Daftar badan usaha milik negara di Indonesia

Berikut ini daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per Oktober 2023, terdapat 65 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.^[2]

Logo BUMN untuk Indonesia dan Danantara Indonesia. Kedua logo ini muncul di hampir semua publikasi yang dibuat oleh BUMN Indonesia (biasanya diletakkan di pojok kiri atas), kecuali Garuda Indonesia dan BUMN lain yang berada di bawah Kementerian Keuangan^[1]

Pada bulan Maret 2025, pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham dari 49 BUMN ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara.^[3]

BUMN yang beroperasi

Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.^[4][5]

Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti pembagian BUMN seperti yang tertera pada Lampiran II Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021.^[4]

Industri energi, minyak, dan gas

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Pertamina (Persero)	Pertamina	Simon Aloysius Mantiri	Perusahaan Perseroan	PP No. 31 Tahun 2003	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[6]
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PLN	Darmawan Prasodjo	Perusahaan Perseroan	PP No. 23 Tahun 1994	Pemerintah: 100% (per 30 Juni 2022)[7]

Industri mineral dan batu bara

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	MIND ID	Maroef Sjamsoeddin	Perusahaan Perseroan	PP No. 46 Tahun 2022	Pemerintah: 100% (per 21 Maret 2023)[a]

Industri perkebunan dan kehutanan

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perkebunan Nusantara	Mohammad Abdul Ghani	Perusahaan Perseroan	PP No. 8 Tahun 1996	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[8]
Perum Kehutanan Negara	Perhutani	Natalas Anis Harjanto (Plt.)	Perusahaan Umum	PP No. 72 Tahun 2010	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri pangan dan pupuk

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pupuk Indonesia	Rahmad Pribadi	Perusahaan Perseroan	PP No. 20 Tahun 1969	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[9]
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	ID FOOD	Ghimoyo	Perusahaan Perseroan	PP No. 5 Tahun 1974	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[10]
Perum BULOG[b]	BULOG	Novi Helmy Prasetya	Perusahaan Umum	PP No. 13 Tahun 2016	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri kesehatan

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Bio Farma (Persero)	Biofarma	Shadiq Akasya	Perusahaan Perseroan	PP No. 1 Tahun 1997	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[12]

Industri manufaktur

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	ID SURVEY	Arisudono Soerono	Perusahaan Perseroan	PP No. 1 Tahun 1977	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2022)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Krakatau Steel	Muhamad Akbar	Perusahaan Perseroan	PP No. 52 Tahun 2002	Pemerintah: 80,00% Manajemen: 0,03% Masyarakat: 19,97% (per 30 September 2022)[13]
PT Len Industri (Persero)	DEFEND ID	Joga Dharma Setiawan	Perusahaan Perseroan	PP No. 16 Tahun 1991 PP No. 123 Tahun 2021	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)

Jasa keuangan

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank Mandiri	Riduan	Perusahaan Perseroan	PP No. 75 Tahun 1998	Pemerintah: 52,00% Lembaga Pengelola Investasi: 8,00% Direksi: 0,05% Masyarakat: 39,95% (per 31 Desember 2022)[14]
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BNI	Putrama Wahju Setyawan	Perusahaan Perseroan	PP No. 19 Tahun 1992	Pemerintah: 60,00%[c] Perseroan terbatas: 6,44% Badan usaha asing: 24,71% Manajemen: 0,02% Masyarakat: 8,83%[d] (per 31 Desember 2022)[15]
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BRI	Hery Gunardi	Perusahaan Perseroan	PP No. 21 Tahun 1992	Pemerintah: 53,19% Masyarakat: 46,48% Saham treasuri: 0,32% (per 31 Desember 2022)[16]
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BTN	Nixon Napitupulu	Perusahaan Perseroan	PP No. 24 Tahun 1992	Pemerintah: 60,00% Direksi: 0,08% Masyarakat: 39,92% (per 31 Desember 2022)[17]
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Peruri	Dwina Septiani Wijaya	Perusahaan Umum	PP No. 6 Tahun 2019	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa Reasuransi, dana pensiun dan asuransi

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)	ASABRI	Jeffry Haryadi P. Manullang	Perusahaan Perseroan	PP No. 68 Tahun 1991
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	IFG	Hexana Tri Sasongko	Perusahaan Perseroan	PP No. 18 Tahun 1973 PP No. 15 Tahun 2020
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Indonesia Re	Benny Waworuntu	Perusahaan Perseroan	PP No. 20 Tahun 1983
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	TASPEN	Rony Hanityo Aprianto	Perusahaan Perseroan	PP No. 26 Tahun 1981

Jasa telekomunikasi dan media informasi

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Telkom	Dian Siswarini	Perusahaan Perseroan	PP No. 25 Tahun 1991	Pemerintah: 52,09% The Bank of New York Mellon Corporation: 4,17% Masyarakat: 43,74% (per 30 September 2022)[18]
PT Danareksa (Persero)	Danareksa	Yadi Jaya Ruchandi	Perusahaan Perseroan	PP No. 113 Tahun 2021 PP No. 7 Tahun 2022	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[19]
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	ANTARA	Akhmad Munir	Perusahaan Umum	PP No. 40 Tahun 2007	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa infrastruktur

