Kesultanan Jambi

Kesultanan Jambi (Arab Melayu : كسلطانن جمبي) adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di provinsi Jambi, Indonesia.^[4][5][6] Kesultanan ini sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduko Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak,^[7] di Jambi pada tahun 1460.^[8][9] Dalam perkembangannya, pada tahun 1615 kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik takhta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Kahar.^[10][11] Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya, Sultan Thaha Saifuddin.^[12][13]

Kesultanan Jambi كسلطانن جمبي Kesultanan Jambi
1460 (sebagai Kerajaan Melayu Jambi) 1615 (sebagai Kesultanan Jambi)–1904
Kiri: Bendera Sultan dan bendera perang Jambi[1][2] Kanan: Bendera Bangsawan Komersial Jambi (Bendera Raja Sehari)[1][3]
Peta Kerajaan Melayu Jambi, meliputi kawasan sebagian wilayah Riau dan semenanjung Palembang utara.
Ibu kota	Tanah Pilih (sekarang Kota Jambi)
Bahasa yang umum digunakan	Melayu Jambi
Agama	Islam
Pemerintahan	Monarki Kesultanan
Sultan
• 1615–1643	Sultan Abdul Kahar
• 1900–1904	Sultan Thaha Saifuddin
Sejarah
• Didirikan	1460 (sebagai Kerajaan Melayu Jambi) 1615 (sebagai Kesultanan Jambi)
• dibubarkan Belanda	1904
Didahului oleh Digantikan oleh kslKesultanan Melaka kslKesultanan Demak Hindia Belanda Indonesia
Sunting kotak info • Lihat • Bicara Bantuan penggunaan templat ini

Bagian dari seri mengenai
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Sejarah

Pendirian

Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Melayu. Berdirinya kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada 1616 Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatra setelah Aceh. Pada 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang.^[14]

Masa kejayaan

Koin timah yang pernah digunakan di wilayah Jambi dan Palembang, sekitar tahun 1804-1820

Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah Sultan Abdul Kahar.^{[butuh rujukan]}

Sultan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor. Bahkan, pada 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera, setelah Aceh. Berdasarkan data VOC, Sultan Jambi meraup keuntungan 30-35 persen dari lada yang terjual. Sultan Abdul Kahar juga dikatakan sebagai penguasa yang kuat, bahkan tidak takut dengan tuntutan Raja Johor dan tidak pernah mau bekerja sama dengan VOC.^{[butuh rujukan]}

Peperangan

Artikel utama: Peperangan Johor–Jambi

Selama abad ke-16, Jambi menjadi terkenal berkat lada yang ditanam di dataran tinggi. Pada tahun 1615 Kompeni Belanda dan Kompeni Inggris mendirikan pangkalan-pangkalan mereka masing-masing di kawasan tersebut. Pada masa itu, Jambi bersekutu dengan Johor, akan tetapi kemudian timbul sejumlah perselisihan ketika mereka menyatakan berhak mengendalikan Kuala Tungkal, yaitu sebuah kawasan di perbatasan Jambi dengan Indragiri yang merupakan jalan masuk ke kawasan pedalaman tempat lada ditanam.^{[butuh rujukan]}

Sekitar tahun 1671 dan 1674, perselisihan yang berkepanjangan itu memuncak menjadi sebuah konflik terbuka, orang laut yang tunduk pada penguasa Jambi merompak kapal-kapal di perairan Johor, sementara orang laut dari Johor melancarkan aksi serupa di Jambi. Armada Johor bahkan berlayar masuk ke Sungai Batanghari dan mengancam ibukota Jambi. Namun, hubungan mereka kemudian membaik dan pada tahun 1681 para penguasa Jambi dan Johor masih bersedia untuk membina suatu persekutuan guna menghadapi saingan bersama mereka yaitu Palembang. Orang Laut dari kedua kerajaan menyerang kapal-kapal dagang di perairan Palembang dan juga menjarah kawasan pesisir.^{[butuh rujukan]}

