Abdoel Gaffar Pringgodigdo

Abdoel Gaffar Pringgodigdo (Bojonegoro, 21 Agustus 1904 - 1988) adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia dari tanggal 21 Januari sampai 6 September 1950.

Prof. Dr. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo
Abdoel Gaffar Pringgodigdo, ca 1950
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-4
Masa jabatan 21 Januari 1950 – 6 September 1950
Presiden	Soekarno (RIS) Assaat (RI)
Perdana Menteri	Abdoel Halim
Pendahulu Soesanto Tirtoprodjo Pengganti Wongsonegoro
Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-1
Masa jabatan 19 Agustus 1945 – 14 November 1945
Presiden	Soekarno
Pendahulu Tidak Ada Pengganti Mohammad Ichsan Abdul Wahab Surjodiningrat
Rektor Universitas Airlangga ke-1
Masa jabatan 1954–1961
Pendahulu Tidak Ada Pengganti Mohammad Toha Ronodipuro
Rektor Universitas Hasanuddin ke-1
Masa jabatan 1956–1957
Pendahulu Tidak Ada Pengganti K.R.M.T. Djokomarsaid
Informasi pribadi
Lahir	(1904-08-21)21 Agustus 1904 Bojonegoro, Hindia Belanda
Meninggal	1988 (umur 83–84)[1]
Kewarganegaraan	Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Riwayat hidup

Pringgodigdo lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Hindia Belanda pada tanggal 24 Agustus 1904.^[2] Dia merupakan kakak kandung dari duta besar Abdoel Kareem Pringgodigdo.^[3] Setelah dua tahun di sekolah rakyat, dia belajar di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School.^[2] Setelah lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, dari mana dia lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum.^[2] Dia juga mendapatkan sertifikat cum laude dalam ilmu Indologi.^[2]

Ketika kembali ke Indonesia, Pringgodigdo mendapatkan kerja sebagai juru tulis (bahasa Belanda: revredaris), lalu menjadi wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga.^[4] Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, Pringgodigdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai sekretarisnya Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin BPUPKI.^[5] Dia juga menjadi anggota Panitia Lima, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila.^[6]

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pringgodigdo bertugas sebagai sekretaris negara untuk Presiden Soekarno sampai Januari 1950;^[5] dari Juni hingga September 1948 dia juga bertugas sebagai komisaris untuk Sumatra.^[5] Ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan December 1948, Pringgodigdo ditangkap dan diusir ke Bangka dengan pemimpin Indonesia lain;^[7] dia juga melaporkan bahwa arsipnya dibakar Belanda.^[3] Dari tanggal 21 January hingga 6 September 1950, dia bertugas sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi.^[5]

Pringgodigdo (ujung kiri) dengan pemimpin lain di Bangka pada 1949

Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum.^[5] Di lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, dan akhirnya menjadi dekan pertama dari fakultas hukum Airlangga, dari tahun 1953 hingga 1954.^[5][5] Dia lalu menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga dari November 1954 hingga September 1961.^[5] Setelah waktu singkat bertugas sebagai presiden Universitas Hasanuddin di Makassar, dia kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya.^[5] Dia di kemudian hari mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek Hong.^[8]

Pada tahun 1971 dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.^[8]

Kehidupan pribadi

Pringgodigdo menikah dengan Nawang Hindrati Joyo Adiningrat.^[2] Mempunyai 2 orang anak ( putri dan putra )