Kekaisaran Brunei

Kekaisaran Brunei Atau Kesultanan Brunei merupakan Kerajaan Melayu yang berdiri pada pada awal abad ke-7 terletak dibagian utara pesisir pulau Kalimantan (Borneo), Asia Tenggara. Kekaisaran ini dikuasai oleh raja Yang beragama Hindu dan Buddha yang kemudian berpindah keyakinan menjadi Islam (Muslim). Karena tidak ada sumber lokal mengenai bukti keberadaan Kerajaan Brunei, catatan dari Tionghoa telah digunakan untuk melihat sejarah awal Brunei.^[3] Boni dalam naskah Tionghoa kemungkinan merujuk pada seluruh Borneo, dan diklaim oleh pemerintah lokal sebagai Brunei. Hubungan diplomatik awal antara Borneo (Boni - 渤泥) dan Tionghoa dicatat dalam Taiping huanyuji (太平環宇記 - 978). Selama kekuasaan Sultan Brunei ke-5, Sultan Bolkiah, Brunei menjadi kerajaan yang kuat dan meliputi seluruh Borneo dan sebagian Filipina, terutama pulau Mindanao.

Kekaisaran Brunei Kesultanan Brunei
1368–1888
Bendera
Luas wilayah kekuasaan maksimum Kekaisaran Brunei (kuning) beserta negara-negara pengikutnya (kuning muda) pada tahun 1521.
Status	Vasal Kerajaan Majapahit (1368-1425) Negara berdaulat dan Kekaisaran (1425-1888)
Ibu kota	Kota Batu Kampong Ayer Seri Begawan[1]
Bahasa yang umum digunakan	Melayu Brunei, Melayu Kuno, Tagalog Kuno dan Arab
Agama	Islam Sunni
Pemerintahan	Monarki absolut Islam
Sultan
• 1368–1402	Sultan Muhammad Shah
• 1425–1432	Sharif Ali
• 1485–1524	Bolkiah
• 1582–1598	Muhammad Hasan
• 1828–1852	Omar Ali Saifuddin II
• 1885–1906[2]	Hashim Jalilul Alam Aqamaddin
Sejarah
• Kesultanan didirikan	1368
• Menjadi bagian dari protektorat Britania Raya	1888
Mata uang	Barter, Cowrie, Piloncitos dan kemudian Brunei pitis
Didahului oleh Digantikan oleh Majapahit kslKesultanan Sulu Hindia Timur Spanyol Hindia Belanda krjKerajaan Sarawak Koloni Mahkota Labuan Borneo Utara Britania Protektorat Brunei
Sekarang bagian dari	Brunei  Indonesia  Malaysia  Filipina
Sunting kotak info • Lihat • Bicara Bantuan penggunaan templat ini

Bagian dari seri mengenai
Pra-Kesultanan
Kekaisaran Brunei 1368 sampai 1888
Wangsa Bolkiah (abad ke 15–sekarang)
Kesultanan Sulu 1405 sampai 1578 Kerajaan Manila 1500s sampai 1571 Kerajaan Tondo 1500s sampai 1571 Perang Kastila 1578 Perang Saudara 1660–1673 Sarawak Abad ke-15 sampai 1841 Labuan Abad ke-15 sampai 1846 Sabah (Borneo Utara) Abad ke-15 sampai 1865 Protektorat Inggris 1888–1984 Pendudukan Jepang 1942–1945 Kampanye Borneo 1945 Pemerintahan Militer Inggris 1945–1946 Revolusi Brunei 1962
Garis waktu Sultan
l b s

Bagian dari seri mengenai
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Catatan awal mengenai Brunei oleh barat dibuat oleh seorang Bologna, Italia yang bernama Ludovico di Varthema pada tahun 1550.

Sejarah Penamaan

Memahami sejarah Kekaisaran Brunei cukup sulit karena hampir tidak disebutkan dalam sumber-sumber kontemporer pada masanya, serta kurangnya bukti tentang sifatnya. Tidak ada sumber lokal atau asli yang memberikan bukti untuk semua ini. Alhasil, teks Mandarin telah diandalkan untuk membangun sejarah awal Kekaisaraan Brunei.^[4] Boni dalam sumber Bahasa Mandarin kemungkinan besar mengacu pada Kalimantan bagian barat, sementara Poli (婆利), mungkin terletak di Sumatera, diklaim oleh otoritas lokal untuk menyebut Brunei juga.

Sejarah

Sejarah pra-kekaisaran

Pada abad ke-14, Brunei tampaknya tunduk pada Pulau Jawa. Naskah Jawa Nagarakretagama, yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365, menyebutkan Barune sebagai negara bawahan Majapahit,^[5] yang harus memberikan upeti tahunan sebanyak 40 kati kamper.