Kemunduran

Setelah VOC menyodorkan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi, dengan tujuan melakukan monopoli. Sultan Abdul Kahar menolak perjanjian tersebut, memilih mengundurkan diri dari takhta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan VOC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan.^{[butuh rujukan]}

Kejayaan Jambi tidak berumur panjang, pada tahun 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyelundupan dan utang, juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi, yang diperparah dengan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan.^{[butuh rujukan]}

Keruntuhan

Lukisan, penyerangan kapal Belanda di keraton Sultan Jambi, 8 september 1858

Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Thaha Saifuddin menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menyodorkan perjanjian kepadanya selalu dihindari. Akibatnya Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858, hingga berhasil menguasai istana.^{[butuh rujukan]}

Kediaman Sultan Ahmad Nazaruddin di Dusun Tengah (sekarang di desa Rambutan Masam, Batanghari), sekitar tahun 1877-1879

Dalam serangan itu Sultan Thaha melarikan diri, sehingga Panembahan Prabu kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa baru di Kesultanan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Masa itu kesultanan Jambi masih mengendalikan Ibukota (Kota Jambi), namun Sultan Ahmad Nazaruddin tinggal di Dusun Tengah, tiga atau empat hari perjalanan dari Ibukota, di sebuah rumah sederhana dari papan.

Sayyid Idrus memegang peran politik penting, karena menikahi putri dari Sultan Nazaruddin. Kemudian, Ia mendapatkan gelar Pangeran Wirokusumo langsung dari Sultan Nazaruddin, yang juga memberinya kekuasaan sebagai Pepati Dalam, di Keraton Jambi. Hal ini memungkinkannya untuk menggantikan peran sultan, ketika sultan tidak berada di tempat. Sayyid Idrus berperan sebagai mediator dan juru bicara antara penguasa lokal dengan pemerintahan Belanda pada masa itu, serta antara keluarga Al-Jufri dengan Keraton Jambi. Selama masa kepemimpinannya di Kesultanan Jambi, Sayyid Idrus berperan penting dalam menjalankan pemerintahan karena Sultan Nazaruddin kurang menyukai kehadiran Belanda di Jambi dan memilih menjauh.^[15]

Ketika Sultan Thaha dalam pelarian, Kesultanan Jambi sempat dipimpin oleh beberapa sultan di bawah pengaruh Belanda. Kesempatan datang ketika terjadi kekosongan kekuasaan pada 1899, setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda.^{[butuh rujukan]}

Pangeran Ratu Martaningrat menyerah kepada pihak Belanda, sekitar tahun 1903-1904

Pada tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan dari Sultan Thaha menyerah kepada Belanda. Kemudian Jambi digabungkan dengan keresidenan Palembang. Kesultanan Jambi benar-benar berakhir, saat Sultan Thaha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya pada 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1906 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan Jambi.^{[butuh rujukan]}

Geografi

Peta Kota Jambi pada tahun 1886

Jambi berkembang di wilayah cekungan Batang Hari, sungai terpanjang di Sumatra. Sungai ini, dan anak-anak sungainya, seperti Batang Tembesi, Batang Tabir dan Batang Merangin, merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai-sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi.^{[butuh rujukan]}

Kependudukan

Penduduk Jambi relatif jarang. Pada 1852 jumlah penduduk diperkirakan hanya sebanyak 60.000 jiwa, dan Jambi Timur nyaris tidak berpenghuni. Etnis Melayu Jambi berdiam dipinggiran sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Orang Kubu menghuni hutan-hutan, sedangkan orang Batin mendiami wilayah Jambi Hulu. Pendatang dari Minangkabau disebut sebagai orang Penghulu, yang menyatakan tunduk pada orang-orang Batin.^{[butuh rujukan]}

Pemerintahan

Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan empat keluarga bangsawan (suku): suku Kraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh. Selain memilih raja keempat suku tersebut juga memilih pangeran ratu, yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari.^{[butuh rujukan]} Dalam menjalankan pemerintahan pangeran ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar.^{[butuh rujukan]}

