Pengakuan internasional terhadap Palestina

Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina merupakan tujuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina memproklamirkan berdirinya Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair dalam sebuah sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

  Negara Palestina

  Negara yang mengakui Palestina

  Negara yang tidak mengakui Palestina

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara,^[1] dan pada akhir tahun tersebut negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara.^[2] Pada bulan Februari 1989, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengeklaim pengakuan oleh 94 negara. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sedang berlangsung, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan PLO pada bulan September 1993 membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai sebuah pemerintahan sementara yang mandiri di wilayah Palestina. Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer de facto di seluruh wilayah.

Per tanggal 14 September 2015, 136 (70,5%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota yang telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina namun mengakui PLO sebagai "wakil dari bangsa Palestina". Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah mosi mengubah status "entitas" Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" dengan hasil pemungutan suara 138 banding 9, dan 41 abstain.^[3][4][5][6]

Israel dan sejumlah negara lain yang tidak mengakui Palestina, mengambil posisi bahwa pembentukan negara ini hanya dapat ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan PNA.

Latar belakang

Pada tanggal 22 November 1974, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3236 mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, dan kedaulatan di wilayah Palestina. Resolusi ini juga mengakui PLO sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina, dan memberikan Palestina status pengamat di PBB. Penunjukan "Palestina" untuk PLO disetujui oleh PBB pada tahun 1988 dalam pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Palestina, tetapi negara yang diproklamasikan tersebut masih belum memiliki status formal dalam sistem.

Tidak lama setelah deklarasi 1988, Negara Palestina diakui oleh banyak negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, dan dari negara-negara komunis dan Non-Blok.^[7][8] Pada saat itu, bagaimanapun, Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dari perluasan pengakuan.^[9] Meskipun tindakan ini berhasil dalam banyak kasus,^[10] Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera menerbitkan pernyataan pengakuan terhadap, dukungan untuk, dan solidaritas dengan Palestina, yang diterima sebagai negara anggota di kedua forum.^[11][12][13]

Pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan PBB, perwakilan PLO mengakui bahwa 94 negara telah mengakui negara Palestina baru.^[14][15] Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa badan yang terhubung ke PBB, tetapi upayanya digagalkan oleh ancaman AS untuk menahan dana dari setiap organisasi yang mengaku Palestina.^[16] Misalnya, pada bulan April tahun yang sama, PLO mengajukan permohonan untuk keanggotaan sebagai sebuah negara di Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah aplikasi yang gagal untuk memberikan hasil setelah Amerika Serikat memberitahu organisasi tersebut bahwa mereka akan menarik dana jika Palestina diterima.^[17] Pada bulan Mei, sebuah kelompok dari negara-negara OKI mengajukan permohonan keanggotaan kepada UNESCO atas nama Palestina, dan terdaftar total 91 negara yang telah mengakui Negara Palestina.^[2]

Posisi Israel

Antara Perang Enam Hari dan Perjanjian Oslo, tidak ada pemerintah Israel yang mengakui kedaulatan Palestina. Dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu pertama (1996-1999), Netanyahu mengecam Yitzhak Rabin dan Shimon Peres karena telah membawa realisasi "bahayanya" sebuah negara Palestina, dan menyatakan bahwa tujuan pemerintahannya adalah untuk tidak membiarkan Otoritas Palestina untuk berevolusi diatas otonomi.^[18]

Pada Juni 2003, Ariel Sharon menjadi perdana menteri pertama yang menyatakan bahwa kemungkinan negara Palestina merdeka bisa terwujud dengan perbatasan sementara jika memenuhi syarat dan mengklaim bahwa negara sementara Palestina akan "sepenuhnya didemiliterisasi, dan negara ini akan menjadi rumah bagi diaspora Palestina dan pengungsi Palestina tidak akan diizinkan memasuki wilayah Israel."^[19] Perdana Menteri Ehud Olmert juga kembali menegaskan syarat yang sama.

