Sekolah dasar

Sekolah dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. SD merupakan kelanjutan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dilanjutkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. SD terdiri atas enam tingkatan kelas, yaitu kelas 1—6.^[1]

Bagian dari seri
Pendidikan di Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Kementerian Agama
Pendidikan anak usia dini TK RA KB PAUD
Pendidikan dasar (kelas 1–6) SD MI Paket A
Pendidikan dasar (kelas 7–9) SMP MTs Paket B
Pendidikan menengah (kelas 10–12) SMA MA SMK MAK Paket C
Pendidikan tinggi Perguruan tinggi Pendidikan Vokasi Akademi Akademi komunitas Institut Politeknik Sekolah tinggi Universitas
Lain-lain Madrasah Pesantren Pendidikan khusus Sekolah alam Sekolah rumah
l b s

Beberapa murid SD mengenakan pakaian seragam nasional sedang belajar di Batam.

Beberapa murid SD sedang bermain-main saat hujan di Rantau.

Sejarah

Pada masa penjajahan Belanda, SD disebut sebagai Europeesche Lagere School (ELS). Kemudian pada masa penjajahan Jepang, disebut dengan Sekolah Rakyat (SR).

Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946.^{[butuh rujukan]}

Fungsi

1. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
4. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
6. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
7. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.^[1]

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

SD diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SD di Indonesia yang sebelumnya tanggung jawab pemerintah pusat. Kini, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai regulator. Secara struktural, Sekolah Dasar Negeri (SDN) merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.^[2]

Budaya

Seorang siswa SD mengenakan pakaian seragam nasional di Ciwidey.

Peserta didik SD di Indonesia biasanya mengenakan pakaian seragam nasional pada hari Senin dan Selasa, pakaian seragam Batik pada hari Rabu dan Kamis pakaian seragam Pramuka pada hari Jumat dan Sabtu atau hari tertentu, dan pakaian seragam khas sekolah pada hari tertentu, serta pakaian adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.^[3]

• Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi sebelum dimulai pelajaran.

Mata Pelajaran dan Kurikulum SD

Kurikulum SD

1. Agama ^[4];
2. Kewarganegaraan;
3. Jasmani dan Kesehatan;
4. Teknologi informasi komunikasi (TIK)/ Informatika;
5. Bahasa Indonesia;
6. Bahasa Inggris;
7. Bahasa Asing/Bahasa lainnya;
8. Bahasa Daerah;
9. Matematika;
10. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial;^[5]
11. Seni Budaya:^[6]
12. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)^[7] dan
13. Muatan Lokal.

Kurikulum 1970

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Pendidikan Seni; dan
8. Pendidikan Jasmani.

Pelajaran lainnya

1. Civis (Pendidikan kewarganegaraan lebih mendalam);
2. Moral Pancasila; dan
3. Muatan lokal.

Kurikulum 1984

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni Budaya dan Keterampilan;
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; dan
9. Muatan lokal.

Kurikulum 1994

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni Budaya dan Keterampilan;
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
9. Sejarah Nasional Indonesia^[8] (hanya kelas 3—6); dan
10. Muatan Lokal.

Kurikulum 2004

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan & Pengetahuan Sosial/PKPS sejak 2004 (hanya dibagikan tahun 2006 seperti Kewarganegaraan & Ilmu Pengetahuan Alam);
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika; dan
5. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pelajaran lainnya

1. Pendidikan Karakter; dan
2. Materi lokal.^{[butuh rujukan]}

Kurikulum 2006

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Jasmani & Kesehatan;
4. Bahasa Indonesia;
5. Matematika;
6. Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Ilmu Pengetahuan Sosial;
8. Seni Budaya dan Keterampilan; dan
9. Muatan Lokal.^{[butuh rujukan]}

Kurikulum 2013

Resmi

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
2. Bahasa Jawa (sejak 2014 -2017);
3. Matematika (Tematik kelas 1—3;dipisah pada kelas 4—6);

=====Tematik=====^[9]

Kelas 1

1. Kelas 1 Tema 1 Diriku ^[10]

Tidak Resmi

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Bahasa Indonesia;
3. Bahasa Jawa (sejak 2014 - 2017)
4. Matematika (Tematik kelas 1—3);
5. Ilmu Pengetahuan Alam (Tematik;dipisah pada kelas 4—6);
6. Ilmu Pengetahuan Sosial (Tematik;dipisah pada kelas 4—6);
7. Seni Budaya dan Prakarya (Tematik);
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Tematik di Kelas 1—3); dan

Non Resmi

1. Muatan Lokal.^[11]

Kurikulum Merdeka

• Intrakurikuler:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ^[12];
2. Pendidikan Pancasila;
3. Bahasa Indonesia;
4. Bahasa Inggris
5. Bahasa Daerah (Ataupun disebut 750 bahasa)
6. Matematika;
7. Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
8. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (hanya kelas 3—6);
9. Seni dan Budaya;^[13] dan
10. Muatan Lokal.

• Kokurikuler:

1. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).^[14]

Permasalahan

Beberapa siswi SD mengikuti upacara bendera.

Disebabkan letak geografis Indonesia, maka permasalahan terbesar adalah pemerataan guru di daerah-daerah yang terpencil, meskipun pemerintah menyebutkan bahwa banyak guru yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi masih banyak pula guru yang belum terangkat dan juga guru honorer yang mendapatkan gaji +Rp300.000 per bulan.^[15]

Lihat Pula

• Daftar sekolah dasar swasta di Indonesia
• Madrasah Ibtidaiyah
• Kelompok belajar Paket A