Menurut R. Sahabuddin (1954) dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi (1978/1979), pemerintahan di pusat Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh pangeran ratu (putra mahkota) yang memimpin Rapat Dua Belas. Rapat Dua Belas terdiri atas dua bagian:^{[butuh rujukan]}

• Kerapatan Patih Dalam (Dewan Menteri Dalam)
• Kerapatan Patih Luar (Dewan Menteri Luar)

Masing-masing kerapatan terdiri dari 6 orang, 1 orang ketua dan 5 orang anggota.^{[butuh rujukan]}

Kerapatan Patih Dalam diketuai oleh Putra Mahkota yang bergelar Pangeran Ratu dengan para anggota yang diberi gelar :^{[butuh rujukan]}

• Pangeran Adipati
• Pangeran Suryo Notokusumo
• Pangeran Jayadiningrat
• Pangeran Aryo Jayakusumo
• Pangeran Notomenggolo atau Pangeran Werokusumo

Kerapatan Patih Dalam pada hakekatnya merupakan Majelis Kerajaan (Rijksraad) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif (DPR) pada masa sekarang.^{[butuh rujukan]} Pepatih Dalam yang terkenal pada masa Kesultanan Jambi adalah Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau dikenal dengan gelar Pangeran Wirokusumo.^[15]

Peperangan

Perang Johor-Jambi

Peta Johor dan Jambi sebelum-setelah peperangan

Peperangan Johor–Jambi dimulai antara Kesultanan Johor dan Kesultanan Jambi disaat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Kuala Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan Pemerintah Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor dengan Puteri Sultan Jambi pada tahun 1659.^{[butuh rujukan]}

Namun persengketaan antara Johor dan Jambi kembali meletus dikarenakan tindakan kedua-dua pihak yang saling menghina kedaulatan kerajaan masing-masing. Johor kembali berperang dengan membawa 7 buah kapal untuk menyerang perkampungan nelayan Jambi pada bulan Mei 1667. Kegiatan perdagangan semakin merosot akibat perperangan yang terjadi karena tidak ada jaminan keselamatan kepada pedagang untuk menjalankan perdagangan di kawasan bergolak ini. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi kepada Johor. Puncak peristiwa peperangan ini terjadi saat Pengeran Dipati Anom mengetuai sebuah angkatan perang untuk menyerang dan memusnahkan Johor secara mengejutkan pada 4 April 1673. Serangan ini telah melumpuhkan sistem pemerintahan kerajaan Johor. Dalam usaha menyelamatkan diri, Raja Muda bersama seluruh penduduk Johor telah lari bersembunyi di dalam hutan. Bendahara Johor ditawan dan dibawa pulang ke Jambi.^{[butuh rujukan]}

Sultan Abdul Jalil Syah III juga melarikan diri ke Pahang. Baginda akhirnya meninggal dunia di sana pada 22 November 1677. Perperangan yang menyebabkan kekalahan kerajaan Johor ini telah mengakibatkan kerugian yang besar kepada Johor kerana Jambi telah bertindak merampas semua barang berharga milik kerajaan Johor termasuk 4 tan emas, sebagian besar senjata api yang merupakan simbol kemegahan dan kekuatan Johor. Kehilangan senjata api dan tentara dalam jumlah besar menyebabkan kerajaan Johor tidak dapat berbuat apa-apa, dan hal ini secara tidak langsung meruntuhkan kerajaan Johor.

Daftar penguasa

Sultan Thaha Saifuddin, Sultan terakhir Kesultanan Jambi

Nama-nama dibawah menggunakan ejaan modern yang mungkin berbeda dari ejaan dalam dokumen asli. Nama nasab (patronim gaya Arab) juga tidak disertakan dalam daftar berikut.