Ketika Benjamin Netanyahu kembali menjadi perdana menteri pada 2009, pemerintah Israel kembali menyatakan bahwa Palestina adalah ancaman nasional Israel.^[20] Sikap Israel kemudian melembut setelah ada tekanan dari pemerintahan Barack Obama, dan untuk pertama kalinya pada 14 Juni 2009, Netanyahu menyatakan bahwa ia mendukung negara Palestina yang merdeka dengan wilayah yang lebih kecil daripada yang dijanjikan dan demiliterisasi.^[21] Posisi ini menuai kritik karena kurangnya komitmen terkait wilayah yang akan diserahkan kepada negara Palestina di masa mendatang. Pada Februari 2023, Netanyahu mengatakan, "Saya tentu saja bersedia mereka memiliki semua wewenang yang mereka butuhkan untuk memerintah diri sendiri, tetapi tidak ada wewenang yang dapat mengancam kita, dan ini berarti Israel harus memiliki tanggung jawab keamanan yang lebih besar."^[22] Namun pada 2025, sembari menghadapi perang Gaza dan serangkaian negara menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina, Netanyahu memperlunak sikap dan berhasrat untuk menghancurkan impian negara Palestina yang merdeka.^[23] Pada 21 September 2025, Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan mengakui negara Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan.^[24]

Israel secara konsisten menolak perbatasan yang disepakati pada 1967 dimana pakar militer Israel berpendapat bahwa perbatasan tersebut secara strategis akan memperlemah Israel.^[25] Ia juga menentang rencana Palestina untuk mendatangi Majelis Umum PBB terkait masalah kenegaraan, karena menurutnya rencana tersebut tidak menghormati perjanjian Oslo Accords, yang mana kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan sepihak.^[26]

Daftar pengakuan

Pengakuan diplomatik

Hingga September 2025, 159 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Negara Palestina:

