Mahkamah Agung Republik Indonesia
lembaga yudikatif tinggi negara Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
lembaga yudikatif tinggi negara Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer.
Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
---|---|
Gambaran umum | |
Didirikan | 19 Agustus 1945 |
Dasar hukum | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Yurisdiksi | Indonesia |
Jenis perkara | Kasasi, Peninjauan Kembali, Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus |
Jumlah perkara masuk | 13.977 (tahun 2015[1]) |
Slogan | Dharmmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya) |
Alokasi APBN | Rp8.575,7 miliar (APBN-P 2015)[2] |
Lokasi | Jakarta |
6°10′13″S 106°49′35″E | |
Pimpinan | |
Ketua | Muhammad Syarifuddin |
Wakil Ketua Yudisial | Sunarto |
Wakil Ketua Non Yudisial | Suharto |
Ketua Kamar Pidana | Prim Haryadi |
Ketua Kamar Perdata | I Gusti Agung Sumanatha |
Ketua Kamar Agama | Yasardin |
Ketua Kamar TUN | Yulius |
Ketua Kamar Militer | Burhan Dahlan |
Ketua Kamar Pembinaan | Syamsul Ma'arif |
Ketua Kamar Pengawasan | Dwiarso Budi Santiarto |
Hakim Agung | |
Jumlah jabatan | Maksimal 60 orang hakim |
Sistem seleksi | Diseleksi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden |
Panitera | |
Heru Pramono | |
Sekretaris | |
Sugiyanto | |
Kantor pusat | |
Jl. Medan Merdeka Utara No, 9-13 Jakarta | |
Situs Web | |
www |
Artikel ini adalah bagian dari seri |
Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
---|
Pemerintahan pusat |
Pemerintahan daerah |
Politik praktis |
Kebijakan luar negeri |
Masa kolonial Belanda atas Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. Baik sejak masa kolonial Belanda (Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Thomas Stamford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal), dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).[3]
Pada masa kolonial Belanda, Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta/Batavia dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. Hooggerechtshof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang Pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu, Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hooggerechtshof dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota.[3]
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu:[3]
Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooin (最高法院, saikō-hōin) yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtschof. Dengan demikian, para anggota Hooggerechtschof dan Procureur-Generaal meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:[3]
Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.[3]
Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).[3]
Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:[3]
Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:[3]
Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.[3]
Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi:
Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku
Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[3]
Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan:
Mahkamah Agung memiliki wewenang:[4]
Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.[5] Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013.[6]
Hakim / tempat dan tanggal lahir |
Jabatan | Diangkat sebagai Hakim Agung | Diangkat sebagai Pimpinan | Pendahulu dalam jabatan | |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Syarifuddin 17 Oktober 1954 Baturaja, Sumatera Selatan |
Ketua | 11 Maret 2013 | 30 April 2020 | Muhammad Hatta Ali | |
Sunarto 11 April 1959 Sumenep, Jawa Timur |
Wakil Ketua Bidang Yudisial | 5 Agustus 2015 | 3 April 2023 | Andi Samsan Nganro | |
Suharto 13 Juni 1960 Madiun, Jawa Timur |
Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial | 19 Oktober 2021 | 15 Mei 2024 | Sunarto | |
Amran Suadi 24 April 1954 Medan, Sumatera Utara |
Ketua Kamar Agama | 21 Oktober 2014 | 12 April 2017 | Abdul Manan | |
Yulius 17 Juli 1958 Bukittinggi, Sumatera Barat |
Ketua Kamar Tata Usaha Negara | 7 April 2010 | 9 November 2022 | Supandi | |
Takdir Rahmadi 30 Mei 1954 Tebing Tinggi, Sumatera Utara |
Ketua Kamar Pembinaan | 30 Desember 2008 | 23 Desember 2014 | Widayatno Sastrohardjono | |
Lowong | Ketua Kamar Pidana | Suharto | |||
Burhan Dahlan 1 Januari 1955 Bandung, Jawa Barat |
Ketua Kamar Militer | 11 Maret 2013 | 9 Oktober 2018 | Timur P. Manurung | |
Dwiarso Budi Santiarto 14 Maret 1962 Madiun, Jawa Timur |
Ketua Kamar Pengawasan | 19 Oktober 2021 | 21 Juli 2023 | Zahrul Rabain | |
I Gusti Agung Sumanantha 22 Maret 1956 Denpasar, Bali |
Ketua Kamar Perdata | 11 Maret 2013 | 21 Februari 2020 | Soltoni Mohdally |
Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.
Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung memenuhi syarat:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75, tahun 2000, berikut gaji pokok hakim agung per bulan berdasarkan jabatan:
Selain itu gaji pokok, hakim agung juga memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55, tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yakni:
Hakim Agung yang sedang menjabat pada saat ini:
Hakim | Tanggal lahir | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Lama menjabat | Kamar | Jabatan fungsional | Alma mater | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syamsul Maarif S.H., LL.M., Ph.D. |
26 September 1957[10] | 30 Desember 2008 | petahana | Perdata | Brawijaya | |||
2 | Andi Abu Ayyub Saleh Dr.; S.H., M.H. |
14 Juli 1952[10] | 30 Desember 2008 | petahana | Pidana | Hasanuddin | |||
3 | Yulius S.H. |
14 Juli 1958 | 7 April 2010[11] | petahana | Tata Usaha Negara | ||||
4 | Salman Luthan Dr.; S.H., M.H. |
11 Juli 1959 | 7 April 2010[11] | petahana | Pidana | ||||
5 | Surya Jaya S.H. |
19 Juni 1961 | 7 April 2010[11] | petahana | Pidana | ||||
6 | Sofyan Sitompul S.H. |
4 April 1952 | 7 April 2010[11] | petahana | Pidana | ||||
7 | Sri Murwahyuni S.H., M.H. |
26 Februari 1953 | 7 April 2010[11] | petahana | Pidana | Islam Indonesia | |||
8 | Nurul Elmiyah Dr.; S.H., M.H. |
11 November 1956 | 9 November 2011[12] | petahana | Perdata | Indonesia | |||
9 | Irfan Fachruddin Dr.; S.H., CN |
20 April 1957 | 11 Maret 2013[13] | petahana | Tata Usaha Negara | Islam Jakarta | |||
10 | Desnayetti S.H. |
30 Desember 1954 | 11 Maret 2013[13] | petahana | Pidana | Andalas | |||
11 | Hamdi S.H., M.Hum. |
2 Oktober 1957 | 11 Maret 2013[13] | petahana | Perdata | ||||
12 | Yakub Ginting Dr.; S.H., CN, M.Kn. |
5 Juni 1954 | 11 Maret 2013[13] | petahana | Perdata | ||||
13 | Sumardijatmo S.H., M.H. |
31 Oktober 2013 | petahana | Pidana | |||||
14 | Eddy Army Dr.; S.H., M.H. |
8 Januari 1954 | 31 Oktober 2013 | petahana | Pidana | Andalas | |||
15 | Sudrajad Dimyati S.H., M.H. |
27 Oktober 1957 | 21 Oktober 2014[14] | petahana | Perdata | Islam Indonesia | |||
16 | Purwosusilo Dr.; S.H., M.H. |
29 September 1954 | 21 Oktober 2014[14] | petahana | Agama | ||||
17 | Is Sudaryono S.H., M.H. |
7 Mei 1954 | 21 Oktober 2014[14] | petahana | Tata Usaha Negara | ||||
18 | Maria Anna Samiyati S.H., M.H. |
22 April 1955 | 5 Agustus 2015[15] | petahana | Perdata | 17 Agustus 1945 | |||
19 | Yosran Dr.; S.H., M.Hum. |
21 Juni 1959 | 5 Agustus 2015[15] | petahana | Tata Usaha Negara | Andalas | |||
20 | Mukti Arto S.H. |
11 Oktober 1951 | 5 Agustus 2015[15] | petahana | Agama | ||||
21 | Panji Widagdo Dr.; S.H., M.H. |
26 Juni 1957 | 30 September 2016[16] | petahana | Perdata | Sebelas Maret | |||
22 | Ibrahim Dr.; S.H., LL.M. |
25 November 1962 | 30 September 2016[16] | petahana | Agama | Hasanuddin | |||
23 | Edi Riadi S.H. |