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Adhi	Entus Asnawi Mukhson	Perusahaan Perseroan	PP No. 41 Tahun 1971
PT Brantas Abipraya (Persero)	Abipraya	Sugeng Rochadi	Perusahaan Perseroan	PP No. 32 Tahun 1980
PT Hutama Karya (Persero)	HK	Budi Harto	Perusahaan Perseroan	PP No. 14 Tahun 1971
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Jasa Marga	Rivan Achmad Purwantono	Perusahaan Perseroan	PP No. 4 Tahun 1978
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PP	Novel Arsyad	Perusahaan Perseroan	PP No. 39 Tahun 1971
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SIG	Indrieffouny Indra	Perusahaan Perseroan	PP No. 19 Tahun 1969
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Waskita	Muhammad Hanugroho	Perusahaan Perseroan	PP No. 40 Tahun 1970
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Wika	Agung Budi Waskito	Perusahaan Perseroan	PP No. 40 Tahun 1971
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	Perumnas	Budi Saddewa Soediro	Perusahaan Umum	PP No. 83 Tahun 2015	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa logistik

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)[e]	ASDP	Heru Widodo	Perusahaan Perseroan	PP No. 15 Tahun 1992
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	KAI	Bobby Rasyidin	Perusahaan Perseroan	PP No. 19 Tahun 1998
PT Industri Kereta Api (Persero)	INKA	Eko Purwanto	Perusahaan Perseroan	PP No. 52 Tahun 2002	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[20]
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pelindo	Arif Suhartono	Perusahaan Perseroan	PP No. 57 Tahun 1991
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelni	Tri Andayani	Perusahaan Perseroan	PP No. 9 Tahun 1973
PT Pos Indonesia (Persero)	POS IND	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman (Plt.)	Perusahaan Perseroan	PP No. 5 Tahun 1995
Perum DAMRI[f]	DAMRI	Setia N. Milatia Moemin	Perusahaan Umum	PP No. 38 Tahun 2018	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa pariwisata dan penerbangan

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	InJourney	Maya Watono	Perusahaan Perseroan	PP No. 48 Tahun 1991 PP No. 72 Tahun 2021	Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)[21]
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Garuda Indonesia	Wamildan Tsani Panjaitan	Perusahaan Perseroan	PP No. 67 Tahun 1971	Pemerintah: 60,54% PT Trans Airways: 28,26% Masyarakat: 11,20% (per 30 September 2022)[22]
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	AirNav Indonesia	Avirianto Suratno	Perusahaan Umum	PP No. 77 Tahun 2012	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

BUMN titip kelola

Sebagian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat sehingga memerlukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi. Oleh sebab itu, melalui surat kuasa khusus, Menteri BUMN menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PPA, untuk berperan dalam restrukturisasi komprehensif serta mencari solusi penyelesaian masalah para BUMN tersebut. Hal ini dilakukan melalui layanan BUMN Titip Kelola.^[23]

Layanan ini tetap berlanjut meskipun PPA, pada Januari 2022, kehilangan status BUMN-nya dikarenakan akuisisi perusahaan oleh BUMN lain, yaitu PT Danareksa (Persero).^[24] Per 2023, dari semula 22 BUMN, tersisa 15 BUMN yang masih direstrukturisasi oleh PPA.^[25]

Berikut adalah BUMN yang masih menjadi peserta BUMN Titip Kelola:^[26]

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Amarta Karya (Persero)	AMKA		Perusahaan Perseroan	PP No. 56 Tahun 1970
PT Barata Indonesia (Persero)	Barata Indonesia		Perusahaan Perseroan	PP No. 3 Tahun 1971
PT Boma Bisma Indra (Persero)	BBI		Perusahaan Perseroan	PP No. 2 Tahun 1971
PT Djakarta Lloyd (Persero)	PTDL		Perusahaan Perseroan	PP No. 20 Tahun 1974
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	DKB		Perusahaan Perseroan	PP No. 59 Tahun 1990
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	DPS		Perusahaan Perseroan	PP No. 24 Tahun 1975
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	IKI Shipyard		Perusahaan Perseroan	PP No. 17 Tahun 1977
PT Indah Karya (Persero)	Indah Karya		Perusahaan Perseroan	PP No. 66 Tahun 1971
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	INTI		Perusahaan Perseroan	PP No. 34 Tahun 1974
PT Semen Kupang (Persero)	Semen Kupang		Perusahaan Perseroan	PP No. 4 Tahun 1991
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	Persero Batam		Perusahaan Perseroan	PP No. 43 Tahun 1973
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	PNRI		Perusahaan Umum	PP No. 72 Tahun 2012	Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara
PT Primissima (Persero)	Primissima		Perusahaan Perseroan	PP No. 54 Tahun 1970
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	VTP		Perusahaan Perseroan

BUMN yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan

Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.

Nama Perusahaan	Nama Dagang	Direktur Utama / CEO	Bentuk BUMN	Dasar Hukum	Kepemilikan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	SMI	Reynaldi Hermansjah	Perusahaan Perseroan	PP No. 66 Tahun 2007 PP No. 75 Tahun 2008 PP No. 53 Tahun 2020	PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) : 45% PT Cinere Serpong Jaya : 35% PT Cimanggis Cibitung Tollways : 55%
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	SMF	Ananta Wiyogo	Perusahaan Perseroan	PP No. 5 Tahun 2005 PP No. 75 Tahun 2011 PP No. 57 Tahun 2020	Pemerintah: 100%
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	PT PII	Muhammad Wahid Sutopo	Perusahaan Perseroan	PP No. 35 Tahun 2009 PP No. 50 Tahun 2016 PP No. 55 Tahun 2020	Pemerintah: 100%[27]
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Geo Dipa Energi	Yudistian Yunis	Perusahaan Perseroan	PP No. 62 Tahun 2011	Pemerintah: 94,5% PLN: 5,5%
PT Bina Karya (Persero)	Bina Karya	Boyke P. Soebroto	Perusahaan Perseroan	PP No. 41 Tahun 1970 PP No. 44 Tahun 2023

Mantan BUMN

Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 jo. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukan holding BUMN.^[g] Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain,^[h] serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.^[i]

Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.^[j]