#	Negara	Tanggal[27]	Keanggotaan terkait
1	Aljazair	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
2	Bahrain	15 November 1988	Liga Arab, GCC, OIC
3	Indonesia	15 November 1988	ASEAN, BRICS, G20, OIC
4	Irak	15 November 1988	Liga Arab, OIC
5	Kuwait	15 November 1988	Liga Arab, GCC, OIC
6	Libya	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
7	Malaysia	15 November 1988	ASEAN, OIC
8	Maroko	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
9	Mauritania	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
—	Republik Demokratik Arab Sahrawi	15 November 1988[28]
10	Somalia	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
11	Tunisia	15 November 1988	Liga Arab, AU, OIC
12	Turki	15 November 1988	G20, NATO, OIC
13	Yaman	15 November 1988	Liga Arab, OIC
14	Afganistan	16 November 1988	OIC, SAARC
15	Arab Saudi	16 November 1988	Liga Arab, G20, GCC, OIC
16	Bangladesh	16 November 1988	OIC, SAARC
17	Kuba	16 November 1988
18	Madagaskar	16 November 1988	AU
19	Malta	16 November 1988
20	Nikaragua	16 November 1988
21	Pakistan	16 November 1988
22	Qatar	16 November 1988
23	Uni Emirat Arab	16 November 1988	Liga Arab, BRICS, GCC, OIC
24	Yordania	16 November 1988
25	Serbia (sebagai Yugoslavia)	16 November 1988
26	Zambia	16 November 1988
27	Albania	17 November 1988	NATO, OIC
28	Brunei Darussalam	17 November 1988	ASEAN, OIC
29	Djibouti	17 November 1988
30	Mauritius	17 November 1988
31	Sudan	17 November 1988
32	Ceko (sebagai Cekoslowakia, diperdebatkan)	18 November 1988	NATO, EU
33	Slowakia (sebagai Cekoslowakia)	18 November 1988	NATO, EU
34	Gambia	18 November 1988
35	India	18 November 1988	BRICS, G20, SAARC
36	Mesir	18 November 1988
37	Nigeria	18 November 1988
38	Seychelles	18 November 1988	AU
39	Siprus	18 November 1988	EU
40	Sri Lanka	18 November 1988	SAARC
41	Namibia	19 November 1988	AU
42	Rusia (sebagai Uni Soviet)	19 November 1988	BRICS, CSTO, G20, UNSC (Permanen)
43	Belarus (sebagai Republik Sosialis Soviet Byelorusia)	19 November 1988	CSTO
44	Ukraina (sebagai Republik Sosialis Soviet Ukraina)	19 November 1988
45	Vietnam	19 November 1988	ASEAN
46	Tiongkok	20 November 1988	BRICS, G20, UNSC (Permanen)
47	Burkina Faso	21 November 1988	AU, OIC
48	Guinea	21 November 1988
49	Guinea-Bissau	21 November 1988
50	Kamboja (sebagai Republik Rakyat Kamboja)	21 November 1988
51	Komoro	21 November 1988
52	Mali	21 November 1988
53	Mongolia	22 November 1988
54	Senegal	22 November 1988
55	Hungaria (diperdebatkan)	23 November 1988	NATO, EU
56	Korea Utara	24 November 1988
57	Niger	24 November 1988
58	Rumania	24 November 1988
59	Tanjung Verde	24 November 1988
60	Tanzania	24 November 1988
61	Bulgaria	25 November 1988
62	Maladewa	28 November 1988
63	Ghana	29 November 1988
64	Togo	29 November 1988
65	Zimbabwe	29 November 1988
66	Chad	1 Desember 1988
67	Laos	2 Desember 1988	ASEAN
68	Sierra Leone	3 Desember 1988
69	Uganda	3 Desember 1988
70	Republik Kongo	5 Desember 1988
71	Angola	6 Desember 1988	AU
72	Mozambik	8 Desember 1988	AU, OIC
73	Sao Tome dan Principe	10 Desember 1988	AU
74	Gabon	12 Desember 1988	AU, OIC
75	Oman	13 Desember 1988	Liga Arab, GCC, OIC
76	Polandia	14 Desember 1988	EU, NATO
77	Republik Demokratik Kongo	18 Desember 1988	AU
78	Botswana	19 Desember 1988	AU
79	Nepal	19 Desember 1988	SAARC
80	Burundi	22 Desember 1988	AU
