dasar warna merah pada bagian atas dan dasar warna merah pada bagian bawah berukuran sama besar dengan garis warna hitam.
6. Dasar warna merah pada bagian tengah menyesuaikan dengan besarnya bendera.

Bendera ini merupakan bendera de facto Aceh hingga 12 Mei 2016, dimana bendera ini ditolak melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016, karena Qanun tersebut dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.^[1] Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sah, ia menyatakan, berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan daerah dapat ditolak oleh sang presiden paling lama 60 hari,^[13] dan apabila tidak ada pertentangan mengenai peraturan itu, maka peraturan daerah tersebut menjadi sah.^[1]

Usulan bendera baru

Walau Provinsi Aceh secara resmi menggunakan bendera bidang dengan warna polos dengan lambang provinsi di tengahnya seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang,^[3] banyak yang menganggap bendera resmi ini tidak sepenuhnya mewakili identitas Aceh. Akibatnya, ada beberapa upaya dari masyakarat yang mendukung untuk bendera yang lebih mencerminkan budaya dan sejarah Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh lebih memilih untuk menggunakan bendera Bintang Buleuën atau Alam Peudeuëng untuk mewakili Aceh.^[14][15]

• 
  Bendera Bintang Buleuën
• 
  Alam Peudeuëng

Walaupun bendera Bintang Buleuën mempunyai status resmi sebagai bendera Aceh dari tahun 2013 sampai 2016, ia telah menjadi topik kontroversi karena hubungannya dengan GAM. Karena itu, Alam Peudeuëng menjadi populer sebagai alternatif, dengan sebagian besar masyarakat Aceh memandangnya sebagai simbol yang lebih cocok untuk mewakili sejarah dan budaya provinsi tersebut.^[16]

Usulan bendera yang lain

• 
  Alam Peudeuëng Ijô Kunèng
  Bendera Pedang Hijau Kuning

Setelah penolakan bendera Bintang Buleuën pada tanggal 16 Mei 2016, Fakhrurrazi, Yudhistira Maulana, dan Hamdani merancang dan mengusulkan sebuah bendera dan lambang provinsi Aceh baru sebagai sebuah pengujian yudisial kepada Mahkamah Agung Indonesia. Benderanya berupa Alam Peudeuëng, tetapi warnanya diganti dengan warna hijau dan kuning, Pengujian yudisial itu ditolak oleh Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Yulius pada tanggal 14 Februari 2017.^[17][18]

Bendera historis

Bendera	Negara atau Bangsa	Tahun
	Kesultanan Aceh	Abad ke-15 – 1904
	Hindia Belanda	1904–1942
	Imperium Jepang	1942–1945
	Republik Indonesia Serikat	1949–1950
	Darul Islam	1953–1963
	Gerakan Aceh Merdeka	1976–2005
	Provinsi Aceh	2007–2013, 2016–sekarang
	Provinsi Aceh	2013–2016

Bendera lainnya

Bendera	Tahun	Keterangan
	8 November 1999	Bendera yang dikibarkan di depan Masjid Raya Baiturrahman saat massa menyerukan referendum di Aceh.[19]

Lihat juga

• Lambang Aceh
• Bendera Gerakan Aceh Merdeka
• Daftar Bendera Indonesia
• Marawa Minangkabau
• Bendera Bintang Kejora