Tanggal (YYYY-MM-DD)	Nama BUMN	Hilangnya Status BUMN
		Dasar Hukum	Sebab	Keterangan
1966-03-09	PN Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)	PP No. 9 Tahun 1966	Pembubaran Usaha	Dibubarkan selama transisi ke Orde Baru karena dicap organisasi bawahan Partai Komunis Indonesia.[28]
1966-09-01	Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya	PP No. 16 Tahun 1966	Pembubaran Usaha	Dilikuidasi menjadi milik negara c.q. Departemen Pekerjaan Umum
1968-07-05	PN Tambang Timah Belitung	PP No. 21 Tahun 1968	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PN Tambang Timah[k]. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara dan Proyek Peleburan Timah Muntok juga turut dilebur.[29]
1968-07-05	PN Tambang Timah Bangka	PP No. 21 Tahun 1968	Peleburan BUMN
1968-07-05	PN Tambang Timah Singkep	PP No. 21 Tahun 1968	Peleburan BUMN
1968-07-05	PN Tambang Bauksit Indonesia	PP No. 22 Tahun 1968	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Badan Pelaksanaan/Pembinaan Proyek-Proyek Tambang (Bappetamb) juga turut dilebur.[30]
1968-07-05	PN Tambang Emas Cikotok	PP No. 22 Tahun 1968	Peleburan BUMN
1968-07-05	PN Logam Mulia	PP No. 22 Tahun 1968	Peleburan BUMN
1968-08-20	PN Pertambangan Minyak Indonesia	PP No. 27 Tahun 1968	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional[l][31]
1968-08-20	PN Pertambangan Minyak Nasional	PP No. 27 Tahun 1968	Peleburan BUMN
1969-01-23	PN Farmasi dan Alat Kesehatan Raja Farma	PP No. 3 Tahun 1969	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma[m]. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur.[32]
1969-01-23	PN Sari Husada	PP No. 3 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-01-23	PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma	PP No. 3 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-01-23	PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma	PP No. 3 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah I	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan.[33] Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971.[34]
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah II	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah III	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah IV	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah V	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah VI	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah VII	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah VIII	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1969-06-09	PN Pelabuhan Daerah IX	PP No. 18 Tahun 1969	Peleburan BUMN
1970-08-07	PN Karya Cotas	PP No. 31 Tahun 1970	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara (Persero)[35]
1970-08-07	PN Permata Nusantara	PP No. 31 Tahun 1970	Peleburan BUMN
1970-10-13	PN Pembangunan Niaga	PP No. 47 Tahun 1970	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk[36]
1970-10-13	PN Sapta Motor	PP No. 47 Tahun 1970	Peleburan BUMN
1971-01-12	PN BOMA	PP No. 2 Tahun 1971	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero)[37]
1971-01-12	PN BISMA	PP No. 2 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-01-12	PN INDRA	PP No. 2 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-01-12	PN Sabang Merauke	PP No. 3 Tahun 1971	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero)[38]
1971-01-12	PN Barata	PP No. 3 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-01-12	PN Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar	PP No. 3 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-02-16	PN Zatas	PP No. 11 Tahun 1971	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri (Persero)[39]
1971-02-16	PN Asam Arang	PP No. 11 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-08-14	PN Kumala Karya	PP No. 48 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-09-15	PN Percetakan Kebayoran	PP No. 60 Tahun 1971	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia[40]
1971-09-15	PN Arta Yasa	PP No. 60 Tahun 1971	Peleburan BUMN
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha	PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara[n] beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya.[42] Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960[o], yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara.[41] Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini.
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1971-12-31	Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII	PP No. 75 Tahun 1971	Pembubaran Usaha
1979-09-26	PN Perkapalan dan Dok Alirmenjaya	PP No. 28 Tahun 1979	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Galangan Kodja Indonesia (Persero)[p][44]
1981-02-10	Perusahaan Perikanan Negara Riau[q]	PP No. 3 Tahun 1981	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Karya Mina (Persero)[46]
1981-02-10	Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur[r]	PP No. 4 Tahun 1981	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Perikanan Samodra Besar (Persero)[48]
1981-02-10	Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara[s]	PP No. 4 Tahun 1981	Penggabungan BUMN
1981-02-10	Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah[t]	PP No. 5 Tahun 1981	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Tirta Raya Mina (Persero)[51]
1981-02-10	PN Hasil Laut	PP No. 5 Tahun 1981	Penggabungan BUMN
1981-04-01	PN Perkebunan XVI	PP No. 11 Tahun 1981	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Perkebunan XV (Persero). Seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan perusahaan beralih ke PT Perkebunan XV (Persero), kecuali unit Pabrik Gula Cot Girek yang mana nantinya dikonversi menjadi lahan tanaman kelapa sawit dan dijadikan tambahan modal bagi PT Perkebunan IX (Persero).[52][53] Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah penggabungan perusahaan, PT Perkebunan XV (Persero) kerap disebut sebagai PT Perkebunan XV-XVI (Persero) dalam produk hukum lain.[u]
1981-12-24	PN Buwana Karya	PP No. 52 Tahun 1981	Pembubaran Usaha
1983-04-13	PT Perkebunan XXX (Persero)	PP No. 6 Tahun 1983	Pembubaran Usaha	Seluruh kekayaan negara yang tertanam pada perusahaan digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XII (Persero), PT Perkebunan XIII (Persero), PT Perkebunan XIV (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero). Hal ini berakibat pada dibubarkannya perusahaan.[54]
1984-05-18	PT Semen Madura (Persero)	PP No. 13 Tahun 1984	Divestasi
1986-03-04	PT Jado Trading Corporation (Persero)[v]	PP No. 13 Tahun 1986	Divestasi	Divestasi dilakukan menggunakan mekanisme Employee Buyout (EBO),[55] di mana pengalihan kepemilikan terjadi melalui penjualan saham perusahaan kepada para karyawan perusahaan.[56]
1986-05-06	PT Bonded Warehouses Indonesia (Persero)	PP No. 23 Tahun 1986	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)[57]
1986-05-06	PT Sasana Bhanda (Persero)	PP No. 23 Tahun 1986	Peleburan BUMN
1987-05-25	Perum Perkebunan Kapas Indonesia	PP No. 11 Tahun 1987	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XVIII (Persero), PT Perkebunan XXIII (Persero), PT Perkebunan XXVI (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero).[58]
1987-10-22	PT Dayaza (Persero)	PP No. 23 Tahun 1987	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Petrokimia Gresik (Persero)[59]
1988-06-29	PN Metrika	PP No. 8 Tahun 1988	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero)[60]
1990-04-23	PT Karya Mina (Persero)	PP No. 11 Tahun 1990	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tirta Raya Mina (Persero)[61]
1990-04-25	PT Leppin (Persero)	PP No. 12 Tahun 1990	Divestasi	Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional[62]
1990-07-17	PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero)	PP No. 31 Tahun 1990	Pembubaran Usaha	Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), kecuali bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kehendak lain atas bagian likuidasi yang menjadi haknya[63]
