Kebijakan pertanian

Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja.

Pertanian
Umum
Agribisnis Agroindustri Agronomi Ilmu pertanian Jelajah bebas Kebijakan pertanian Lahan usaha tani Mekanisasi pertanian Menteri Pertanian Perguruan tinggi pertanian Perguruan tinggi pertanian di Indonesia Permakultur Pertanian bebas ternak Pertanian berkelanjutan Pertanian ekstensif Pertanian intensif Pertanian organik Pertanian urban Peternakan Peternakan pabrik Wanatani
Sejarah
Sejarah pertanian Sejarah pertanian organik Revolusi pertanian Arab Revolusi pertanian Inggris Revolusi hijau Revolusi neolitik
Tipe
Akuakultur Akuaponik Hewan ternak Hidroponik Penggembalaan hewan Perkebunan Peternakan babi Peternakan domba Peternakan susu Peternakan unggas Peladangan
Portal:Pertanian
l b s

Kepentingan kebijakan pertanian

Contoh dari cakupan dan tipe kepentingan kebijakan pertanian misalnya:

• tantangan pemasaran dan selera konsumen
• lingkungan perdagangan internasional (pasar dunia, hambatan perdagangan, hambatan karantina dan teknis, menjaga tingkat persaingan global dan citra pasar, dan manajemen masalah keamanan hayati (biosecurity) yang mempengaruhi perdagangan internasional
• keamanan hayati (hama dan penyakit yang menular dari hasil tanaman dan peternakan, seperti busuk jeruk (citrus canker), jelaga tebu (sugarcane smut), flu burung, sapi gila, serta penyakit mulut dan kuku.
• infrastruktur seperti transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, energi, dan fasilitas irigasi
• kemampuan manajemen dan suplai tenaga kerja
• koordinasi agenda strategis internasional (penelitian, metode pertanian terbaru, aktivitas agroindustri, dan sebagainya)
• air (hak akses, perdagangan air, penyediaan air untuk keberlangsungan lingkungan, perhitungan jumlah dan alokasi water)
• masalah akses sumber daya alam (manajemen vegetasi setempat, perlindungan keragaman hayati, keberlanjutan sumber daya alam pertanian produktif)

Pengurangan kemiskinan

Pertanian tetap menjadi kontributor tunggal terbesar dalam memberikan penghidupan bagi 75% masyarakat miskin dunia yang hidup di pedesaan. Stimulasi pertumbuhan pertanian menjadi aspek penting dalam kebijakan pertanian di negara berkembang. Sebuah paper yang diterbitkan Natural Resource Perspective oleh Overseas Development Institute menemukan bahwa infrastruktur, pendidikan, dan layanan informasi efektif yang baik di wilayah pedesaaan menjadi penting untuk meningkatkan kesempatan bekerja di bidang pertanian bagi warga miskin.^[1]

Keamanan hayati

Artikel utama: Keamanan hayati

Keamanan hayati (biosecurity) dalam menghadapi pertanian industri yaitu mencegah transfer penyakit ke hewan ternak dan manusia, misal penyakit flu burung, sapi gila, dan penyakit lainnya yang tidak menular ke manusia namun berpotensi membahayakan sumber daya hayati setempat.

Ketahanan pangan

Artikel utama: Ketahanan pangan

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "ketika manusia, setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi ke bahan pangan yang mencukupi dan aman yang memenuhi kebutuhan diet dan selera untuk menjalankan kehidupan yang aktif dan sehat".^[2] Empat syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan keamanan sistem pangan meliputi ketersediaan akses fisik dan ekonomi, pemanfaatan tepat guna, dan jaminan stabilitas ketiga elemen tersebut dalam jangka waktu yang lama.^[2]

Terdapat 6.7 miliar manusia di bumi, sekitar 2 miliar mengalami kerawanan pangan.^[3] Sistem pangan akan semakin tertekan dengan populasi global yang akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050 dan perubahan pola diet yang akan membutuhkan lebih banyak bahan pangan.^[4] Perubahan iklim juga menambah ancaman bagi ketahanan pangan, mempengaruhi hasil pertanian, persebaran hama dan penyakit, perubahan pola cuaca yang diikuti perubahan pola dan musim tanam.

Kedaulatan pangan

Artikel utama: Kedaulatan pangan

Kedaulatan pangan (food sovereignty), adalah istilah yang dibuat oleh anggota Via Campesina pada tahun 1996,^[5] mengenai hak manusia untuk mendefinisikan sistem pangan mereka. Advokat ketahanan pangan meletakkan manusia yang memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi bahan pangan pada pusat pembuat kebijakan di sistem pangan, dibandingkan korporasi dan pelaku pasar yang diyakini dapat mendominasi sistem pangan global. Gerakan ini diadvokasi oleh berbagai petani, warga desa, pemuka agama, nelayan tradisional, masyarakat pribumi, perempuan, pemuda pedesaan, dan organisasi lingkungan.

Lihat pula

• Portal Pertanian

• Ekonomi pertanian
• Kebijakan Pertanian Umum (Common Agricultural Policy)
• Hukum Jagung (Corn Laws)
• Krisis harga pangan
• Reformasi lahan
• Ekonomi campuran
• Perdagangan dan pembangunan
• Hambatan perdagangan
• Subsidi pertanian
• Pembangunan pertanian