Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II^[1] sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957.^[a] Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-17
1956–1957
Dibentuk	24 Maret 1956
Diselesaikan	14 Maret 1957
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta (Hingga 1956)
Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
Wakil Perdana Menteri	Mohammad Roem Idham Chalid
Total jumlah menteri	27
Partai anggota	PNI   Masyumi   NU   PSII   Parkindo   Katolik   IPKI   PTI   Independen
Partai oposisi	PKI   PSI
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan umum legislatif 1955 Pemilihan umum Konstituante 1955
Periode	DPR 1956–1959
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat Konstituante
Pendahulu	Kabinet Burhanuddin Harahap
Pengganti	Kabinet Djuanda

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Politik Mercusuar Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.

Latar belakang

Kabinet sebelumnya, Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan diri pada 3 Maret 1956 setelah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) digantikan oleh parlemen pengganti permanen setelah Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955. Kabinet yang baru kemudian dibentuk berdasarkan tiga partai terbesar: Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan dua partai islam, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet Ali II juga diisi oleh beberapa partai kecil diantaranya Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI).

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta (sampai dengan 1 Desember 1956)

Perdana Menteri		Wakil Perdana Menteri
Ali Sastroamidjojo			Mohammad Roem Idham Chalid

Mohammad Hatta di tahun 1955 menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante dilantik. Menurutnya, dalam negara dengan sistem parlementer, Kepala Negara adalah hanyalah merupakan jabatan simbolis, sehingga kebutuhan jabatan Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.^[2] DPR yang awalnya menolak pengunduran diri Hatta pada akhirnya menyetujui permintaan tersebut pada sidang 30 November 1956. Sejak 1 Desember, posisi Wakil Presiden tidak digantikan.^[3]

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Ali Sastroamidjojo	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PNI
2	Wakil Perdana Menteri I		Mohammad Roem[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957		Masyumi
	Wakil Perdana Menteri II		Idham Chalid	24 Maret 1956	14 Maret 1957		NU
Menteri
3	Menteri Luar Negeri		Roeslan Abdulgani [c][4]	24 Maret 1956	28 Januari 1957		PNI
			Ali Sastroamidjojo	28 Januari 1957	14 Maret 1957		PNI
4	Menteri Dalam Negeri		R. Sunarjo	24 Maret 1956	14 Maret 1957		NU
5	Menteri Pertahanan		Ali Sastroamidjojo	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PNI
6	Menteri Kehakiman		Moeljatno[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957		Masyumi
			R. Sunarjo	9 Januari 1957	14 Maret 1957		NU
7	Menteri Penerangan		Soedibjo[d]	24 Maret 1956	13 Maret 1957		PSII
			Idham Chalid	13 Maret 1957	14 Maret 1957		NU
8	Menteri Keuangan		Jusuf Wibisono[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957		Masyumi
			Djuanda Kartawidjaja	9 Januari 1957	14 Maret 1957		Nonpartai
9	Menteri Perekonomian		Burhanuddin	24 Maret 1956	14 Maret 1957		NU
10	Menteri Pertanian		Eny Karim	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PNI
11	Menteri Perhubungan		Suchjar Tedjasukmana[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957		Masyumi
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Pangeran Mohammad Nur[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957		Masyumi
			Agustinus Suhardi	9 Januari 1957	14 Maret 1957		Katolik
13	Menteri Agraria			24 Maret 1956	14 Maret 1957
14	Menteri Sosial		Fattah Jasin	24 Maret 1956	14 Maret 1957		NU
15	Menteri Tenaga Kerja		Sabilal Rasjad	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PNI
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Sarino Mangunpranoto	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PNI
17	Menteri Kesehatan		Handrianus Sinaga	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Parkindo
18	Menteri Agama		Muhammad Ilyas	24 Maret 1956	14 Maret 1957		NU
19	Menteri Negara		Rusli Abdul Wahid[e] (Urusan Umum)	24 Maret 1956	14 Maret 1957		PERTI
			Dahlan Ibrahim[f] (Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan)	24 Maret 1956	26 Desember 1956		IPKI
			Djuanda Kartawidjaja (Urusan Perencanaan)	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Nonpartai
20	Ketua Mahkamah Agung		Wirjono Prodjodikoro	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Nonpartai
21	Jaksa Agung		R. Soeprapto	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Nonpartai
22	Ketua Dewan Pengawas Keuangan		Soerasno	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Nonpartai

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
1	Menteri Muda Perekonomian		Frans Ferdinand Umbas	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Parkindo
2	Menteri Muda Pertanian		Sjech Marhaban[d]	24 Maret 1956	13 Maret 1957		PSII
3	Menteri Muda Perhubungan		Albertus Blantaran de Rozari	24 Maret 1956	14 Maret 1957		Katolik

Program Kabinet

Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)

• Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.

Irian Barat

• Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
• Membentuk Provinsi Irian Barat.

Keamanan

• Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya.
• Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

Perekonomian dan Keuangan

• Perekonomian
  • Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat.
  • Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer.
• Keuangan
  • Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan.
  • Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
  • Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
  • Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.
• Perindustrian
  • Memajukan berdirinya industri nasionalsupaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
• Pertanian
  • Mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan:
    • Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif.
    • Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani.
    • Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani.
    • Memajukan transmisi,

Luar Negeri, Pertahanan, dan Perburuhan

• Politik Luar Negeri
  • Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia.
  • Melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika, pertama di Bandung.
• Pertahanan
  • Melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara.
  • Mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
  • Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada angkatan perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi.
• Perburuhan
  • Mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat.
  • Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap.
  • Memberikan segala bantuan dan stimulans bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
• Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
  • Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat disekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang
    • Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu.
    • Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
    • Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik diseluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
    • Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

Pembubaran kabinet

Poin pertama dari program kerja kabinet, yaitu pembatalan seluruh perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada 3 Mei 1956.

Kabinet kesulitan dalam melaksanakan sisa program pemerintah seiring dengan terjadinya kerusuhan dan maraknya gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah gerakan yang kemudian disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dimulai di Sumatera, dan di Sulawesi menjadi pemberontakan Permesta.

Di dalam kabinet, terdapat perbedaan pendapat antara dua partai terbesar, PNI dan Masyumi. Pada tanggal 9 Januari 1957, seluruh menteri Masyumi mengundurkan diri. Hal ini melemahkan kabinet sedemikian rupa sehingga kabinet tersebut mengundurkan diri secara keseluruhan pada tanggal 14 Maret.

Presiden Soekarno merasa bahwa terdapat "situasi berbahaya", mengingat adanya gerakan separatis dan kesulitan dalam Majelis Konstituante. Ia kemudian memutuskan untuk menunjuk sendiri kabinet berikutnya, daripada menunggu pembentukan berdasarkan mayoritas di parlemen.^[5] Inilah langkah awal menuju konsep demokrasi terpimpin yang diusung Sukarno. Oleh karena itu, kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet terakhir yang dibentuk berdasarkan mayoritas politik partai setelah pemilihan umum yang bebas^[6] hingga Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999.

Galeri

• Pengumuman
• 
  Pengumuman Kabinet Ali Sastroamidjojo II oleh Pemerintah.

Catatan

1. Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1957.
2. Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. Agustinus Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.
3. Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim.
4. Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan ad-interim.
5. Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.
6. Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.