1990-07-24	Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro	PP No. 36 Tahun 1990	Divestasi	Pemerintah menjual seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan kepada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh usaha koperasi[64]
1990-08-15	PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung (Persero)	PP No. 38 Tahun 1990	Divestasi	Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional[65]
1990-10-30	Perum Tambang Batubara	PP No. 56 Tahun 1990	Pembubaran Usaha	Aset sisa setelah pembubaran kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)[w][66]
1990-12-13	PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero)	PP No. 59 Tahun 1990	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Galangan Kodja Indonesia (Persero) dan PT Galangan Kodja Indonesia (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).[67]
1990-12-13	PT Pelita Bahari (Persero)	PP No. 59 Tahun 1990	Penggabungan BUMN
1991-05-13	PT Kertas Kraf Cilacap (Persero)	PP No. 28 Tahun 1991	Pembubaran Usaha	Sebagian aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Blabak (Persero)[x][68]
1991-08-01	PT Gita Karya (Persero)	PP No. 47 Tahun 1991	Pembubaran Usaha	Aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pradnya Paramita (Persero)[69]
1992-03-16	PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero)	PP No. 13 Tahun 1992	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).[70]
1993-01-08	PT Perkebunan XIV (Persero)	PP No. 1 Tahun 1993	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)[71]
1993-11-30	PT Perkebunan XVII (Persero)	PP No. 53 Tahun 1993	Pembubaran Usaha	Sebagian aset hasil likuidasi, yaitu Pabrik Karung Delanggu, kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XV-XVI (Persero)[72]
1994-12-06	PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero)	PP No. 38 Tahun 1994	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)[73]
1995-04-27	PT Kertas Gowa (Persero)	PP No. 11 Tahun 1995	Pembubaran Usaha	Seluruh aset sisa likuidasi menjadi milik negara dan, pada tahun 2000, sebagian aset tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Wijaya Karya (Persero)[74]
1995-06-05	PT Semen Padang (Persero)	Surat Menteri Keuangan No. S-326/MK.016/1995	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk.[y] Merupakan pelopor holding BUMN di Indonesia.[75][76]
1995-06-05	PT Semen Tonasa (Persero)	Surat Menteri Keuangan No. S-326/MK.016/1995	Pengambilalihan oleh BUMN
1996-??-??	PT Aneka Gas Industri (Persero)	[butuh rujukan]	Divestasi
1996-02-14	PT Perkebunan II (Persero)	PP No. 7 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan IX (Persero)	PP No. 7 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan III (Persero)	PP No. 8 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan IV (Persero)	PP No. 8 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan V (Persero)	PP No. 8 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan VI (Persero)	PP No. 9 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan VII (Persero)	PP No. 9 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan VIII (Persero)	PP No. 9 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan X (Persero)	PP No. 12 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XXXI (Persero)	PP No. 12 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XI (Persero)	PP No. 13 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XII (Persero)	PP No. 13 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XIII (Persero)	PP No. 13 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XV-XVI (Persero)	PP No. 14 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XVIII (Persero)	PP No. 14 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XIX (Persero)	PP No. 15 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XXI-XXII (Persero)	PP No. 15 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XXVII (Persero)	PP No. 15 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XX (Persero)	PP No. 16 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero)	PP No. 16 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XXIII (Persero)	PP No. 17 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XXVI (Persero)	PP No. 17 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XXIX (Persero)	PP No. 17 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Perkebunan XXVIII (Persero)	PP No. 19 Tahun 1996	Peleburan BUMN	Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
1996-02-14	PT Perkebunan XXXII (Persero)	PP No. 19 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-02-14	PT Bina Mulya Ternak (Persero)	PP No. 19 Tahun 1996	Peleburan BUMN
1996-10-17	PT Industri Mesin Perkakas Indonesia (Persero)	PP No. 64 Tahun 1996	Pembubaran Usaha	Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero)[77]
1997-08-07	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	PP No. 28 Tahun 1997	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero)[z]
1997-08-07	PT Petrokimia Gresik (Persero)	PP No. 28 Tahun 1997	Pengambilalihan oleh BUMN
1997-08-07	PT Pupuk Kujang (Persero)	PP No. 28 Tahun 1997	Pengambilalihan oleh BUMN
1997-08-07	PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)	PP No. 28 Tahun 1997	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-02-13	Perum Perikanan Maluku	PP No. 21 Tahun 1998	Pembubaran Usaha	Kekayaan, hak, kewajiban, serta karyawan perusahaan kemudian dialihkan kepada PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero)[79]
1998-02-13	PT Perikani (Persero)	PP No. 21 Tahun 1998	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero)[79]
1998-02-13	PT Tirta Raya Mina (Persero)	PP No. 21 Tahun 1998	Penggabungan BUMN
1998-02-13	PT Perikanan Samodra Besar (Persero)	PP No. 21 Tahun 1998	Penggabungan BUMN
1998-02-13	PT Karya Nusantara (Persero)	PP No. 23 Tahun 1998	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Cipta Niaga (Persero)[80]
1998-02-25	PT Kerta Niaga (Persero)	PP No. 28 Tahun 1998	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Dharma Niaga (Persero)[81]
1998-02-28	PT Mesin Gaya Electro dan Trading (Persero)[aa]	PP No. 34 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero)[z][82]
1998-03-05	PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero)[ab]	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang industri, PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero)[83]
1998-03-05	PT PAL Indonesia (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Pindad (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Dahana (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Krakatau Steel (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Barata Indonesia (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Boma Bisma Indra (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Industri Kereta Api (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05	PT LEN Industri (Persero)	PP No. 35 Tahun 1998	Pengambilalihan oleh BUMN
1998-10-01	PT Bank Bumi Daya (Persero)	PP No. 75 Tahun 1998	De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN	Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang perbankan, PT Bank Mandiri (Persero), untuk kemudian dilebur.[84] Sebelumnya, pada 8 April 1998, terbit aturan perundang-undangan lain, yaitu PP Nomor 48 Tahun 1998, yang mengatur secara terpisah peleburan PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) menjadi sebuah perusahaan perseroan di bidang perbankan. Peraturan pemerintah tersebut belum terlaksana ketika terbitnya PP Nomor 75 Tahun 1998, ditandai dengan bagaimana PP Nomor 75 Tahun 1998 masih menyebut PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) dalam penentuan BUMN yang akan dileburkan, bukan menyebut nama BUMN baru hasil peleburan kedua BUMN. Meski demikian, PP Nomor 48 Tahun 1998 secara otomatis batal dikarenakan kedua entitas yang hendak dileburkan telah melebur menjadi institusi lain sebelum peleburan dapat terlaksana, sekalipun PP Nomor 75 Tahun 1998 tidak menyatakan bahwa PP tersebut dicabut.[85]
1998-10-01	PT Bank Dagang Negara (Persero)	PP No. 75 Tahun 1998	De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN
1998-10-01	PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)	PP No. 75 Tahun 1998	De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN
1998-10-01	PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero)	PP No. 75 Tahun 1998	De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN
1999-10-13	PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Persero)[ac]	PP No. 89 Tahun 1999	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) dan PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Hotel Indonesia Natour (Persero).[86]
1999-10-13	PT Industri Sandang I (Persero)	PP No. 90 Tahun 1999	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Industri Sandang II (Persero) dan PT Industri Sandang II (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Industri Sandang Nusantara (Persero).[87]
2001-05-18	PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia (Persero)	PP No. 22 Tahun 2001	Pembubaran Usaha	Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Hotel Indonesia Natour (Persero)[88]
2001-05-18	PN Lokananta	PP No. 24 Tahun 2001	De jure pembubaran usaha, de facto pengambilalihan oleh BUMN	Semula, pada 1993, pemerintah berencana mengubah bentuk usaha PN Lokananta dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).[89] Namun, proses perubahan bentuk usaha menemui kendala dikarenakan terus menurunnya kinerja PN Lokananta dan ketidakmemadaian modal kerja perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan mencabut aturan perubahan bentuk usaha tersebut, membubarkan PN Lokananta, dan menggunakan aset sisa likuidasi perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.[90] Lokananta kemudian dijadikan sebuah cabang Perum.
2002-05-16	PT Indosat (Persero) Tbk	PP No. 30 Tahun 2002	Divestasi	Divestasi dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pada Mei 2022, divestasi dilakukan atas 8,1% saham negara, sementara tahap kedua berupa pembelian 41,95% saham oleh Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia [en]) pada 15 Desember 2022.[91][92]
2002-09-23	PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero)	PP No. 52 Tahun 2002	Pembubaran Usaha	Pembubaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan split-off atas 10 anak perusahaan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), yang menyebabkan kesepuluh anak perusahaan tersebut kembali memperoleh status BUMN Persero.[ad] Sepuluh anak perusahaan yang kembali memperoleh status BUMN ini adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), serta PT Len Industri (Persero).[93]
2003-03-31	PT Pantja Niaga (Persero)	PP No. 22 Tahun 2003	Penggabungan BUMN	Awalnya, pada 1998, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengalihkan seluruh saham negara pada PT Pantja Niaga (Persero) kepada PT Dharma Niaga (Persero) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.[94] Namun, pelaksanaan hal tersebut terkendala dikarenakan kedua perusahaan mengalami penurunan kinerja. Oleh sebab itu, pada 2003, diputuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah baru untuk mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya serta menggabungkan kedua perusahaan ke dalam PT Cipta Niaga (Persero). PT Cipta Niaga (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).[95]
2003-03-31	PT Dharma Niaga (Persero)	PP No. 22 Tahun 2003	Penggabungan BUMN
2004-10-11	PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita (Persero)	PP No. 34 Tahun 2004	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero)[96]
2005-03-18	Perjan Radio Republik Indonesia	UU No. 32 Tahun 2002 PP No. 11 Tahun 2005 PP No. 12 Tahun 2005	Menjadi LPP	UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran[97] serta PP Nomor 11 Tahun 2005[98] menetapkan Perjan Radio Republik Indonesia dan PT Televisi Republik Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Sebagai tindak lanjut atas hal ini, PP Nomor 12 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN RRI, sementara PP Nomor 13 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN TVRI.
2005-03-18	PT Televisi Republik Indonesia (Persero)	UU No. 32 Tahun 2002 PP No. 11 Tahun 2005 PP No. 13 Tahun 2005	Menjadi LPP
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU	PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU).[99] Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005.[100]
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Sanglah Denpasar	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2005-06-13	Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	PP No. 23 Tahun 2005	Menjadi BLU
2008-11-04	PT Industri Soda Indonesia (Persero)	PP No. 70 Tahun 2008	Pembubaran Usaha	Semula, pemerintah mencoba menggabungkan perusahaan ke dalam PT Garam.[101] Namun, proses ini gagal sehingga dipilih alternatif pembubaran usaha.[102] Proses pembubaran dimulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2007 yang menyepakati proses pembubaran dan likuidasi perusahaan.[103][104]
2009-09-01	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	UU No. 2 Tahun 2009 Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009	Menjadi LPEI	Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan bahwa terhitung 9 bulan sejak UU disahkan, LPEI mulai beroperasi dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Seluruh aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum perusahaan dialihkan ke LPEI.[105] Tanggal mulai operasional LPEI pun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2011-03-04	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	PP No. 20 Tahun 2011	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2011-11-25	PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)[ae]	UU No. 24 Tahun 2011	Menjadi BPJS	Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi. Seluruh aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum, serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing-masing BPJS.[106]
2011-11-25	PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)[af]	UU No. 24 Tahun 2011	Menjadi BPJS
2013-05-08	PT Kertas Padalarang (Persero)	PP No. 34 Tahun 2013 PP No. 35 Tahun 2013 PP No. 36 Tahun 2013	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia melalui pengeluaran saham baru sebagai konversi atas dana talangan yang sebelumnya diberikan Perum kepada PT Kertas Blabak (Persero). Hal ini menyebabkan kepemilikan saham negara terdilusi, dari yang semula sebesar 40,77%[ag] menjadi sebesar 7,75%.[107] Sisa 7,75% saham tersebut, di saat yang sama, dijual oleh pemerintah, sehingga sejak itu pemerintah tidak lagi memiliki kepemilikan atas PT Kertas Blabak.[108] Hal ini sekaligus membatalkan kebijakan yang sebelumnya pemerintah ambil pada tahun 2000 namun gagal terlaksana, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2000, di mana pemerintah kala itu bermaksud mendorong pengambilalihan PT Kertas Blabak (Persero) oleh PT Kertas Leces (Persero).[109]
2013-05-08	PT Primissima (Persero)	PP No. 37 Tahun 2013	Divestasi	Pemerintah bermaksud menjual keseluruhan saham negara pada PT Primissima (Persero) kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Meski demikian, walau peraturan pemerintah penjualan saham telah terbit, hingga kini belum tercapai kesepakatan penjualan antara Pemerintah Indonesia dengan GKBI.[110][111]
2013-06-05	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	PP No. 44 Tahun 2013 PP No. 71 Tahun 2013	Pengambilalihan oleh BUMN	Mnjadi anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2013-12-24	PT Sarana Karya (Persero)	PP No. 91 Tahun 2013	De jure divestasi,[ah] de facto pengambilalihan oleh BUMN	Pihak yang melakukan pembelian atas seluruh saham negara tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.[112] Pada tahun selanjutnya, 2014, PT Wijaya Karya (Persero) mengubah nama PT Sarana Karya menjadi PT Wijaya Karya Bitumen.[113]
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	PP No. 72 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (Persero)[ai]	PP No. 73 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara
2014-09-17	PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (Persero)[aj]	PP No. 73 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (Persero)[ak]	PP No. 73 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (Persero)[al]	PP No. 73 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17	PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Persero)[am]	PP No. 73 Tahun 2014	Pengambilalihan oleh BUMN
2015-10-07	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	PP No. 77 Tahun 2015	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
2017-11-13	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PP No. 47 Tahun 2017	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
2017-11-13	PT Timah (Persero) Tbk	PP No. 47 Tahun 2017	Pengambilalihan oleh BUMN
2017-11-13	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PP No. 47 Tahun 2017	Pengambilalihan oleh BUMN
2018-02-28	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk[an]	PP No. 6 Tahun 2018	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero)
2019-10-17	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	PP No. 76 Tahun 2019	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero)
2019-10-17	PT Indonesia Farma (Persero) Tbk	PP No. 76 Tahun 2019	Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	PP No. 20 Tahun 2020	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
2020-03-17	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	PP No. 20 Tahun 2020	Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)	PP No. 20 Tahun 2020	Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17	PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	PP No. 20 Tahun 2020	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-05-04	PT Energy Management Indonesia (Persero)	PP No. 65 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2021-05-05	PT Superintending Company of Indonesia (Persero)[ao]	PP No. 66 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
2021-05-05	PT Surveyor Indonesia (Persero)	PP No. 66 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-07-02	PT Pegadaian (Persero)	PP No. 73 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2021-07-02	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	PP No. 73 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-09-15	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	PP No. 97 Tahun 2021	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), yang kemudian mengubah salah satu anak perusahaannya menjadi PT BGR Logistik Indonesia dalam rangka meneruskan operasi.
2021-09-15	PT Pertani (Persero)	PP No. 98 Tahun 2021	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero)
2021-09-15	PT Perikanan Nusantara (Persero)	PP No. 99 Tahun 2021	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero)
2021-10-01	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	PP No. 101 Tahun 2021	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021.[114]
2021-10-01	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	PP No. 101 Tahun 2021	Penggabungan BUMN
2021-10-01	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	PP No. 101 Tahun 2021	Penggabungan BUMN
2021-10-06	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	PP No. 104 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
2021-10-06	PT Sarinah (Persero)	PP No. 104 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	PP No. 104 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06	PT Angkasa Pura I (Persero)	PP No. 104 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06	PT Angkasa Pura II (Persero)	PP No. 104 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	PP No. 118 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
2021-12-27	PT Sang Hyang Seri (Persero)	PP No. 118 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27	PT Perikanan Indonesia (Persero)	PP No. 118 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27	PT Berdikari (Persero)	PP No. 118 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27	PT Garam (Persero)	PP No. 118 Tahun 2021	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	PP No. 5 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero)
2022-01-12	PT PAL Indonesia (Persero)	PP No. 5 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12	PT Pindad (Persero)	PP No. 5 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12	PT Dahana (Persero)	PP No. 5 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Nindya Karya (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero)
2022-01-24	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	PP No. 7 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN
2022-02-22	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	PP No. 10 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero)
2022-09-21	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	PP No. 33 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2022-12-08	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	PP No. 45 Tahun 2022 PP No. 46 Tahun 2022	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Melalui PP Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 66 Tahun 2022, MIND ID yang semula merupakan jenama dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dipisahkan dari Inalum melalui pembentukan perusahaan BUMN baru, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), dengan mekanisme split-off, yang diikuti oleh akuisisi Inalum oleh perusahaan baru tersebut. Dengan pemisahan ini, Inalum kini berfokus pada operasional, produksi, dan pengembangan aluminium; sementara PT Mining Industry Indonesia berfokus pada pelaksanaan fungsi Strategic Holding Company.[115][116] Proses split-off dan penamaan BUMN baru ini difinalisasi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2023.[117]
2023-01-18	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	PP No. 3 Tahun 2023	Pengambilalihan oleh BUMN	Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
2023-02-20	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	PP No. 8 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby. jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby. pada 2 Juni 2022[118]
2023-02-20	PT Kertas Leces (Persero)	PP No. 9 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. jo. Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. pada 25 September 2018[119]
2023-03-17	PT Istaka Karya (Persero)	PP No. 13 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada 12 Juli 2022[120]
2023-03-17	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	PP No. 14 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor S-90/MBU/02/2022 tanggal 2 Februari 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 6 tahun setelah PP diundangkan.[121] Perusahaan, sejak 2018, hanya bergantung pada jasa maklon produksi kain dan tidak mampu menutupi biaya operasioanl perusahaan.[122]
2023-04-03	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	PP No. 17 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan tanggal 11 Maret 2022 sebelumnya telah menyepakati bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan.[123] Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2008.[122]
2023-04-03	PT Industri Gelas (Persero)	PP No. 18 Tahun 2023	Pembubaran Usaha	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana dituangkan melalui Surat Menteri BUMN dan Surat Direksi pada bulan Maret 2022,[ap] sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan.[124] Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2015.[122]
2023-06-06	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	PP No. 30 Tahun 2023	Penggabungan BUMN	Digabungkan ke dalam Perum DAMRI.
2024-10-17	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	PP No. 43 Tahun 2024	Pembubaran Usaha	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2023 sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada Oktober 2024 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Keputusan pembubaran usaha diambil karena perusahaan terus merugi, jumlah karyawan tersisa yang hanya 7 orang, dan tidak memiliki fokus usaha yang jelas.[125][126]