81	Afrika Tengah	23 Desember 1988	AU
82	Bhutan	25 Desember 1988	SAARC
83	Rwanda	2 Januari 1989	AU
84	Etiopia	4 Febuari 1989	AU, BRICS
85	Iran	4 Febuari 1989	BRICS, OIC
86	Benin	12 Mei 1989	AU, OIC
87	Kenya	12 Mei 1989	AU
88	Guinea Khatulistiwa	Mei 1989	AU
89	Vanuatu	21 Agustus 1989	MSG, PIF
90	Filipina	4 September 1989	ASEAN
91	Eswatini	1 Juli 1991	AU
92	Kazakstan	6 April 1992	CSTO, OIC, OTS
93	Azerbaijan	15 April 1992	OIC, OTS
94	Turkmenistan	17 April 1992	OIC
95	Georgia	25 April 1992
96	Bosnia dan Herzegovina (sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina)	27 Mei 1992
97	Tajikistan	2 April 1994	CSTO, OIC
98	Uzbekistan	25 September 1994	OIC, OTS
99	Papua Nugini	4 Oktober 1994[29]	MSG, PIF
100	Afrika Selatan	15 Febuari 1995	AU, BRICS, G20
101	Kirgizstan	November 1995	CSTO, OIC, OTS
102	Malawi	23 Oktober 1998	AU
103	Timor Leste	1 Maret 2004
104	Paraguay	25 Maret 2005[30]	Mercosur, OAS
105	Montenegro	24 Juli 2006	NATO
106	Kosta Rika	5 Febuari 2008	OAS
107	Lebanon	30 November 2008	Liga Arab, OIC
108	Pantai Gading	1 Desember 2008[31]	AU, OIC
109	Venezuela	27 April 2009
110	Republik Dominika	15 Juli 2009[31]	OAS
111	Brasil	1 Desember 2010[32][33]	BRICS, G20, Mercosur, OAS
112	Argentina	6 Desember 2010[31]	G20, Mercosur, OAS
113	Bolivia	17 Desember 2010[31]	Mercosur, OAS
114	Ekuador	24 Desember 2010[34]	OAS
115	Chili	7 Januari 2011[31]	OAS
116	Guyana	13 Januari 2011[31]	CARICOM, OAS, OIC
117	Peru	24 Januari 2011[31]	OAS
118	Suriname	26 Januari 2011	CARICOM, OAS, OIC
119	Uruguay	15 Maret 2011	Mercosur, OAS
120	Lesotho	3 Mei 2011	AU
121	Sudan Selatan	14 Juli 2011	AU
122	Suriah	18 Juli 2011	Liga Arab, OIC
123	Liberia	19 Juli 2011	AU
124	El Salvador	25 Agustus 2011	OAS
125	Honduras	26 Agustus 2011	OAS
126	Saint Vincent dan Grenadines	29 Agustus 2011	CARICOM, OAS
127	Belize	9 September 2011	CARICOM, OAS[35]
128	Dominika	19 September 2011	CARICOM, OAS
129	Antigua dan Barbuda	22 September 2011	CARICOM, OAS
130	Grenada	25 September 2011	CARICOM, OAS
131	Islandia	15 Desember 2011	EFTA, NATO
132	Thailand	18 Januari 2012	ASEAN
—	Vatikan	Febuari 2013[36]
133	Guatemala	9 April 2013	OAS
134	Haiti	27 April 2013	CARICOM, OAS
135	Swedia	30 Oktober 2014	EU, NATO
136	Saint Lucia	14 September 2015	CARICOM, OAS
137	Kolombia	3 Agustus 2018	OAS
138	Saint Kitts dan Nevis	29 Juli 2019	CARICOM, OAS
139	Barbados	19 April 2024[37]	CARICOM, OAS
140	Jamaika	22 April 2024[38]	CARICOM, OAS
141	Trinidad dan Tobago	2 Mei 2024[39]	CARICOM, OAS
142	Bahama	7 Mei 2024[40]	CARICOM, OAS
143	Irlandia	28 Mei 2024	EU
144	Norwegia	28 Mei 2024	EFTA, NATO
145	Spanyol	28 Mei 2024	EU, NATO
146	Slovenia	5 Juni 2024	EU, NATO
147	Armenia	21 Juni 2024	CSTO
148	Meksiko	5 Februari 2025[41]	G20, OAS
149	Kanada	21 September 2025[42]	G7, G20, NATO, OAS
150	Australia	21 September 2025[42]	G20, PIF
151	Britania Raya	21 September 2025[42]	G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)
152	Portugal	21 September 2025[42]	EU, NATO
153	Prancis	22 September 2025[43]	EU, G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)
154	Belgia	22 September 2025[44]	EU, NATO
155	Luksemburg	22 September 2025[45]	EU, NATO
156	Monako	22 September 2025[46]
157	Malta	22 September 2025[47]
158	Andorra	22 September 2025[48]
159	San Marino	22 September 2025[49]

