Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU; bahasa Arab: نهضة العلماء, har. 'Kebangkitan Ulama', pelafalan dalam bahasa Indonesia: [nahˈdatʊl ʊˈlama]) adalah organisasi Islam di Indonesia. Jumlah anggotanya melebihi 108 juta pada tahun 2019,^[2] menjadikannya organisasi Islam terbesar di dunia.^[3] NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah dan rumah sakit serta mengorganisir komunitas untuk membantu mengurangi kemiskinan.

Nahdlatul Ulama

نهضة العلماء
Lambang resmi Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 tahun 2015
Singkatan	NU
Tanggal pendirian	31 Januari 1926; 99 tahun lalu (1926-01-31) (16 Rajab 1344 H)
Pendiri	Muhammad Hasyim Asy'ari
Didirikan di	Surabaya, Hindia Belanda
Jenis	Organisasi keagamaan
Kantor pusat	Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, Indonesia
Wilayah layanan	Indonesia
Jumlah anggota	91,2 juta (2019)
Rais 'Aam	Miftachul Akhyar
Katib 'Aam	Ahmad Said Asrori
Ketua Umum	Miftachul Akhyar
Sekretaris Jenderal	Saifullah Yusuf
Afiliasi	Sunni (Islam tradisionalis)[1]
Situs web	www.nu.or.id

Masjid Jombang, tempat lahirnya Nahdlatul Ulama

NU didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama dan pedagang untuk mempertahankan praktik-praktik Islam tradisional (sesuai dengan mazhab Syafi'i) serta kepentingan ekonomi anggotanya.^[4] Pandangan agama NU dianggap "tradisionalis" karena menerima tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (berbeda dengan kelompok fundamentalis Islam).^[5] Di sisi lain, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, dianggap “reformis” karena mengambil tafsir yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.^[5]

Banyak pemimpin Nahdlatul Ulama merupakan pendukung setia Islam Nusantara, sebuah varian Islam yang unik yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.^[6] Islam Nusantara mengedepankan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme, dan sejauh tertentu sinkretisme.^[7] Namun, beberapa ulama, pemimpin, dan cendekiawan agama NU telah menolak Islam Nusantara dan lebih memilih pendekatan yang lebih konservatif.^[8]

Mazhab

Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Asy'ariyah, mengambil jalan tengah antara kecenderungan aqli (rasionalis) dan naqli (skripturalis). Organisasi tersebut mengidentifikasi Al-Qur'an, Sunnah, dan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris sebagai sumber pemikirannya. NU mengaitkan pendekatan ini dengan para pemikir sebelumnya, seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang teologi.^[9]

Di bidang fikih, NU mengakui empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali (berbeda dengan PERTI yang hanya bermazhab Syafi'i) tetapi dalam praktiknya jama'ah NU mayoritas dan cenderung bermazhab Syafi'i. Dalam hal tasawuf, NU mengikuti jalan Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.^[9] NU telah digambarkan oleh media barat sebagai gerakan Islam yang progresif, liberal dan pluralistik,^[10][11] tetapi merupakan organisasi yang beragam dengan faksi konservatif yang besar juga.^[12]

Nahdlatul Ulama telah menyatakan bahwa mereka tidak terikat pada organisasi politik manapun.^[13]

Sejarah

Asal-usul

NU didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi ulama Muslim Asy'ari ortodoks,^[14] yang bertentangan dengan kebijakan modernis Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), dan munculnya gerakan Salafi dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Indonesia yang sama sekali menolak adat istiadat setempat yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha Jawa pra-Islam. Organisasi ini didirikan setelah Komite Hijaz telah memenuhi tugasnya dan akan dibubarkan. Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur. Organisasi NU berkembang, tetapi basis dukungannya tetap di Jawa Timur. Pada tahun 1928, NU menggunakan bahasa Jawa dalam khotbahnya, di samping bahasa Arab.^{[15]: 169 [16]: 168 [17]: 233–236}

Pada tahun 1937, meskipun hubungan NU dengan organisasi-organisasi Islam Sunni lainnya di Indonesia buruk, organisasi-organisasi tersebut membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai forum diskusi. Mereka bergabung dengan sebagian besar organisasi Islam lainnya yang ada pada saat itu. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan pada bulan September diadakan konferensi para pemimpin Islam di Jakarta.^{[15]: 191, 194 [17]: 233–236}

Jepang ingin menggantikan MIAI, tetapi konferensi tidak hanya memutuskan untuk mempertahankan organisasi, tetapi juga memilih tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) untuk kepemimpinan, daripada anggota non-politik NU atau Muhammadiyah seperti yang diinginkan penjajah. Lebih dari setahun kemudian, MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang disponsori Jepang. Hasjim Asy'ari adalah ketua nasional, tetapi dalam praktiknya organisasi baru itu dipimpin oleh putranya, Wahid Hasyim. Tokoh NU dan Muhammadiyah lainnya memegang posisi kepemimpinan.^{[15]: 191, 194 [17]: 233–236}

Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Selama perang kemerdekaan Indonesia, NU menyatakan bahwa perang melawan pasukan kolonial Belanda adalah jihad/perang suci, wajib bagi semua umat Islam. Di antara kelompok gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Hizbullah dan Sabililah yang dipimpin oleh NU.^{[17]: 233–236}

Paham keagamaan

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara Nash (Al Qur'an dan Hadits) dengan Akal (Ijma' dan Qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi warga NU tidak hanya Al Qur'an, dan As Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris.^{[butuh rujukan]}

Maka, di dalam persoalan aqidah, NU merujuk kepada Imam Abul Hasan Al Asy'ari, sedangkan dalam persoalan fiqih, NU merujuk kepada Imam Syafi'i, dan dalam bidang tashawwuf, NU merujuk kepada Imam Al Ghazali. Namun NU tetap mengakui dan bersikap tasamuh kepada para mujtahid lainnya, seperti dalam bidang aqidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur Al Maturidi, kemudian dalam bidang fiqih terdapat tiga mujtahid besar selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hanbali, serta dalam bidang tashawwuf dikenal pula Imam Junaid al-Baghdadi.^{[butuh rujukan]}

Adapun gagasan "Kembali ke Khittah NU" pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.^[18]

Rais 'Aam dan Ketua Umum

Artikel utama: Daftar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Muktamar

Muktamar ke	Lokasi	Tahun	Rais 'Aam	Ketua Umum
1	Surabaya	1926	K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari (Rais Akbar)	K.H. Hasan Gipo
2		1927
3		1928
4	Semarang	1929		K.H. Ahmad Noor
5	Pekalongan	1930
6	Cirebon	1931
7	Bandung	1932
8	Jakarta	1933
9	Banyuwangi	1934
10	Surakarta	1935
11	Banjarmasin	1936
12	Malang	1937		K.H. Mahfudz Siddiq
13	Pandeglang	1938
14	Magelang	1939
15	Surabaya	1940
16	Banyumas	1946		K.H. Nachrowi Thohir
17	Madiun	1947	K.H. Abdul Wahab Chasbullah
18	Jakarta	1948
19	Palembang	1951		K.H. Abdul Wahid Hasyim
20	Surabaya	1954		K.H. Muhammad Dahlan
21	Medan	1956		K.H. Idham Chalid
22	Jakarta	1959
23	Surakarta	1962
24	Bandung	1967
25	Surabaya	1971	K.H. Bisri Syansuri
26	Semarang	1979
27	Situbondo	1984	K.H. Ahmad Shidiq	K.H. Abdurrahman Wahid
28	Bantul	1989
29	Tasikmalaya	1994
30	Kediri	1999	K.H. Sahal Mahfudh	K.H. Hasyim Muzadi
31	Surakarta	2004
32	Makassar	2010		K.H. Said Aqil Siroj
33	Jombang	2015	K.H. Ma'ruf Amin
34	Bandar Lampung	2021	K.H. Miftachul Akhyar	K.H.Yahya Cholil Staquf

Organisasi

1. Pengurus Besar (PBNU), untuk kepengurusan pusat tingkat nasional di Jakarta.
2. Pengurus Wilayah (PWNU), untuk kepengurusan di tingkat provinsi.
3. Pengurus Cabang (PCNU), untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
4. Majelis Wakil Cabang (MWCNU), untuk kepengurusan di tingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting (PRNU), untuk kepengurusan di tingkat desa/kelurahan.
6. Pengurus Anak Ranting (PARNU), untuk kepengurusan di tingkat dusun/masjid/kelompok.
7. Pengurus Cabang Istimewa (PCINU), untuk kepengurusan di negara luar Indonesia.

Lembaga

Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan yang memerlukan penanganan khusus.^[19] Lembaga Nahdlatul Ulama meliputi:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)
3. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LPMNU)
4. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU)
5. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
6. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU)
7. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU)
8. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
9. Lembaga Kajian & Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU)
10. Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU)
11. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI)
12. Lembaga Zakat, Infaq, & Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
13. Lembaga Waqaf & Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)
14. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU)
15. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)
16. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)
17. Lembaga Penanggulangan Bencana & Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBPINU)
18. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU)
19. Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU)

Badan otonom

Badan Otonom NU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.^[20] Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :

1. Gerakan Pemuda Ansor
2. Muslimat
3. Fatayat
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
6. Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh (JQH)
7. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)
8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
9. Pencak Silat Pagar Nusa
10. Jam'iyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah an Nahdliyah (Jatman)
11. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (Ishari)
12. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
13. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
14. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU)

NU dan politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), dll. Agama diwakili Partai Nahdhatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dll. Dan Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).^[21]

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	%	Hasil
1955	45 / 257	6.955.141	18,41%	Partai baru
1971	58 / 360	10.213.650	18,68%	13 kursi

Partai penerus

• Partai Kebangkitan Bangsa
• Partai Persatuan Pembangunan
• Partai Kebangkitan Nasional Ulama
• Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
• Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Lihat pula

• Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
• Majelis Ulama Indonesia
• Islam di Indonesia
• Indonesia
• Pesantren