Akan memperoleh status BUMN

Berikut adalah perusahaan yang saat ini belum berstatus BUMN atau belum terbentuk namun akan segera memperoleh status BUMN:

• PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menjadi BUMN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Meski demikian, proses transformasi menjadi BUMN ini masih membutuhkan waktu yang panjang.^[127]

Akan kehilangan status BUMN

Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN:

• PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan.
• PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara^[128] akan diakuisisi oleh PT Danareksa (Persero) sebagai bagian dari tahap 2 pembentukan holding Danareksa.^[129]
  • Untuk Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara, akusisi hanya akan dilaksanakan setelah ketiga Perum tersebut menjadi Persero. Hingga September 2023^[update], baru satu dari Perum tersebut yang menjadi Persero, yaitu Produksi Film Negara.^[128]
• Kementerian BUMN berencana melakukan penggabungan usaha atas tiga BUMN yang bergerak dalam sektor galangan kapal: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Meski demikian, belum jelas BUMN mana yang akan bertahan dan mana yang akan digabungkan ke dalam BUMN yang bertahan.^[130]
• Dari 9 BUMN sektor konstruksi, Kementerian BUMN berencana merampingkan jumlah tersebut menjadi 4. Sebagai bagian dari rencana tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan digabungkan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, rencana ini akan masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034 dan pelaksanaannya diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.^[131][132]