Tidak mengakui

Anggota PBB

Negara	Posisi resmi	Hubungan	Keanggotaan terkait
Amerika Serikat	Pada September 2011, Presiden Barack Obama menyatakan penolakan terhadap pengakuan Palestina di pidatonya dalam Sidang Umum PBB, menyatakan bahwa "perdamaian asli hanya bisa direalisasikan antara Israel dan Palestina saja" dan "Pada akhirnya, harusnya Israel dan Palestina - bukan kita - yang harus mencapai kesepakatan dalam beberapa isu yang memecahkan mereka."[50] Obama menyatakan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa Amerika akan menveto seluruh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengandung kebijakan pengakuan Palestina.[51] Presiden Donald Trump dan Joe Biden mempertahankan kebijakan tersebut.[52] Wakil Presiden JD Vance pada Agustus 2025 menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengakui Palestina, menyatakan "Saya tidak tahu apa artinya secara sungguh mengakui kemerdekaan Palestina, mengingat kurangnya pemerintahan yang berfungsi di sana".[53]	Ya	G7, G20, OAS, NATO, UNSC (Permanen)
Austria	Austria memberikan status diplomatik penuh kepada perwakilan PLO di Wina pada 13 Desember 1978, di bawah kanselir Bruno Kreisky.[54] Pada Juni 2011, Menteri Luar Negeri Michael Spindelegger mengatakan bahwa Austria "belum memutuskan apakah akan mendukung pengakuan PBB atas negara Palestina", menambahkan bahwa ia lebih suka menunggu pendekatan bersama Uni Eropa terkait masalah ini. Ia berkata: "Kami akan memutuskan di saat-saat terakhir karena hal itu mungkin masih memberi [kedua pihak] kesempatan untuk mengembalikan proses perdamaian Timur Tengah ke jalurnya."[55] Spindelegger juga menyarankan agar Uni Eropa menyusun resolusi versi mereka.[56] Keterangan lanjutan Austria awalnya terdaftar sebagai negara yang mengakui Negara Palestina pada 14 Desember 1988, dalam dokumen yang diajukan kepada UNESCO pada tahun 1989 yang mendukung permohonan keanggotaan Palestina. Namun, negara-negara yang mengajukan (Aljazair, Indonesia, Mauritania, Nigeria, Senegal, dan Yaman) kemudian meminta agar Austria dihapus dari daftar tersebut.[2]	Ya[57]	EU
Belanda	Belanda mendukung solusi dua negara, dengan pengakuan Palestina sebagai negara dipandang bergantung pada keberhasilan negosiasi yang menjamin keamanan dan pengakuan timbal balik kedua negara.[58] Pada bulan Agustus 2025, kementerian luar negeri Belanda menyatakan, "Belanda tidak berencana untuk mengakui negara Palestina saat ini."[59]	Ya	EU, NATO
Belgia	Pada bulan Mei 2024, Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib menyatakan bahwa pengakuan tidak dapat didiskusikan, namun tidak akan diberikan pada saat itu,[60] sementara Perdana Menteri Alexander De Croo menggarisbawahi bahwa pengakuan hanya dilakukan secara simbolis dan tidak akan bermakna apapun.[61] Pada Juli 2025, pemerintahan Belgia menyatakan akan menentukan posisinya mengenai pengakuan pada awal September 2025.[62] Pada bulan Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mendesak Parlemen Federal bahwa Belgia harus mengakui Palestina sesegera mungkin, dan memperingatkan bahwa penundaan apa pun akan membahayakan kredibilitas negara tersebut dalam solusi dua negara.[63] Pada tanggal 1 September 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mengumumkan bahwa Belgia akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB tahun 2025,[64] dengan syarat bahwa sandera Hamas dilepaskan kembali kepada Israel dan Hamas dikecualikan dari pemerintahan baru Palestina.[65] Pada 22 September, Perdana Menteri Bart De Wever menyatakan bahwa Belgia tidak akan mengakui Palestina secara de jure, mengiterasikan kembali syarat pemerintah Belgia mengenai Hamas.[66]	Ya[67]	EU, NATO
