Kabinet Ampera II

Kabinet Ampera II atau Kabinet Ampera yang Disempurnakan^[1][2] adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Pejabat Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan oleh Pejabat Presiden Soeharto pada 11 Oktober 1967 dan bertugas mulai tanggal 14 Oktober 1967 sampai dengan 6 Juni 1968.

Kabinet Ampera II
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	14 Oktober 1967
Diselesaikan	6 Juni 1968
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Jumlah menteri	23
Total jumlah menteri	23
Partai anggota	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Partai Nasional Indonesia Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Kristen Indonesia Partai Katolik Republik Indonesia Nahdlatul Ulama Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Ampera I
Pengganti	Kabinet Pembangunan I

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Soeharto
Presiden Indonesia 1967–1998 Pemilihan umum 1971 1977 1982 1987 1992 1997 Pelantikan Pejabat I II III IV V VI VII Kepresidenan Kabinet Ampera yang Disempurnakan Kabinet Pembangunan I II III IV V VI VII Kebijakan Repelita Fusi partai politik Timor Timur Swasembada pangan Keluarga Siti Hartinah (istri dan Ibu Negara) Anak Siti Hardijanti Rukmana Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmodjo Siti Hediati Hariyadi Hutomo Mandala Putra Siti Hutami Endang Adiningsih
l b s

Pada masa kabinet ini, Pejabat Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968.

Latar Belakang

Ada dua pokok alasan Pejabat Presiden Soeharto melakukan perubahan struktur dan personalia Kabinet Ampera, yaitu :

1. Sebagai usaha untuk lebih menyederhanakan susunan dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas bekerjanya Kabinet Ampera dalam rangka pelaksanaan penyelesaian tugas pokoknya;
2. Dalam rangka usaha untuk lebih menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai susunan Menteri-menteri Negara sebagai pembantu presiden.

Perubahan struktur dan personalia ini tidak mengubah tugas pokok Kabinet Ampera seperti yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS Nomor XIII, yaitu mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi.

Struktur Kabinet

Perubahan Kabinet Ampera ini secara struktural bersifat fundamental dan mengarah langsung pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945, yaitu dengan ditiadakannya Presidium dan jabatan Menteri Utama. Dengan adanya perubahan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 para Menteri Negara, baik yang bertugas membantu Pejabat Presiden dalam koordinasi kegiatan-kegiatan maupun Menteri-menteri Negara yang memimpin Departemen-departemen itu secara langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Presiden.

Diadakannya dua Menteri Negara yang membantu Pejabat Presiden dalam Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri serta Urusan Kesejahteraan Rakyat ini adalah oleh karena dalam fase konsolidasi dan stabilisasi ini, Kabinet Ampera harus dapat mencapai hasil-hasil yang positif dibidang-bidang yang sangat luas dan kompleks, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang harus merupakan landasan yang sehat dan kuat bagi pembangunan yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan jiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan konsolidasi angkatan-angkatan, maka diadakan satu Departemen Pertahanan dan Keamanan dibawah pimpinan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dengan demikian, para Panglima Angkatan dapat mempunyai kesempatan yang lebih luas dan dalam untuk lebih mengkonsolidasikan angkatan-angkatan masing-masing, dalam rangka konsolidasi seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahap Pembangunan Nasional yang akan datang, maka Pemerintah pada saat itu harus mengadakan usaha-usaha penyebaran penduduk yang merata diseluruh wilayah Tanah Air, sehingga potensi-potensi kekayaan alam Indonesia dapat digali secara merata pula. Oleh karena itu, usaha-usaha transmigrasi harus pula disiapkan saat itu juga. Dalam usaha transmigrasi ini, diharapkan agar sifat-sifat militansi serta jiwa pelopor dari veteran dan demobilisan akan dapat dimanfaatkan dibidang pembangunan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diadakan Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.

Pimpinan

Presiden
	Soeharto (Penjabat sampai 27 Maret 1968)

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Ampera yang Disempurnakan.

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Negara
1	Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri		Sri Sultan Hamengkubuwana IX	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
2	Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat		Idham Chalid	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
Menteri Departemen
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan		Soeharto	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
4	Menteri Luar Negeri		Adam Malik	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
5	Menteri Dalam Negeri		Basuki Rahmat	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
6	Menteri Kehakiman		Oemar Senoadji	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
7	Menteri Penerangan		B. M. Diah	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
8	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Sanusi Hardjadinata	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
9	Menteri Agama		Muhammad Dahlan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
10	Menteri Kesehatan		G.A. Siwabessy	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
11	Menteri Tenaga Kerja		Awaluddin Djamin	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
12	Menteri Sosial		Albert Mangaratua Tambunan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
13	Menteri Keuangan		Frans Seda	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
14	Menteri Perdagangan		M. Jusuf	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
15	Menteri Pertanian		Sutjipto	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
16	Menteri Perkebunan		Thoyib Hadiwidjaja	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
17	Menteri Perhubungan		Sutopo	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
18	Menteri Maritim		Jatidjan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
19	Menteri Pekerjaan Umum		Sutami	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
20	Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga		Ashari Danudirdjo	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
21	Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan		Muhammad Sanusi	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
22	Menteri Pertambangan		Sumantri Brodjonegoro	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
23	Menteri Transmigrasi, Veteran, dan Demobilisasi		M. Sarbini	14 Oktober 1967	6 Juni 1968