16 Oktober 1955 | 30 September 2016[16] | petahana | Agama | Syarif Hidayatullah Kristen Indonesia-Tomohon | |||
24 | Gazalba Saleh Dr.; S.H., M.H.[17] |
15 April 1968 | 7 November 2017[18] | petahana | Pidana | Hasanuddin | |||
25 | Muhammad Yunus Wahab Dr. Drs.; S.H., M.H. |
20 Oktober 1957 | 7 November 2017[18] | petahana | Perdata | Muslim Indonesia | |||
26 | Yasardin Dr.; S.H., M.Hum. |
10 November 1959 | 7 November 2017[18] | petahana | Agama | Syarif Hidayatullah Mahendradatta | |||
27 | Yodi Martono Wahyunadi Dr.; S.H., M.H. |
2 Maret 1963 | 7 November 2017[18] | petahana | Tata Usaha Negara | Padjadjaran | |||
28 | Hidayat Manaö Brigadir Jenderal TNI (Purn.); S.H., M.H. |
1 Januari 1961 | 7 November 2017[18] | petahana | Militer | 17 Agustus 1945 | |||
29 | Abdul Manaf Dr. Drs.; S.H., M.H. |
12 Juli 1958 | 16 Agustus 2018[19] | petahana | Agama | Syarif Hidayatullah | |||
30 | Pri Pambudi Teguh Dr.; S.H., M.H. |
13 Maret 1961 | 16 Agustus 2018[19] | petahana | Perdata | Gadjah Mada | |||
31 | Soesilo S.H.,, M.H. |
22 September 1961 | 12 Maret 2020[20] | petahana | Pidana | 17 Agustus 1945 | |||
32 | Dwi Sugiarto S.H., M.H. |
5 Januari 1962 | 12 Maret 2020[20] | petahana | Perdata | Gadjah Mada | |||
33 | Rahmi Mulyati S.H., M.H. |
7 Desember 1959 | 12 Maret 2020[20] | petahana | Perdata | Andalas | |||
34 | Busra Drs.; S.H., M.H. |
24 Juni 1956 | 12 Maret 2020[20] | petahana | Agama | Muhammadiyah Sumatera Utara | |||
35 | Sugeng Sutrisno Brigadir Jenderal TNI; S.H., M.H. |
20 Desember 1965 | 12 Maret 2020[20] | petahana | Militer | Islam Jakarta | |||
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:
Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.[21] Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:
Tahun | Sisa Tahun Sebelumnya | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Putus | Sisa Perkara |
---|---|---|---|---|---|
2004[1] | 20.825 | 5.730 | 26.555 | 6.241 | 20.314 |
2005[1] | 20.314 | 7.468 | 27.782 | 11.807 | 15.975 |
2006[1] | 15.975 | 7.825 | 23.800 | 11.775 | 12.025 |
2007[1] | 12.025 | 9.516 | 21.541 | 10.714 | 10.827 |
2008[1] | 10.827 | 11.338 | 22.165 | 13.885 | 8.280 |
2009[1] | 8.280 | 12.540 | 20.820 | 11.985 | 8.835 |
2010[1] | 8.835 | 13.480 | 22.315 | 13.891 | 8.424 |
2011[1] | 8.424 | 12.990 | 21.414 | 13.719 | 7.695 |
2012[1] | 7.695 | 13.412 | 21.107 | 10.995 | 10.112 |
2013[1] | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 |
2014[1] | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 |
2015[1] | 4.425 | 13.977 | 18.402 | 14.452 | 3.950 |
2016[22] | 3.950 | 14.630 | 18.580 | 16.223 | 2.357 |
2017[23] | 2.357 | 15.505 | 17.862 | 16.474 | 1.388 |
Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.[24] Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.[25]
Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.[26]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.