Eritrea	Eritrea adalah dua negara Afrika selain Kamerun yang tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.[68] Pada 2010, Presiden Isaias Afewerki menyatakan, "Israel membutuhkan pemerintahan, kita harus menghormatinya. Rakyat Palestina juga membutuhkan kehidupan yang bermartabat, namun itu tidak bisa dilakukan di Gaza atau di Tepi Barat. Solusi dua negara tidak mempan, itu hanya buat membodohi orang. Rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan di negara yang sama tidak akan terjadi. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah Transyordania. Israel bisa dibiarkan secara damai sementara rakyat Palestina bisa bergabung dengan Yordania dan membentuk bangsa sendiri."[69] Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tahun 2011, Isaias menyatakan bahwa "Eritrea menegaskan kembali dukungan jangka panjangnya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan negara yang merdeka dan berdaulat. Eritrea juga menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional."[70] Pada 29 November 2012, Eritrea memberikan suara mendukung resolusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Pada 23 September 2024, Menteri Luar Negeri Y.M. Osman Saleh menekankan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.[71] Pada tanggal 19 Januari 2025, Kementerian Informasi merilis pernyataan pers yang menyambut baik gencatan senjata dalam perang Gaza yang dilaksanakan hari itu.[72]	Ya[73]	AU
Estonia	Dalam pertemuan dengan Riyad al-Malki pada bulan Juni 2010, Menteri Urmas Paet mengatakan negaranya menyetujui perjanjian antara kedua negara dan "penentuan nasib sendiri bagi Palestina".[74] Para pejabat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil posisi mengenai tawaran PBB sampai kata-kata akhir resolusi tersebut diterbitkan.[75] Pada tanggal 30 Juli 2025, Perdana Menteri Estonia Kristen Michal menekankan bahwa Estonia tidak memiliki rencana untuk mengakui Palestina.[76]	Ya[77]	EU, NATO
Fiji	Kebijakan Fiji mengenai konflik Israel–Palestina sebagian besar didasarkan pada resolusi PBB.[78]	Tidak	MSG, PIF
Italia	Pada Juli 2025, Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bahwa Italia belum bersedia mengakui kemerdekaan Palestina dan menanggap bahwa langkah tersebut tidak produktif.[79][80] Namun pada September 2025, Meloni mengeluarkan syarat bahwa Palestina akan diakui apabila Hamas membebaskan seluruh sandera mereka dan tidak dimasukan ke dalam pemerintahan Palestina.[81]	Ya	G7, G20, NATO, EU
Jepang	Jepang mendukung solusi dua negara[82] dan realisasi kemerdekaan Palestina.[83] Pada bulan Oktober 2007, seorang pejabat Kementerian Kehakiman Jepang mengatakan, "Mengingat Otoritas Palestina telah berkembang menjadi negara yang hampir sepenuhnya dan menerbitkan paspornya sendiri, kami telah memutuskan untuk menerima kewarganegaraan Palestina".[84] Pemerintah Jepang menyatakan tidak akan mengakui tindakan apa pun yang akan membahayakan negara Palestina dengan perbatasan sebelum tahun 1967 maupun aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel.[85][86] Jepang memberikan suara positif terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan Palestina status Negara Pengamat Non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan November 2012, dan sejak itu, menyebut negara itu sebagai "Palestina".[87] Pada bulan Agustus 2024, seorang pejabat Jepang menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan pengakuan.[88] Pada 30 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menyatakan bahwa, berbeda dengan Prancis, Jepang membutuhkan waktu tambahan sebelum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, beliau menegaskan kembali komitmen Jepang yang berkelanjutan terhadap solusi dua negara.[89] Pada 22 September 2025, Iwaya menyatakan bahwa pengakuan Palestina hanya menunggu "kapan", bukan "jika".[90]	Ya	G7, G20
Jerman	Pada April 2011, Kanselir Angela Merkel melabel pengakuan Palestina sebagai "langkah unilateral"[91] dan dengan tegas menyatakan bahwa Jerman akan menolak untuk mengakui kemerdekaan Palestina tanpa persetujuan dari Israel terlebih dahulu. "Oleh karena itu, pengakuan sepihak jelas tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan ini... Ini adalah sikap kami sekarang dan akan menjadi sikap kami pada bulan September. Perlu ada pengakuan bersama, jika tidak, ini bukanlah solusi dua negara."[92] Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin. "Kami menginginkan solusi dua negara. Kami ingin mengakui negara Palestina. Mari kita pastikan negosiasi dimulai. Ini mendesak." Posisi ini kembali ditegaskan oleh Kanselir Friedrich Merz yang menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi syarat untuk menjadi negara berdaulat.[93] Keterangan lanjutan Jerman Timur mengakui kemerdekaan Palestina pada 18 November 1988,[2] namun pengakuan tersebut dicabut setelah bersatu kembali dengan Jerman Barat yang mendukung Israel hingga kini.	Ya	G7, G20, NATO, EU