No	Periode	Nama Penguasa	Nama/Gelar Lain
Sebagai Kerajaan Melayu Jambi[16]
1	1460 – 1480	Datuk Paduka Berhala dan Putri Selaras Pinang Masak[16]	Ahmad Salim, Ahmad Barus II
2	1480 – 1490	Orang Kaya Pingai[16]	Sayyid Ibrahim
3	1490 – 1500	Orang Kaya Kedataran[16]	Sayyid Abdul Rahman
4	1500 – 1515	Orang Kaya Hitam[17][16][18]	Sayyid Ahmad Kamil
5	1515 – 1560	Panembahan Rantau Kapas[16]	Pangeran Hilang Diaek
6	1560 – 1565	Panembahan Rengas Pandak[16]
7	1565 – 1590	Panembahan Bawah Sawah[16]
8	1590 – 1630	Panembahan Kota Baru[16]
Sebagai Kesultanan Jambi
9	1615 – 1630	Pangeran Kedah	Pangeran Gede,[16] Sultan Abdul Kahar[a][5]
10a[16]	1630 – 1679	Sultan Agung[b][19][16]	Sultan Abdul Jalil,[16] Pangeran Dipati Anom, Pangeran Ratu
10b[16]	1630 – 1636[16]	Sultan Anom Ingalaga[19][20]	Sultan Abdul Muhyi, Sultan Muhammad Syafi'i, Pangeran Supayo Anom,[16] Pangeran Ratu, Raden Penulis
11	1679-1687[16]	Sultan Seri Ingalaga[16]
12a[16]	1687 – 1719[16]	Sultan Kiai Gede[21][16]	Raden Cakranegara,[16] Pangeran Dipati
12b[16]	1691 – 1710	Pangeran Pringgabaya[c][22]	Sri Maharaja Batu[16] Johan Pahlawan Syah, Raden Culit[16]
13	1719 – 1725	Sultan Astra Ingalaga[d][23][24][16]	Sultan Surya Ingalaga, Raden Astrawijaya, Panembahan Puspanegara
14	1725 – 1726[16]	Sultan Muhammad Syah[16]	Pangeran Suryanegara
(13)	1726 – 1742[16]	Sultan Astra Ingalaga[16]	Sultan Surya Ingalaga, Raden Astrawijaya, Panembahan Puspanegara
15	1743 – 1770	Sultan Ahmad Zainuddin Anom Sri Ingalaga[16][23]	Pangeran Sutawijaya
16	1777 – 1790	Sultan Mas’ud Badaruddin[16] Ratu Sri Ingalaga[23]
17	1805 – 1826	Sultan Mahmud Muhyiuddin Agung Sri Ingalaga[25][16]	Pangeran Wangsa, Raden Danting
18	Sebelum 1826 – 1841[16]	Sultan Muhammad Fakhruddin Anom Sri Ingalaga[26][16]	Pangeran Ratu Cakra Negara
19	1841 – 1855	Sultan Abdul Rahman Nazaruddin[16] Ratu Anom Dilaga[26]	Pangeran Ratu Martaningrat
20	1855 – 1858	Sultan Thaha Saifuddin[16] Agung Sri Ingalaga[e][27]	Pangeran Ratu Jayaningrat
21	1858 – 1881	Sultan Ahmad Nazaruddin[16] Ratu Inga Dilaga[28]	Panembahan Prabu
22	1881 – 1885	Sultan Muhammad Muhieddin[16] bin Abdul Rahman	Pangeran Ratu Mataningrat[16]
23	1885 – 1899	Sultan Ahmad Zainuddin[16] Ratu Sri Ingalaga[29]
(20)	1900 – 1904	Sultan Thaha Saifuddin[16] Agung Sri Ingalaga [f][g][30][31][32]	Pangeran Ratu Jayaningrat
	1906	Dibubarkan Belanda
Modern (Sebagai Simbol Adat)[h][33]
24	2012 – 2021	Sultan Abdurrahman[34][35]	Raden Abdurrahman
25	2022 –Sekarang	Sultan Fuad bin Abdurrahman Baraqbah[36][37] Sultan Raden Syafe’i Kertopati[38][39]	Sayyid Fuad