Kesultanan Brunei pada 1521

Pada masa ini, Kesultanan Brunei telah memegang peranan penting dalam hubungan perdagangan dan politik dengan wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan. Kota dibangun di dasar air laut, terkecuali rumah raja dan rumah pangeran. Di depan rumah raja, terdapat benteng dari bata besar dengan menara, dilengkapi dengan 56 meriam baja dan 6 meriam besi.^[6]

Populasi saat itu diperkirakan 25.000 orang dan rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu yang ditumpuk sampai tinggi. Ketika air pasang, para wanita pergi dengan kapal kecil untuk berkeliling kota dan melakukan aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari.^[6]

Raja saat itu, Raja Siripada, berusia 40 tahun dan sedikit gemuk yang dilayani oleh putri menteri. Ia memiliki 10 juru tulis yang menulis semua urusan raja di atas kulit kayu tipis. Tamu yang berkunjung tidak diperkenankan berbicara kepada Raja, dan hanya boleh menyampaikan maksud kepada salah satu tetua. Kemudian ia akan menyampaikannya kepada tetua yang lain atau anggota istana yang pangkatnya lebih tinggi. Selanjutnya pesan akan disampaikan ke gubernur yang berada di ruangan lebih kecil melalui pipa yang terletak di celah dinding, kemudian ia akan menyampaikannya ke seseorang yang berada di dekat Raja.^[6]

Terdapat tiga penghormatan kepada Raja, yaitu dengan:^[6]

• Mengangkat kedua tangan yang saling menempel di atas kepala
• Mengangkat satu kaki kemudian kaki lainnya, lalu
• Mencium tangan Raja

Raja tidak pernah keluar rumah, kecuali untuk berburu. Rumah Raja, dipenuhi oleh pengawal pria sebanyak 300 orang yang memegang belati di atas paha mereka. Terdapat hiasan sutra yang digantung di seluruh ruangan, di antara dua ruangan terdapat tirai brokat dengan dua jendela sebagai jalan masuk cahaya.^[6]

Hidangan yang disajikan kepada tamu disajikan dalam nampan kayu berukuran besar berisi 10-12 makanan Cina berupa olahan daging berbagai binatang (daging anak lembu, ayam kebiri, unggas, merak dan lainnya) dan berbagai macam ikan. Semua tamu akan duduk bersila beralas tikar dari palem. Selain itu juga disajikan minuman keras dari sulingan beras, nasi, dan camilan dari gula.^[6]

Kebangkitan Kekaisaran Brunei

Menyusul kehadiran Portugis setelah jatuhnya Malaka, para pedagang Portugis berdagang secara teratur dengan Brunei dari tahun 1530 dan menggambarkan ibu kota Brunei dikelilingi oleh tembok batu.^[7][8]

Selama pemerintahan Bolkiah, Sultan kelima, kekaisaran memegang kendali atas wilayah pesisir barat laut Kalimantan (sekarang Brunei, Sarawak dan Sabah) dan mencapai Seludong (sekarang Manila), Kepulauan Sulu termasuk bagian dari pulau Mindanao.^{[9][10][11][12][13][14][15]}Pada abad ke-16, pengaruh Kekaisaran Brunei meluas sampai ke delta Sungai Kapuas di Kalimantan Barat.

Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat dan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan secara khusus mengembangkan hubungan dinasti dengan keluarga Kekaisaran Brunei. Sultan Melayu lainnya dari Pontianak, Samarinda sampai Banjarmasin, memperlakukan Sultan Brunei sebagai pemimpin mereka. Sifat asli hubungan Brunei dengan Kesultanan Melayu lainnya di pesisir Kalimantan dan kepulauan Sulu masih menjadi bahan kajian, apakah itu negara bawahan, aliansi, atau hanya hubungan seremonial. Pemerintahan daerah lain juga menjalankan pengaruhnya atas kesultanan ini. Kesultanan Banjar (sekarang Banjarmasin) misalnya, juga berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak di Jawa.

Kemunduran Kekaisaran Brunei

Pada akhir abad ke-17, Brunei memasuki masa kemunduran yang disebabkan oleh perselisihan internal atas suksesi kerajaan, ekspansi kolonial kekuatan Eropa, dan pembajakan.^[16]Kekaisaran Brunei kehilangan sebagian besar wilayahnya karena kedatangan kekuatan barat seperti Spanyol di Filipina, Belanda di Kalimantan Selatan dan Inggris di Labuan, Sarawak, dan Kalimantan Utara. Hingga pada tahun 1725, banyak jalur perdagangan Brunei telah diambil alih oleh Kesultanan Sulu.^[17]

Pada tahun 1888, Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin kemudian meminta Britania untuk menghentikan perambahan lebih lanjut.^[18] Pada tahun yang sama Britania menandatangani "Perjanjian Perlindungan" dan menjadikan Kekaisaran Brunei sebagai protektorat Britania.^[16] Hingga pada tahun 1984, waktu dimana Kekaisaran Brunei mendapatkan kemerdekaan.^[19][20]

Pemerintahan

Kekaisaran dibagi menjadi tiga sistem tanah tradisional yang dikenal sebagai Kerajaan (Properti Mahkota), Kurina (properti resmi) dan Tulin (properti pribadi turun-temurun).^[21]