Kamerun	Secara resmi, Kamerun mendukung solusi dua negara.[94] Walaupun Kamerun adalah negara Islam dan anggota OIC, Presiden Paul Biya memiliki hubungan yang kuat dengan Israel sejak 1980an.[95] Kemitraan ini menyebabkan rusaknya hubungan Kamerun dengan negara-negara Islam, banyak diantaranya menarik dana bantuan pembangunan dan menekan Biya untuk mengakui Palestina[96] sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Biya untuk menolak resolusi PBB yang akan mengakui Palestina sebagai anggota PBB.[97]	Ya[94]	AU, OIC[98]
Kiribati	Dalam pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada awal September 2011, menteri luar negeri Kiribati dilaporkan menyatakan ketertarikan untuk memberi dukungan kepada Palestina.[99]	Tidak	PIF
Korea Selatan	Korea Selatan tidak mengakui kemerdekaan Palestina namun mereka memiliki sebuah kantor perwakilan di Ramallah.	Ya	G20
Liechtenstein	Liechtenstein mengandalkan pemerintahan Swiss untuk mengerjakan sebagian besar kebijakan luar negeri mereka.[100] Pada Januari 2011, Swiss dan Liechtenstein mengajukan rancangan resolusi yang menjamin hak kedaulatan Palestina,[101] dan menyatakan bahwa hak ini harus diterapkan segera untuk Palestina yang merdeka dapat terwujudkan.[102] Pada bulan September 2025, Menteri Luar Negeri Sabine Monauni menyatakan bahwa Palestina pada dasarnya memenuhi persyaratan untuk menjadi negara.[103]	Tidak	EFTA
Makedonia Utara	Makedonia Utara merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Palestina. Menteri luar negeri Nikola Poposki menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasari oleh keputusan dari Uni Eropa dan mitra strategisnya.[104]	Tidak	NATO
Mikronesia	Negara ini secara konsisten mendukung Israel dan menolak mendukung kemerdekaan Palestina,[105] walaupun hal ini disebabkan karena asosiasi mereka dengan Amerika Serikat.[106] Mantan Presiden Manny Mori menyatakan bahwa Mikronesia "berhutang budi" kepada Israel saat Israel memutuskan untuk mendukung keanggotaan Mikronesia di PBB pada tahun 1986.[107] Pada pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada bulan September 2011, pemimpin delegasi Mikronesia dilaporkan menyatakan solidaritas negaranya terhadap penderitaan rakyat Palestina dan dukungannya terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Mengenai upaya PNA untuk mendapatkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pejabat tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani dengan AS mencegah FSM untuk memberikan suara sesuai keinginan pemerintahnya dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan keinginan AS.[108] Mengenai bantuan pembangunan berkelanjutan Israel kepada masyarakat Mikronesia, diplomat lain mencatat, "Kami membutuhkan keahlian Israel, jadi saya tidak melihat perubahan dalam kebijakan kami dalam waktu dekat."[109]	Tidak	PIF
Moldova	Pada 27 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Mihai Popsoi menegaskan kembali mendukung solusi dua negara. Namun ia juga menegaskan bahwa pemerintah Moldova belum ada konsensus internal mengenai pengakuan Palestina.[110]	Ya
Myanmar	Myanmar adalah salah satu dari dua negara Asia di Gerakan Nonblok yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina selain Singapura.[111][112] Mantan menteri luar negeri Win Aung menyatakan pada tahun 2000 bahwa Myanmar mendukung solusi dua negara dalam perbatasan yang diakui secara internasional.[113]	Tidak	ASEAN
Samoa	Pada tahun 2010, Perdana Menteri Tuilaʻepa Saʻilele Malielegaoi menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara terhadap konflik tersebut.[114]	Tidak	PIF