Galeri

• 
  Rekontruksi tampilan Sultan terakhir Kesultanan Jambi, Sultan Thaha Saifuddin
• 
  Foto Sultan Ahmad Nasiruddin Ratu Inga Di Laga pada tahun 1877-1879
• 
  Komplek Makam Raja-raja Jambi
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa arab melayu).
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa belanda)
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa belanda).
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa arab melayu).
• 
  Surat dari Sultan Jambi.
• 
  Hikayat negeri Jambi.
• 
  Surat Sultan Thaha Saifuddin Jambi Ke Khalifah Utsmaniyah
• 
  Buku Berjudul Sultan Thaha Syaifuddin

Catatan

1. Mukti Zubir (1987:29-30) menyatakan bahwa Sultan Abdul Kahar-lah yang pertama menggunakan gelar Sultan di Jambi dan mengubahnya menjadi kesultanan. Meski kerap dilansir, Arifullah (2015:130) menuturkan bahwa ini adalah pendapat modern yang tidak memiliki bukti sejarah kuat. Andaya (1993:59, 102, 315) mencatat bahwa Panembahan Kota Baru memerintah bersama putra mahkotanya hingga keduanya meninggal pada tahun 1630, namun ia tidak mencatat bahwa sang putra pernah memerintah sendiri atau dinobatkan sebagai Sultan. Menurut Andaya, cucu Panembahan Kota Baru-lah yang pertama kali memakai gelar Sultan pada tahun 1669.
2. Menurut Andaya (1993:72, 95), penggunaan gelar Sultan pertama di Jambi bermula dari Sultan Agung pada tahun 1669. Penggunaan gelar ini diprakarsai oleh putra Sultan Agung yang kemudian melanjutkan penggunaan gelar Sultan pada masa pemerintahannya.
3. Dicatat Andaya (1993:132-135, 152), Pangeran Pringgabaya adalah adik dari Sultan Kiai Gede yang tidak bersedia mengakui kekuasaannya. Ia mendirikan keraton pecahan yang dimimpin dirinya sendiri di wilayah Muara Tebo, Jambi
4. Sultan Astra Ingalaga adalah putra dari Pangeran Pringgabaya. Dicatat Andaya (1993:159), pada Januari 1725 massa yang dipimpin Raden Demang (cucu Kiai Gede) menuntut agar Sultan baru dinobatkan dari garis keturunan Kiai Gede dan menyekap Astra Ingalaga. Astra Ingalaga berhasil melarikan diri, namun kubu Raden Demang mengangkat Pangeran Suryanegara (putra Kiai Gede) sebagai Sultan Muhammad Syah. Posisi Astra Ingalaga baru bisa kembali dikukuhkan setelah Muhammad Syah meninggal akibat cacar pada tahun 1726.
5. Nama beliau seringkali ditulis dengan huruf Latin sebagai "Thaha Syaifuddin" dalam media Indonesia kontemporer, namun cap nama yang digunakan Thaha sendiri (lihat Gallop, 2019:242) menggunakan طاه سيفادين, bukan طاه شيفادين
6. Peneliti Jambi terdahulu menggunakan ejaan yang variatif untuk nama Thaha Saifuddin. Penulis memilih menggunakan ejaan tersebut, selanjutnya diringkas Thaha, merujuk pada penulisan aksara Arab pada stempel yang digunakan oleh sultan serta keumuman penulisan dalam institusi resmi di Jambi saat ini. Dalam stempel resmi kesultanan tertulis طه سيف الدين yang jika ditransliterasi ke dalam aksara Latin menggunakan Turabian style menjadi Taha Sayf al-Din. Dalam diskusi tahun 2016 lalu, Elsbeth Locher-Scholten menjelaskan alasannya menggunakan ejaan Taha merujuk pada penulisan dalam dokumen-dokumen Belanda.
7. Memang ada beberapa variasi penulisan nama pahlawan Jambi tersebut, misalnya Sultan (kadang ditulis Sulthan) Taha (ada yang menyebut Thaha) Saifuddin (Syaifuddin)
8. Bisa jadi ada lebih dari satu yang mengenakan gelar ini di waktu bersamaan. Gubernur Jambi menjelaskan, karena hanya sebagai simbol budaya, maka gelar ini tidak memiliki andil dalam pemerintahan di Provinsi Jambi.