Keterangan

1. Seluruh penyertaan modal pada saat pendirian perusahaan berasal dari kekayaan negara hasil pengalihan saham negara pada BUMN yang kini menjadi anggota holding. Selama belum terjadi perubahan pada komposisi modal perusahaan, kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tetap 100%.
2. Merupakan singkatan dari Badan Usaha Logistik, nama lama ketika badan tersebut masih berupa Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/U/KEP/1967^[11]
3. 1,16% Saham Seri B + 58,84% Saham Seri C sama dengan 60,00%
4. 0,39% Saham Seri B + 8,44% Saham Seri C sama dengan 8,83%
5. ASDP sendiri merupakan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, nama resmi perusahaan hingga 2004.
6. Nama DAMRI merupakan singkatan dari Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang mana merupakan institusi leluhur Perum DAMRI
7. Pembentukan holding BUMN merupakan kebijakan Kementerian BUMN dalam rangka menyusutkan jumlah BUMN menjadi sekitar 40 BUMN saja.^{[butuh rujukan]} Dalam sistem holding BUMN, pemerintah dapat mengendalikan BUMN anggota holding dengan saham dwiwarna yang dapat mengganti peran induk holding BUMN sebagai pemegang saham pengendali.
8. Contoh: perubahaan BUMN berbentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan, dan perubahan BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Perseroan
9. Contoh: pengambilalihan (akuisisi) perusahaan kompetitor bukan BUMN oleh BUMN, serta penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) oleh BUMN ke perusahaan bukan BUMN di luar negeri
10. Tujuan dari hal ini adalah karena pada praktiknya dalam satu peristiwa hilangnya status BUMN, dapat terdapat beragam tanggal yang dapat digunakan untuk menentukan kapan sebenarnya suatu BUMN mulai kehilangan status BUMN-nya. Tanggal-tanggal ini antara lain adalah: (1). Tanggal BUMN pertama kali menerima gugatan pailit, (2). Tanggal keluarnya keputusan pengadilan niaga yang menyatakan BUMN pailit dan insolven, (3). Tanggal keluarnya keputusan kasasi atas keputusan kepailitan yang dikeluarkan pengadilan niaga, (4). Tanggal keluarnya konfirmasi dari Kementerian BUMN atau pejabat lain bahwa perusahaan akan segera dibubarkan, (5). Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pembubaran perusahaan, (6). Tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS-LB, (7). Tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembubaran BUMN, (8). Tanggal diputuskannya pembeli/pemenang lelang pembeliaan saham BUMN hasil divestasi pemerintah, (9). dsbg. Atas dasar itu, agar informasi tanggal yang ditampilkan bersifat konsisten dan seragam, dipilih tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai tanggal yang digunakan pada tabel.
11. Kini bernama PT Timah Tbk
12. Disingkat PN Pertamina. Pada tahun 1972, PN Pertamina menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan Undang-Undang khusus, menjadikannya satu-satunya BUMN yang dasar hukum pendiriannya merupakan Undang-Undang alih-alih Peraturan Pemerintah. Undang-Undang tentang Pertamina tersebut dicabut pada tahun 2001 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, yang mengamanatkan Pertamina agar diubah bentuk badan hukumnya menjadi Persero dalam jangka dua tahun setelah Undang-Undang tersebut berlaku. Perubahan bentuk badan hukum ini terjadi pada tahun 2003.
13. Disingkat sebagai PN Bhinneka Kimia Farma, kini bernama PT Kimia Farma
14. Disebut juga BPU MEKATANI^[41]
15. Perpu Nomor 19 Tahun 1960 adalah aturan pendahulu dari pengaturan BUMN yang berlaku saat ini. Perpu ini menjadi landasan pembentukan suatu entitas yang dinamakan Badan Pimpinan Umum (BPU). Merujuk pada Bab XII Perpu tersebut, tugas BPU ditentukan berdasarkan apakah BPU tersebut merupakan BPU Berbadan Hukum atau BPU Tidak Berbadan Hukum. BPU Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tertentu serta menjalankan tugas direksi Perusahaan Negara tertentu; sementara BPU Tidak Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas mengawasi kepenguasaan dan kepengurusan Perusahan Negara tertentu serta mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara. BPU Berbadan Hukum adalah Perusahaan Negara, dan Perusahaan Negara yang dikuasai oleh BPU Berbadan Hukum akan kehilangan status badan hukumnya (yang juga berarti kehilangan status Perusahaan Negara-nya). Hal tersebut tidak berlaku bagi BPU Tidak Berbadan Hukum.^[43]
16. Juga disingkat PT Kodja (Persero) dan nantinya akan berubah menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero); lihat peristiwa 1990-12-13 pada tabel
17. Disebut juga PERIKANI Riau^[45]
18. Disebut juga PERIKANI Jawa Timur^[47]
19. Disebut juga PERIKANI Sulawesi Selatan/Tenggara^[49]
20. Disebut juga PERIKANI Jawa Tengah^[50]
21. Sebagai contoh adalah pada peristiwa 1993-11-30 dan 1996-02-14 pada tabel
22. Disebut juga PT Jatraco
23. Kini bernama PT Bukit Asam (Persero) Tbk
24. Nantinya berubah nama menjadi PT Kertas Blabak
25. Kini bernama PT Semen Indonesia (Persero)
26. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sejak April 2012 berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan dikenal dengan jenama Pupuk Indonesia Holding Company^[78]
27. Disingkat Mega Eltra; kini bernama PT Pupuk Indonesia Niaga
28. Kini bernama PT Dirgantara Indonesia
29. Disebut juga Natour Ltd
30. Lihat peristiwa tanggal 1998-03-05 pada tabel
31. disebut juga PT Askes
32. disebut juga PT Jamsostek
33. Meski UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN yang termasuk dalam pengertian Perusahaan Perseroan memiliki paling sedikit 51% saham atas nama negara, hal ini tidak diatur dalam regulasi sebelumnya, UU Nomor 9 Tahun 1969; sehingga perusahaan berkepemilikan negara kurang dari 51% tetap diakui sebagai Perusahaan Persero selama tetap memenuhi ketentuan lain yang berlaku.
34. Meskipun pembeli saham PT Sarana Karya (Persero) yang dijual tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) yang merupakan sesama BUMN, transaksi tersebut tetap digolongkan sebagai divestasi mengingat PP Nomor 91 Tahun 2013 mendeskripsikan hal ini sebagai transaksi "penjualan saham milik negara."
35. disebut juga PT Inhutani I
36. disebut juga PT Inhutani II
37. disebut juga PT Inhutani III
38. disebut juga PT Inhutani IV
39. disebut juga PT Inhutani V
40. Kini bernama PT Pertamina Gas Negara Tbk
41. Disebut juga PT Sucofindo
42. Yaitu surat nomor S-149/MBU/03/2022 tertanggal 2 Maret 2022 dan surat nomor DIR/196 tertanggal 10 Maret 2022