Selandia Baru	Selandia Baru belum mengakui kedaulatan Palestina, namun mendukung solusi dua negara.[115] Ia juga mempertahankan kebijakan pengakuan diam-diam, alih-alih eksplisit, terhadap negara-negara baru. Bagi Palestina, ini berarti meningkatkan status delegasi terakreditasinya menjadi status diplomatik.[116] Pada awal September 2011, Menteri Luar Negeri Murray McCully mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan sampai kata-kata resolusi dirilis. "Kami punya reputasi sebagai negara yang berpikiran adil dan adil dalam masalah ini, dan yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu untuk melihat kata-kata resolusi tersebut."[115] Ia juga mengatakan kepada Riyad al-Malki bahwa negaranya menolak memberikan janji apa pun kepada Israel untuk menolak memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut.[117] Sejak 2017, Perdana Menteri Jacinda Ardern mempertegaskan kembali mendukung solusi dua negara dan menolak ekspansi pemukiman Israel yang ilegal.[118][119] Namun pada 26 September 2025, Menteri Luar Negeri Winston Peters menyatakan sikap bahwa Selandia Baru tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina karena belum memenuhi syarat sebagai negara berdaulat.[120]	Ya	PIF
Singapura	Singapura belum mengakui kemerdekaan Palestina[121] karena hubungan yang erat dengan Israel.[122] Namun mereka memiliki kantor perwakilan di Ramallah untuk membangun hubungan dengan otoritas Palestina.[123][124] Pada 2 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa Singapura bersedia untuk mengakui Palestina apabila Palestina mengakui hak kedaulatan Israel.[125] Pada Juli 2025, Singapura mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengakui kemerdekaan Palestina "secara prinsip".[126] Pada 22 September 2025, Vivian Balakrishnan mengeluarkan syarat Singapura untuk mengakui kemerdekaan Palestina, yakni "pemerintahan yang kompeten, mengakui hak kedaulatan Israel, dan tidak mendukung terorisme".[127]	Ya[128]	ASEAN
Swiss	Swiss tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tetapi telah memberikan suara mendukung pemberian status pengamat non-anggota di PBB pada November 2014. Presiden Swiss Simonetta Sommaruga menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara, dengan mengatakan: "Swiss telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menemukan solusi bagi konflik antara Israel dan Palestina. Tujuan kami adalah mencapai perdamaian."[129]	Ya	EFTA
Yunani	Pemerintahan sebelumnya dikenal memiliki reputasi yang tenar dalam mendukung upaya Palestina.[130] Dalam konflik Arab-Israel yang luas, Yunani dikenal memiliki sikap mengecam Israel ketimbang negara Eropa lainnya yang mendukung Israel. Yunani menjalin hubungan dengan PLO pada 1981 dan hubungan dengan Israel hanya dipertahankan ke level konsulat sampai pengakuan Israel oleh Konstantinos Mitsotakis pada 1990.[131] Sejak itu, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Georgios A. Papandreou membuat hubungan Yunani dengan Israel semakin mesra,[132] mengakhiri upaya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.[133] Pada Desember 2015, Parlemen Yunani memberikan suara mendukung usulan yang meminta pemerintah untuk mengakui Palestina.[134] Pada 7 September 2025, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyatakan bahwa ia akan mendukung kemerdekaan Palestina "di saat yang tepat".[135]	Ya	EU, NATO

Bukan anggota PBB

	Nama	Posisi resmi	Hubungan
1	Kosovo		Tidak[136]
2	Ordo Militer Berdaulat Malta	Ordo Malta hanya memiliki hubungan setara kedutaan dengan pemerintah Palestina	Ya[137][138]
3	Republik Tiongkok (Taiwan)	Taiwan tidak mengakui kemerdekaan Palestina walaupun pemerintahan Taiwan menyatakan bahwa mereka akan memperhatikan perkembangan di wilayah Timur Tengah secara cermat dan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah. Pada 22 September 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengkritik peta yang dirilis oleh Misi Pengamat Permanen Palestina yang mewarnai Pulau Taiwan sebagai "diakui", yang menyiratkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan menyatakan bahwa Taiwan "tidak memiliki rencana langsung untuk mengakui negara Palestina". Kemenlu juga mengutip kemitraan strategis antara Tiongkok dan Palestina, di mana Palestina menegaskan bahwa Taiwan adalah "bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok."[139]	Tidak[140][139]

Lihat pula

• Status Yerusalem
• Nasionalisme Palestina
• Pengakuan internasional terhadap Israel