Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (beroperasi dengan nama Danantara Indonesia) adalah Lembaga dana investasi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia secara langsung yang berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.^[1]

Danantara Indonesia Sovereign Fund

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Informasi Lembaga
Dibentuk	24 Februari 2025 (2025-02-24)
Nomenklatur Lembaga sebelumnya	Kementerian BUMN (sebagian)
Wilayah hukum	Pemerintah Indonesia
Kantor pusat	Sentra Mandiri Jalan Raden Panji Soeroso 2-4 Jakarta Pusat, Indonesia
Lembaga eksekutif	Rosan Roeslani, CEO Pandu Patria Sjahrir, CIO Dony Oskaria, COO
Lembaga bawahan	Biro Klasifikasi Indonesia Indonesia Investment Authority
Situs web	danantaraindonesia.id

Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Indonesia, sehingga secara keseluruhan mencerminkan energi dan potensi dari Indonesia di masa depan.^[2]

Badan ini terutama beroperasi melalui dua perusahaan induk, yakni Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding operasional dan Indonesia Investment Authority sebagai holding investasi.

Sejarah

Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2024 dengan Muliaman Hadad dilantik sebagai kepala.^[3] Badan ini disebut merupakan hasil penggabungan antara fungsi dari Indonesia Investment Authority (INA), yang lebih dahulu dibentuk, dengan fungsi dari Kementerian BUMN.^[4][5] Badan ini pun diproyeksikan menjadi perusahaan investasi global seperti Temasek milik Singapura maupun Khazanah milik Malaysia.^[6][7]

Pada bulan Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan badan ini dengan Rosan Roeslani diangkat sebagai CEO.^[8] Pada bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ini ke badan ini.^[9] Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan mayoritas saham 49 BUMN ke BKI, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional.^[10] BKI dipilih sebagai induk dari holding operasional dari badan ini, karena BKI memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak memiliki utang.^[11]

Struktur Kepengurusan

Berikut susunan struktur dari Danantara:^[12]

1. Pembina dan Penanggung Jawab:
   • Presiden Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo
2. Dewan Penasihat:
   • Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
   • Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo
3. Dewan Pengawas:
   • Ketua: Erick Thohir
   • Wakil Ketua: Muliaman Darmansyah Hadad
   • Anggota: Sri Mulyani Indrawati
   • Anggota: Sir Anthony Charles Lynton Blair^[13]
   • Anggota: Raymond Thomas Dalio^[13]
4. Badan Pelaksana
   • Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani
   • Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir
   • Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

Kewenangan

Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.^[14]

Tugas utama Danantara ialah mengelola dividen BUMN.^[14] Sementara kewenangannya ialah:^[14]

1. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dividen BUMN
2. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen
3. Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional
4. Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional
5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset atas persetujuan presiden
6. Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan induk investasi dan induk operasional.

Kontroversi

Kekhawatiran mengenai manajemen dan transparansi pengelolaan Danantara mencuat karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan dan aktiva BUMN setelah dipegang Danantara.^[15] Alih-alih, proses audit Danantara hanya dapat dilakukan seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).^[16][17][18] Masyarakat dan media massa mengkhawatirkan nasib masa depan Danantara akan seperti 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) jika misalnya terjadi penyelewengan.^[19][20]

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, memandang bahwa keberhasilan Danantara akan bergantung pada beberapa faktor: independensi, transparansi, profesionalisme dalam manajemennya, serta dukungan orientasi bisnis yang jelas. Ia membandingkannya dengan Temasek Holdings, yang pejabatnya sendiri masih memiliki hubungan erat dengan pemerintah, tetapi masih menjaga independensi dan profesionalitasnya.^[20]

Pada tanggal 24 Maret 2025, Thaksin Shinawatra ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Danantara. Thaksin Shinawatra sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand mulai tahun 2001 hingga 2006. Namun, ia dan keluarganya pernah terjerat sejumlah skandal dan korupsi di Thailand.^[21][22][23]